ACEH UTARA | PASESATU.COM – Kerusakan hutan dan aktivitas pembukaan lahan perkebunan diduga turut memperparah risiko banjir di Kabupaten Aceh Utara. Pemerintah diminta menindak tegas praktik pembalakan liar (illegal logging) dan perambahan hutan yang mengancam kelestarian lingkungan.

Ketua Komisi IV DPRK Aceh Utara, Nasrizal atau yang akrab disapa Cek Bay, mengatakan banjir yang melanda Kecamatan Lhoksukon dan Cot Girek tidak hanya disebabkan oleh jebolnya tanggul Sungai Krueng Peutoe. Menurutnya, faktor kerusakan lingkungan di kawasan hulu juga perlu mendapat perhatian serius.

Pernyataan tersebut disampaikan Cek Bay dari Fraksi Partai Aceh (PA) kepada AcehNews.net, Senin (27/7/2020).

Ia menjelaskan, kondisi hutan lindung di kawasan tersebut semakin memprihatinkan akibat dugaan aktivitas pembalakan liar dan pembukaan lahan perkebunan tanpa izin.

“Posisi hutan lindung kita saat ini sudah tercemar. Untuk mengatasinya, dibutuhkan upaya bersama dari pihak-pihak terkait. Misalnya, praktik illegal logging di kawasan hulu serta penebangan dan pembukaan lahan perkebunan yang kemungkinan dilakukan tanpa izin pemerintah,” kata Cek Bay.

Ia meminta pemerintah dan dinas terkait menindaklanjuti setiap informasi mengenai pembalakan liar dan pembukaan lahan baru.

Menurutnya, pembiaran terhadap kerusakan hutan dapat meningkatkan risiko bencana yang akhirnya merugikan masyarakat Aceh Utara.

“Jika tidak ditindaklanjuti, dampak bencana akan semakin besar ketika hutan di kawasan hulu terus ditebang. Pada akhirnya, masyarakat Aceh Utara yang akan menanggung kerugiannya,” ujarnya.

Cek Bay juga mengingatkan bahwa dampak kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar aliran Krueng Peutoe. Banjir yang terjadi di kawasan tersebut berpotensi meluas hingga Kota Lhoksukon sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Utara.

Karena itu, ia meminta masyarakat melaporkan informasi mengenai dugaan perambahan hutan kepada instansi lingkungan hidup maupun aparat penegak hukum.

“Saya tegaskan, jika ada informasi terkait perambahan hutan atau illegal logging, baik kepada pihak lingkungan hidup maupun penegak hukum, agar segera ditindaklanjuti. Jangan sampai dampaknya justru dirasakan masyarakat di wilayah hilir,” tegasnya.

Kehilangan Tutupan Hutan Aceh Capai 15.140 Hektare

Sementara itu, GIS Manager Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA), Agung Dwinurcahya, sebelumnya mengungkapkan bahwa kehilangan tutupan hutan di Aceh masih menjadi persoalan serius.

Berdasarkan hasil pemantauan pada 2019, kehilangan tutupan hutan di Provinsi Aceh mencapai 15.140 hektare. Angka tersebut relatif stabil dibandingkan 2018 yang tercatat sebanyak 15.071 hektare.

Data tersebut diperoleh melalui pemantauan citra satelit yang mencakup seluruh wilayah Provinsi Aceh, termasuk kawasan gambut, khususnya Rawa Tripa.

Kawasan Rawa Tripa sebelumnya dikenal sebagai salah satu habitat penting orangutan di dunia karena kepadatan populasinya.

Dalam pemantauan tersebut, HAkA menggunakan sejumlah sumber data, antara lain citra satelit Landsat, Sentinel, Planet, serta sistem peringatan dini kehilangan tutupan pohon GLAD Alerts dari Global Forest Watch (GFW).

Agung menyebutkan, kehilangan tutupan hutan pada 2019 setara dengan sekitar 2,5 kali luas Kota Banda Aceh atau sekitar 14 ribu kali luas lapangan sepak bola.

Dengan angka tersebut, Aceh diperkirakan kehilangan sekitar 41 hektare tutupan hutan setiap hari sepanjang 2019.

Tiga kabupaten dengan angka kehilangan tutupan hutan tertinggi pada periode tersebut adalah:

  • Aceh Tengah: 2.416 hektare.
  • Aceh Utara: 1.815 hektare.
  • Aceh Timur: 1.547 hektare.

Menurut Agung, sekitar 60 persen kehilangan tutupan hutan terjadi di kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 103/Men-LHK-II/2015 dan Nomor 580/Men-LHK-II/2018.

Sementara itu, sekitar 40 persen lainnya terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL).

Ia menilai kehilangan tutupan hutan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan di Aceh.

“Walaupun angka kehilangan tutupan hutan relatif stabil, dampak bencana alam yang dialami masyarakat justru meningkat pada 2019 dibandingkan 2018,” tuturnya.

HAkA Dorong Pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser

Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA) menyatakan akan terus mendorong pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan lahan gambut di Aceh.

Upaya tersebut dinilai penting karena kelestarian hutan memiliki manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat.

Selain menjaga keanekaragaman hayati, kawasan hutan berfungsi melindungi sumber air dan membantu mengurangi risiko bencana lingkungan.

Pelestarian hutan juga menjadi bagian penting dari upaya mitigasi bencana di Aceh, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan terhadap banjir dan tanah longsor.

Karena itu, perlindungan kawasan hutan membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Kerusakan lingkungan di kawasan hulu tidak boleh dibiarkan karena dampaknya dapat dirasakan masyarakat yang tinggal di kawasan hilir.

Editor : Syahrul