ACEH UTARA | PASESATU.COM – Komisi III DPRK Aceh Utara akan meminta keterangan manajemen PT Pema Global Energi (PGE) dan PT Bina Mitra Artha (BMA) menyusul meninggalnya seorang pekerja di kolam penampungan air (water pond) kawasan operasional perusahaan di Kecamatan Baktiya, Senin (9/11/2026).

Baca Juga

Pekerja PT BMA Ditemukan Meninggal di Kolam Water Pond Baktiya Aceh Utara

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk sistem pengawasan pekerja dan standar Health, Safety and Environment (HSE) di lingkungan perusahaan.

Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Hanafiah Arasyah, mengatakan insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi perusahaan. Menurutnya, perlindungan terhadap keselamatan pekerja merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dalam setiap kegiatan operasional, terutama di sektor minyak dan gas bumi (migas).

“Kami akan memanggil PT PGE dan PT BMA untuk meminta penjelasan secara terbuka mengenai kronologi kejadian, sistem pengawasan pekerja, serta bagaimana penerapan standar keselamatan kerja di lokasi tersebut. Jangan sampai ada aspek keselamatan yang luput dari perhatian perusahaan,” kata Hanafiah.

Salah satu hal yang turut menjadi perhatian Komisi III adalah informasi mengenai dugaan belum tersedianya kamera pengawas atau CCTV di sekitar kolam penampungan air tersebut.

Hanafiah menilai keberadaan CCTV diperlukan untuk mendukung pengawasan aktivitas pekerja, khususnya di kawasan yang memiliki potensi bahaya. Namun, ia meminta persoalan tersebut terlebih dahulu diklarifikasi kepada pihak perusahaan.

“Jika benar tidak tersedia CCTV di area tersebut, ini perlu menjadi perhatian serius. Kami ingin mengetahui bagaimana sistem pengawasan perusahaan terhadap lokasi yang memiliki potensi risiko tinggi, termasuk siapa yang bertanggung jawab memastikan keselamatan pekerja di area tersebut,” ujarnya.

Baca Juga

PGE Tak Hadiri Undangan DPRK, Ketua Komisi III Sesalkan Sikap Perusahaan

Selain fasilitas pengawasan, Komisi III juga berencana meminta penjelasan mengenai pelaksanaan sistem HSE di area operasional BMA. Evaluasi mencakup keberadaan petugas keselamatan kerja, penerapan standar operasional prosedur (SOP), identifikasi potensi bahaya, pengarahan keselamatan (safety induction), hingga kesiapan menghadapi keadaan darurat.

Menurut Hanafiah, kawasan kolam penampungan air semestinya dilengkapi fasilitas pengamanan yang memadai. Di antaranya pagar pembatas, rambu peringatan, akses evakuasi, pelampung penyelamat, serta sistem pemantauan untuk mengantisipasi keadaan darurat.

“Kami ingin memastikan apakah perusahaan telah melakukan kajian risiko sebelum aktivitas operasional berjalan. Apakah pekerja sudah mendapatkan pengarahan keselamatan? Apakah tersedia petugas HSE yang melakukan pengawasan? Dan bagaimana prosedur penyelamatan apabila terjadi kondisi darurat?” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan pekerja harus dijelaskan secara tegas, termasuk terhadap tenaga kerja yang berasal dari perusahaan subkontraktor.

Karena itu, PT PGE dan PT BMA diminta memberikan penjelasan mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam pengawasan serta penerapan standar keselamatan bagi seluruh pekerja di kawasan operasional tersebut.

Komisi III juga meminta perusahaan mengamankan seluruh dokumen dan bukti yang berkaitan dengan insiden tersebut. Dokumen itu meliputi rekaman CCTV apabila tersedia, laporan HSE, SOP keselamatan, catatan aktivitas pekerja, serta hasil investigasi internal.

Hanafiah menegaskan pihaknya tidak ingin mendahului hasil penyelidikan dengan menyimpulkan penyebab kematian korban. Namun, seluruh aspek yang berkaitan dengan insiden tersebut harus diperiksa secara transparan.

“Kami tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum hasil investigasi resmi disampaikan. Namun, peristiwa ini harus diusut secara transparan dan menyeluruh. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan kerja, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Komisi III DPRK Aceh Utara juga mendorong kepolisian dan instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan secara profesional guna mengetahui penyebab kejadian sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya kekurangan dalam penerapan sistem keselamatan kerja perusahaan.

Baca Juga

Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara Inisiatif Perbaiki Jalan Rusak

Menurut Hanafiah, kegiatan investasi dan operasional sektor migas di Aceh Utara harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap tenaga kerja.

“Investasi migas di Aceh Utara harus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Namun, jangan sampai kepentingan operasional dan investasi mengabaikan keselamatan manusia. Nyawa pekerja harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.***