BANDA ACEH – Suasana Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh di Amel Hotel & Convention, Banda Aceh, Minggu (22/11/2026), menjadi saksi lahirnya kepemimpinan baru organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.

Di antara ketegangan menunggu hasil penghitungan suara, nama Sayuti Achmad akhirnya diumumkan sebagai pemenang. Ia berhasil mengungguli petahana M. Nasir Nurdin dalam pemilihan Ketua PWI Aceh periode 2026–2031.

Angka yang tercatat dalam penghitungan suara memperlihatkan betapa ketatnya persaingan. Sayuti memperoleh 172 suara, sementara M. Nasir Nurdin meraih 160 suara. Sebanyak enam suara lainnya dinyatakan rusak atau tidak sah.

Hanya terpaut 12 suara, kemenangan Sayuti bukanlah kemenangan dengan jarak yang lebar. Hasil tersebut justru memperlihatkan bahwa kontestasi kepemimpinan PWI Aceh berlangsung dengan persaingan yang kuat.

Namun, di balik angka-angka itu, terdapat perjalanan panjang seorang wartawan daerah yang kini dipercaya memimpin organisasi pers di tingkat provinsi.

Sayuti Achmad bukan sosok yang sama sekali baru dalam lingkungan PWI Aceh. Namanya telah lama dikenal dalam aktivitas organisasi kewartawanan, terutama di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Kemenangan di Banda Aceh menjadi babak baru perjalanan organisasinya. Dari kepemimpinan di tingkat daerah, kini ia mendapat amanah lebih besar untuk mengonsolidasikan wartawan dari seluruh kabupaten dan kota di Aceh.

Perjalanan dari Organisasi Daerah

Perjalanan Sayuti di PWI memperlihatkan proses panjang dalam membangun kepercayaan di lingkungan organisasi.

Jauh sebelum mengikuti pemilihan Ketua PWI Aceh, ia telah dipercaya memimpin PWI Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Pada Juli 2018, Sayuti kembali dipercaya memimpin organisasi tersebut untuk periode 2018–2021 melalui mekanisme aklamasi. Kepercayaan itu menjadi salah satu bagian penting dalam rekam jejak organisasinya.

Pengalaman tersebut tidak berhenti di sana. Pada 3 Februari 2026, Sayuti kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Lhokseumawe periode 2026–2029.

Dua momentum tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan Sayuti dalam organisasi PWI dibangun melalui keterlibatan dan kepercayaan anggota di tingkat daerah.

Di sisi profesionalisme, Sayuti juga tercatat sebagai wartawan yang telah memiliki Sertifikasi Wartawan Utama dari Dewan Pers. Sertifikasi tersebut merupakan jenjang kompetensi tertinggi dalam skema sertifikasi wartawan di Indonesia.

Bekal pengalaman organisasi dan kompetensi jurnalistik itulah yang menjadi bagian dari perjalanan Sayuti hingga akhirnya maju dalam Konferprov XIII PWI Aceh.

Menawarkan PWI sebagai Rumah Bersama

Menjelang pemilihan, Sayuti membawa gagasan tentang pentingnya menjadikan PWI sebagai organisasi yang tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat kepada anggotanya.

Baginya, organisasi wartawan harus mampu menjadi rumah bersama bagi seluruh insan pers, tanpa membedakan latar belakang maupun kelompok.

Dalam sejumlah pernyataan menjelang Konferprov, Sayuti menekankan pentingnya menjaga persaudaraan sesama wartawan. Ia mengingatkan bahwa konferensi bukan ruang untuk saling menjatuhkan, melainkan tempat mempertemukan gagasan demi masa depan organisasi.

Pandangan tersebut menjadi penting karena persaingan dalam pemilihan sering kali menyisakan perbedaan dukungan. Padahal, setelah konferensi selesai, seluruh anggota tetap berada dalam satu organisasi yang sama.

Sayuti juga menawarkan sejumlah program yang menyentuh kebutuhan langsung wartawan.

Di antaranya pemberian kartu anggota secara gratis, penghapusan donasi dari anggota, pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) keliling ke berbagai daerah, serta pembentukan pos advokasi bagi wartawan.

Program UKW keliling menjadi salah satu gagasan yang menarik perhatian. Selama ini, akses peningkatan kompetensi wartawan di daerah tidak selalu mudah. Jarak, biaya, dan keterbatasan kesempatan sering menjadi kendala bagi wartawan yang bertugas jauh dari pusat kegiatan.

Melalui program tersebut, Sayuti ingin membuka kesempatan lebih luas agar wartawan di berbagai kabupaten dan kota dapat meningkatkan kompetensinya.

Sementara itu, keberadaan pos advokasi diharapkan menjadi ruang perlindungan dan pendampingan bagi wartawan ketika menghadapi persoalan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Gagasan-gagasan itu memperlihatkan bahwa persoalan organisasi yang ingin disentuh Sayuti tidak hanya berkaitan dengan struktur kepengurusan, tetapi juga kebutuhan nyata para anggotanya.

Kemenangan Tipis, Tanggung Jawab Besar

Kemenangan 172 suara atas 160 suara membawa konsekuensi tersendiri bagi kepemimpinan Sayuti.

Selisih 12 suara menjadi pengingat bahwa kepercayaan anggota dalam konferensi tersebut terbagi cukup berimbang.

Artinya, pekerjaan pertama yang menanti bukan sekadar menyusun kepengurusan baru, melainkan menyatukan kembali seluruh kekuatan organisasi.

Dukungan terhadap M. Nasir Nurdin yang mencapai 160 suara menunjukkan adanya kelompok anggota yang juga menginginkan keberlanjutan kepemimpinan sebelumnya.

Dalam situasi seperti ini, kemampuan merangkul menjadi salah satu ukuran penting keberhasilan seorang ketua organisasi.

Sayuti perlu memastikan bahwa seluruh anggota merasa memiliki ruang yang sama dalam PWI Aceh. Perbedaan pilihan dalam konferensi semestinya tidak menjadi alasan untuk membangun sekat di antara sesama wartawan.

Sebab, tantangan yang dihadapi dunia pers jauh lebih besar dibandingkan dinamika internal organisasi.

Menghadapi Tantangan Pers di Era Digital

Dunia jurnalistik saat ini bergerak dalam perubahan yang sangat cepat. Media digital, kecerdasan buatan, media sosial, dan perubahan pola konsumsi informasi telah mengubah cara wartawan bekerja.

Kecepatan publikasi sering kali menjadi tuntutan, sementara akurasi dan verifikasi informasi tetap menjadi kewajiban yang tidak boleh dikorbankan.

Di tengah perkembangan tersebut, PWI Aceh membutuhkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kompetensi wartawan sekaligus menjaga marwah profesi.

Wartawan tidak cukup hanya mampu menulis dan menyampaikan informasi. Mereka juga harus memahami etika jurnalistik, menguasai teknologi, melakukan verifikasi, serta menjaga independensi dari berbagai kepentingan.

Selain itu, persoalan perlindungan hukum dan keselamatan wartawan ketika menjalankan tugas di lapangan masih menjadi pekerjaan penting organisasi profesi.

Bagi wartawan yang bertugas di daerah, persoalan tersebut sering kali terasa lebih dekat. Karena itu, keberadaan organisasi yang responsif dan mudah diakses menjadi kebutuhan mendasar.

Amanah Lima Tahun untuk Marwah Pers Aceh

Terpilihnya Sayuti Achmad sebagai Ketua PWI Aceh periode 2026–2031 bukan sekadar pergantian kepemimpinan dalam tubuh organisasi wartawan tertua di Indonesia. Lebih dari itu, kemenangan ini menjadi bentuk kepercayaan dan penghargaan insan pers Aceh terhadap sosok yang dinilai memiliki pengalaman, kapasitas, serta komitmen untuk membawa organisasi ke arah yang lebih baik.

Amanah besar kini berada di pundak Sayuti. Kepercayaan yang diberikan para anggota menjadi modal penting untuk membangun PWI Aceh yang semakin solid, profesional, bermartabat, dan terbuka. Sebuah organisasi yang tidak hanya menjadi tempat bernaung bagi wartawan, tetapi juga hadir memberikan perlindungan, pembinaan, serta manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.

Pengalaman Sayuti memimpin PWI di tingkat daerah menjadi bekal berharga dalam mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Kedekatannya dengan dinamika dan kebutuhan wartawan di daerah diharapkan mampu menjadi kekuatan dalam merangkul seluruh elemen pers, dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Sebab, memimpin PWI Aceh bukan hanya tentang menjalankan roda organisasi, melainkan juga menyatukan beragam aspirasi dalam satu tujuan besar: memajukan dunia pers di Tanah Rencong.

Kini, Sayuti memasuki babak baru perjalanan pengabdiannya. Kemenangan dalam Konferensi Provinsi XIII PWI Aceh menjadi awal dari kesempatan untuk membuktikan bahwa kepercayaan anggota dapat dijawab melalui kepemimpinan yang kuat, bijaksana, dan berpihak pada kepentingan bersama.

Sejumlah gagasan yang ditawarkan, mulai dari kartu anggota gratis, pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara keliling, pembentukan pos advokasi wartawan, hingga penguatan pelayanan anggota, menjadi harapan baru bagi masa depan organisasi.

Tantangan ke depan tentu tidak ringan. Perubahan lanskap media, perkembangan teknologi digital, tuntutan profesionalisme, serta persoalan perlindungan wartawan membutuhkan kepemimpinan yang tangguh dan responsif. Dalam situasi tersebut, PWI Aceh membutuhkan sosok pemimpin yang mampu merangkul, mendengar, mengambil keputusan, sekaligus menggerakkan seluruh potensi organisasi.

Dari Lhokseumawe, Sayuti Achmad kini membawa amanah baru ke tingkat provinsi. Lima tahun ke depan menjadi kesempatan sekaligus panggung pengabdian untuk membuktikan kapasitas kepemimpinannya. Harapan para wartawan Aceh kini tertuju pada satu hal: menghadirkan PWI yang bukan hanya besar dalam nama, tetapi juga nyata dalam kerja, kuat dalam persatuan, dan bermartabat dalam memperjuangkan masa depan pers Aceh.

Editor : Syahrul