M. Jhony: Jangan Korbankan Rakyat, Pemerintah Pusat Harus Bertanggung Jawab

Ringkasan Berita

Keprihatinan atas penembakan di Pidie: Panglima Muda Daerah IV Tgk Chik di Tunong, M. Jhony, menyampaikan keprihatinan atas insiden penembakan di Kabupaten Pidie.
Minta semua pihak menahan diri: M. Jhony mengingatkan agar tidak ada tindakan sewenang-wenang yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban.
Soroti polemik bendera Aceh: Ia meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan pengibaran dan penurunan bendera Bintang Bulan.
Desak pemerintah pusat bertanggung jawab: M. Jhony meminta penyelesaian polemik bendera mengacu pada perjanjian damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Cegah munculnya konflik baru: Pemerintah pusat diminta mengambil sikap tegas agar berbagai persoalan di Aceh tidak memicu ketegangan dan mengganggu perdamaian.

ACEH UTARA | PASESATU.COM – Panglima Muda Daerah IV Tgk Chik di Tunong Wilayah Samudera Pase, M. Jhony, yang juga Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara, meminta semua pihak menahan diri menyikapi insiden di Kabupaten Pidie serta polemik pengibaran dan penurunan bendera Bintang Bulan di Aceh.

Ia mengingatkan agar tidak ada tindakan sewenang-wenang yang berujung pada jatuhnya korban dari kalangan masyarakat. Menurut dia, persoalan apa pun tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan M. Jhony saat diwawancarai pada Senin (9/11/2026). Ia mengaku prihatin atas kejadian di Pidie dan berharap semua pihak mengedepankan sikap bijaksana dalam menyikapi persoalan tersebut.

“Kita sangat prihatin dan juga berharap kepada semua pihak untuk tidak bertindak semena-mena. Tidak ada alasan apa pun untuk kita mengorbankan rakyat,” kata M. Jhony.

Terkait polemik pengibaran bendera Bintang Bulan yang kembali menjadi perhatian publik, M. Jhony meminta pemerintah pusat bertanggung jawab menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengacu pada perjanjian damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Ia berpandangan, hak Aceh untuk memiliki bendera sendiri merupakan bagian dari kekhususan yang harus mendapat kepastian penyelesaian dari pemerintah pusat.

“Makanya kita berharap pemerintah pusat harus bertanggung jawab terhadap perjanjian antara RI dan GAM. Harus menyelesaikan semua persoalan, jangan terus-menerus rakyat yang menjadi korban,” ujarnya.

Menurut M. Jhony, persoalan bendera Aceh tidak seharusnya terus berlarut-larut karena berpotensi memunculkan ketegangan di tengah masyarakat.

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat mengambil sikap tegas dan menyelesaikan polemik tersebut sesuai dengan kesepakatan damai yang telah dicapai antara RI dan GAM.

“Kita berharap pemerintah pusat harus ada sikap yang tegas dan juga sesuai dengan perjanjian,” katanya.

Ia berharap penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui komunikasi dan langkah yang bijaksana agar tidak memicu konflik baru serta tidak mengganggu stabilitas dan perdamaian di Aceh.***