Blog

  • Kabar Duka: Abu Kuta Krueng Meninggal Dunia

    Ulama kharismatik, Abu Haji Usman bin Ali
    Ulama kharismatik, Abu Haji Usman bin Ali


    ACEH - Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Kabar duka datang dari Aceh. Ulama kharismatik, Abu Haji Usman bin Ali atau dikenal sebagai Abu Kuta Krueng, berpulang ke rahmatullah pada Kamis, 13 Februari 2025, sekitar pukul 04.31 WIB.


    Pimpinan Dayah Darul Munawwarah Kuta Krueng, Ulee Glee, Pidie Jaya ini sebelumnya sempat menjalani perawatan di Singapura dan Malaysia. Wafatnya beliau menjadi kehilangan besar bagi masyarakat Aceh.


    “Telah berpulang ke rahmatullah Abu Kuta Krueng pada malam Kamis pukul 04.30 dini hari WIB, 13 Februari 2025 di RSUDZA Banda Aceh,” tulis Tgk Mujlisal Kuta Krueng dalam akun Facebook-nya.


    Jenazah almarhum akan dimandikan di kediamannya di Kuta Krueng, dengan proses pemandian dilaksanakan segera setelah jenazah diberangkatkan dari RSU Zainal Abidin usai salat subuh.


    Kehilangan Abu Kuta Krueng membawa duka mendalam bagi keluarga, santri, sahabat, dan seluruh masyarakat yang mengenalnya. Semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya, mengampuni segala dosa-dosanya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin.


    Laporan | Tim Redaksi

  • Silaturrahmi Dengan Teuku Riefky Harsya, Haji Uma Bahas Soal Pengembangan Ekonomi Kreatif di Aceh

    Anggota DPD RI H. Sudirman dan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya
    Anggota DPD RI H. Sudirman dan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya


    JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dapil Aceh, H. Sudirman Haji Uma, melakukan silaturrahmi dengan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya di Jakarta, Senin (10/2/2025). 


    Berdasarkan keterangan yang kepada media saat ditanya soal pertemuannya dengan Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif dari foto beredar di media sosial, Haji Uma menjelaskan pertemuan itu merupakan silaturrahmi dan diskusi pembangunan daerah, terutama di sektor ekonomi kreatif. 


    “Kunjungan dan pertemuan dengan Pak Menteri merupakan upaya silaturrahmi. Kita patut berbangga kepada beliau selaku putra Aceh yang mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo sebagai Menteri Ekonomi Kreatif”, ujar Haji Uma, Rabu (12/2/2025). 


    Lebih jauh Haji Uma menjelaskan bahwa pertemuan tersebut utamanya membahas berbagai agenda strategis Kementerian Ekonomi Kreatif serta implementasinya di daerah. 


    Menurut Haji Uma, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar yang jika digarap secara maksimal dan sistematis akan berdampak signifikan terhadap penguatan serta peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah. 


    Karena itu, pemerintah daerah harus ikut memaksimalkan peluang dan berperan aktif untuk mendukung berbagai agenda dan program strategis Kementerian Ekonomi Kreatif melalui sinergisasi dan kolaborasi di daerah nantinya. 


    “Ini peluang bagi Aceh, karena ekonomi kreatif berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka dan menciptakan lapangan kerja serta mempromosikan budaya lokal. Untuk itu, kita berharap pemerintah daerah berperan aktif mendukung dan bersinergi dengan Kementerian Ekraf nantinya”, tutup Haji Uma. (Rilis) ***



    Laporan | Tim Redaksi

  • Kuota Tidak Terpenuhi, Siswa Enam Sekolah di Aceh Utara Gagal Ikut SNBP 2025

    Danau buatan yang dijadikan tempat praktek siswa jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI) di SMKN 1 Muara Batu.
    Danau buatan yang dijadikan tempat praktek siswa jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI) di SMKN 1 Muara Batu (Foto: Zulkifli Anwar) 


    ACEH UTARA – Siswa dari enam SMA/SMK di Aceh Utara gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 karena sekolah tidak dapat mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Hal ini terjadi akibat jumlah siswa yang berminat tidak mencukupi kuota yang ditetapkan.


    Keenam sekolah tersebut adalah SMK Negeri 1 Baktiya Barat, SMK Negeri 1 Muara Batu, SMK Swasta Muhammadiyah Lhoksukon, SMK Al Waliyah Aceh Utara, SMAS Ruhul Islam, dan SMA Islam Darul Muta’allimin.


    Pelaksana Tugas Kepala SMK Negeri 1 Muara Batu, Samsul Bahri, mengungkapkan bahwa sekolahnya memiliki jatah 15 siswa untuk SNBP, terdiri dari 11 siswa jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) serta empat siswa dari Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI). Namun, hingga batas akhir pengisian PDSS, jumlah siswa yang berminat tidak memenuhi kuota.


    “Sejak pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di kelas XI, kami sudah menanyakan kepada siswa siapa yang berminat masuk perguruan tinggi lewat SNBP. Tapi hingga batas akhir, hanya sembilan siswa TBSM dan dua siswa NKPI yang benar-benar berminat. Itu pun ada yang awalnya ingin ikut, tetapi kemudian batal,” ujar Samsul pada Rabu, 12 Februari 2025.


    Akibat tidak terpenuhinya kuota, sekolah tidak bisa melanjutkan proses pengisian PDSS. “Kami hanya bisa mendaftarkan akun saja, karena jika kuota tidak mencukupi, sistem tidak memungkinkan untuk lanjut. Ini sudah terjadi di tahun sebelumnya,” jelas Samsul yang didampingi Wakil Kepala Kurikulum, Zuraida.


    Menurut Samsul, pihak sekolah sudah berusaha meyakinkan siswa agar mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, kendala ekonomi menjadi alasan utama banyak siswa mengurungkan niatnya.


    “Kami terus memberi motivasi agar mereka mengambil jalur SNBP, karena keuntungannya mereka tidak perlu mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Kami juga menjelaskan bahwa jika diterima, mereka bisa mengajukan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tapi banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya kuliah karena keterbatasan ekonomi,” tambahnya.


    Saat ini, SMK Negeri 1 Muara Batu memiliki tiga jurusan, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM), serta Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI). Sekolah ini memiliki 29 tenaga pengajar dan total 175 siswa, meskipun kapasitasnya bisa menampung hingga 350 siswa.


    “Kami berharap ke depan ada solusi agar semakin banyak siswa yang bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, terutama melalui jalur SNBP,” pungkas Samsul Bahri.***


    Laporan | Tim Redaksi


  • Polda Aceh Pastikan Transparansi dalam Menanggapi Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Polres Bireuen

     

    Polda Aceh Pastikan Transparansi dalam Menanggapi Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Polres Bireuen



    BANDA ACEH – Menyikapi beredarnya informasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kapolres Bireuen, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan secara transparan dan akuntabel.

     

    Kapolda Aceh, Achmad Kartiko, melalui Kabid Humas Kombes Joko Krisdiyanto menyatakan, pihaknya tidak akan ada toleransi dari segala bentuk penyalahgunaan jabatan. Ia akan memastikan bahwa seluruh jajaran kepolisian di Aceh tetap bekerja sesuai dengan prinsip profesionalisme dan integritas.

     

    “Kami memahami kekhawatiran publik terhadap isu ini, dan kami tegaskan bahwa Polda Aceh akan melakukan investigasi yang objektif dan terbuka. Tidak ada ruang bagi penyimpangan di tubuh kepolisian. Kami juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi,” ujar Joko, Rabu, 12 Februari 2025.

     

    Ia juga mengingatkan bahwa informasi yang beredar berasal dari sumber anonim yang belum memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, Polda Aceh mengajak masyarakat untuk menunggu hasil investigasi resmi sebelum menarik kesimpulan.

     

    Selain itu, Polda Aceh juga memastikan bahwa mekanisme pengawasan internal melalui Propam dan Irwasda telah berjalan secara aktif untuk mendeteksi dan menangani dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan kepolisian.

     

    Bahkan, untuk menunjukkan keseriusannya dalam mengungkap persoalan ini, Polda Aceh juga sudah meminta Irwasum Mabes Polri untuk ikut dalam mengawasi persoalan ini. Jika terbukti ada pelanggaran, maka tindakan tegas akan diambil sesuai hukum yang berlaku.

     

    Sebagai bentuk transparansi, Polda Aceh juga akan membuka akses bagi media dan LSM untuk mengikuti perkembangan investigasi ini. Polda Aceh juga akan berkoordinasi dengan Kompolnas dan Ombudsman untuk memastikan objektivitas pemeriksaan. Kapolda juga akan menindak siapa pun yang terbukti bersalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.

     

    “Kami ingin menegaskan bahwa kepolisian bekerja untuk melayani dan melindungi masyarakat, bukan untuk menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, kami meminta semua pihak untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum memiliki dasar yang kuat,” tutupnya. (rilis) ***


    Laporan | Tim Redaksi

  • Peresmian Kantor IJTI Korda Lhokseumawe Raya dan CaKRA Santuni Anak Yatim

    Dalam semangat kebersamaan dan pengharapan akan berkah serta perlindungan dari Allah SWT, Kantor Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Lhokseumawe Raya bekerja sama dengan Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Rakyat Aceh (CaKRA) menyelenggarakan acara peusijuk (tepung tawar) yang juga diisi dengan santunan bagi anak yatim dan makan bersama.

    LHOKSEUMAWE – Dalam semangat kebersamaan dan pengharapan akan berkah serta perlindungan dari Allah SWT, Kantor Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Lhokseumawe Raya bekerja sama dengan Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Rakyat Aceh (CaKRA) menyelenggarakan acara peusijuk (tepung tawar) yang juga diisi dengan santunan bagi anak yatim dan makan bersama. 


    Acara berlangsung pada hari Rabu, 12 Februari 2025, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai di Kantor UTI-CaKRA, JI Merdeka Timur No:39, Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe (depan Pyramid Kuphi).


    Acara peusijuk ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi di antara semua pihak yang terlibat, sekaligus memohon berkah dan perlindungan dari Allah SWT agar setiap langkah dan upaya dalam pengabdian kepada masyarakat selalu mendapatkan keberkahan. Kegiatan yang sarat makna ini juga sebagai bentuk kepedulian sosial melalui santunan yang diberikan kepada anak yatim.


    Ketua IJTI Korda Lhokseumawe Raya, Armia Jamil, mengungkapkan, “Acara peusijuk ini merupakan wujud nyata upaya kami dalam menjalin kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Kami berharap, dengan dilaksanakannya kegiatan seperti ini, kita semua dapat merasakan keberkahan dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.”


    Sementara itu, Ketua CaKRA, Fakhrurrazi, SH, menambahkan, “Kerja sama antara IJTI dan CaKRA dalam acara ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat, terutama untuk anak-anak yatim yang sangat membutuhkan perhatian dan dukungan kita semua. Kami berdoa semoga acara ini berjalan lancar dan membawa manfaat yang besar bagi seluruh lapisan masyarakat.”


    Acara diawali dengan prosesi peusijuk atau tepung tawar, simbol pembersihan dan penyucian hati, yang diikuti dengan pembacaan doa bersama. Selanjutnya, santunan untuk anak yatim disalurkan sebagai bentuk kepedulian sosial, dilanjutkan dengan acara makan bersama yang menjadi momentum untuk saling mengenal dan memperkuat tali persaudaraan antar peserta.


    Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari seluruh peserta yang hadir, baik dari lingkungan IJTI, CaKRA, maupun masyarakat sekitar. Dengan diadakannya acara seperti ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif antar lembaga serta memberikan dampak sosial yang nyata bagi lingkungan sekitar.


    Acara peusijuk, santuni anak yatim, dan makan bersama ini menjadi salah satu bentuk komitmen bersama untuk selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di era modern.  

       

    Semoga inisiatif ini menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk terus menjaga dan memperkuat tali silaturahmi serta selalu mengedepankan kepedulian sosial demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.***

    Sumber: Rilis

  • Jejak Ulama Besar Aceh Utara: Cahaya Ilmu yang Tak Padam


    Ulama adalah individu yang memiliki keahlian dalam ilmu agama serta bidang lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Di wilayah timur Aceh Utara, terdapat beberapa ulama besar yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu dan pendidikan Islam. Berikut adalah profil tiga ulama yang memiliki peran penting dalam masyarakat:


    1. Abu Panton (Tgk. H. Ibrahim Bardan)





    Abu Panton, lahir di Seuneudon, Aceh Utara, pada tahun 1945, dikenal sebagai seorang ulama dengan kecerdasan dan daya nalar yang tinggi. Pendidikan agama pertamanya diperoleh dari ayahnya, Teungku Bardan, yang juga seorang ulama.


    Pada usia 15 tahun (1960), beliau mulai merantau untuk menimba ilmu di berbagai dayah. Awalnya, ia belajar di Dayah Aron di bawah bimbingan Abi Syafi’i Aron. Setelah dua tahun, beliau melanjutkan studinya ke Dayah Idi Cut, di mana ia mencapai tingkat tsanawiyah dan aliyah.


    Pada tahun 1965, Abu Panton berguru kepada ulama besar, Abu Abdul Aziz Samalanga (Abon Samalanga). Setelah sepuluh tahun menimba ilmu dan mengajar di Dayah Mudi Mesra, ia kemudian mendirikan dan memimpin Dayah Malikussaleh Panton.


    Pengalamannya dalam mencari ilmu semakin bertambah setelah ia melaksanakan ibadah haji. Di sana, beliau membeli dan mendalami Kitab Zurqani, yang membahas Mazhab Imam Malik. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa ilmu yang diajarkan oleh gurunya, Abon Samalanga, sesuai dengan kitab-kitab besar Islam.


    Sepanjang hidupnya, Abu Panton mendedikasikan diri untuk masyarakat Aceh melalui pendidikan dan dakwah hingga wafat pada tahun 2013.


    2. Tgk. H. Karimuddin Muhammad Amin (Abu Alue Bili)


    Abi Karimuddin lahir di Matang Jeulikat, Seunuddon, pada Agustus 1945. Beliau adalah murid dari ulama besar Abuya Muda Waly Al-Khalidy dan Abu Hasan Krueng Kalee dalam bidang Tarekat Naqsyabandiyah dan Haddad.


    Pendidikan awalnya dimulai di Dayah Aron, kemudian melanjutkan ke Dayah Darussalam Labuhan Haji, Aceh Selatan, yang dipimpin oleh Abuya Muda Waly, serta di Dayah Darussa’adah Kota Fajar.


    Setelah menyelesaikan studinya, Abi Karimuddin mendirikan dayah di kampung halamannya, Matang Jeulikat. Pada tahun 1980, dayah tersebut dipindahkan ke Desa Alue Bili Rayeuk dan diberi nama Dayah Babussalam Alue Bili Rayeuk.


    Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki wawasan luas, cerdas, dan tawadhu. Selain mengajarkan ilmu fiqih, tauhid, dan tasawuf, ia juga menulis beberapa karya, di antaranya:


    – Risalah Latifah tentang tarekat Tahlil Samadiyah, Yasin, dan Waqi’ah. 

    – Majmu’ Latif, yang berisi berbagai hizib dan doa-doa penting. 

    – Artikel-artikel tentang doa serta praktik Tarekat Khawat.



    Abi Karimuddin wafat pada 17 Desember 2011 dalam usia 67 tahun. Ia meninggalkan seorang istri, delapan anak, serta lebih dari 1.200 santri di dayah yang didirikannya.


    3. Tgk. Muhammad Daud Ahmad (Abu Lhok Nibong)


    Lahir pada Maret 1941 di Meunasah Leubok, Lhok Nibong, Aceh Timur, Abu Lhok Nibong merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Semasa di Dayah Mudi Mesra Samalanga, ia dikenal dengan panggilan “Teungku di Simpang” oleh gurunya, Abon Samalanga.


    Perjalanan ilmunya dimulai dengan berguru kepada Teungku Abdurrani (Teungku di Aceh) selama tiga tahun. Pada tahun 1960, beliau melanjutkan pendidikan ke Dayah Mudi Mesra, tempatnya berguru kepada Abon Samalanga.


    Kehadirannya di dayah tersebut sangat dihargai, hingga ia dipercaya menjadi tangan kanan gurunya. Setelah 11 tahun, Abon Samalanga mengizinkannya mendirikan Dayah Darul Huda Lhok Nibong.


    Selain sebagai ahli dalam berbagai disiplin ilmu Islam, Abu Lhok Nibong juga dikenal memiliki keahlian dalam ilmu qira’at. Ia terus berdakwah dan membimbing santri hingga kesehatannya menurun pada tahun 2016. Dalam pertemuan terakhir dengan santri dan alumni, beliau menyampaikan pesan-pesan keislaman dan meminta maaf atas segala kekhilafan selama mendidik mereka.


    Dikenal sebagai ulama yang mustajab doanya, pada tahun 1969 beliau pernah memimpin shalat istisqa’ saat daerahnya mengalami kemarau panjang, dan malam harinya turun hujan lebat.


    Abu Lhok Nibong wafat pada 19 Juni 2022 dalam usia 81 tahun di RSUD Zainoel Abidin, Banda Aceh. Beliau telah mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan masyarakat Aceh.


    Kesimpulan


    Ketiga ulama ini—Abu Panton, Abu Alue Bili, dan Abu Lhok Nibong—telah memberikan kontribusi besar dalam pendidikan Islam di Aceh. Melalui dayah yang mereka dirikan, ilmu mereka terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Keilmuan dan keteladanan mereka menjadi inspirasi bagi umat Islam, khususnya di Aceh Utara dan sekitarnya.***


    “Artikel ini ditulis berdasarkan berbagai sumber yang dikumpulkan oleh Redaksi”



  • Muzakir Manaf Minta Hapus Aturan QR Code BBM di Aceh!

    Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh
    Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh (Foto:Suparta/acehkini)


    BANDA ACEH – Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) secara resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 yang berlangsung pada Rabu (12/2/2025).


    Dalam sambutannya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat dengan penuh tanggung jawab, bersama dengan Wakil Gubernur Fadhlullah, demi mewujudkan masa depan Aceh yang lebih baik.


    “Atas nama pribadi dan Pemerintah Aceh, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada kami,” ujar Mualem dalam pidato perdananya.


    Ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif guna memastikan jalannya pemerintahan yang efektif serta pembangunan yang berkelanjutan di Aceh.


    “Kami akan memastikan bahwa rakyat Aceh dapat hidup dalam suasana yang aman dan damai,” tambahnya.


    Dalam kesempatan tersebut, Mualem mengejutkan para tamu undangan dan masyarakat yang hadir dengan sebuah kebijakan yang akan segera diterapkan di masa pemerintahannya. Ia mengumumkan penghapusan sistem QR Code yang selama ini digunakan untuk pembelian bahan bakar bersubsidi di seluruh SPBU di Aceh.


    “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak menyulitkan rakyat, tetapi justru memberikan kemudahan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, mulai hari ini, penggunaan barcode di seluruh SPBU di Aceh akan dihapuskan,” tegasnya.


    Menurutnya, sistem QR Code dalam pembelian BBM bersubsidi selama ini telah menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat, bahkan memicu ketegangan di beberapa daerah.


    “Banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan sistem ini, bahkan ada yang sampai meluapkan amarah dengan ancaman membakar SPBU. Oleh karena itu, kami mengambil keputusan untuk menghapus penggunaan QR Code demi kepentingan rakyat,” jelasnya.


    Sebagaimana diketahui, sebelumnya masyarakat yang ingin membeli Bio Solar atau Pertalite bersubsidi diwajibkan untuk melakukan registrasi dan mendapatkan QR Code sebagai syarat pembelian.


    Menutup sambutannya, Mualem menegaskan komitmennya untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah pusat guna memastikan pembangunan Aceh tetap berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat.***



    Laporan | Tim Redaksi


  • SMP Negeri 5 Lhoksukon Kekurangan Fasilitas Pemerintah Diminta Bertindak

    LHOKSUKON – SMP Negeri 5 Lhoksukon,
    Kabupaten Aceh Utara, menghadapi berbagai permasalahan infrastruktur yang
    menghambat proses belajar-mengajar. Minimnya fasilitas, kondisi pagar sekolah
    yang belum sepenuhnya terpasang, serta ancaman banjir tahunan menjadi kendala
    utama bagi siswa dan tenaga pengajar.

     

    Geuchik Gampong Mns Nga LT, Muhammad Yusuf,
    mengungkapkan bahwa kondisi sekolah saat ini sangat memprihatinkan. Tidak
    adanya pagar di sebagian area sekolah berdampak pada aspek keamanan dan
    menunjukkan kurangnya perhatian terhadap fasilitas pendidikan. Selain itu,
    banjir yang rutin terjadi setiap tahun semakin memperburuk kondisi sekolah.

     

    “Banjir tahunan yang melanda sekolah sangat
    mengganggu proses pembelajaran. Saat ini, SMP Negeri 5 Lhoksukon membutuhkan
    pembangunan pagar, satu unit mushola, penimbunan halaman, serta pemasangan
    paving block agar lingkungan sekolah lebih nyaman dan asri,” ujar Muhammad
    Yusuf, Rabu (12/2/2025).

     


    Pihak sekolah dan masyarakat setempat telah
    berupaya mengajukan proposal perbaikan kepada pemerintah, namun hingga kini
    belum ada tindak lanjut konkret. Saat ini, SMP Negeri 5 Lhoksukon memiliki 23
    guru, 121 siswa, dan enam ruang kelas.

     

    Muhammad Yusuf berharap pemerintah, melalui
    dinas terkait, segera memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi
    sekolah agar proses belajar-mengajar tidak terus terhambat.


    Laporan | Muliadi

  • Warga Menje Peut Baktiya Segera Nikmati Layanan Kesehatan Lebih Dekat, Puskesmas Baru Akan Dibangun!

    Amir Syarifuddin Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara
    Amir Syarifuddin Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara


    LHOKSUKON – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berencana membangun puskesmas baru di Gampong Menje Peut, Kecamatan Baktiya. Langkah ini diambil untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut.


    Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Amir Syarifuddin, mengungkapkan bahwa saat ini daerahnya memiliki 34 fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk 32 puskesmas dan dua rumah sakit, yakni RSU Cut Mutia di Lhokseumawe dan RS dr. Muchtar Hasbi di Lhoksukon. Dari jumlah tersebut, 12 puskesmas sudah berstatus rawat inap.


    “Beberapa puskesmas lain sedang kami persiapkan menjadi rawat inap, tetapi masih terkendala sarana prasarana dan tenaga medis. Kami juga mempertimbangkan faktor geografis, seperti di Puskesmas Pirak Timur yang sangat membutuhkan layanan rawat inap,” ujar Amir, Sabtu (8/2/2025).


    Amir menambahkan, setiap tahun pihaknya mengusulkan pembangunan dan renovasi puskesmas ke pemerintah pusat. Tahun lalu, usulan Rp 3 miliar untuk pembangunan Puskesmas Pirak Timur justru mendapat alokasi Rp 5 miliar dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.


    Untuk tahun ini, pihaknya tengah mengupayakan tambahan anggaran guna meningkatkan fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) menjadi Poskesdes Plus. “Kami berharap anggaran aspirasi dewan lebih diprioritaskan ke pendidikan dan kesehatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” katanya.


    Terkait pembangunan puskesmas baru di Menje Peut, Amir menegaskan bahwa langkah ini telah masuk tahap pemetaan sertifikat tanah. “Penduduk di sana mencapai 52 ribu jiwa. Jika dibagi dua, masing-masing masih lebih dari 30 ribu jiwa, sehingga layak mendapatkan puskesmas tambahan. Target utama kami adalah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” pungkasnya.


    Laporan | Tim Redaksi

  • BP3MI Aceh Minta Warga Gunakan Jalur Resmi untuk Bekerja di Luar Negeri, Waspadai Modus TPPO

    BANDA ACEH | PASESATU.COM – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya mencegah meningkatnya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, mengatakan masih terdapat masyarakat yang menjadi sasaran oknum atau jaringan perekrut ilegal dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang sah.

    “Calon pekerja migran harus memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi. Jangan mudah tergiur tawaran pekerjaan yang sumber informasinya tidak jelas,” kata Siti Rolijah.

    Ia menjelaskan, BP3MI Aceh terus memperkuat langkah pencegahan melalui koordinasi dengan kepolisian, kantor imigrasi, serta sejumlah instansi terkait. Selain itu, edukasi juga dilakukan secara rutin di sekolah, perguruan tinggi, hingga tingkat desa untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya TPPO dan pentingnya bekerja secara legal di luar negeri.

    Menurutnya, peran keluarga juga sangat penting dalam mengawasi anggota keluarga yang berencana bekerja di luar negeri, terutama di tengah maraknya informasi lowongan kerja yang beredar melalui media sosial.

    “Orang tua diharapkan ikut memastikan informasi yang diterima anak-anak mereka benar dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya,” ujarnya.

    BP3MI Aceh juga menyediakan berbagai layanan informasi bagi masyarakat melalui kanal resmi, termasuk situs web, media sosial, serta layanan pengaduan yang dapat diakses selama 24 jam.

    Siti Rolijah mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir BP3MI Aceh telah mendampingi sejumlah penanganan kasus yang berkaitan dengan dugaan TPPO. Selain itu, lembaga tersebut juga berhasil menggagalkan keberangkatan puluhan calon pekerja migran yang belum memenuhi persyaratan dokumen sesuai ketentuan.

    Ia berharap dukungan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat melalui penyediaan pelatihan, sosialisasi, serta penyebaran informasi mengenai peluang kerja di luar negeri yang aman dan sesuai regulasi.

    Sementara itu, Ketua Persatuan Perantau Aceh Malaysia (PPAM), Teuku Ricky, mengingatkan warga Aceh yang bekerja di Malaysia agar selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Imbauan itu disampaikan menyusul sejumlah kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia di Malaysia.

    Menurutnya, setiap pekerja migran Indonesia sebaiknya memiliki dokumen kerja yang sah serta segera melakukan registrasi dalam Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI) agar memperoleh perlindungan sesuai ketentuan.

    PPAM, lanjut Teuku Ricky, siap membantu proses registrasi secara daring bagi pekerja migran Aceh di Malaysia. Proses tersebut dapat dilakukan dengan melengkapi dokumen berupa paspor, izin atau visa kerja, kontrak kerja dari pemberi kerja, serta bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

    Selain layanan registrasi daring, masyarakat juga dapat memperoleh pelayanan secara langsung di sejumlah titik layanan BP3MI Aceh, di antaranya Helpdesk Pekerja Migran Indonesia di Bandara Sultan Iskandar Muda, Kantor BP3MI Aceh di Banda Aceh, Mal Pelayanan Publik Aceh Besar di Lambaro, serta Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Aceh Tamiang.

    Melalui registrasi tersebut, pekerja migran diharapkan memperoleh akses terhadap perlindungan dan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku selama bekerja di luar negeri.***