PASESATU.COM – Penanganan konflik manusia dan buaya di Indonesia memasuki babak baru. Kewenangan pengelolaan konservasi buaya tertentu di habitat perairan kini beralih dari Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Perubahan tersebut berdampak pada mekanisme penanganan buaya yang muncul di sekitar permukiman, sungai, muara, hingga kawasan aktivitas masyarakat.

Baca Juga

Hari Gajah Sedunia 2025: “Matriarchs & Memories” Gaungkan Seruan Global Lindungi Raksasa Hutan

KKP kini memiliki peran dalam penanganan konflik manusia dan buaya, mulai dari koordinasi laporan, evakuasi, penanganan satwa, hingga penentuan tempat penampungan sesuai ketentuan konservasi.

Peralihan kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Ketentuan tersebut diperjelas melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 862 Tahun 2025 tentang Pengalihan Pengelolaan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar Tertentu kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Buaya yang Ditangkap Tidak Bisa Sembarangan Dilepas

Salah satu persoalan penting dalam kebijakan baru ini adalah penanganan buaya yang dievakuasi setelah menimbulkan konflik dengan manusia.

Buaya yang masuk ke kawasan permukiman atau dianggap membahayakan warga tidak cukup hanya ditangkap. Satwa tersebut harus melalui proses penanganan dan penilaian sebelum ditentukan lokasi penempatannya.

KKP telah memiliki pedoman teknis melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Konflik Manusia dan Buaya.

Pedoman tersebut mengatur tahapan penanganan, mulai dari penerimaan laporan, identifikasi risiko, evakuasi, pemeriksaan kondisi satwa, hingga penentuan tempat penanganan selanjutnya.

Pelepasliaran juga tidak dapat dilakukan sembarangan. Kondisi buaya, tingkat ancaman, keamanan masyarakat, dan kelayakan habitat harus menjadi pertimbangan.

Baca Juga 

Air Mata Buaya di Tengah Rakyat yang Terluka

Dengan demikian, buaya hasil evakuasi tidak otomatis dikembalikan ke alam tanpa penilaian teknis.

Pemanfaatan Buaya Harus Memiliki Izin

Selain penanganan konflik, pengelolaan buaya juga berkaitan dengan upaya konservasi dan pemanfaatan satwa secara legal.

Buaya hasil evakuasi dapat ditempatkan di fasilitas penampungan atau lembaga konservasi yang memenuhi persyaratan. Pemanfaatannya oleh pihak lain harus mengikuti ketentuan perizinan yang berlaku.

Peralihan kewenangan tersebut bukan berarti buaya yang berhasil ditangkap bebas diperjualbelikan.

Pengelolaan satwa tetap harus memperhatikan aturan konservasi, termasuk ketentuan perdagangan internasional melalui Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Bagaimana dengan Penanganan Buaya di Aceh?

Perubahan kewenangan ini menjadi perhatian bagi daerah yang memiliki kawasan habitat buaya, termasuk Aceh.

Kemunculan buaya di sungai, muara, rawa, dan kawasan permukiman beberapa kali menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, keberadaan predator tersebut bahkan dapat mengancam keselamatan warga yang beraktivitas di sekitar perairan.

Karena itu, kejelasan mekanisme pelaporan dan penanganan menjadi hal penting.

Masyarakat perlu mengetahui instansi yang harus dihubungi ketika menemukan buaya, sementara pemerintah daerah dan aparat setempat membutuhkan koordinasi yang jelas dengan KKP serta instansi terkait lainnya.

Baca Juga 

Buaya Besar Muncul di Kuala Jambo Aye, Terekam Video Warga dan Bikin Nelayan Waswas

Kehadiran KKP diharapkan tidak sekadar mengubah pembagian kewenangan antarkementerian, tetapi juga mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

Sebab, persoalan buaya bukan hanya menyangkut konservasi satwa, melainkan juga keselamatan warga yang tinggal dan beraktivitas di sekitar habitatnya.

Pemerintah kini dituntut memastikan dua kepentingan tersebut berjalan beriringan: melindungi masyarakat dari ancaman buaya sekaligus menjaga kelestarian satwa liar.***