Penulis: admin

PASE SATU | ACEH UTARA – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Aceh Utara, AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di lingkungan Polres Aceh Utara. Acara berlangsung di Lapangan Tribrata Mako Polres Aceh Utara pada Selasa (18/2/2025) pagi.

Dalam kegiatan tersebut, hadir Wakapolres Aceh Utara, para kepala bagian (Kabag), kepala satuan (Kasat), kepala kepolisian sektor (Kapolsek) jajaran, serta seluruh personel Polres Aceh Utara. Ketua Bhayangkari Cabang Aceh Utara beserta pengurus juga turut menyaksikan prosesi sertijab tersebut.

Mutasi Jabatan Kabag, Kasat, dan Kapolsek di Polres Aceh Utara

Dalam rotasi ini, jabatan yang diserahterimakan mencakup Kabag Ops, Kabag Log, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Lantas, Kasat Samapta, serta lima Kapolsek, yaitu Kapolsek Tanah Jambo Aye, Kapolsek Matangkuli, Kapolsek Lhoksukon, Kapolsek Syamtalira Aron, dan Kapolsek Seunuddon.

Beberapa perubahan jabatan penting dalam sertijab ini antara lain, Jabatan Kabag Ops

Pejabat lama, Kompol Firdaus Jufrida, S.T., M.Si. sekarang menjabat sebagai Wakapolres Simeulue. Pejabat baru, Kompol Salahiddin, S.H., S.E., M.H. jabatan sebelumnya Pamen di Polda Aceh.

Jabatan Kabag Log lama, Kompol Dewi Maulidar, S.Sos., M.Si. saat ini di tugaskan menjabat sebagai Kabag Ren di Polres Aceh Timur. Diposisi ini di isi oleh Pejabat baru, Muhammad Nafis Luthfy, S.H., M.H. sebelumnya sebagai Kasubbag Bin Ops Bag Ops Satbrimob Polda Aceh.

Demikian pergantian dijabatan Kasat Reskrim Polres Aceh Utara. Pejabat lama, AKP Novrizaldi, S.H. sekarang menjabat sebagai Panit 2 Unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Aceh. Dan diduduki oleh Pejabat baru, AKP Dr. Bustami, S.H., M.H. yang sebelumnya sebagai Kanit 3 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Aceh.

Sedangkan untuk jabatan Kasat Narkoba, Pejabat lama, Iptu Fitra Zumar, S.H. saat ini dipindah tugas menjabat sebagai Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Aceh.

Dan diganti tugaskan oleh pejabat baru, AKP Erwinsyah Putra, S.H., M.H. Sebelumnya Kasatres Narkoba Polres Subulussalam.

Jabatan Kasat Lantas Pejabat lama, Iptu Sulaiman saat ini dipindah tugaskan menjabat sebagai Ps Kasat Samapta Polres Subulussalam. Diposisi ini digatikan oleh pejabat baru, AKP Muhammad Jamil, S.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Samapta Polres Subulussalam.

Jabatan Kasat Samapta, Pejabat lama, AKP Imil Yusni, S.H., M.H. saat ini menjabat sebagai Danki Dalmas 1 Sipasdal Subdit Dalmas Dit Samapta Polda Aceh. Digantikan oleh Pejabat baru, AKP Syahrizal, S.H. yang sebelumnya Kapolsek Lhoksukon.

Kapolsek Lhoksukon Pejabat lama, AKP Syahrizal, S.H. sekarang menjabat sebagai Kasat Samapta Polres Aceh Utara.

Pejabat baru, AKP Parlindungan Parhusip, S.H. sebelumnya Kasubbag Ren Prograr Bag Ren Polres Aceh Utara.

Kapolsek Tanah Jambo Aye Pejabat lama, Iptu Herman Syahputra, S.H. Kini menjabat sebagai Ps Kasubbag Dal Prograr Bag Ren Polres Aceh Utara. Pejabat baru Iptu Agus Alfian Halomoan Lubis sebelumnya Kaurbinopsnal Sat Samapta Polres Langsa.

Pejabat lama di Posek Matang Kuli, Iptu Hendra Jamiswar, S.H., M.H. sekarang menjabat sebagai Kasikum Polres Aceh Utara.

Digantikan dengan Pejabat baru, Iptu. Tri Mulyono, sebelumnya Kasi Humas Polres Langsa.

Kapolsek Syamtalira Aron, Pejabat lama, Iptu Nurdin menjabat sebagai Pama Polres Aceh Utara. Pejabat baru, AKP Muhammad Iskandar, sebelumnya Kasubbag Watpers Bag SDM Polres Langsa.

Kapolsek Seunuddon, Pejabat lama, Iptu Zainal Madas, menjabat sebagai Pama Polres Aceh Utara. Pejabat baru, Iptu Edy Suparman yang sebelumnya Kaurbin Opsnal Sat Intelkam Polres Aceh Utara.

Dalam amanatnya, Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti menegaskan bahwa mutasi jabatan dalam tubuh Polri adalah sesuatu yang wajar dan merupakan bagian dari penyegaran organisasi.

“Mutasi dalam lingkungan Polri merupakan hal yang lumrah dilakukan demi meningkatkan dinamika organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Jabatan yang diberikan adalah amanah serta kepercayaan dari pimpinan, sehingga kita harus mempertahankan dan meningkatkan prestasi serta kinerja sebagai bentuk tanggung jawab,” ujar Kapolres.

Kapolres juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Polres Aceh Utara. Ia berharap para pejabat yang mendapat promosi di tempat baru dapat terus mengembangkan karier dengan baik.

“Saya ucapkan selamat dan sukses kepada para pejabat lama yang akan bertugas di tempat baru. Semoga semakin berkembang dalam karier kepolisian dan tetap mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Kepada pejabat baru, Kapolres Aceh Utara berpesan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas yang baru dan meneruskan program kerja yang telah dirintis pejabat sebelumnya.

“Segera beradaptasi dengan lingkungan dan melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai pejabat lama. Terus tingkatkan kinerja demi kemajuan Polri, khususnya Polres Aceh Utara,” pungkasnya.

Serah terima jabatan di Polres Aceh Utara ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kepemimpinan yang baru, diharapkan Polres Aceh Utara semakin solid dalam menjalankan tugas serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

PASE SATU | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menggelar pertemuan dengan petinggi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi antara sektor swasta dan pemerintah. 

Fokus utama pembahasan mencakup sektor energi, pertambangan, perdagangan, dan perhubungan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh.

Pertemuan yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, pada Senin (17/2) ini dihadiri perwakilan perusahaan, instansi pemerintah, serta asosiasi yang berperan dalam pembangunan ekonomi Aceh. 

Dalam kesempatan itu, Fadhlullah menegaskan komitmen pemerintah Aceh, di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf dan dirinya, untuk mempermudah administrasi perizinan dan investasi sesuai regulasi yang berlaku.

“Jika ada kendala di lapangan, laporkan kepada kami. Kami siap membantu mempercepat penyelesaian perizinan dan investasi,” tegas Fadhlullah. Ia menambahkan, arahan ini sejalan dengan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah mempermudah administrasi bisnis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Aceh.

Selain mempermudah investasi, Fadhlullah mengimbau perusahaan yang beroperasi di Aceh untuk membuka kantor cabang di provinsi ini. Menurutnya, keberadaan kantor cabang di Aceh dapat memperkuat perekonomian daerah serta meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur, terutama dalam sektor logistik. Salah satu contoh yang disampaikan adalah transportasi minyak sawit mentah (CPO), yang masih bergantung pada jalur darat, sehingga menyebabkan kemacetan dan menghambat mobilitas masyarakat serta pelaku usaha lainnya.

Sebagai solusi, Pemprov Aceh mengusulkan pembangunan dua pelabuhan angkutan barang di wilayah barat-selatan dan timur Aceh. Usulan tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo, yang menurut Fadhlullah, menyambut baik rencana ini dan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh.

Menutup pertemuan, Fadhlullah mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam membangun Aceh. 

“Mari kita bekerja bersama, menciptakan solusi, dan memajukan perekonomian Aceh demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sumber : humas.acehprov.go.id

PASE SATU | ACEH UTARA – Upaya pencarian terhadap M. Farhat (5), seorang anak laki-laki yang hilang di aliran Sungai Krueng Pase, Aceh Utara, masih terus dilakukan hingga hari ini, 18 Februari 2025. M. Farhat dilaporkan hilang sejak 15 Februari 2025, sekitar pukul 17:00 WIB.

Kronologi Kejadian M. Farhat, yang berasal dari Gampong Meunasah Masjid, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, diduga terbawa arus sungai saat bermain di sekitar sungai bersama teman-temannya.

Kondisi sungai yang deras dan cuaca yang tidak menentu diduga menjadi penyebab utama kejadian ini.

Upaya Pencarian Tim gabungan yang terdiri dari masyarakat Gampong Meunasah Masjid dan sekitarnya, Tim SAR dari Unit Siaga SAR Bireuen, BPBD Aceh Utara, Satgas Aceh Utara, dan anggota Danramil telah dikerahkan untuk melakukan pencarian. 

Hingga pukul 11:25 WIB 18 Febuari 2025, M. Farhat masih belum ditemukan.

Pencarian terus dilakukan dengan menyisir sepanjang aliran sungai kreung Pase . 

Tim SAR juga menggunakan peralatan khusus untuk membantu proses pencarian. Masyarakat setempat juga ikut terlibat dalam upaya pencarian ini.

Himbauan pihak berwenang mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar sungai Krueng Pase untuk selalu berhati-hati dan mengawasi anak-anak saat bermain di sekitar sungai. 

Mengingat arus sungai yang deras dan kondisi cuaca yang tidak menentu, sangat penting untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain.

Pencarian M. Farhat masih terus berlangsung. Pihak keluarga dan masyarakat berharap agar M. Farhat segera ditemukan dalam keadaan selamat.

Mari kita semua berdoa agar M. Farhat segera ditemukan dan kembali kepada keluarganya dalam keadaan selamat.

Laporan | Muliadi

PASE SATU | BANDA ACEH – Pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kembali menjadi kontroversi terkait kebijakan energi di Aceh. 

Kali ini, ia secara resmi mencabut aturan penggunaan barcode BBM subsidi, sebuah kebijakan yang sebelumnya diterapkan di era Pj Gubernur Achmad Marzuki.

Hal itu sampaikan oleh Gubernur Aceh pada saat menyampaikan sambutannya usia pelaksanaan sumpah jabatan dan pelantikan di gedung DPRA pada Rabu 12 Februari 2025.

“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak menyulitkan rakyat, tetapi justru memberi kemudahan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, mulai hari ini, penggunaan barcode diseluruh SPBU di Aceh akan dihapuskan”, Tegas Mualem. 

Namun, langkah Mualem ini langsung ditentang oleh Pertamina, yang berdalih bahwa sistem barcode adalah kebijakan nasional dan harus tetap diberlakukan.

Sejarah Aturan BBM Subsidi di Aceh: Dari Stiker ke Barcode

Sistem pengawasan BBM subsidi di Aceh telah mengalami beberapa kali perubahan.

Era Gubernur Nova Iriansyah: Diterbitkan Surat Edaran (SE) yang mewajibkan pemasangan stiker khusus BBM subsidi untuk memastikan pengguna yang berhak.

Era Pj Gubernur Achmad Marzuki: SE baru diterbitkan, menggantikan sistem stiker dengan barcode digital sebagai alat kontrol.

Era Gubernur Mualem: Mencabut kebijakan barcode dan menghapus semua pembatasan distribusi BBM subsidi di Aceh.

“Zaman Pak Nova dulu ada aturan pakai stiker. Lalu, di era Pj Gubernur Achmad Marzuki, diberlakukan barcode. Sekarang, Mualem ingin menghapus aturan ini, tapi kenapa Pertamina malah menolak?” ujar salah satu tokoh Aceh, Nurzahri, yang dikutip dari  popularitas.com. Senin, (17/02/2025).

Pertamina Menolak: Alasan atau Kepentingan?

Keputusan Mualem untuk mengembalikan akses BBM subsidi tanpa barcode mendapat dukungan luas, terutama dari petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan. Mereka selama ini merasa kesulitan mendapatkan BBM subsidi karena keterbatasan akses teknologi dan administrasi barcode.

Namun, Pertamina justru menolak penghapusan barcode, dengan alasan bahwa sistem tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional.

 ”Kalau ini kebijakan nasional, kenapa tidak diterapkan dulu di seluruh Pulau Jawa? Kenapa Aceh selalu jadi kelinci percobaan?” sindir Nurzahri dengan nada tajam.

Menurutnya, banyak pihak yang tiba-tiba menjadi “buzzer” Pertamina hanya karena tidak suka dengan kepemimpinan Mualem.

 ”Lucunya, banyak orang yang tiba-tiba jadi pembela Pertamina tanpa bayaran, hanya karena calon gubernur yang mereka dukung kalah,” tambahnya.

Salah satu dampak terbesar dari penghapusan barcode ini adalah kemudahan akses BBM subsidi bagi petani dan nelayan. Sehingga petani dan nelayan akhirnya bisa bernafas.

“Banyak petani di kampung yang punya traktor atau combine, tapi tidak bisa beli BBM subsidi hanya karena tidak punya barcode. Kebijakan ini sangat membantu mereka,” jelas Nurzahri.

Bagaimana tidak, saat ini konflik antara Pemprov Aceh dan Pertamina terus memanas. Jika Mualem tetap kukuh dengan keputusannya, Aceh bisa menjadi provinsi pertama di Indonesia yang lepas dari sistem barcode BBM subsidi.

Masyarakat kini menanti, apakah kebijakan ini akan benar-benar dijalankan atau justru mendapat intervensi dari pemerintah pusat?. ***

Laporan | Zulmalik