BANDA ACEH | PASESATU.COM – Perjuangan panjang masyarakat Aceh untuk mengembalikan tanah Blang Padang ke fungsi historisnya sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengembalian lahan bersejarah tersebut kepada fungsi semula sebagai tanah wakaf peninggalan Sultan Iskandar Muda.
Persetujuan tersebut membuka jalan bagi penyelesaian persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, perjuangan itu belum sepenuhnya berakhir. Pemerintah Aceh masih harus menempuh tahapan hukum dan administrasi untuk memperoleh kepastian status tanah yang berada di pusat Kota Banda Aceh tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Permintaan tersebut tertuang dalam surat Nomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026. Pemerintah Aceh menerima surat itu pada Rabu, 18 November 2026, melalui aplikasi Srikandi sebagai sistem persuratan resmi pemerintahan.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri.
Langkah ini menjadi perkembangan penting setelah berbagai upaya penelusuran sejarah, pengumpulan dokumen, koordinasi pemerintahan, dan perjuangan memperoleh pengakuan terhadap status tanah Blang Padang.
Bagi masyarakat Aceh, persoalan tersebut bukan sekadar sengketa administrasi pertanahan. Blang Padang memiliki hubungan historis dengan Kesultanan Aceh, Masjid Raya Baiturrahman, serta perjalanan panjang kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.
Prabowo Setuju, Pemerintah Mulai Dorong Penyelesaian Hukum
Persetujuan Presiden Prabowo terhadap pengembalian fungsi tanah Blang Padang disampaikan Yusril saat memberikan keterangan di Aceh Besar, Jumat, 6 November 2026.
Yusril menyatakan Presiden telah memberikan petunjuk agar lahan tersebut dikembalikan kepada fungsi awalnya sebagai tanah wakaf Sultan Iskandar Muda untuk Masjid Raya Baiturrahman.
Perkembangan itu menjadi titik balik setelah persoalan status Blang Padang berulang kali menjadi perhatian Pemerintah Aceh dan masyarakat.
Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga menyambut keputusan tersebut. Dalam keterangannya pada 9 November 2026, BWI menyebut persetujuan Presiden sebagai momentum penting bagi penyelesaian status tanah wakaf bersejarah di Aceh.
Meski demikian, persetujuan Presiden tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan administrasi dan hukum. Pemerintah masih harus menuntaskan pengukuran batas lahan, memperoleh penetapan status wakaf, serta menyelesaikan administrasi aset negara.
Karena itu, Yusril meminta Pemerintah Aceh segera menempuh mekanisme isbat wakaf melalui Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Pemerintah Aceh menyambut langkah tersebut dengan menyiapkan koordinasi lintas instansi untuk melengkapi dokumen permohonan.
Gubernur Muzakir Manaf melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Menko Yusril atas dukungan penyelesaian persoalan tersebut.
“Ini bukan semata-mata persoalan status sebidang tanah, tetapi juga menyangkut sejarah, marwah, dan nilai spiritual masyarakat Aceh. Karena itu, penyelesaiannya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan musyawarah, serta berlandaskan ketentuan hukum,” demikian pesan Mualem yang disampaikan Nurlis pada Jumat, 20 November 2026.
Menelusuri Jejak Sejarah Blang Padang dari Masa Sultan Iskandar Muda
Untuk memahami mengapa Blang Padang menjadi persoalan penting bagi masyarakat Aceh, sejarah kawasan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh.
Blang Padang selama ini dikaitkan dengan kebijakan wakaf Sultan Iskandar Muda, salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam yang memerintah pada 1607–1636.
Dalam penelusuran sejarah yang dilakukan Pemerintah Aceh, tanah Blang Padang bersama kawasan Blang Punge disebut sebagai bagian dari tanah yang diwakafkan untuk kepentingan Masjid Raya Baiturrahman.
Wakaf tersebut berkaitan dengan kebutuhan pemeliharaan, kemakmuran, dan kemaslahatan masjid sebagai pusat kehidupan keagamaan masyarakat Kesultanan Aceh.
Hubungan historis tersebut menjadi salah satu dasar perjuangan Pemerintah Aceh untuk mengembalikan fungsi tanah Blang Padang.
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah buku karya K.F.H. Van Langen berjudul De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder het Sultanaat yang diterbitkan pada 1888.
Dokumen tersebut merupakan kajian mengenai struktur pemerintahan Kesultanan Aceh pada masa kolonial.
Akademisi Universitas Syiah Kuala, Jafar, pernah menjelaskan bahwa buku Van Langen memuat keterangan mengenai Blang Padang dan Blang Punge sebagai bagian dari tanah wakaf atau Oemong Sara milik Masjid Raya Baiturrahman.
Menurut Jafar, dokumen tersebut dapat menjadi bukti historis untuk menelusuri asal-usul kepemilikan tanah Blang Padang.
Pemerintah Aceh juga melakukan penelusuran arsip di Belanda. Upaya tersebut menghasilkan sejumlah dokumen, termasuk buku Van Langen dan peta penguasaan Belanda di Aceh tahun 1875.
Temuan arsip itu memperkuat argumentasi Pemerintah Aceh bahwa tanah Blang Padang merupakan bagian dari aset wakaf Kesultanan Aceh.
Namun, dokumen sejarah tetap harus diuji dan diperkuat melalui pembuktian hukum serta administrasi pertanahan. Inilah alasan proses isbat wakaf menjadi tahapan penting dalam perjuangan tersebut.
Dari Masa Kolonial hingga Pascatsunami: Perjalanan Panjang Polemik Blang Padang
Persoalan Blang Padang tidak muncul secara tiba-tiba. Status dan penguasaan kawasan tersebut memiliki perjalanan panjang yang berkaitan dengan perubahan kekuasaan, administrasi pemerintahan, serta pengelolaan aset setelah Indonesia merdeka.
Pada masa Kesultanan Aceh, tanah tersebut dikaitkan dengan kepentingan Masjid Raya Baiturrahman.
Memasuki masa kolonial Belanda, struktur pemerintahan dan penguasaan wilayah Aceh mengalami perubahan. Sejumlah dokumen kolonial kemudian menjadi sumber penting untuk menelusuri status tanah peninggalan Kesultanan Aceh.
Setelah Indonesia merdeka, kawasan Blang Padang berkembang menjadi ruang publik yang digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan. Lapangan tersebut juga memiliki hubungan dengan aktivitas pemerintahan dan kelembagaan di Banda Aceh.
Perubahan pengelolaan kawasan semakin menjadi perhatian setelah tsunami Aceh pada 26 Desember 2004.
Dalam surat Pemerintah Aceh kepada Presiden pada 17 Juni 2025, disebutkan bahwa tanah wakaf Blang Padang telah dikelola atau dikuasai TNI Angkatan Darat melalui Kodam Iskandar Muda sejak sekitar 20 tahun sebelumnya atau setelah tsunami.
Kondisi tersebut kemudian menjadi bagian dari persoalan yang harus diselesaikan pemerintah.
Di satu sisi, Pemerintah Aceh memperjuangkan pengakuan terhadap sejarah dan status wakaf. Di sisi lain, kawasan tersebut memiliki keterkaitan dengan penguasaan fisik dan kebutuhan kelembagaan pertahanan.
Perbedaan antara sejarah kepemilikan, pencatatan administrasi, dan penguasaan fisik inilah yang membuat persoalan Blang Padang tidak sederhana.
Surat Gubernur Aceh Tahun 2025 Menjadi Bagian Penting Perjuangan
Salah satu tahapan penting perjuangan Pemerintah Aceh terjadi pada 17 Juni 2025.
Pada tanggal tersebut, Gubernur Aceh mengirimkan surat Nomor 400.8/7180 kepada Presiden Republik Indonesia.
Surat itu memuat penjelasan mengenai status tanah Blang Padang beserta sejumlah dokumen pendukung yang memperkuat argumentasi bahwa kawasan tersebut merupakan tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Pemerintah Aceh turut menyampaikan hasil penelusuran dokumen sejarah dan arsip kolonial Belanda.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa perjuangan pengembalian Blang Padang tidak hanya mengandalkan aspirasi masyarakat. Pemerintah Aceh juga berusaha membangun argumentasi berdasarkan bukti tertulis.
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah buku Van Langen tahun 1888.
Akademisi Jafar menilai dokumen tersebut penting karena memberikan gambaran mengenai status tanah pada masa Kesultanan Aceh.
Dengan demikian, perjuangan pengembalian Blang Padang mulai bergerak melalui pendekatan dokumentasi sejarah, administrasi pemerintahan, dan jalur hukum.
Luas Tanah 89.800 Meter Persegi dan Persoalan Status Aset
Persoalan Blang Padang semakin kompleks karena menyangkut pencatatan aset dan penguasaan kawasan.
Dalam penelitian akademik yang terbit pada 2026, luas tanah Blang Padang disebut mencapai sekitar 89.800 meter persegi.
Penelitian tersebut juga mencatat keberadaan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) tertanggal 2 Juli 2025.
Namun, persoalan administrasi belum selesai karena kawasan tersebut juga berkaitan dengan pencatatan Barang Milik Negara (BMN).
Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan yang harus diselesaikan melalui koordinasi antarlembaga.
Pemerintah perlu memastikan hubungan antara dokumen wakaf, pencatatan aset negara, batas bidang tanah, dan penguasaan fisik kawasan.
Dengan demikian, pengembalian status Blang Padang membutuhkan penyelesaian yang menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan satu dokumen sejarah atau satu keputusan administratif.
Seluruh bukti harus diselaraskan agar keputusan akhir memiliki dasar hukum yang kuat.
Lahan Pengganti untuk Kodam Iskandar Muda
Salah satu aspek penting dalam rencana penyelesaian Blang Padang adalah penyediaan lahan pengganti bagi kebutuhan pertahanan negara.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan baru bagi Kementerian Pertahanan RI untuk diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda.
Skema tersebut dirancang agar pengembalian fungsi historis Blang Padang sebagai tanah wakaf tidak mengabaikan kebutuhan operasional pertahanan.
Badan Wakaf Indonesia juga menyebut penyediaan lahan pengganti sebagai bagian dari penyelesaian yang sedang disiapkan pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh.
Selain itu, pemerintah perlu menyelesaikan pengukuran ulang batas tanah dan administrasi pencabutan keputusan terkait pencatatan BMN.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya mempertemukan kepentingan sejarah dan keagamaan masyarakat Aceh dengan kebutuhan kelembagaan negara.
Mahkamah Syar’iyah Menjadi Penentu Tahapan Hukum
Setelah Presiden memberikan persetujuan, perhatian kini tertuju pada proses isbat wakaf di Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Isbat wakaf merupakan mekanisme penetapan hukum terhadap status wakaf berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Melalui proses tersebut, Pemerintah Aceh diharapkan memperoleh kepastian hukum mengenai status tanah Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas, Prof. Muhammad Siddiq Armia, menyampaikan bahwa surat Menko Yusril telah diterima Pemerintah Aceh melalui aplikasi Srikandi.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat tidak menetapkan tenggat waktu khusus bagi Pemerintah Aceh untuk mengajukan permohonan.
Jadwal persidangan dan proses penetapan selanjutnya mengikuti mekanisme Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Karena itu, kelengkapan dokumen dan koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting untuk mempercepat penyelesaian.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa persetujuan Presiden merupakan keputusan kebijakan pemerintah, sedangkan kepastian hukum formal tetap harus mengikuti proses dan kewenangan lembaga terkait.
Blang Padang Bukan Sekadar Lapangan di Jantung Banda Aceh
Bagi masyarakat Aceh, Blang Padang memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar ruang terbuka.
Kawasan yang berada tidak jauh dari Masjid Raya Baiturrahman itu telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Banda Aceh.
Lapangan tersebut digunakan untuk kegiatan olahraga, upacara, kegiatan sosial, keagamaan, dan berbagai aktivitas publik.
Keberadaannya juga berkaitan dengan identitas sejarah dan perkembangan Kota Banda Aceh.
Karena itu, persoalan status Blang Padang selalu mendapatkan perhatian masyarakat. Perjuangan pengembalian tanah tersebut tidak hanya menyangkut persoalan kepemilikan, tetapi juga penghormatan terhadap sejarah Kesultanan Aceh dan nilai wakaf.
Masyarakat kini menunggu keseriusan Pemerintah Aceh dalam menindaklanjuti surat Menko Yusril.
Harapan berikutnya tertuju pada kelancaran proses isbat wakaf, penyelesaian administrasi BMN, serta penyediaan lahan pengganti bagi Kodam Iskandar Muda.
Perjuangan Panjang Menunggu Kepastian
Persetujuan Presiden Prabowo menjadi perkembangan penting dalam perjalanan panjang polemik tanah Blang Padang.
Setelah melewati penelusuran arsip sejarah, penyampaian dokumen kepada pemerintah pusat, pembahasan administrasi aset, hingga koordinasi lintas kementerian, persoalan tersebut kini memasuki tahapan hukum yang menentukan.
Namun, keberhasilan akhir tetap bergantung pada kelengkapan bukti, proses peradilan, dan penyelesaian administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Blang Padang menyimpan sejarah panjang tentang Kesultanan Aceh dan Masjid Raya Baiturrahman. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Perjuangan mengembalikan fungsi historis tanah wakaf tersebut kini memasuki babak yang menentukan.
Masyarakat Aceh tentu berharap penyelesaian Blang Padang tidak berhenti pada persetujuan pemerintah pusat. Lebih dari itu, seluruh tahapan harus menghasilkan kepastian hukum yang adil, menjaga kepentingan negara, dan menghormati warisan sejarah serta nilai spiritual masyarakat Aceh.
Editor : Syahrul

Tinggalkan Balasan