JAKARTA | PASESATU.COM – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan saat keduanya bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Baca Juga

Jimly Asshiddiqie Minta Delapan Pimpinan Partai di DPR Respons Desakan Pemakzulan Gibran

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan mengenai niat pengunduran diri tersebut. Menurut dia, Gibran mengaitkan keinginannya dengan dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo menjelaskan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam kesempatan itu, Presiden disebut memberikan sejumlah saran kepada wakilnya.

Menurut Prasetyo, Gibran kemudian meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo.

Persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan untuk pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Penggugat, Subhan, sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya telah menerima informasi mengenai putusan tersebut.

“Ya, kami dapat kabar putusan,” kata Subhan Di Kutip dari Kompas.com, Jumat (30/10/2026).

Subhan juga mengirimkan salinan putusan kasasi MA dengan nomor perkara 742K/TUN/2026. Dalam amar putusan tersebut tercantum keterangan: “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.”

Baca Juga

Wapres Gibran Salurkan Lembu Kurban 850 Kilogram untuk Warga Desa Alue Dua, Langkahan

Putusan itu berkaitan dengan perkara yang sebelumnya terdaftar di PTUN Jakarta dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.

Dalam proses sebelumnya, PTUN menyatakan tidak berwenang menerima gugatan tersebut karena objek sengketa yang diajukan penggugat dinilai berada di luar kewenangan pengadilan.

Sebelum perkara di MA, persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 juga pernah dipersoalkan melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.

Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

MK juga menegaskan bahwa penilaian mengenai keabsahan dan pemenuhan persyaratan calon presiden maupun wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.

Baca Juga

Mualem Temui Prabowo, Bahas Dana Otsus hingga Bendera Aceh

Perkembangan perkara tersebut menjadi salah satu latar belakang pembicaraan antara Prabowo dan Gibran di Istana. Hingga pernyataan Mensesneg disampaikan, Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.***

 

Sumber : Kompas.com