Penulis: admin

BIREUEN | PASESATU.COM – Suasana haru menyelimuti rumah duka Nasriati (40), warga Dusun Lhok Rawa, Gampong Bugak Masjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, saat jenazahnya tiba dari Malaysia, Kamis (22/10/2026). Tangis keluarga pecah ketika almarhumah akhirnya kembali ke kampung halaman setelah meninggal dunia di negeri jiran.

Pemulangan jenazah tersebut difasilitasi Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman, S.Sos., M.Sos., yang akrab disapa Haji Uma, bersama Group Aceh Bersatu (GAB) dan komunitas Koper. Bantuan itu dilakukan untuk memastikan almarhumah dapat kembali ke tanah kelahirannya dan dimakamkan secara layak oleh keluarga.

Nasriati mengembuskan napas terakhir di Hospital Tengku Permaisuri Norashikin, Kajang, Selangor, Malaysia, pada Selasa (20/10/2026). Almarhumah dilaporkan meninggal dunia akibat pneumonia atau peradangan paru-paru. Selama berada di Malaysia, ia bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Haji Uma mengatakan, upaya pemulangan dilakukan setelah pihak keluarga melalui Geuchik Gampong Bugak Masjid menyampaikan permohonan bantuan kepadanya.

“Begitu menerima laporan dari pihak keluarga, saya langsung berkoordinasi dengan tim penghubung di Malaysia untuk memastikan semua proses berjalan lancar,” ujar Haji Uma.

Menurutnya, keluarga yang sedang berduka tidak seharusnya menghadapi sendiri kesulitan mengurus pemulangan jenazah, terlebih ketika musibah terjadi di luar negeri.

“Kita tidak boleh membiarkan keluarga di Aceh berjuang sendirian menghadapi situasi seperti ini. Tugas kita adalah memastikan jenazah dapat segera kembali dan dimakamkan dengan layak di kampung halaman,” katanya.

Jenazah Nasriati dipulangkan menggunakan pesawat Malaysia Airlines MH 860 dan tiba di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, sekitar pukul 15.30 WIB, Kamis (22/10/2026).

Setibanya di Kualanamu, proses pengurusan administrasi turut dibantu Fajri, staf penghubung Haji Uma. Sementara itu, Abdul Rafar yang berada di Aceh ikut membantu pendampingan kepulangan jenazah. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Bireuen menggunakan ambulans carteran yang difasilitasi Haji Uma.

Haji Uma menjelaskan, biaya pemulangan jenazah hingga Bandara Kualanamu mencapai Rp18,4 juta. Dari jumlah tersebut, keluarga menanggung Rp11,85 juta, sedangkan Group Koper membantu sebesar Rp6,55 juta. Adapun biaya kargo bandara dan ambulans dari Kualanamu menuju Bireuen ditanggung langsung oleh Haji Uma.

“Ini bukan soal biaya, tapi soal kemanusiaan dan kepedulian. Warga Aceh di perantauan adalah bagian dari kita semua. Ketika mereka mengalami musibah, kita wajib hadir membantu,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhumah serta mengapresiasi GAB, Koper, dan komunitas Aceh di Malaysia yang telah membantu proses pemulangan tersebut.

Di tengah suasana duka, keluarga almarhumah turut menyampaikan terima kasih kepada Haji Uma, Wakil Ketua GAB Ibnu Malik, Bendahara GAB Ida Goeltom, perwakilan Koper, Bang Padu, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemulangan jenazah.

“Kami dari pihak keluarga almarhumah tidak bisa membalas kebaikan Haji Uma, Wakil Ketua GAB Ibnu Malik, serta semua pihak di Malaysia dan Aceh yang telah membantu proses pemulangan jenazah keluarga kami. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan saudara-saudara semua,” ujar Nurhayati, adik ipar almarhumah, dengan haru.

Haji Uma menegaskan, membantu warga Aceh yang tertimpa musibah di perantauan merupakan tanggung jawab moral yang akan terus diupayakannya selama mengemban amanah sebagai wakil daerah.

“Bagi saya, membantu warga Aceh di perantauan yang tertimpa musibah bukan hanya tugas sosial, tetapi juga panggilan hati. Selama saya diberi amanah oleh masyarakat, saya akan terus berupaya hadir dalam setiap kesulitan mereka,” tutupnya.

Kepulangan Nasriati menjadi pengingat akan pentingnya kepedulian terhadap warga Aceh di perantauan. Meski tak dapat menghapus kesedihan keluarga, bantuan berbagai pihak setidaknya meringankan beban mereka dalam membawa almarhumah kembali ke kampung halaman.

Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa almarhumah, menerima amal ibadahnya, serta memberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan.***

Editor : Syahrul Usman

ACEH UTARA | PASESATU.COM — Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil atau yang akrab disapa Ayah Wa, menargetkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp115 miliar di Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan, rampung pada akhir 2026. Proyek tersebut diharapkan menjadi solusi atas keluhan masyarakat terkait kualitas air PDAM yang keruh.

Ayah Wa mengatakan, pembangunan fasilitas SPAM baru itu masih dalam tahap pengerjaan. Setelah selesai dan beroperasi, fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat di sejumlah wilayah Aceh Utara bagian timur.

“Jika SPAM baru ini sudah terbangun dan beroperasi, air bersih yang diproduksi bisa langsung disalurkan kepada masyarakat,” ujar Ayah Wa, Jumat (23/10/2026).

SPAM tersebut direncanakan melayani kebutuhan air bersih masyarakat di sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Tanah Jambo Aye, Seunuddon, Baktiya, dan kawasan sekitarnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap pembangunan fasilitas beserta penyambungan jaringan distribusi dapat diselesaikan sesuai target. Dengan demikian, masyarakat di wilayah pelayanan dapat segera merasakan manfaatnya, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih saat musim kemarau.

Di tengah keluhan pelanggan mengenai air PDAM yang keruh, masyarakat kini menantikan penyelesaian proyek tersebut. Kehadiran SPAM baru diharapkan tidak hanya menambah fasilitas penyediaan air minum, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas air dan kelancaran pasokan kepada pelanggan.

Ayah Wa mengimbau masyarakat agar bersabar selama proses pembangunan berlangsung. Ia berharap fasilitas SPAM senilai Rp115 miliar itu dapat segera beroperasi sesuai target pada akhir 2026.***

Editor : Syahrul Usman

ACEH UTARA | PASESATU.COM — Kepala SMA Negeri 1 Cot Girek, Mariani, S.Pd., M.Pd., mengajak orang tua siswa untuk memberikan dukungan penuh kepada anak dalam menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA). Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu siswa mempersiapkan diri secara optimal tanpa mengalami tekanan berlebihan.

Dalam pesannya kepada orang tua siswa, Mariani menekankan pentingnya kerja sama antara keluarga dan sekolah untuk mendukung kesiapan akademik maupun kondisi psikologis peserta didik.

Ia mengingatkan bahwa anak membutuhkan motivasi, perhatian, kesabaran, serta doa dari orang tua selama menjalani proses persiapan TKA.

“Berikan motivasi, bukan tekanan. Dorong anak untuk belajar dengan sungguh-sungguh tanpa menimbulkan kecemasan atau ketakutan berlebihan,” demikian pesan yang disampaikan dalam imbauan tersebut.

Selain memberikan motivasi, orang tua juga diharapkan mendampingi anak dalam mengatur waktu belajar dan beristirahat. Penggunaan gawai perlu diawasi agar tidak mengganggu konsentrasi dan persiapan belajar.

Aspek kesehatan juga menjadi perhatian. Orang tua diimbau memastikan anak mendapatkan makanan bergizi, tidur yang cukup, serta hadir di sekolah dalam kondisi sehat. Kondisi lingkungan dan cuaca juga perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan peserta didik.

Mariani turut menekankan pentingnya membangun kepercayaan diri anak. Menurut pesan dalam imbauan tersebut, setiap usaha dan proses belajar memiliki arti sehingga anak tidak seharusnya dibandingkan dengan siswa lainnya.

Dalam menghadapi TKA, komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah dinilai penting untuk memantau perkembangan belajar siswa serta mengetahui kendala yang mereka hadapi.

Melalui komunikasi yang baik, orang tua dan guru dapat bekerja sama memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan anak.

Selain itu, siswa diharapkan menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab selama mengikuti TKA. Mereka juga didorong untuk mengerjakan tes secara mandiri serta percaya pada kemampuan diri sendiri.

Mariani juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ikhtiar dan doa. Orang tua diharapkan mendampingi anak secara konsisten agar mereka dapat menjalani persiapan TKA dengan lebih tenang.

Dalam pesan utamanya, Mariani menegaskan bahwa keberhasilan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi membutuhkan sinergi antara sekolah, orang tua, dan peserta didik.

Sekolah bertugas memberikan pendampingan dalam proses pendidikan, orang tua mendukung anak dari lingkungan keluarga, sedangkan siswa perlu berusaha dengan sungguh-sungguh.

Melalui kerja sama tersebut, SMA Negeri 1 Cot Girek berharap para peserta didik dapat memperoleh hasil TKA yang lebih baik, membanggakan orang tua, serta membawa nama baik sekolah.

Pendampingan yang tepat diharapkan tidak hanya membantu siswa menghadapi TKA, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam proses belajar.***

BANDA ACEH | PASESATU.COM — Sejumlah anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di wilayah Barat Selatan (Barsela) Aceh berharap kepengurusan PWI Aceh ke depan lebih memperhatikan kebutuhan anggota di daerah. Mereka meminta agar komunikasi antara pengurus provinsi dan kabupaten/kota diperkuat serta kesempatan peningkatan kompetensi wartawan dibuka secara merata.

Aspirasi tersebut disampaikan kepada calon Ketua PWI Aceh, Sayuti Achmad, dalam rangkaian silaturahmi dan pertemuan dengan anggota PWI di sejumlah daerah pada 20–21 Oktober 2026.

Salah seorang anggota PWI mengungkapkan kekecewaannya terhadap hubungan organisasi yang dinilai kurang memberikan perhatian kepada wartawan di daerah.

“Jangan sampai kami hanya dicari ketika menjelang konferensi. Setelah itu, komunikasi seolah terputus kembali. Habis manis, sepah dibuang, begitulah yang kami rasakan selama ini,” ungkapnya.

Mantan Ketua PWI Aceh Selatan, Zulmas, menyampaikan harapan serupa saat bersilaturahmi dengan Sayuti pada Rabu, 21 Oktober 2026. Ia berharap calon ketua tersebut mampu membangun kepemimpinan yang lebih dekat dengan anggota dan tidak sekadar menyampaikan janji menjelang konferensi.

Menurut Zulmas, PWI merupakan rumah bersama bagi seluruh wartawan sehingga tidak seharusnya muncul kesan adanya sekat antara pengurus provinsi dan anggota di daerah.

“PWI itu rumah besar kita. Jangan sampai organisasi ini terkotak-kotak hingga muncul jurang pemisah antara pengurus provinsi dan daerah,” ujarnya.

Selain persoalan komunikasi dan perhatian organisasi, peningkatan kompetensi wartawan menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka dalam pertemuan tersebut.

Irfan Tarigan mengisahkan bahwa dirinya telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) jenjang Muda selama sekitar 11 tahun. Namun, menurut pengakuannya, ia belum pernah memperoleh kesempatan untuk mengikuti UKW jenjang Madya melalui fasilitasi organisasi.

Karena itu, ia akhirnya mengikuti UKW Madya secara mandiri di Medan.

Irfan berharap kepengurusan PWI Aceh mendatang dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya dengan membuka akses yang lebih luas bagi anggota untuk mengikuti UKW.

“Peningkatan pendidikan dan kompetensi sangat penting bagi wartawan. Hal itulah yang selama ini terus saya upayakan,” katanya.

Harapan pembaruan juga disampaikan Safrizal dari Aceh Barat Daya (Abdya). Ia menilai jumlah anggota yang tidak terlalu banyak di daerah tersebut bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan mereka dalam pengembangan organisasi.

Safrizal berharap PWI Aceh menghadirkan gagasan inovatif yang dapat mendorong kemajuan organisasi sekaligus memperkuat peran anggota di tingkat daerah.

“Saya berharap dan yakin Pak Sayuti Achmad mampu melakukan pembaruan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan anggota PWI Nagan Raya, aspirasi yang mengemuka berkaitan dengan harapan akan kepemimpinan yang merangkul seluruh anggota tanpa membedakan wilayah.

Mereka menginginkan adanya perubahan nyata dalam pengelolaan organisasi dan berharap PWI tetap menjadi wadah yang menyatukan wartawan.

Sejumlah anggota di Nagan Raya menyatakan siap memberikan dukungan apabila Sayuti serius menjalankan komitmen pembaruan dan meningkatkan perhatian terhadap anggota di daerah.

Mereka juga berharap pengalaman sebelumnya tidak kembali terulang, ketika anggota merasa kurang dilibatkan dalam dinamika organisasi.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sayuti Achmad menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan anggota PWI di wilayah Barsela.

Ia menyatakan akan mendorong gagasan dan inovasi yang memberikan manfaat bagi anggota serta memperkuat kebersamaan di dalam organisasi.

“Alhamdulillah, hari ini saya sangat terkesan atas berbagai masukan yang disampaikan. Mari kita bekerja keras untuk kebersamaan dan kemajuan PWI,” ujar Sayuti.***

Sebelumnya, Kepala Dusun Blang Gampong Meunasah Dayah LT, Ali Basyah, mengatakan tanggul di wilayahnya telah jebol sejak tahun lalu dan belum diperbaiki hingga banjir kembali terjadi.

“Setiap kali hujan turun di wilayah hulu, desa kami kembali terendam. Tanggul sudah jebol sejak setahun lalu dan belum diperbaiki. Ketinggian air di rumah warga berkisar setengah meter hingga satu meter, bahkan ada yang sudah mengungsi,” kata Ali.

Ia menyebut warga bersama aparatur gampong telah berulang kali melaporkan kerusakan tersebut kepada pihak kecamatan dan kabupaten. Namun, menurut keterangannya, belum terlihat tindakan perbaikan di lokasi.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara dari Partai PAS Aceh, Marzuki, yang meninjau lokasi bersama aparatur gampong pada Rabu (21/10/2026), juga meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

“Setiap tahun, saat hujan turun, masyarakat di beberapa desa di sini selalu terdampak genangan. Kami sudah turun langsung ke lapangan dan melihat kondisinya cukup memprihatinkan,” ujar Marzuki.

Ia berharap kerusakan tanggul segera ditangani melalui perbaikan yang memadai dan berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir berulang di kawasan permukiman.***

Editor : Syahrul Usman

ACEH UTARA | PASESATU.COM — Kondisi jalan lintas nasional di kawasan Keude Krueng Mane, Kabupaten Aceh Utara, menjadi perhatian karena berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Berdasarkan pantauan media pada Jumat (23/10/2026), pengendara yang melintasi kawasan tersebut diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama pada malam hari ketika jarak pandang terbatas dan potensi bahaya lebih sulit diantisipasi.

Kondisi jalan di jalur nasional tersebut memerlukan perhatian serius dan pemeriksaan langsung dari instansi terkait. Langkah ini penting untuk memastikan kondisi di lapangan, mengidentifikasi potensi bahaya, serta menentukan penanganan yang diperlukan demi keselamatan pengguna jalan.

Jalan lintas nasional merupakan jalur strategis yang menunjang mobilitas masyarakat, transportasi umum, kendaraan pribadi, hingga distribusi barang. Karena itu, kondisi jalan yang berpotensi membahayakan perlu segera diperiksa agar tidak menimbulkan risiko bagi pengendara.

Risiko kecelakaan dapat meningkat ketika terdapat kerusakan, lubang, atau hambatan jalan yang sulit terlihat dari kejauhan, terutama saat malam hari. Namun, kondisi dan bentuk bahaya di lokasi perlu dipastikan melalui pemeriksaan langsung oleh instansi berwenang.

Pihak terkait diharapkan segera melakukan evaluasi terhadap kondisi jalan di kawasan Keude Krueng Mane, Aceh Utara. Jika ditemukan kerusakan atau titik rawan kecelakaan, langkah pengamanan darurat, pemasangan rambu peringatan, dan perbaikan sesuai tingkat kerusakan perlu dilakukan.

Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas dalam pemeliharaan infrastruktur jalan nasional. Pemerintah dan instansi yang bertanggung jawab perlu mengambil langkah konkret berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan.

Penanganan tidak seharusnya menunggu hingga terjadi kecelakaan atau keluhan masyarakat semakin meluas. Pemeriksaan dan tindak lanjut sejak dini diperlukan untuk mengurangi potensi bahaya sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan jalur tersebut.

Transparansi mengenai kondisi jalan dan langkah penanganan juga penting agar masyarakat mengetahui perkembangan upaya perbaikan di kawasan Keude Krueng Mane.

Sambil menunggu pemeriksaan dan penanganan dari pihak terkait, pengguna jalan yang melintasi jalur nasional Keude Krueng Mane diimbau mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan meningkatkan kewaspadaan.

Pengendara juga perlu memastikan lampu kendaraan berfungsi dengan baik, khususnya saat berkendara pada malam hari ketika jarak pandang lebih terbatas.

Kondisi jalan nasional yang memadai merupakan bagian penting dari keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Karena itu, persoalan di kawasan Keude Krueng Mane, Kabupaten Aceh Utara, perlu mendapat perhatian serius dan tindak lanjut dari instansi berwenang agar jalur tersebut dapat digunakan dengan lebih aman.***

Editor : Syahrul Usman

JAKARTA | PASESATU.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekan kepada jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat pengelolaan risiko manajemen melalui integrasi dengan proses bisnis dan transformasi digital. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengendalian internal, terutama dalam mengantisipasi potensi permasalahan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang

“Saya berharap melalui pendekatan Governance, Risk, and Compliance atau GRC ini dapat membantu kita bergerak dari pengendalian yang reaktif menuju pengendalian yang berbasis data dan juga peringatan dini,” ujar Wamen Ossy saat membuka Seminar GRC Tahun 2026 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis (22/10/2026).

Penerapan risiko manajemen dalam transformasi digital perlu disertai penguatan proses bisnis, mulai dari alur kewenangan, validasi data, pengecualian fungsi, hingga mekanisme pengendalian. Menurut Wamen Ossy, digitalisasi tidak serta-merta menghilangkan risiko apabila proses bisnis yang mendasarinya masih memiliki kelemahan. Misalnya, dalam pelayanan hak, proses percepatan perlu tetap memperhatikan verifikasi, keabsahan dokumen, keamanan data, dan keterlacakan setiap tahapan pelayanan.

“Pelayanan yang cepat, tetapi mengandung risiko hukum bukanlah pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya, pengendalian yang terlalu berlebihan hingga melumpuhkan pelayanan bukan manajemen risiko yang baik. Diciptakannya keseimbangan antara kecepatan, kepastian, dan pengendalian,” ujar Wamen Ossy dalam seminar bertemakan ‘Transformasi Melayani Lebih Pasti: Mewujudkan Tata Kelola yang Baik Melalui Integrasi Governance, Risk, and Compliance’.

Dalam yang sama, selaku Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Muhammad menjelaskan maksud penyelenggaraan Seminar Governance, Risk, and Compliance (GRC) Tahun 2026. Seminar ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan praktik yang baik, sekaligus menghimpun rekomendasi yang relevan dengan kebijakan agraria, pertanahan, dan tata ruang, untuk memperkuat pemahaman tentang rentang penerapan mengenai tata pengelolaan, manajemen, dan pemaknaan dalam setiap siklus proses bisnis.

“Melalui seminar GRC Tahun 2026, Kementerian ATR/BPN juga mendorong penguatan sinergi antarunit kerja agar pelaksanaan kebijakan lebih selaras, tumpang tindih proses dapat dikurangi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas semakin baik. Hendaknya kesadaran akan manajemen risiko ini tercermin baik dalam perencanaan kegiatan, penentuan keputusan, pelaksanaan, ataupun saat putaran pekerjaan,” tutupnya.

Seminar GRC tahun ini juga menghadirkan beberapa narasumber di bidang risiko, seperti Founder and Principal CRMS Indonesia, Antonius Alijoyo dan Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Hery Subowo. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN secara memikat serta diikuti secara berani oleh 34 Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.***

Editor : Syahrul Usman

SLEMAN | PASESATU.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memfinalisasi penjenjangan kinerja organisasi yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam sistem pengelolaan kinerja seluruh jajaran. Penyusunannya memperhatikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja agar pelaksanaannya selaras di setiap jenjang organisasi.

“Hasil yang saya harapkan adalah penjenjangan kinerja yang implementatif, terukur, dan selaras.Ketika kegiatan ini selesai, kita juga harus memiliki kesepahaman mengenai bagaimana hasilnya nanti dapat memperkuat manajemen kinerja kementerian,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng saat membuka kegiatan Review dan Finalisasi Hasil Penyusunan Penjenjangan Kinerja Kementerian ATR/BPN, di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politektik Agraria STPN, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (22/10/2026)

Penjenjangan kinerja organisasi merupakan wujud rekayasa ulang Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) atau reengineering SKMPP, yang dibuat sebagai bagian dari pengembangan sistem informasi untuk pengukuran kinerja. Hal ini dijalankan Kementerian ATR/BPN untuk mendokumentasikan arah kebijakan dan rekomendasi evaluasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Bukan sekedar rekomendasi rekomendasi KemenPAN-RB, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN memperbaiki tata kelola kinerja sekaligus menunjukkan perkembangan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam rangka evaluasi kinerja tahun 2026. Andi Tanri Abeng juga menegaskan, hasil finalisasi penjenjangan kinerja nantinya perlu menjadi acuan bersama bagi seluruh satuan kerja, baik di pusat hingga ke daerah.

“Kegiatan ini adalah untuk melangkah ke depan, lebih baik lagi. Jadi, hasil yang disepakati harus digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, penetapan PK (Perjanjian Kinerja) dan pengukuran pencapaian, serta evaluasi kinerja pada seluruh peningkatan organisasi,” tegas Andi Tenri Abeng.

Dari perspektif KemenPAN-RB, penjenjangan kinerja dan penguatan sistem informasi adalah bagian penting dalam penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Gita Aurora, menilai sistem pengembangan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN akan mendukung pengelolaan kinerja yang lebih baik.

“Kegiatan ini adalah salah satu bentuk penguatan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang fokus pada sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui rekayasa ulang SKMPP,” ungkap Gita Aurora.

Pada kegiatan yang berlangsung secara berani dan memikat tersebut, hadir menyampaikan Seraya, Inspektur Wilayah IV, Agust Yulian; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir; dan Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad. Turut hadir menyampaikan laporan kegiatan, Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, Sandra Maria Stephanie Hutabarat.

Sedangkan peserta dalam kegiatan yang berlangsung pada tanggal 22-23 Oktober 2026 meliputi perwakilan jajaran dari Inspektorat Jenderal; Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (ORTALA-MR); serta seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN, baik pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi, maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.***

Editor : Syahrul Usman