BANDA ACEH | PASESATU.COM — Di balik kesibukan menjalankan profesi jurnalistik, wartawan juga menjadi bagian dari organisasi yang diharapkan mampu mempererat persaudaraan dan memperjuangkan kepentingan anggotanya. Namun, persoalan biaya keanggotaan dan permintaan donasi dalam kegiatan organisasi menjadi hal yang disoroti Sayuti Achmad, calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh.
Melalui program yang ditawarkannya, Sayuti ingin menghadirkan organisasi yang lebih memperhatikan kondisi anggotanya. Ia berjanji, jika terpilih memimpin PWI Aceh, biaya pembuatan dan perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) tidak lagi dibebankan kepada wartawan, melainkan ditanggung oleh organisasi.
Gagasan itu disampaikannya setelah melakukan safari ke wilayah Barat Selatan (Barsela) Aceh. Dalam kunjungan tersebut, Sayuti mengaku menerima berbagai keluhan dari anggota PWI yang menginginkan perubahan dalam pengelolaan organisasi, terutama terkait pengeluaran yang harus mereka tanggung.
Kepada media, Jumat (23/10/2026), Sayuti menjelaskan bahwa biaya pembuatan maupun perpanjangan KTA PWI saat ini sebesar Rp250 ribu. Ia tidak mempersoalkan kewajiban administrasi tersebut, tetapi ingin mengubah mekanisme pembiayaannya agar anggota tidak perlu mengeluarkan uang pribadi.
“Benar, biaya pembuatan maupun perpanjangan KTA merupakan kewajiban anggota sebesar Rp250 ribu. Kalau saya terpilih, iuran wajib KTA dibebaskan. Biaya yang harus disetorkan ke pusat akan ditanggung PWI Aceh,” ujarnya.
Bagi Sayuti, pembebasan biaya KTA merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk meringankan beban anggota. Melalui kebijakan tersebut, ia ingin memastikan bahwa kebutuhan administrasi keanggotaan tidak menjadi pengeluaran yang harus terus ditanggung secara pribadi oleh wartawan.
Donasi Kegiatan Menjadi Sorotan
Selain persoalan biaya KTA, Sayuti juga menyoroti kebiasaan pengumpulan donasi dalam berbagai kegiatan PWI Aceh. Ia menilai, persoalan ini perlu mendapat perhatian agar kegiatan organisasi tidak menimbulkan beban tambahan bagi anggota.
Menurut Sayuti, keluhan mengenai donasi telah disampaikan oleh sejumlah anggota dari berbagai wilayah di Aceh. Permintaan sumbangan itu, menurut pengakuannya, muncul dalam beragam kegiatan, termasuk peringatan Maulid Nabi dan agenda organisasi lainnya.
“Saya sudah mendapat curhatan banyak dari anggota seluruh Aceh,” katanya.
Keluhan tersebut menjadi salah satu alasan Sayuti ingin mendorong perubahan dalam tata kelola organisasi. Ia menegaskan tidak ingin kebiasaan meminta donasi menjadi sesuatu yang dirasakan memberatkan anggota setiap kali kegiatan digelar.
Bagi dirinya, kegiatan organisasi semestinya menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, bertukar gagasan, dan membangun solidaritas antarwartawan. Semangat itu, menurut Sayuti, perlu berjalan seiring dengan perhatian terhadap kemampuan dan kondisi anggota.
Karena itu, ia menyatakan menolak praktik donasi yang membebani anggota. Ia ingin agar kebutuhan pembiayaan organisasi dikelola dengan cara yang tidak menempatkan wartawan sebagai pihak yang terus-menerus harus menanggung pengeluaran tambahan.
Membangun Rumah Besar Wartawan
Di tengah pencalonannya sebagai Ketua PWI Aceh, Sayuti mengajak seluruh anggota untuk bersama-sama membangun organisasi yang mampu menjadi rumah besar bagi wartawan di provinsi tersebut.
Ajakan itu menekankan pentingnya persatuan dan kepedulian terhadap sesama anggota. Baginya, organisasi profesi harus menjadi tempat wartawan merasa memiliki ikatan, mendapatkan perhatian, dan bersama-sama memperjuangkan kepentingan profesinya.
Gagasan pembebasan biaya KTA dan penolakan donasi menjadi bagian dari program yang ditawarkan Sayuti untuk mewujudkan harapan tersebut. Ia ingin agar kebijakan organisasi tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap anggota.
Meski demikian, program itu masih berupa komitmen yang disampaikan dalam pencalonannya. Apabila terpilih, realisasinya akan bergantung pada kebijakan kepengurusan dan mekanisme pembiayaan yang diterapkan PWI Aceh.
Pada akhirnya, tantangan yang dihadapi bukan hanya bagaimana meringankan pengeluaran anggota, melainkan juga bagaimana memastikan organisasi memiliki pengelolaan yang mampu menopang program tersebut. Sebab, keinginan menjadikan PWI sebagai rumah besar wartawan membutuhkan bukan hanya gagasan, tetapi juga kebijakan yang dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan.***
Tinggalkan Balasan