JAKARTA | PASESATU.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA).

Pencabutan tersebut dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) setelah MA mengabulkan gugatan kasasi yang diajukan Subhan Palal. Dengan keputusan itu, dokumen penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019 dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Yusril menjelaskan, pencabutan suket tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai pelaksanaan putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Yusril, pencabutan dokumen tersebut tidak bisa dipandang sebagai keputusan administratif biasa. Pemerintah, kata dia, berkewajiban menjalankan putusan pengadilan yang telah diputus melalui mekanisme hukum.

Kewajiban itu, lanjutnya, sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan oleh pejabat pemerintahan sesuai amar putusan.

Yusril Sebut Tidak Ada Lagi Upaya Hukum

Yusril juga menjelaskan bahwa setelah surat penyetaraan tersebut dibatalkan dan dicabut, tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempertahankan keberlakuan dokumen itu melalui perkara yang telah diputus.

Ia merujuk pada ketentuan mengenai Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN). Menurut Yusril, pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan PK dalam perkara tersebut.

“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA,” kata Yusril.

Ia menambahkan, putusan kasasi MA telah mengubah status hukum dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Surat yang sebelumnya diterbitkan sebagai bukti penyetaraan pendidikan tersebut kini telah dicabut dan tidak dapat lagi digunakan sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Yusril Soroti Persyaratan Pendidikan Wakil Presiden

Persoalan pencabutan surat penyetaraan ijazah tersebut juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan persyaratan pendidikan untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.

Yusril berpandangan, apabila dokumen penyetaraan pendidikan dinyatakan batal, hal itu menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mengikuti pencalonan sebagai Wakil Presiden.

Menurut dia, konsekuensi terhadap jabatan yang bersangkutan perlu dilihat berdasarkan ketentuan konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku.

“Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” ujar Yusril.

Meski demikian, pandangan tersebut merupakan penilaian hukum yang disampaikan Yusril. Pembatalan surat penyetaraan oleh MA tidak dengan sendirinya menjadi keputusan pemberhentian Wakil Presiden. Persoalan mengenai status jabatan tetap harus ditempatkan dalam mekanisme konstitusional yang berlaku.

Gugatan Denny Indrayana di PTUN Jakarta Dinyatakan Gugur

Selain perkara kasasi yang diajukan Subhan Palal, persoalan surat penyetaraan pendidikan Gibran juga berkaitan dengan gugatan yang diajukan Denny Indrayana di PTUN Jakarta.

Yusril sebelumnya menilai pencabutan surat keterangan tersebut berpotensi memengaruhi kelanjutan pemeriksaan perkara karena dokumen yang menjadi objek sengketa sudah tidak berlaku.

Menurutnya, ketika objek sengketa telah dicabut, majelis hakim perlu mempertimbangkan kembali keberadaan objek yang menjadi dasar gugatan.

Perkembangan selanjutnya, PTUN Jakarta menyatakan gugatan tersebut gugur setelah Kemendikdasmen menyerahkan keputusan pencabutan surat penyetaraan kepada pengadilan.

Dengan demikian, perkara yang berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak lagi dilanjutkan melalui pemeriksaan gugatan di PTUN Jakarta.

Yusril Bantah Jadi Ketua Tim Polemik Ijazah Gibran

Di tengah perkembangan persoalan hukum tersebut, Yusril juga memberikan penjelasan mengenai posisinya dalam polemik ijazah Gibran.

Ia membantah anggapan bahwa dirinya memimpin sebuah tim khusus yang menangani persoalan ijazah Wakil Presiden tersebut.

Yusril menegaskan, keterlibatannya berkaitan dengan tugas jabatan sebagai Menko Kumham Imipas, terutama dalam mengoordinasikan persoalan hukum sesuai kewenangan kementerian yang dipimpinnya.

“Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja,” tegasnya.

Yusril berharap seluruh pihak dapat menghormati putusan pengadilan dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan bagian penting dalam menjaga prinsip negara hukum dan kepastian hukum di Indonesia.

Ia menekankan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi, bukan berdasarkan penafsiran sepihak.***