PASESATU.COM – Jalur perseorangan atau independen memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk maju sebagai calon kepala daerah tanpa harus diusung partai politik. Namun, kesempatan tersebut disertai persyaratan dukungan masyarakat yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Persyaratan utama calon perseorangan meliputi jumlah minimal dukungan penduduk yang memiliki hak pilih, sebaran dukungan di wilayah administratif, serta kelengkapan dokumen identitas pendukung. Seluruh persyaratan tersebut harus melewati proses verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Perubahan aturan pencalonan kepala daerah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 juga menjadi perhatian dalam pembahasan jalur independen. Namun, putusan tersebut perlu dipahami secara tepat karena mengatur ambang batas pencalonan melalui partai politik atau gabungan partai politik, bukan mengubah langsung persentase dukungan calon perseorangan.

Sementara itu, ketentuan calon independen tetap mengacu pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dengan sejumlah pemaknaan berdasarkan putusan MK.

Perbedaan Ambang Batas Jalur Partai Politik dan Independen

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu tonggak penting dalam perubahan sistem pencalonan kepala daerah. Melalui putusan tersebut, MK mengubah ketentuan ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon gubernur, bupati, dan wali kota.

Ambang batas pencalonan melalui partai politik kemudian disesuaikan berdasarkan jumlah penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah bersangkutan, dengan rentang persentase 6,5 hingga 10 persen dari suara sah hasil pemilu.

Ketentuan tersebut berbeda dengan persyaratan calon perseorangan. Untuk jalur independen, Pasal 41 UU Pilkada menetapkan dukungan minimal berdasarkan jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih, dengan persentase antara 3 hingga 6,5 persen.

Perbedaan ini penting agar masyarakat tidak keliru menganggap bahwa angka 6,5 hingga 10 persen dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 juga berlaku untuk calon independen.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 54/PUU-XIV/2016 sebelumnya telah memberikan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 41. Penghitungan dukungan tidak semata-mata mengacu pada nama yang tercantum dalam DPT, melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Rincian Persentase Dukungan Calon Independen

Berdasarkan Pasal 41 UU Nomor 10 Tahun 2016, persentase dukungan minimal calon perseorangan dibedakan antara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau wali kota.

1. Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Calon perseorangan yang ingin mengikuti pemilihan gubernur wajib memenuhi ketentuan dukungan minimal sebagai berikut:

Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih Dukungan minimal
Sampai dengan 2 juta jiwa 6,5 persen
Lebih dari 2 juta hingga 6 juta jiwa 5 persen
Lebih dari 6 juta hingga 12 juta jiwa 4 persen
Lebih dari 12 juta jiwa 3 persen

Selain memenuhi jumlah minimal dukungan, dukungan tersebut wajib tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

2. Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Untuk pemilihan tingkat kabupaten/kota, persentase dukungan minimal ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di wilayah tersebut.

Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih Dukungan minimal
Sampai dengan 250 ribu jiwa 6,5 persen
Lebih dari 250 ribu hingga 500 ribu jiwa 5 persen
Lebih dari 500 ribu hingga 1 juta jiwa 4 persen
Lebih dari 1 juta jiwa 3 persen

Dukungan calon perseorangan untuk pemilihan bupati atau wali kota juga harus tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dengan ketentuan tersebut, persyaratan calon independen tidak hanya ditentukan oleh banyaknya KTP yang dikumpulkan. Persebaran dukungan secara geografis juga menjadi faktor penting untuk memenuhi syarat pencalonan.

Dokumen Dukungan KTP dan Persyaratan Administrasi

Pasal 41 UU Pilkada mengatur bahwa dukungan bagi calon perseorangan harus dibuat dalam bentuk surat pernyataan dukungan yang disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dukungan tersebut hanya dapat diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan.

Artinya, pengumpulan KTP tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap dokumen harus memenuhi persyaratan administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Calon independen juga perlu memastikan data pendukung tidak bermasalah, seperti identitas yang tidak sesuai, dukungan ganda, atau pendukung yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

Kelengkapan dokumen menjadi tahap awal yang menentukan apakah dukungan dapat dilanjutkan ke proses verifikasi berikutnya.

Verifikasi Administrasi dan Faktual oleh KPU

Setelah dokumen dukungan diserahkan, KPU melakukan pemeriksaan sesuai tahapan dan ketentuan teknis pencalonan. Proses ini mencakup verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Verifikasi administrasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen, kesesuaian identitas, serta pemenuhan persyaratan dukungan dan persebaran wilayah. Tahapan ini penting untuk memastikan dokumen yang diserahkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, verifikasi faktual dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan memastikan bahwa dukungan benar-benar diberikan kepada pasangan calon perseorangan yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan verifikasi dengan menemui pendukung di tempat tinggal atau lokasi lain sesuai ketentuan. Apabila pendukung tidak dapat ditemui secara langsung, mekanisme alternatif dapat dilakukan berdasarkan peraturan KPU yang berlaku.

Verifikasi faktual menjadi salah satu tantangan teknis bagi calon independen. Jumlah pendukung yang besar dan sebaran wilayah yang luas membutuhkan koordinasi, pendataan, serta kesiapan tim penghubung di lapangan.

Karena itu, calon perseorangan perlu membangun sistem pengumpulan dan pengelolaan dukungan yang tertib sejak awal. Pendataan yang akurat akan membantu mengurangi risiko dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Putusan MK Nomor 60 Tahun 2024 dan Kepastian Hukum Pencalonan

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 kerap dikaitkan dengan upaya memperluas kesempatan pencalonan kepala daerah. Namun, secara hukum, putusan tersebut mengatur perubahan ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik, bukan menetapkan ulang persentase dukungan calon independen.

Perkembangan berikutnya juga terlihat melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan yang dibacakan pada 13 November 2025, MK menolak permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 UU Pilkada.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa persyaratan dukungan minimal bagi calon perseorangan tetap diperlukan. Ketentuan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara jalur perseorangan dan jalur partai politik.

MK juga menjelaskan bahwa syarat dukungan calon independen tidak boleh terlalu berat, tetapi tidak pula boleh terlalu ringan sehingga membuka peluang pencalonan yang tidak sungguh-sungguh.

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan pencalonan kepala daerah harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak warga negara untuk mencalonkan diri dan kebutuhan menjaga kualitas demokrasi lokal.

Apakah Jalur Independen Dapat Mencegah Calon Tunggal?

Keberadaan jalur perseorangan memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin mengikuti kontestasi Pilkada tanpa bergantung pada dukungan partai politik. Secara prinsip, jalur ini dapat memperluas pilihan bagi pemilih dan membuka ruang kompetisi yang lebih beragam.

Namun, keberadaan jalur independen tidak otomatis menghilangkan fenomena calon tunggal atau kotak kosong. Persyaratan dukungan, kesiapan administrasi, kemampuan membangun jaringan pendukung, serta proses verifikasi tetap menjadi tantangan bagi kandidat perseorangan.

Selain itu, dinamika politik lokal, komunikasi antarpartai, dan keputusan kandidat untuk maju juga memengaruhi jumlah pasangan calon yang akhirnya mengikuti Pilkada.

Karena itu, kemudahan akses pencalonan perlu berjalan beriringan dengan kepastian hukum, transparansi proses verifikasi, dan pengawasan yang efektif.

Kesimpulan

Jalur independen merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi lokal karena memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah tanpa harus melalui partai politik.

Berdasarkan Pasal 41 UU Pilkada, calon perseorangan harus memenuhi dukungan minimal antara 3 hingga 6,5 persen, bergantung pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih di wilayah masing-masing. Selain itu, dukungan harus tersebar di lebih dari 50 persen wilayah kabupaten/kota untuk pencalonan gubernur atau lebih dari 50 persen kecamatan untuk pencalonan bupati dan wali kota.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengatur ambang batas pencalonan melalui partai politik, sedangkan ketentuan calon perseorangan tetap mengacu pada Pasal 41 UU Pilkada sebagaimana dimaknai melalui putusan-putusan MK terkait.

Dengan memahami perbedaan aturan tersebut, masyarakat dan calon kepala daerah dapat mempersiapkan persyaratan pencalonan secara lebih tepat. Pada akhirnya, jalur independen diharapkan tetap menjadi ruang partisipasi politik yang terbuka, kompetitif, dan mampu memperkuat kualitas demokrasi di tingkat daerah.

PASESATU.COM – Persyaratan pencalonan kepala daerah harus dipahami secara cermat. Bagi calon perseorangan, kecukupan jumlah dukungan, persebaran wilayah, serta keabsahan dokumen menjadi kunci untuk dapat mengikuti kontestasi Pilkada.

Editor : Syahrul