Penulis: admin

PASE SATU | JAKARTA – Retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang kembali menjadi sorotan. Salah satu yang menarik perhatian adalah kehadiran empat mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini menjabat sebagai kepala daerah. Mereka adalah Muzakir Manaf, Muharram Idris, Sarjani Abdullah, dan Ismail A. Jalil.

Para peserta retret, termasuk keempat mantan panglima GAM ini, diberikan waktu untuk mempersiapkan kebutuhan mereka sebelum memasuki Akmil.

“Mulai dari hari ini sampai besok itu memang dari panitia sudah memberikan waktu untuk loading koper ke dalam lokasi retret,” ujar Kapolresta Magelang Kombes Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar dalam gelar pasukan di Alun-alun Kota Magelang, Kamis (20/2/2025).

Ajudan atau Liaison Officer (LO) masing-masing kepala daerah akan berkoordinasi dengan panitia untuk memastikan semua barang kebutuhan harian peserta telah tersedia sebelum kegiatan dimulai.

Empat mantan panglima GAM yang kini menjadi kepala daerah hadir dalam retret ini, menunjukkan transformasi mereka dari pejuang gerilya menjadi pemimpin yang membangun daerah masing-masing.

Sejumlah Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Provinsi Aceh

1. Muzakir Manaf (Gubernur Aceh 2025–2030)

Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, adalah mantan Panglima GAM yang kini menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2025–2030.

• Berlatih militer di Libya (1986) dan pernah menjadi pengawal pribadi Muammar Khadafi.
• Memimpin gerilya GAM setelah gugurnya Abdullah Syafi’i pada 2002.
• Menjabat sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) setelah Perjanjian Helsinki.

Mualem dilantik sebagai Gubernur Aceh pada 12 Februari 2025 setelah memenangkan Pilkada 2024 bersama pasangannya, Fadlullah.

2. Muharram Idris (Bupati Aceh Besar 2025–2030)

Muharram Idris, atau Syech Muharram, adalah mantan Panglima GAM Wilayah Aceh Rayeuk yang kini menjabat sebagai Bupati Aceh Besar 2025–2030.

• Pernah menjabat sebagai Pelatih Tentara GAM dan Komandan Operasi Daerah IV Aceh Rayeuk.
• Menjadi Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Aceh Rayeuk (2005–2011).
• Memenangkan Pilkada Aceh Besar bersama Syukuri A. Jalil dan dilantik pada 13 Februari 2025.

3. Sarjani Abdullah (Bupati Pidie 2025–2030)

Sarjani Abdullah, dikenal sebagai Awan, merupakan mantan Panglima GAM Wilayah Pidie yang kini kembali menjabat sebagai Bupati Pidie untuk periode kedua (2012–2017 dan 2025–2030).

• Pernah menjadi Komandan Operasi GAM Wilayah Pidie (1998–2003) dan Panglima GAM Wilayah Pidie (2003–2005).
• Menjadi Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pidie (2005–2008).
• Kembali terpilih sebagai Bupati Pidie melalui Partai Aceh dan dilantik pada 18 Februari 2025.

4. Ismail A. Jalil (Bupati Aceh Utara 2025–2030)

Ismail A. Jalil, atau Ayah Wa, adalah mantan Komandan Operasi Daerah IV GAM Wilayah Pase yang kini menjabat sebagai Bupati Aceh Utara 2025–2030.

• Aktif di Pasukan GAM sejak 1996 dan menjadi Komandan Operasi Daerah IV GAM Wilayah Pase.
• Menang dalam Pilkada Aceh Utara 2024 dengan suara 97% melawan kotak kosong.
• Dilantik pada 17 Februari 2025 bersama Wakil Bupati Tarmizi (Panyang).

Untuk diketahui, Retret di Akademi Militer Magelang ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga bertujuan untuk membangun karakter kepemimpinan dan wawasan kebangsaan bagi kepala daerah.

Akmil Magelang memiliki sejarah panjang sejak berdirinya Militaire Academie (MA) di Yogyakarta pada 1945, hingga akhirnya berkembang menjadi Akademi Militer Nasional (AMN) pada 1957 dan kini menjadi pusat pendidikan perwira TNI AD.

Kehadiran empat mantan panglima GAM dalam retret ini mencerminkan perjalanan panjang mereka—dari medan pertempuran menuju panggung pemerintahan, membangun Aceh. 

Dengan latar belakang militer dan kepemimpinan di masa lalu, keempat mantan tokoh GAM ini membawa pengalaman unik dalam memimpin daerah masing-masing. Retret di Akmil Magelang menjadi ajang refleksi dan peningkatan kapasitas kepemimpinan mereka, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam membangun Indonesia yang lebih kuat.***

PASE SATU | JAKARTA – Sebanyak tiga warga Aceh yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Laos telah berhasil dipulangkan ke tanah air melalui Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, pada Selasa (18/2/2025).

Kepulangan mereka difasilitasi oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI) asal Aceh, H. Sudirman atau yang lebih dikenal sebagai Haji Uma. Informasi ini disampaikan melalui rilis resmi kepada media pada Kamis (20/2/2025).

Ketiga korban tersebut masing-masing berinisial:

• HP (26) dan RM (19), keduanya berasal dari Bireuen
• AS (27), asal Lhokseumawe

Menurut Haji Uma, kasus ini pertama kali terungkap setelah keluarga korban melaporkan kondisi mereka yang terjebak dalam jaringan penipuan daring (scamming) di Laos. Ketiganya telah bekerja di Laos selama sekitar lima bulan dan mengalami eksploitasi serta tindak kekerasan.

Mereka akhirnya berhasil melarikan diri dari tempat kerja setelah paspor yang sebelumnya ditahan oleh perusahaan dikembalikan kepada mereka menyusul adanya razia dari otoritas setempat. Ketiganya kemudian mencari perlindungan di kantor Imigrasi Laos.

Menanggapi laporan dari keluarga korban, Haji Uma langsung berkoordinasi dengan:

• Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
• Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Laos

Berkat upaya ini, pihak KBRI berhasil menjalin komunikasi dengan otoritas Imigrasi Laos, sehingga proses pemulangan korban dapat segera dilakukan.

“Alhamdulillah, setelah koordinasi dengan Kemenlu dan KBRI di Laos, mereka bergerak cepat untuk melakukan langkah perlindungan terhadap korban. Akhirnya, ketiganya dapat dipulangkan dan tiba di Bandara Kualanamu pada Selasa lalu,” ungkap Haji Uma.

Setibanya di Indonesia, para korban langsung difasilitasi untuk kembali ke kampung halaman mereka di Aceh dengan menggunakan armada minibus, yang biayanya ditanggung oleh Haji Uma.

Haji Uma mengungkapkan bahwa modus yang digunakan dalam kasus ini tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus TPPO sebelumnya. Para korban awalnya mendapat tawaran kerja di Laos melalui link di media sosial.

Mereka dijanjikan gaji besar dan pekerjaan yang layak, sehingga tertarik untuk berangkat setelah mengurus paspor. Namun, sesampainya di Laos, mereka justru dipaksa bekerja sebagai scammer dan mengalami perlakuan tidak manusiawi.

Di akhir pernyataannya, Haji Uma kembali mengingatkan masyarakat Aceh agar lebih berhati-hati dalam menerima tawaran kerja di luar negeri.

“Saya meminta masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai ajakan kerja di luar negeri. Jangan mudah tergiur iming-iming gaji besar tanpa melakukan verifikasi yang jelas, agar tidak ada lagi korban TPPO di masa depan,” tutupnya.***

PASE SATU |  JAKARTA – Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, mengungkapkan kekhawatirannya terkait peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang direncanakan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2024. BPI Danantara, lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola investasi strategis negara, menjadi sorotan karena potensi risiko yang ditimbulkan terhadap pengawasan dan penegakan hukum.

Alamsyah menilai bahwa pembentukan BPI Danantara dapat mengurangi kewenangan lembaga penegak hukum seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena keduanya tidak akan memiliki hak untuk mengaudit atau melakukan tindakan hukum terhadap Danantara. Hal ini, menurut Alamsyah, berisiko membuka celah bagi praktik korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pengelolaan BPI Danantara.

“BPK dan KPK tidak diberikan kewenangan untuk melakukan audit atau penegakan hukum terhadap Danantara. Ini berpotensi meningkatkan korupsi di BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara,” jelas Alamsyah dalam diskusi yang diadakan di kantor ICW pada Senin, 17 Februari 2025.

Pengawasan BPI Danantara Berdasarkan Permintaan DPR

BPI Danantara kini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang (UU) BUMN yang baru, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 4 Februari 2024. Berdasarkan UU tersebut, pemeriksaan laporan keuangan BUMN dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk perusahaan persero, sementara bagi perusahaan umum (Perum), akuntan publik ditetapkan oleh Menteri.

BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya dapat memeriksa perusahaan yang dikelola oleh Danantara jika ada permintaan dari DPR atau jika pemeriksaan tersebut diminta untuk tujuan tertentu.

Menurut UU BUMN yang baru, Presiden diberikan kewenangan untuk mengelola BUMN dan memberikan mandat atas saham seri A atau golden share milik pemerintah kepada Menteri BUMN. Sementara itu, saham seri B atau saham biasa akan dikelola oleh BPI Danantara. Menteri Keuangan, yang berperan sebagai pengawas BPI Danantara, memiliki tanggung jawab untuk mengatur skema penyertaan modal negara bagi BUMN serta menjadi bagian dari komite penyelamatan BUMN.

Reformasi Pengelolaan BUMN: Pemisahan Fungsi Regulator dan Operator

Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, dikutip Tempo.co menjelaskan bahwa terdapat sepuluh perubahan penting dalam UU BUMN yang baru. Salah satunya adalah pemisahan fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan BUMN. Dalam kebijakan baru ini, pengelolaan BUMN tidak lagi berada di bawah Kementerian BUMN, melainkan dialihkan kepada BPI Danantara, sementara Kementerian BUMN berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan pengawas.

Selain itu, Pasal 3M dalam UU BUMN yang baru menyebutkan bahwa Danantara akan memiliki Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Menteri BUMN, yang juga merupakan Ketua Dewan Pengawas Danantara, akan dibantu oleh perwakilan Kementerian Keuangan dan pejabat negara yang ditunjuk oleh Presiden. Sebagai Ketua Dewan Pengawas, Menteri BUMN memiliki wewenang untuk memberhentikan sementara anggota Badan Pelaksana Danantara.

Korupsi Semakin Sulit Ditegakkan dengan Keberadaan Danantara

Alamsyah menyoroti bahwa meskipun tanpa kehadiran BPI Danantara, praktik korupsi di BUMN sudah terjadi. Berdasarkan pemantauan ICW dari 2016 hingga 2021, tercatat 119 kasus korupsi yang melibatkan BUMN, dengan kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Kehadiran Danantara, menurutnya, berpotensi menyulitkan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi tersebut.

“Keberadaan Danantara membuka celah besar bagi kelompok tertentu untuk menyalahgunakan dana negara demi kepentingan pribadi,” ungkap Alamsyah.

Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap model pengawasan yang diusulkan dalam kebijakan ini. Menurutnya, modal awal BUMN berasal dari dana negara, dan seharusnya BPK diberikan hak untuk memeriksa pengelolaan serta penggunaan dana tersebut demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Dampak Kebijakan Baru terhadap Penerimaan Negara dari Dividen BUMN

Harris juga menekankan bahwa kebijakan baru ini bisa berdampak pada penerimaan negara yang berasal dari dividen BUMN. Pemerintah selama ini mengandalkan pendapatan signifikan dari setoran dividen BUMN, yang pada tahun ini diperkirakan akan mencapai sekitar Rp 80 triliun. Perubahan dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN berpotensi mempengaruhi proyeksi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.***

Sumber: tempo.co

PASE SATU | ACEH UTARA -  Bupati Aceh Utara H Ismail A Jalil, SE, MM, didampingi oleh Wakil Bupati Tarmizi, S.I.Kom, melakukan rapat perdana dengan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Asisten Setdakab, Staf Ahli Bupati, para Kabag dan Camat, pada Selasa, 18 Februari 2025.

Pada kesempatan itu Ayahwa, sapaan akrab H Ismail A Jalil, memaparkan sejumlah program prioritas yang hendak dituntaskan dalam masa tiga bulan ke depan, atau kerap disebut Program 100 Hari kerja. 

Ayahwa meminta seluruh pejabat dan pimpinan OPD agar fokus menyelesaikan kegiatan prioritas tersebut, karena hal itu akan menjadi pokok atensi pihaknya dalam 100 hari pertama memimpin Aceh Utara.

“Saya minta dukungan penuh dari seluruh OPD, baik secara teknis, aturan dan seluruh regulasinya agar dipelajari dengan tepat dan cepat. Mohon agar menjadi perhatian kita semua,” tegas Ayahwa dalam rapat yang berlangsung di Oproom Kantor Bupati di Landing Kecamatan Lhoksukon. 

Lebih lanjut, Ayahwa meminta agar semua stakeholder memperkuat team work birokrasi, dengan membangun kekompakan, konsolidasi, dan koordinasi. 

Ke depan, mulai awal Maret bahkan sudah memasuki bulan Ramadhan. 

Ayahwa bersama Wakil Bupati berencana akan melaksanakan safari Ramadhan untuk merekat silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. 

Untuk itu, Ayahwa meminta agar segera dibentuk Tim Safari Ramadhan Pemkab Aceh Utara yang melibatkan semua unsur OPD dan stakeholder terkait.

Ayahwa juga memasukkan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan masjid dan meunasah dalam prioritas 100 hari kerja. 

Kegiatan itu mencakup masjid-masjid Kecamatan, maupun masjid Kemukiman, serta seluruh meunasah. Gotong royong massal juga akan dilakukan untuk membersihkan kawasan Kota Lhoksukon, Kota Pantonlabu dan pasar Krueng Mane.

Lebih lanjut Ayahwa meminta agar dibentuk Tim untuk melakukan inventarisasi dan re-vitalisasi aset-aset daerah, baik yang ada di Kabupaten maupun di Kecamatan dan gampong. 

Semua aset yang selama ini terkesan telantar atau tidak dimanfaatkan, maka ke depan harus dioptimalkan dan bermanfaat untuk kemaslahatan daerah, baik secara ekonomi, sosial, keagamaan, maupun untuk kepentingan publik yang lebih luas.

Sementara untuk bidang kesehatan, Ayahwa meletakkan skala prioritas terkait pelayanan di Rumah Sakit Umum dan Puskesmas. Juga diminta untuk membentuk Poskestren di dayah-dayah.

Kepada Dinas Pendidikan, Ayahwa berpesan agar mengontrol kualitas pendidikan di semua tingkatan sekolah. Apalagi dua bulan lagi akan berlangsung ujian akhir. “Jajaki kurikulumnya, dan terapkan muatan lokal dalam kurikulum sekolah di Aceh Utara. 

Di antaraya pendidikan agama dan pendidikan adat. Kita sudah punya qanun tentang muatan lokal.”

Untuk sektor pertanian dan perkebunan, Ayahwa meminta untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi yang selama ini kerap dikeluhkan oleh petani. Agar meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. “Dan kawal harga gabah kering petani harus berharga Rp.6.500/Kg, sesuai perintah Bapak Presiden.”

Ayahwa juga menaruh perhatian terhadap retribusi daerah dari pos galian C.  “Tertibkan semua objek galian C dan optimalkan perolehan PAD dari sektor galian C, maupun sumber-sumber lain yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah ada.”

Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ayahwa meminta agar dilakukan inventarisasi semua jalan yang rusak. 

Jalan tersebut harus segera direhab dengan memanfaatkan semua alat berat milik Pemkab Aceh Utara secara optimal.

Selanjutnya untuk Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), diminta berkoordinasi dengan Dinas Sosial P3A dan lembaga Baitul Mal, untuk melakukan investigasi ke lapangan guna mendata rumah masyarakat miskin secara benar. 

Jika data yang valid sudah ada, maka data tersebut segera dikunci, sehingga kita bisa membangun rumah sesuai anggaran yang ada dengan skema yang baik, prioritas dan tepat sasaran.

Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Ayahwa meminta menggiatkan pembuatan KTP keliling, yang akan menjadi salah satu prioritas kerja 100 hari. Ke depan, kata Ayahwa, pembuataan KTP dan dokumen kependudukan harus bisa dilakukan di setiap kecamatan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan.

Pada kesempatan rapat tersebut Ayahwa didampingi oleh Wabup Tarmizi, S.I.Kom, dan Plh Sekda Fauzan, SSos, MAP. Menyahuti pemaparan Ayahwa, Wabup Tarmizi meminta semua stakeholder terkait dan OPD untuk menjaga kekompakan dan solid.

 “Kebersamaan kita dalam membangun Aceh Utara perlu kita tingkatkan demi kebangkitan Aceh Utara dalam segala bidang,” ajak Tarmizi alias Bang Panyang.***