ACEH UTARA | PASESATU.COM — Iskandar, S.Pd., M.Pd., terpilih sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, untuk masa bakti 2026–2031. Iskandar meraih 81 suara dalam konferensi yang berlangsung di Aula Kecamatan Baktiya, Sabtu (24/10/2026).
Iskandar yang maju dengan nomor urut tiga berhasil unggul atas dua kandidat lainnya. Berdasarkan hasil penghitungan suara, Syukri, S.Pd.I., M.Pd., memperoleh 12 suara, Muhammad, S.Pd., meraih 8 suara, sedangkan Iskandar memperoleh 81 suara.
Ketua panitia pemilihan Ketua PGRI Cabang Baktiya, Zuliyaden, S.Pd.I., menyampaikan bahwa Iskandar ditetapkan sebagai ketua terpilih setelah memperoleh suara terbanyak dalam proses pemilihan tersebut.
Konferensi PGRI Cabang Baktiya Tahun 2026 mengusung tema “Aceh Utara Bangkit dalam Pendidikan yang Berkualitas Bersama Guru Bermartabat dan Berkarakter.” Kegiatan tersebut dihadiri oleh para guru, kepala sekolah, serta jajaran pengurus PGRI Kabupaten Aceh Utara.
Dalam keterangannya, Zuliyaden berharap ketua terpilih mampu membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan di Kecamatan Baktiya, khususnya dalam meningkatkan mutu sekolah dan kompetensi tenaga pendidik.
Menurutnya, Kecamatan Baktiya memiliki sekitar 46 sekolah sehingga membutuhkan kepemimpinan organisasi yang mampu merangkul seluruh guru, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).
Ia menegaskan bahwa kebersamaan dan keterbukaan menjadi hal penting dalam membangun organisasi yang kuat. Setiap guru, katanya, perlu diberikan ruang dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemampuan intelektual, serta memperkuat profesionalisme demi kemajuan pendidikan.
Zuliyaden juga mengingatkan para guru agar terus belajar dan mengembangkan diri, tidak hanya selama kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Waktu di luar jam mengajar dapat dimanfaatkan untuk memperdalam pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta membangun motivasi baru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
Selain itu, ia berharap para guru di Kecamatan Baktiya mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mengikuti pelatihan dan berbagai program peningkatan kompetensi. Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk memperkuat kapasitas pendidik agar mampu menghadapi tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang.
Dalam sambutannya, perwakilan pengurus PGRI Kabupaten Aceh Utara turut mengapresiasi pelaksanaan konferensi serta partisipasi para kandidat dalam proses pemilihan. Ia berharap ketua terpilih dapat menghadirkan semangat baru, menjaga persatuan organisasi, dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kecamatan Baktiya.
Ia juga menekankan bahwa guru merupakan pembelajar sepanjang hayat yang harus senantiasa memperbarui pengetahuan dan mengembangkan kemampuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia pendidikan.
Sementara itu, Iskandar, S.Pd., M.Pd., menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin PGRI Cabang Baktiya selama masa bakti 2026–2031.
Ia berharap seluruh pengurus dan anggota PGRI dapat terus menjaga kekompakan, memperkuat solidaritas, serta bekerja sama dalam memperjuangkan kepentingan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kecamatan Baktiya.
Iskandar juga berharap kepengurusan yang baru dapat memperkuat semangat kebersamaan dan pengabdian para pendidik dalam mewujudkan visi “Aceh Utara Bangkit dalam Pendidikan yang Berkualitas Bersama Guru Bermartabat dan Berkarakter.”
Terpilihnya Iskandar diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas organisasi, meningkatkan profesionalisme guru, serta mendorong terwujudnya pendidikan yang berkualitas, bermartabat, dan berkarakter di Kecamatan Baktiya.
Dengan kepemimpinan baru untuk periode 2026–2031, PGRI Cabang Baktiya diharapkan semakin berperan sebagai wadah perjuangan, pemersatu, dan pengembangan kompetensi guru dalam mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara.***
Editor : Syahrul Usman
Pengumuman Hasil Seleksi JPT Pratama Aceh Utara Tunggu Balasan BKN
ACEH UTARA | PASESATU.COM — Pengumuman hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara masih menunggu balasan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil atau yang akrab disapa Ayah Wa, berharap hasil seleksi tersebut dapat diumumkan dalam pekan ini.
Ayah Wa mengatakan, seluruh berkas dan hasil pengujian peserta seleksi telah dikirimkan kepada BKN untuk menjalani proses pemetaan dan verifikasi. Namun, hingga Sabtu (24/10/2026), pihaknya belum menerima balasan dari lembaga tersebut.
“Hasil daripada uji (seleksi) semuanya sudah kita kirim ke BKN. Namun BKN belum mengembalikan (balasan) kepada kita. Setelah dikembalikan, nanti kita akan membuat pengumuman siapa saja yang lolos masuk tiga besar,” kata Ayah Wa.
Ia menjelaskan, pengumuman tiga besar peserta yang lolos akan dilakukan setelah proses administrasi dari BKN selesai dan hasilnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Bupati juga menegaskan bahwa pengumuman hasil seleksi nantinya akan disampaikan secara transparan agar dapat diketahui oleh seluruh peserta dan pihak terkait.
Ayah Wa meminta para peserta seleksi tetap bersabar sembari menunggu penyelesaian proses administrasi tersebut. Ia berharap pengumuman hasil seleksi dapat segera diterbitkan.
“Mohon bersabar, mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sudah ada pengumuman. Kita harapkan dalam minggu ini sudah keluar hasilnya,” pungkasnya.***
Editor : Syahrul Usman
Cegah Narkoba dan Judi Online, Kapolsek Tanah Jambo Aye Sosialisasi ke Warga
 |
| Kapolsek Tanah Jambo Aye, IPTU Hasbi M. Insya, bersama personel kepolisian menyampaikan sosialisasi bahaya narkoba dan judi online kepada masyarakat di Dusun Ujung Blang, Gampong Buket Jrat Manyang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, Jumat (23/10/2026) malam, sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dok Polsek Tanah Jambo Aye |
ACEH UTARA | PASESATU.COM — Kapolsek Tanah Jambo Aye, IPTU Hasbi M. Insya, bersama personel kepolisian menyosialisasikan bahaya narkoba dan judi online kepada masyarakat Dusun Ujung Blang, Gampong Buket Jrat Manyang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (23/10/2026) malam.
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB tersebut merupakan bagian dari upaya Polsek Tanah Jambo Aye dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap dampak negatif narkoba dan perjudian daring.
Dalam kegiatan itu, Kapolsek bersama Kanit Binmas memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampak judi online terhadap kehidupan pribadi, keluarga, serta lingkungan sosial.
Kapolsek IPTU Hasbi M. Insya mengajak masyarakat untuk menjauhi narkoba dan tidak terlibat dalam praktik judi online. Ia juga mendorong warga berperan aktif dalam mencegah peredaran narkoba serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
Selain itu, masyarakat diimbau meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar dan menjalin kerja sama dengan kepolisian apabila menemukan indikasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Tanah Jambo Aye dengan melibatkan Kanit Binmas, Kasium, dan Bhabinkamtibmas. Keuchik, perangkat gampong, serta masyarakat setempat turut menghadiri sosialisasi tersebut.
Melalui kegiatan ini, Polsek Tanah Jambo Aye berupaya memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui semangat “Polisi Bersama Masyarakat” guna mendorong terciptanya lingkungan gampong yang aman, tertib, dan kondusif.
Sosialisasi berakhir sekitar pukul 22.00 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan dilaporkan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.***
Editor : Syahrul Usman
Menembus Malam demi Warga Lansia, Polsek Tanah Jambo Aye Jemput Bola Pendaftaran Perlinsos
 |
| Personel Polsek Tanah Jambo Aye melayani warga dalam proses pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui kegiatan jemput bola di Dusun Ujong Blang, Desa Buket Jrat Manyang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, Jumat (23/10/2026). Pelayanan hingga malam hari ini dilakukan untuk membantu warga, khususnya lansia, yang terkendala jarak dan biaya transportasi menuju kantor pelayanan. (Foto: Dok. Polsek Tanah Jambo Aye) |
ACEH UTARA | PASESATU.COM — Malam bukan menjadi penghalang bagi jajaran Polsek Tanah Jambo Aye, Polres Aceh Utara, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada Jumat (23/10/2026), personel kepolisian mendatangi warga di Dusun Ujong Blang, Desa Buket Jrat Manyang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, guna membantu proses pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos), terutama bagi warga lanjut usia (lansia) yang mengalami kesulitan menjangkau kantor pelayanan.
Kegiatan jemput bola tersebut menjadi bentuk upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan jarak, kondisi fisik, dan biaya transportasi kerap menjadi kendala bagi warga lansia untuk mendatangi kantor pelayanan secara langsung.
Kapolsek Tanah Jambo Aye, IPTU Hasbi M. Insya, S.A.P., turun langsung dalam kegiatan tersebut bersama personel lainnya, yakni AIPTU Ulil Amri yang menjabat Kanit Binmas, BRIPKA Junaidi selaku Kepala Seksi Umum (Kasium), serta BRIGADIR Sukhairi yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas.
Kehadiran personel kepolisian di tengah permukiman warga itu merupakan upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam proses pendaftaran Perlinsos.
“Kami harus melakukan jemput bola karena banyak warga lansia yang tidak bisa datang ke Polsek. Apalagi jarak perjalanan cukup jauh dan mereka harus mengeluarkan biaya transportasi. Karena itu, kami hadir langsung di tengah masyarakat agar pelayanan ini lebih mudah dijangkau warga,” tutur IPTU Hasbi.
Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat perlu memperhatikan kondisi dan kemampuan warga, terutama kelompok lansia yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan mendatangi langsung lokasi permukiman, diharapkan kendala yang dihadapi warga dapat dikurangi sehingga proses pendaftaran lebih mudah diakses.
Bagi warga yang memiliki keterbatasan mobilitas, kehadiran petugas secara langsung menjadi salah satu bentuk pelayanan yang mendekatkan institusi kepolisian dengan kebutuhan masyarakat.
Aparatur Desa Apresiasi Pelayanan Hingga Malam Hari
Langkah personel Polsek Tanah Jambo Aye tersebut mendapat apresiasi dari aparatur Desa Buket Jrat Manyang. Geuchik Dahlawi, didampingi Kepala Dusun Ujong Blang, Iskandar, menyampaikan terima kasih kepada Kapolsek beserta personelnya atas kepedulian dan kesediaan mereka memberikan pelayanan langsung kepada warga.
“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi kinerja Kapolsek Tanah Jambo Aye bersama personelnya. Mereka tetap menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat, bahkan sampai malam hari. Ini merupakan bentuk kepedulian yang patut kita hargai,” ungkap Dahlawi.
Ia berharap pelayanan serupa dapat terus dipertahankan agar hubungan antara kepolisian dan masyarakat semakin dekat, harmonis, serta dilandasi rasa saling percaya.
Ketika Pelayanan Datang Menghampiri Warga
Kegiatan di Dusun Ujong Blang menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak selalu harus menunggu warga datang ke kantor. Dalam kondisi tertentu, mendatangi langsung masyarakat menjadi langkah yang dapat membantu, terutama bagi kelompok lansia yang menghadapi keterbatasan fisik maupun kendala transportasi.
Melalui kegiatan tersebut, Polsek Tanah Jambo Aye berupaya menerapkan semangat Polisi Bersama Rakyat melalui tindakan nyata. Kapolsek IPTU Hasbi M. Insya bersama AIPTU Ulil Amri, BRIPKA Junaidi, dan BRIGADIR Sukhairi hadir untuk mendukung pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Pada akhirnya, pelayanan publik bukan hanya berkaitan dengan prosedur administrasi, tetapi juga menyangkut kepedulian terhadap kondisi warga yang membutuhkan bantuan. Upaya jemput bola hingga malam hari ini menjadi gambaran komitmen pelayanan yang berorientasi pada kemudahan akses bagi masyarakat.***
Editor : Syahrul Usman
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
JAKARTA | PASESATU.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjadi narasumber dalam Diskusi Publik Implikasi Pengaturan Reforma Agraria terhadap Tata Kelola Administrasi Pertanahan oleh Ombudsman RI pada Jumat (23/10/2026) secara bold. Dalam forum tersebut, ia menjelaskan pelaksanaan Reforma Agraria yang membutuhkan pengaturan yang lebih menyeluruh untuk memastikan tujuan program dapat tercapai.
“Perlu kita akui bahwa pelaksanaan Reforma Agraria ini juga merupakan pekerjaan yang sangat kompleks. Inilah mengapa kemudian lahirlah Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria, salah satunya untuk menyelesaikan isu-isu dan permasalahan tersebut,” tutur Wamen Ossy.
Reforma Agraria itu sendiri bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, memberikan kepastian hukum, menyelesaikan konflik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program tersebut, dalam dua tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan redistribusi tanah sebanyak 6.199.241 bidang. Selain itu, Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 13.226 hektar dialokasikan untuk Reforma Agraria dan fasilitasi pendampingan usaha sebagai bagian dari penataan akses telah menjangkau 35.500 kepala keluarga hingga Oktober 2026.
Meski begitu, Wamen Ossy mengingatkan seluruh peserta forum bahwa dalam pelaksanaannya, Reforma Agraria masih menghadapi sejumlah kendala mendasar. Hambatan tersebut seperti masalah ketersediaan tanah yang siap didistribusikan masih terkendala status hukum; penetapan subjek Reforma Agraria yang memerlukan verifikasi yang cermat; Penetapan akses yang memerlukan dukungan lintas sektor, hingga hambatan penyelesaian konflik agraria.
“Inilah mengapa UU Reforma Agraria diterbitkan. Kami berharap dengan adanya UU yang baru dan hadirnya badan baru melalui Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Reforma Agraria dapat berjalan, bermanfaat dan berdaya guna,” ungkap Wamen Ossy.
Selain membahas pengaturan Reforma Agraria, Wamen Ossy menjelaskan terkait pembenahan tata pelayanan pengelolaan pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, kepastian waktu, prosedur, dan tindak lanjut dalam layanan pertanahan menjadi kunci yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pertanahan. Berangkat dari situ, Kementerian ATR/BPN terus berupaya berinovasi, termasuk dengan menerapkan layanan pengukuran Terjadwal 12 Hari dan layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari.
“Kami berusaha melakukan pembenahan pelayanan secara konkret melalui dua layanan tersebut. Salah satunya karena pengukuran ini menjadi entry point dalam pengurusan pertanahan. Kita launching pada 17 Agustus 2026 lalu. Layanan pengukuran Terjadwal ini sudah dilaksanakan di 466 Kantor Pertanahan dan Layanan PERINTIS di 131 Kantor Pertanahan,” jelas Wamen ATR/Waka BPN.
Diskusi publik ini turut menghadirkan narasumber dari BRAN dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Forum ini diikuti oleh 400 peserta yang berpartisipasi secara berani dari Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, serta jajaran Ombudsman RI.***
Editor : Syahrul Usman
Sayuti Achmad Gagas KTA Gratis dan Tolak Donasi yang Membebani Anggota
BANDA ACEH | PASESATU.COM — Di balik kesibukan menjalankan profesi jurnalistik, wartawan juga menjadi bagian dari organisasi yang diharapkan mampu mempererat persaudaraan dan memperjuangkan kepentingan anggotanya. Namun, persoalan biaya keanggotaan dan permintaan donasi dalam kegiatan organisasi menjadi hal yang disoroti Sayuti Achmad, calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh.
Melalui program yang ditawarkannya, Sayuti ingin menghadirkan organisasi yang lebih memperhatikan kondisi anggotanya. Ia berjanji, jika terpilih memimpin PWI Aceh, biaya pembuatan dan perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) tidak lagi dibebankan kepada wartawan, melainkan ditanggung oleh organisasi.
Gagasan itu disampaikannya setelah melakukan safari ke wilayah Barat Selatan (Barsela) Aceh. Dalam kunjungan tersebut, Sayuti mengaku menerima berbagai keluhan dari anggota PWI yang menginginkan perubahan dalam pengelolaan organisasi, terutama terkait pengeluaran yang harus mereka tanggung.
Kepada media, Jumat (23/10/2026), Sayuti menjelaskan bahwa biaya pembuatan maupun perpanjangan KTA PWI saat ini sebesar Rp250 ribu. Ia tidak mempersoalkan kewajiban administrasi tersebut, tetapi ingin mengubah mekanisme pembiayaannya agar anggota tidak perlu mengeluarkan uang pribadi.
“Benar, biaya pembuatan maupun perpanjangan KTA merupakan kewajiban anggota sebesar Rp250 ribu. Kalau saya terpilih, iuran wajib KTA dibebaskan. Biaya yang harus disetorkan ke pusat akan ditanggung PWI Aceh,” ujarnya.
Bagi Sayuti, pembebasan biaya KTA merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk meringankan beban anggota. Melalui kebijakan tersebut, ia ingin memastikan bahwa kebutuhan administrasi keanggotaan tidak menjadi pengeluaran yang harus terus ditanggung secara pribadi oleh wartawan.
Donasi Kegiatan Menjadi Sorotan
Selain persoalan biaya KTA, Sayuti juga menyoroti kebiasaan pengumpulan donasi dalam berbagai kegiatan PWI Aceh. Ia menilai, persoalan ini perlu mendapat perhatian agar kegiatan organisasi tidak menimbulkan beban tambahan bagi anggota.
Menurut Sayuti, keluhan mengenai donasi telah disampaikan oleh sejumlah anggota dari berbagai wilayah di Aceh. Permintaan sumbangan itu, menurut pengakuannya, muncul dalam beragam kegiatan, termasuk peringatan Maulid Nabi dan agenda organisasi lainnya.
“Saya sudah mendapat curhatan banyak dari anggota seluruh Aceh,” katanya.
Keluhan tersebut menjadi salah satu alasan Sayuti ingin mendorong perubahan dalam tata kelola organisasi. Ia menegaskan tidak ingin kebiasaan meminta donasi menjadi sesuatu yang dirasakan memberatkan anggota setiap kali kegiatan digelar.
Bagi dirinya, kegiatan organisasi semestinya menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, bertukar gagasan, dan membangun solidaritas antarwartawan. Semangat itu, menurut Sayuti, perlu berjalan seiring dengan perhatian terhadap kemampuan dan kondisi anggota.
Karena itu, ia menyatakan menolak praktik donasi yang membebani anggota. Ia ingin agar kebutuhan pembiayaan organisasi dikelola dengan cara yang tidak menempatkan wartawan sebagai pihak yang terus-menerus harus menanggung pengeluaran tambahan.
Membangun Rumah Besar Wartawan
Di tengah pencalonannya sebagai Ketua PWI Aceh, Sayuti mengajak seluruh anggota untuk bersama-sama membangun organisasi yang mampu menjadi rumah besar bagi wartawan di provinsi tersebut.
Ajakan itu menekankan pentingnya persatuan dan kepedulian terhadap sesama anggota. Baginya, organisasi profesi harus menjadi tempat wartawan merasa memiliki ikatan, mendapatkan perhatian, dan bersama-sama memperjuangkan kepentingan profesinya.
Gagasan pembebasan biaya KTA dan penolakan donasi menjadi bagian dari program yang ditawarkan Sayuti untuk mewujudkan harapan tersebut. Ia ingin agar kebijakan organisasi tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap anggota.
Meski demikian, program itu masih berupa komitmen yang disampaikan dalam pencalonannya. Apabila terpilih, realisasinya akan bergantung pada kebijakan kepengurusan dan mekanisme pembiayaan yang diterapkan PWI Aceh.
Pada akhirnya, tantangan yang dihadapi bukan hanya bagaimana meringankan pengeluaran anggota, melainkan juga bagaimana memastikan organisasi memiliki pengelolaan yang mampu menopang program tersebut. Sebab, keinginan menjadikan PWI sebagai rumah besar wartawan membutuhkan bukan hanya gagasan, tetapi juga kebijakan yang dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan.***
Siswa SMAN 1 Dewantara Borong 11 Gelar Juara di Lomba Peneliti Belia Aceh 2026
ACEH UTARA | PASESATU.COM — Siswa SMA Negeri 1 (SMAN) 1 Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, berhasil meraih 11 gelar juara dalam ajang Lomba Peneliti Belia Aceh 2026 tingkat provinsi. Prestasi tersebut diraih dalam berbagai bidang penelitian, mulai dari juara pertama, juara kedua, hingga juara ketiga.
Capaian ini menjadi kebanggaan bagi sekolah sekaligus menunjukkan potensi pelajar Aceh Utara dalam mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan inovasi melalui penelitian ilmiah.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Muhammad Johan, S.Pd., M.Pd., menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah dalam kompetisi tersebut.
“Teruslah berkarya, berinovasi, dan jadikan setiap langkah sebagai awal dari pencapaian yang lebih besar. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus mengukir prestasi dan memberikan kontribusi nyata bagi masa depan,” demikian pesan Muhammad Johan.
Pada kategori juara pertama, siswa SMAN 1 Dewantara berhasil unggul dalam empat bidang penelitian, yakni Geografi, Fisika, Ekonomi, dan Sejarah.
Berikut daftar siswa peraih juara pertama:
- Bidang Geografi: Putri Hanum Cut Asyrafa dan Cut Malluna Zuhra.
- Bidang Fisika: Muhammad Syakir dan Muhammad Azfa Alfarisi.
- Bidang Ekonomi: Riazatul Husna dan Fikra Tunnisa.
- Bidang Sejarah: Maya Salsabila dan Azura Elviza.
Selain meraih empat gelar juara pertama, siswa SMAN 1 Dewantara juga mencatatkan prestasi melalui enam tim yang berhasil menempati posisi juara kedua.
Berikut daftar peraih juara kedua berdasarkan bidang penelitian:
- Bidang Psikologi: Fairuz Naqiyya dan Nadhifan Muna Zuhara.
- Bidang Komputer: Habibii Mefian dan Yuka Caesar Riswaldi.
- Bidang Ekonomi: Naziwa Salsabila Rangkuti dan Ratu Balqis.
- Bidang Matematika: Nur Fra Syahira dan Rizqa Apri Nadara.
- Bidang Sejarah: Alyatun Namira dan Ulya Nazira.
- Bidang Komputer: Safiya Khalida dan El Gazi Akram.
Sementara itu, gelar juara ketiga diraih Husna dan Ulfairah dari bidang Psikologi.
Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi siswa SMAN 1 Dewantara untuk terus mengembangkan kemampuan dan menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat. Capaian ini juga diharapkan menginspirasi pelajar lain di Kabupaten Aceh Utara agar berani mengembangkan gagasan, melakukan penelitian, dan berinovasi.
Pengembangan prestasi di bidang penelitian membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk sekolah, guru pembimbing, dan pemangku kebijakan pendidikan. Dukungan tersebut penting untuk mendorong tumbuhnya budaya ilmiah serta membangun kemampuan generasi muda dalam berpikir kritis dan kreatif.
Keberhasilan dalam Lomba Peneliti Belia Aceh 2026 menjadi capaian tersendiri bagi SMAN 1 Dewantara. Para siswa diharapkan terus mengasah potensi dan kemampuan mereka agar dapat meraih prestasi yang lebih tinggi pada masa mendatang.***
Editor: Syahrul Usman
Soal Polemik Distribusi MBG Diletakkan di Tanah, Kepala SPPG Matang Sijuek Barat Enggan Diwawancarai
ACEH UTARA | PASESATU.COM — Polemik pengantaran paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diletakkan langsung di atas tanah halaman TK PAUD Buah Hati, Gampong Matang Bayu, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, terus berlanjut.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Matang Sijuek Barat, Jannatunnain, enggan memberikan keterangan saat dikonfirmasi oleh awak media di sebuah kedai kopi di kawasan Kecamatan Cot Girek, Rabu (21/10/2026). Jannatunnain menyatakan bahwa persoalan tersebut telah selesai.
”Masalah ini sudah selesai dengan wartawan dan Danramil,” ujar Jannatunnain dengan nada meninggi. Ia juga meminta awak media untuk tidak merekam pembicaraan, mematikan telepon genggam yang digunakan untuk merekam wawancara, lalu beranjak pergi dari lokasi.
Sementara itu, Danramil Baktiya Barat belum memberikan penjelasan mendalam saat dihubungi. Setelah beberapa kali tidak menjawab panggilan dan pesan singkat, Danramil memberikan konfirmasi singkat melalui telepon.
”Maaf Bang, saya sedang ada kegiatan di Korem,” tuturnya, Kamis (22/10/2026).
Beberapa hari kemudian, seorang anggota Koramil Baktiya Barat menghubungi awak media untuk menanyakan maksud mengonfirmasi Danramil. Wartawan pun menjelaskan bahwa konfirmasi tersebut berkaitan dengan klaim penyelesaian polemik distribusi paket MBG yang menyeret nama Danramil.
Hingga saat ini, publik masih mempertanyakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengantaran makanan program MBG, khususnya terkait kelayakan meletakkan makanan anak usia dini di atas tanah.
Sebelumnya, peristiwa ini memicu kritik keras dari tokoh masyarakat setempat yang juga Pimpinan Yayasan TK PAUD Buah Hati, Sofiyan Adam. Sofiyan mengaku telah memberikan teguran sebanyak dua kali pada hari yang berbeda terkait aspek kebersihan dan keandalan distribusi makanan tersebut.
Petugas pengantar sempat membantah teguran tersebut dengan mengklaim bahwa tidak ada aturan atau larangan khusus dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai penempatan makanan di atas tanah.
Padahal, petunjuk teknis MBG telah mewajibkan setiap makanan yang diterima pihak sekolah ditempatkan di atas meja atau alas penampung di area transit guna mengantisipasi risiko kontaminasi.***
Editor : Syahrul Usman
Polda Aceh dan DPMG Aceh Tandatangani Kerja Sama Pencegahan Narkoba Berbasis Partisipasi Masyarakat
BANDA ACEH | PASESATU.COM — Polda Aceh melalui Serdik PKN Tingkat II Angkatan XXVI Tahun 2026, AKBP Budi Darma, S.H., menginisiasi kerja sama dengan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh dalam upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba berbasis partisipasi masyarakat.
Inisiatif tersebut diwujudkan melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Polda Aceh dan DPMG Aceh sebagai bagian dari Proyek Perubahan bertema “Strategi Mitigasi Penanganan Narkoba Berbasis Partisipatif di Wilayah Hukum Polda Aceh.”
Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah dengan mendorong keterlibatan aparatur gampong serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba sejak dini.
Melalui kolaborasi tersebut, keuchik, perangkat gampong, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan keluarga diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan produktif.
Pendekatan berbasis partisipasi masyarakat dinilai strategis karena pencegahan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif pemerintah daerah dan masyarakat hingga tingkat gampong.
Pelaksanaan kerja sama akan diarahkan pada penguatan koordinasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya gampong yang tangguh terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Proyek Perubahan yang digagas dalam rangka Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Aceh yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman narkoba.
Melalui PKS tersebut, penguatan pencegahan narkoba berbasis pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjadi model kolaborasi yang berkelanjutan dengan menempatkan gampong sebagai salah satu ujung tombak dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bahaya narkoba.***
Penulis : Hamdani
Editor : Syahrul Usman
Muhammad Fadli Masuk Bursa Calon Ketua Umum PB HMI Periode 2026–2028
ACEH | PASESATU.COM — Muhammad Fadli, S.H., CPLA, mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe–Aceh Utara, masuk dalam bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2026–2028. Kehadirannya dalam kontestasi tersebut membawa pengalaman kepemimpinan dari tingkat cabang hingga Badan Koordinasi (Badko) Aceh.
Fadli memiliki rekam jejak organisasi di lingkungan HMI dan kemahasiswaan. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum HMI Badko Aceh serta Ketua Umum HMI Cabang Lhokseumawe–Aceh Utara.
Di lingkungan perguruan tinggi, Fadli juga pernah memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal). Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan kepemimpinannya dalam organisasi mahasiswa.
Masuknya Fadli dalam bursa calon ketua umum PB HMI turut menambah dinamika regenerasi kepemimpinan organisasi mahasiswa Islam tersebut. Pencalonan ini juga membuka ruang bagi kader dari daerah untuk berpartisipasi dalam kontestasi kepemimpinan di tingkat nasional.
Kepemimpinan PB HMI periode mendatang akan menjadi bagian penting dalam keberlanjutan organisasi, termasuk penguatan kaderisasi, konsolidasi antarcabang, serta pelaksanaan peran HMI dalam bidang keumatan dan kemahasiswaan.
Berbekal pengalaman di tingkat cabang, Badko, dan organisasi mahasiswa di perguruan tinggi, Fadli memiliki latar belakang yang relevan untuk ikut dalam dinamika kepemimpinan HMI di tingkat pusat.
Meski demikian, proses pencalonan Ketua Umum PB HMI periode 2026–2028 tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan organisasi yang berlaku. Tahapan selanjutnya akan menentukan jalannya kontestasi kepemimpinan di tubuh HMI.***
Editor : Syahrul Usman