JAKARTA | PASESATU.COM – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis Aceh, mulai dari keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), penyelesaian persoalan bendera Aceh, hingga kejelasan status kawasan bersejarah Blang Padang.

Dalam pertemuan itu, Mualem didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, T. Irsyadi. Sejumlah isu yang menjadi perhatian Pemerintah Aceh disampaikan secara langsung kepada Presiden sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Salah satu agenda utama adalah keberlanjutan Dana Otsus Aceh. Pemerintah Aceh menilai kepastian mengenai dana tersebut penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi ujung barat Indonesia itu.

Selain Dana Otsus, persoalan bendera Aceh juga menjadi pembahasan. Isu tersebut berkaitan dengan kekhususan Aceh yang selama ini menjadi bagian dari dinamika hubungan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

Mualem turut menyampaikan perhatian terhadap status Lapangan Blang Padang. Kawasan yang berada di Banda Aceh tersebut memiliki nilai sejarah, budaya, dan sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam kesempatan yang sama, kondisi keamanan dan keberlanjutan perdamaian di Aceh juga menjadi perhatian. Mualem menilai stabilitas daerah harus terus dijaga agar agenda pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.

Usai pertemuan, Mualem menegaskan bahwa komunikasi langsung dengan pemerintah pusat merupakan langkah penting untuk memastikan berbagai persoalan Aceh memperoleh perhatian dan penyelesaian melalui mekanisme yang tepat.

“Kita ingin semua persoalan dan aspirasi Aceh dapat dibicarakan dengan baik bersama pemerintah pusat. Dana Otsus harus terus diperjuangkan keberlanjutannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga persoalan bendera, Blang Padang, serta berbagai perkembangan di Aceh, semuanya perlu mendapat perhatian dan penyelesaian yang baik,” ujar Mualem.

Ia juga menekankan bahwa perdamaian dan stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan di Aceh.

Menurut Mualem, hubungan yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan kepentingan masyarakat Aceh dapat diperjuangkan secara berkelanjutan.

“Yang paling utama adalah bagaimana Aceh tetap aman, damai, dan pembangunan berjalan dengan baik. Kita ingin hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat semakin kuat demi kepentingan masyarakat dan masa depan Aceh,” katanya.

Pemerintah Aceh berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat sekaligus membuka jalan bagi penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan kewenangan dan kekhususan Aceh.

Melalui komunikasi tersebut, Pemerintah Aceh juga mendorong agar berbagai aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara konkret demi mendukung pembangunan, menjaga perdamaian, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh.***