Blog

PASE SATU | JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah tegas untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri. 

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan menindak pengusaha yang menjual bahan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

“Perusahaan yang melanggar akan kami segel dan izinnya kami bekukan,” tegas Menteri Amran dalam kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/2/2024).

Langkah ini diambil untuk memastikan harga pangan tetap stabil, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa khawatir akan lonjakan harga. 

PASE SATU | ACEH UTARA – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengapresiasi penyaluran bantuan dari manajemen PT Pema Global Energi (PGE) untuk beasiswa pendidikan dan pembangunan rumah layak huni bagi dhuafa.

Penyerahan bantuan bersumber dari dana CSR (Corporate Social Responsiblity) itu berlangsung di aula Kantor Bupati Aceh Utara di Landing Kecamatan Lhoksukon, Kamis, 20 Februari 2025. Beasiswa dimaksud diberikan untuk siswa SD, SMP dan SMA, serta beasiswa  kuliah untuk penyusunan skripsi bagi yang kurang mampu. 

Para siswa tersebut berasal dari sekolah-sekolah di sekitar kawasan operasional PT PGE, meliputi Kecamatan Syamtalira Aron, Nibong, Tanah Luas, Matang Kuli, Paya Bakong, Pirak Timu, Langkahan, dan Baktiya.

Selain bantuan beasiswa, juga ada bantuan rumah layak huni sebanyak 5 unit untuk warga kurang mampu. Pembangunan rumah bantuan tersebut itu bermitra dengan Lembaga  Peduli Dhuafa (LPD).

Bupati Aceh Utara diwakili Plh Sekretaris Daerah Fauzan, SSos, MAP, dalam sambutannya antara lain mengatakan Pemkab Aceh Utara sangat berterimakasih dengan adanya bantuan beasiswa dan rumah layak huni dari manajemen PT PGE. “Dengan berbagai program yang sama dari pihak manapun, harapan nantinya jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Aceh utara dapat berkurang,” ungkapnya.

Dengan terpenuhinya beberapa rumah layak huni, maka terciptanya ketertiban masyarakat, meningkatnya kesehatan masyarakat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, berjalannya fungsi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. 

Selain itu, melalui bantuan beasiswa diharapkan dapat membantu anak-anak menyelesaikan pendidikan. Dengan beasiswa juga diharapkan dapat menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan motivasi belajar bagi siswa dan mahasiswa untuk berprestasi. 

Selain Plh Sekda Fauzan, SSos, MAP, kegiatan itu juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Aceh Utara Iskandar, SSTP, MSP, pejabat dari Muspika kecamatan terkait, pejabat BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh), Forum CSR Aceh Utara, Ketua Forum Geusyik, Act Relation Manager PGE Agus Salim, Advisor kehumasan PGE Bustami Syarbini, dan Ketua Lembaga Peduli Dhuafa Musfendi.

Bantuan rumah layak huni tersebut diserahkan untuk warga kurang mampu berjumlah 5 unit, tersebar dalam kawasan operasional PT PGE.

Sedangkan bantuan beasiswa, masing-masing untuk siswa SD sebanyak 150 orang dengan nilai Rp.1,5 juta per orang. Untuk siswa SMP 20 orang (Rp.2 juta per orang), siswa SMA 20 orang (Rp.2,5 juta per orang).

Berikutnya beasiswa kuliah untuk mahasiswa S-1 sebanyak 10 orang diperuntukkan bagi yang sedang menyusun skripsi senilai Rp.5 juta per orang. 

“Kami harapkan agar bantuan ini, khususnya bantuan beasiswa, betul-betul dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan. Misalnya untuk membeli buku dan perlengkapan sekolah siswa, dan bagi yang kuliah untuk bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu,” minta Fauzan.

PASE SATU | JAKARTA – Retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang kembali menjadi sorotan. Salah satu yang menarik perhatian adalah kehadiran empat mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini menjabat sebagai kepala daerah. Mereka adalah Muzakir Manaf, Muharram Idris, Sarjani Abdullah, dan Ismail A. Jalil.

Para peserta retret, termasuk keempat mantan panglima GAM ini, diberikan waktu untuk mempersiapkan kebutuhan mereka sebelum memasuki Akmil.

“Mulai dari hari ini sampai besok itu memang dari panitia sudah memberikan waktu untuk loading koper ke dalam lokasi retret,” ujar Kapolresta Magelang Kombes Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar dalam gelar pasukan di Alun-alun Kota Magelang, Kamis (20/2/2025).

Ajudan atau Liaison Officer (LO) masing-masing kepala daerah akan berkoordinasi dengan panitia untuk memastikan semua barang kebutuhan harian peserta telah tersedia sebelum kegiatan dimulai.

Empat mantan panglima GAM yang kini menjadi kepala daerah hadir dalam retret ini, menunjukkan transformasi mereka dari pejuang gerilya menjadi pemimpin yang membangun daerah masing-masing.

Sejumlah Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Provinsi Aceh

1. Muzakir Manaf (Gubernur Aceh 2025–2030)

Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, adalah mantan Panglima GAM yang kini menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2025–2030.

• Berlatih militer di Libya (1986) dan pernah menjadi pengawal pribadi Muammar Khadafi.
• Memimpin gerilya GAM setelah gugurnya Abdullah Syafi’i pada 2002.
• Menjabat sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) setelah Perjanjian Helsinki.

Mualem dilantik sebagai Gubernur Aceh pada 12 Februari 2025 setelah memenangkan Pilkada 2024 bersama pasangannya, Fadlullah.

2. Muharram Idris (Bupati Aceh Besar 2025–2030)

Muharram Idris, atau Syech Muharram, adalah mantan Panglima GAM Wilayah Aceh Rayeuk yang kini menjabat sebagai Bupati Aceh Besar 2025–2030.

• Pernah menjabat sebagai Pelatih Tentara GAM dan Komandan Operasi Daerah IV Aceh Rayeuk.
• Menjadi Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Aceh Rayeuk (2005–2011).
• Memenangkan Pilkada Aceh Besar bersama Syukuri A. Jalil dan dilantik pada 13 Februari 2025.

3. Sarjani Abdullah (Bupati Pidie 2025–2030)

Sarjani Abdullah, dikenal sebagai Awan, merupakan mantan Panglima GAM Wilayah Pidie yang kini kembali menjabat sebagai Bupati Pidie untuk periode kedua (2012–2017 dan 2025–2030).

• Pernah menjadi Komandan Operasi GAM Wilayah Pidie (1998–2003) dan Panglima GAM Wilayah Pidie (2003–2005).
• Menjadi Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pidie (2005–2008).
• Kembali terpilih sebagai Bupati Pidie melalui Partai Aceh dan dilantik pada 18 Februari 2025.

4. Ismail A. Jalil (Bupati Aceh Utara 2025–2030)

Ismail A. Jalil, atau Ayah Wa, adalah mantan Komandan Operasi Daerah IV GAM Wilayah Pase yang kini menjabat sebagai Bupati Aceh Utara 2025–2030.

• Aktif di Pasukan GAM sejak 1996 dan menjadi Komandan Operasi Daerah IV GAM Wilayah Pase.
• Menang dalam Pilkada Aceh Utara 2024 dengan suara 97% melawan kotak kosong.
• Dilantik pada 17 Februari 2025 bersama Wakil Bupati Tarmizi (Panyang).

Untuk diketahui, Retret di Akademi Militer Magelang ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga bertujuan untuk membangun karakter kepemimpinan dan wawasan kebangsaan bagi kepala daerah.

Akmil Magelang memiliki sejarah panjang sejak berdirinya Militaire Academie (MA) di Yogyakarta pada 1945, hingga akhirnya berkembang menjadi Akademi Militer Nasional (AMN) pada 1957 dan kini menjadi pusat pendidikan perwira TNI AD.

Kehadiran empat mantan panglima GAM dalam retret ini mencerminkan perjalanan panjang mereka—dari medan pertempuran menuju panggung pemerintahan, membangun Aceh. 

Dengan latar belakang militer dan kepemimpinan di masa lalu, keempat mantan tokoh GAM ini membawa pengalaman unik dalam memimpin daerah masing-masing. Retret di Akmil Magelang menjadi ajang refleksi dan peningkatan kapasitas kepemimpinan mereka, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam membangun Indonesia yang lebih kuat.***

PASE SATU | JAKARTA – Sebanyak tiga warga Aceh yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Laos telah berhasil dipulangkan ke tanah air melalui Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, pada Selasa (18/2/2025).

Kepulangan mereka difasilitasi oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI) asal Aceh, H. Sudirman atau yang lebih dikenal sebagai Haji Uma. Informasi ini disampaikan melalui rilis resmi kepada media pada Kamis (20/2/2025).

Ketiga korban tersebut masing-masing berinisial:

• HP (26) dan RM (19), keduanya berasal dari Bireuen
• AS (27), asal Lhokseumawe

Menurut Haji Uma, kasus ini pertama kali terungkap setelah keluarga korban melaporkan kondisi mereka yang terjebak dalam jaringan penipuan daring (scamming) di Laos. Ketiganya telah bekerja di Laos selama sekitar lima bulan dan mengalami eksploitasi serta tindak kekerasan.

Mereka akhirnya berhasil melarikan diri dari tempat kerja setelah paspor yang sebelumnya ditahan oleh perusahaan dikembalikan kepada mereka menyusul adanya razia dari otoritas setempat. Ketiganya kemudian mencari perlindungan di kantor Imigrasi Laos.

Menanggapi laporan dari keluarga korban, Haji Uma langsung berkoordinasi dengan:

• Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
• Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Laos

Berkat upaya ini, pihak KBRI berhasil menjalin komunikasi dengan otoritas Imigrasi Laos, sehingga proses pemulangan korban dapat segera dilakukan.

“Alhamdulillah, setelah koordinasi dengan Kemenlu dan KBRI di Laos, mereka bergerak cepat untuk melakukan langkah perlindungan terhadap korban. Akhirnya, ketiganya dapat dipulangkan dan tiba di Bandara Kualanamu pada Selasa lalu,” ungkap Haji Uma.

Setibanya di Indonesia, para korban langsung difasilitasi untuk kembali ke kampung halaman mereka di Aceh dengan menggunakan armada minibus, yang biayanya ditanggung oleh Haji Uma.

Haji Uma mengungkapkan bahwa modus yang digunakan dalam kasus ini tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus TPPO sebelumnya. Para korban awalnya mendapat tawaran kerja di Laos melalui link di media sosial.

Mereka dijanjikan gaji besar dan pekerjaan yang layak, sehingga tertarik untuk berangkat setelah mengurus paspor. Namun, sesampainya di Laos, mereka justru dipaksa bekerja sebagai scammer dan mengalami perlakuan tidak manusiawi.

Di akhir pernyataannya, Haji Uma kembali mengingatkan masyarakat Aceh agar lebih berhati-hati dalam menerima tawaran kerja di luar negeri.

“Saya meminta masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai ajakan kerja di luar negeri. Jangan mudah tergiur iming-iming gaji besar tanpa melakukan verifikasi yang jelas, agar tidak ada lagi korban TPPO di masa depan,” tutupnya.***

PASE SATU |  JAKARTA – Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, mengungkapkan kekhawatirannya terkait peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang direncanakan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2024. BPI Danantara, lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola investasi strategis negara, menjadi sorotan karena potensi risiko yang ditimbulkan terhadap pengawasan dan penegakan hukum.

Alamsyah menilai bahwa pembentukan BPI Danantara dapat mengurangi kewenangan lembaga penegak hukum seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena keduanya tidak akan memiliki hak untuk mengaudit atau melakukan tindakan hukum terhadap Danantara. Hal ini, menurut Alamsyah, berisiko membuka celah bagi praktik korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pengelolaan BPI Danantara.

“BPK dan KPK tidak diberikan kewenangan untuk melakukan audit atau penegakan hukum terhadap Danantara. Ini berpotensi meningkatkan korupsi di BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara,” jelas Alamsyah dalam diskusi yang diadakan di kantor ICW pada Senin, 17 Februari 2025.

Pengawasan BPI Danantara Berdasarkan Permintaan DPR

BPI Danantara kini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang (UU) BUMN yang baru, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 4 Februari 2024. Berdasarkan UU tersebut, pemeriksaan laporan keuangan BUMN dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk perusahaan persero, sementara bagi perusahaan umum (Perum), akuntan publik ditetapkan oleh Menteri.

BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya dapat memeriksa perusahaan yang dikelola oleh Danantara jika ada permintaan dari DPR atau jika pemeriksaan tersebut diminta untuk tujuan tertentu.

Menurut UU BUMN yang baru, Presiden diberikan kewenangan untuk mengelola BUMN dan memberikan mandat atas saham seri A atau golden share milik pemerintah kepada Menteri BUMN. Sementara itu, saham seri B atau saham biasa akan dikelola oleh BPI Danantara. Menteri Keuangan, yang berperan sebagai pengawas BPI Danantara, memiliki tanggung jawab untuk mengatur skema penyertaan modal negara bagi BUMN serta menjadi bagian dari komite penyelamatan BUMN.

Reformasi Pengelolaan BUMN: Pemisahan Fungsi Regulator dan Operator

Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, dikutip Tempo.co menjelaskan bahwa terdapat sepuluh perubahan penting dalam UU BUMN yang baru. Salah satunya adalah pemisahan fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan BUMN. Dalam kebijakan baru ini, pengelolaan BUMN tidak lagi berada di bawah Kementerian BUMN, melainkan dialihkan kepada BPI Danantara, sementara Kementerian BUMN berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan pengawas.

Selain itu, Pasal 3M dalam UU BUMN yang baru menyebutkan bahwa Danantara akan memiliki Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Menteri BUMN, yang juga merupakan Ketua Dewan Pengawas Danantara, akan dibantu oleh perwakilan Kementerian Keuangan dan pejabat negara yang ditunjuk oleh Presiden. Sebagai Ketua Dewan Pengawas, Menteri BUMN memiliki wewenang untuk memberhentikan sementara anggota Badan Pelaksana Danantara.

Korupsi Semakin Sulit Ditegakkan dengan Keberadaan Danantara

Alamsyah menyoroti bahwa meskipun tanpa kehadiran BPI Danantara, praktik korupsi di BUMN sudah terjadi. Berdasarkan pemantauan ICW dari 2016 hingga 2021, tercatat 119 kasus korupsi yang melibatkan BUMN, dengan kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Kehadiran Danantara, menurutnya, berpotensi menyulitkan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi tersebut.

“Keberadaan Danantara membuka celah besar bagi kelompok tertentu untuk menyalahgunakan dana negara demi kepentingan pribadi,” ungkap Alamsyah.

Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap model pengawasan yang diusulkan dalam kebijakan ini. Menurutnya, modal awal BUMN berasal dari dana negara, dan seharusnya BPK diberikan hak untuk memeriksa pengelolaan serta penggunaan dana tersebut demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Dampak Kebijakan Baru terhadap Penerimaan Negara dari Dividen BUMN

Harris juga menekankan bahwa kebijakan baru ini bisa berdampak pada penerimaan negara yang berasal dari dividen BUMN. Pemerintah selama ini mengandalkan pendapatan signifikan dari setoran dividen BUMN, yang pada tahun ini diperkirakan akan mencapai sekitar Rp 80 triliun. Perubahan dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN berpotensi mempengaruhi proyeksi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.***

Sumber: tempo.co