JAKARTA | PASESATU.COM – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), Suyudi memaparkan dugaan alur perintah penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya.

Menurut pemaparan Kapolri, Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus penerima akhir hasil penyadapan. Namun, dugaan tersebut masih menjadi bagian dari materi penyidikan dan belum merupakan kesimpulan hukum yang berkekuatan tetap.

“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP, melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” kata Suyudi dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pernyataan tersebut diberitakan CNN Indonesia pada Kamis (12/11/2026).

Selain Listyo Sigit, tiga nama lain yang disebut dalam perkara ini ialah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kapolri Paparkan Lima Tahapan

Dalam rapat tersebut, Suyudi memaparkan lima tahapan yang diduga terjadi dalam praktik penyadapan.

Tahapan itu meliputi pemberian perintah, memasukkan nomor telepon ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS), pemantauan komunikasi, pelaporan hasil penyadapan, serta penghapusan data elektronik.

Kapolri menyebut perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi.

Setelah nomor telepon dimasukkan ke sistem, petugas diduga melakukan pemantauan dan mengekspor rekaman percakapan untuk kemudian dibuat menjadi transkrip.

Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dilaporkan secara berjenjang hingga kepada pihak yang disebut sebagai penerima akhir.

Suyudi juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX pada Oktober 2026.

Meski demikian, seluruh tahapan tersebut masih harus diuji melalui pembuktian dan proses hukum.

Sasaran Penyadapan Diduga Melibatkan Sejumlah Kalangan

Kapolri juga mengungkap bahwa sasaran penyadapan diduga tidak terbatas pada Presiden Prabowo.

Dalam pemaparannya, sejumlah kelompok disebut masuk dalam daftar sasaran, antara lain pejabat pemerintah, anggota DPR, pengurus partai politik, gubernur, kepala kepolisian daerah, lembaga penegak hukum, aktivis, organisasi kemasyarakatan, hingga mahasiswa.

“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik,” kata Suyudi sebagaimana dikutip TVRI News, Kamis (12/11/2026).

Penyebutan kelompok tersebut tidak berarti seluruh individu di dalamnya terbukti menjadi korban penyadapan atau terlibat dalam perkara pidana.

Karena itu, identitas dan status masing-masing pihak perlu dijelaskan berdasarkan hasil penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Polri Selidiki Dugaan Makar

Selain dugaan penyadapan ilegal, Polri juga mulai menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana makar dalam perkara tersebut.

Suyudi menyampaikan bahwa penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana lain di luar dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik.

“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” ujar Suyudi.

Ia menambahkan, penyelidikan dilakukan untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana tersebut.

Penting dicatat, penyelidikan dugaan makar merupakan proses tersendiri. Dengan demikian, penyebutan dugaan makar tidak dapat dimaknai bahwa para tersangka telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Komisi III DPR Minta Pengusutan Transparan

Perkembangan kasus ini turut mendapat perhatian anggota Komisi III DPR RI. Dalam rapat bersama Kapolri, sejumlah legislator meminta kepolisian mengusut perkara secara menyeluruh, termasuk mendalami motif dan pihak yang diduga menerima hasil penyadapan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, meminta penyidik mendalami kemungkinan penerapan pasal makar apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana.

“Saya minta lakukan bukan penyelidikan saja Pak Kabareskrim, penyidikannya jadi ada upaya-upaya paksa yang sudah akan dilakukan supaya mendapatkan bukti-bukti,” kata Safaruddin sebagaimana diberitakan detikcom, Kamis (12/11/2026).

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan desakan politik dari anggota DPR, bukan penetapan kesimpulan hukum terhadap para tersangka.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya menyatakan lembaganya akan mengawal proses penanganan perkara agar berjalan transparan.

Komisi III juga meminta agar penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi mampu mengungkap motif dan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti.

Penggeledahan dan Perkembangan Penyidikan

Dalam rapat yang sama, Suyudi memaparkan sejumlah langkah penyidikan yang telah dilakukan kepolisian sejak laporan polisi diterbitkan pada 31 Oktober 2026.

Polri melakukan pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti, pemeriksaan para tersangka, serta penggeledahan kediaman Listyo Sigit pada 5 November 2026.

Menurut keterangan Kapolri, penyidik juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam proses penanganan perkara.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan masih berlangsung dan sejumlah fakta masih perlu didalami.

Sumber: CNN Indonesia, TVRI News, detikcom, dan JDIH DPR RI.