ACEH | PASESATU.COM– Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh 2026 mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Kebijakan tersebut diambil untuk memperkuat kesiapan pemerintah daerah menghadapi ancaman bencana akibat cuaca ekstrem dan potensi peningkatan curah hujan.

Penetapan status siaga darurat ini menjadi dasar bagi seluruh perangkat Pemerintah Aceh dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan, menyiapkan personel, serta memastikan ketersediaan peralatan penanggulangan bencana di seluruh kabupaten dan kota.

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.

Selain itu, penetapan status juga mempertimbangkan analisis dan prediksi curah hujan bulanan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh melalui surat Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tertanggal 10 November 2026.

Dalam pelaksanaannya, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi serta melakukan langkah antisipasi di wilayah masing-masing.

Salah satu instruksi yang diberikan adalah memastikan pemantauan kondisi kebencanaan berlangsung selama 24 jam. Setiap perkembangan situasi di kabupaten dan kota harus dipantau serta dilaporkan secara berkala agar potensi keadaan darurat dapat segera ditangani.

Pemerintah Aceh juga meminta penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Satgas Pemulihan Pascabencana, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah kabupaten dan kota. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Seluruh personel SKPA turut diminta berada dalam kondisi siaga sehingga dapat dikerahkan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Untuk mendukung kesiapan operasional, Gubernur Aceh secara khusus menginstruksikan enam instansi teknis menyiapkan armada dan peralatan pendukung. Keenam instansi tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan.

Instansi-instansi tersebut diminta memastikan kesiapan kendaraan operasional, peralatan penanganan bencana, hingga alat berat. Seluruh sumber daya itu harus dapat segera dimobilisasi ke lokasi terdampak sesuai kebutuhan di lapangan.

Melalui penetapan status siaga darurat ini, Pemerintah Aceh berupaya memperkuat kesiapan aparatur dan sarana penanggulangan bencana selama periode rawan hidrometeorologi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat respons ketika bencana terjadi sekaligus mengurangi risiko terhadap keselamatan dan kerugian masyarakat.