Gibran Mundur dari Wapres, Ini Besaran Pensiun dan Fasilitas yang Diatur UU

JAKARTA | PASESATU.COM– Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik. Selain proses ketatanegaraan yang harus ditindaklanjuti, muncul pula pertanyaan mengenai hak keuangan dan fasilitas yang dapat diterima Gibran setelah tidak lagi menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Gibran secara resmi menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Sementara Presiden Prabowo menyatakan menghormati keputusan Gibran.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, mantan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya memiliki hak memperoleh pensiun serta sejumlah fasilitas yang pembiayaannya ditanggung negara.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pensiun Pokok Sebesar 100 Persen Gaji Terakhir

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Sementara ayat (2) mengatur besaran pensiun pokok yang diterima sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

“Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir,” demikian bunyi Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978.

Untuk mengetahui perkiraan besaran pensiun yang menjadi dasar perhitungan bagi mantan wakil presiden, perlu melihat ketentuan mengenai gaji pokok pejabat negara.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia selain presiden dan wakil presiden.

Besaran gaji pokok tertinggi pejabat negara tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000.

Dalam Pasal 1 huruf a peraturan tersebut, gaji pokok Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ketua Mahkamah Agung (MA) ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Dengan menggunakan angka tersebut, perhitungan gaji pokok wakil presiden adalah empat kali Rp5.040.000, yakni Rp20.160.000 setiap bulan.

Karena UU Nomor 7 Tahun 1978 menetapkan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, angka Rp20,16 juta menjadi perkiraan dasar pensiun pokok mantan wakil presiden.

Namun, pemberian hak tersebut tetap harus mengikuti ketentuan pemberhentian dengan hormat dan penetapan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Negara Tanggung Biaya Rumah Tangga dan Kesehatan

Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden juga memperoleh sejumlah hak keuangan dan fasilitas yang pembiayaannya ditanggung negara.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978. Ketentuannya mencakup tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.

Negara juga menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.

Tidak hanya itu, seluruh biaya perawatan kesehatan mantan wakil presiden beserta keluarganya juga menjadi tanggungan negara sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Ketentuan ini merupakan bagian dari hak administratif yang diberikan kepada mantan presiden dan wakil presiden setelah berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Berhak Mendapatkan Rumah dan Kendaraan Negara

Fasilitas lainnya diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Dalam ketentuan tersebut, mantan presiden dan mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

Selain rumah, negara juga menyediakan satu unit kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

Penjelasan Pasal 8 UU tersebut menyebutkan bahwa perlengkapan rumah diberikan satu kali bersamaan dengan pemberian rumah. Adapun pemeliharaan rumah selanjutnya menjadi tanggung jawab mantan presiden atau mantan wakil presiden yang bersangkutan.

Sementara itu, biaya pemeliharaan kendaraan negara dan gaji pengemudi menjadi tanggungan pemerintah.

Mantan Wapres Juga Berhak Memiliki Staf

Tidak hanya pensiun dan fasilitas tempat tinggal, mantan wakil presiden juga memiliki hak untuk didukung tenaga staf.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 yang menyebutkan bahwa mantan presiden dan mantan wakil presiden berhak mempunyai staf yang terdiri atas pegawai negeri.

Ketentuan tersebut memberikan dukungan administratif bagi mantan pejabat negara dalam menjalankan kegiatan setelah tidak lagi menduduki jabatan presiden maupun wakil presiden.

Kapan Pensiun Mulai Dibayarkan?

Mengenai waktu pembayaran pensiun, Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pensiun pokok, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Artinya, pembayaran hak tersebut tidak dihitung sejak penyerahan surat pengunduran diri, melainkan mengikuti waktu pemberhentian dengan hormat sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, Pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pemberian dan penghentian pembayaran pensiun dilakukan melalui Keputusan Presiden.

Dengan demikian, meskipun Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden dan MPR, pemberian hak pensiun dan fasilitas sebagai mantan wakil presiden tetap harus memperhatikan penyelesaian proses pemberhentian serta keputusan administratif yang berlaku.

Ketentuan ini menjadi dasar hukum mengenai hak keuangan dan fasilitas yang dapat diterima seorang mantan wakil presiden setelah masa jabatannya berakhir atau diberhentikan dengan hormat.***