“Setelah sembilan tahun buron sejak putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh dikeluarkan, Tim SIRI Kejagung RI berhasil melacak keberadaan UTP di Kediri”
PASE SATU | KEDIRI – Tim Satuan Tugas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) berhasil menangkap buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kejaksaan Tinggi Aceh.
Buronan tersebut, wanita berinisial UTP, diamankan di Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Selasa, 18 Februari 2025, pukul 21.30 WIB. Informasi ini dikutip dari unggahan resmi Instagram Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri, @kejarikabkediri.
UTP dinyatakan bersalah dalam kasus Jarimah Khalwat, yang terjadi di sebuah rumah di Gampong, bersama terpidana lainnya, IM.
Baca Juga :
- Kontroversi Pengangkatan Plt Sekda Aceh, Ketua DPRA Kritik Keras
- Gubernur Aceh Muzakir Manaf Tampil Gagah di Retret Kepala Daerah Akmil Magelang, Perkuat Sinergi Pemerintahan
- Bulog Pastikan Stok Beras Aceh Aman Selama Ramadhan dan Idulfitri 2025
Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/JN/2016-MA-Aceh, tanggal 29 Januari 2016, keduanya terbukti melanggar Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. UTP dijatuhi hukuman ‘Uqubat penjara selama lima bulan dan 20 hari.
Setelah sembilan tahun buron sejak putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh dikeluarkan, Tim SIRI Kejagung RI berhasil melacak keberadaan UTP di Kediri.
Dalam proses penangkapan, UTP bersikap kooperatif sehingga pengamanan berjalan lancar tanpa kendala. Untuk sementara, ia dititipkan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri sebelum proses lebih lanjut.
Dikutip dari media jatimhariini.co.id, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pradhana Probo Setyarjo, S.E., S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen, Iwan Nuzuardi, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya hanya bertindak sebagai pendamping dalam operasi penangkapan tersebut.
“Kami hanya mendampingi dalam proses penangkapan terpidana UTP. Selanjutnya, kasus ini sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung,” jelasnya pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dengan penangkapan ini, Kejaksaan Agung RI menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum dan menangkap buronan yang masih dalam pencarian. Kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan, dan hukum akan terus ditegakkan.***
“Setelah sembilan tahun buron sejak putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh dikeluarkan, Tim SIRI Kejagung RI berhasil melacak keberadaan UTP di Kediri”
PASE SATU | KEDIRI – Tim Satuan Tugas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) berhasil menangkap buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kejaksaan Tinggi Aceh.
Buronan tersebut, wanita berinisial UTP, diamankan di Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Selasa, 18 Februari 2025, pukul 21.30 WIB. Informasi ini dikutip dari unggahan resmi Instagram Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri, @kejarikabkediri.
UTP dinyatakan bersalah dalam kasus Jarimah Khalwat, yang terjadi di sebuah rumah di Gampong, bersama terpidana lainnya, IM.
Baca Juga :
- Kontroversi Pengangkatan Plt Sekda Aceh, Ketua DPRA Kritik Keras
- Gubernur Aceh Muzakir Manaf Tampil Gagah di Retret Kepala Daerah Akmil Magelang, Perkuat Sinergi Pemerintahan
- Bulog Pastikan Stok Beras Aceh Aman Selama Ramadhan dan Idulfitri 2025
Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/JN/2016-MA-Aceh, tanggal 29 Januari 2016, keduanya terbukti melanggar Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. UTP dijatuhi hukuman ‘Uqubat penjara selama lima bulan dan 20 hari.
Setelah sembilan tahun buron sejak putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh dikeluarkan, Tim SIRI Kejagung RI berhasil melacak keberadaan UTP di Kediri.
Dalam proses penangkapan, UTP bersikap kooperatif sehingga pengamanan berjalan lancar tanpa kendala. Untuk sementara, ia dititipkan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri sebelum proses lebih lanjut.
Dikutip dari media jatimhariini.co.id, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pradhana Probo Setyarjo, S.E., S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen, Iwan Nuzuardi, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya hanya bertindak sebagai pendamping dalam operasi penangkapan tersebut.
“Kami hanya mendampingi dalam proses penangkapan terpidana UTP. Selanjutnya, kasus ini sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung,” jelasnya pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dengan penangkapan ini, Kejaksaan Agung RI menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum dan menangkap buronan yang masih dalam pencarian. Kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan, dan hukum akan terus ditegakkan.***
Kontroversi Pengangkatan Plt Sekda Aceh, Ketua DPRA Kritik Keras
“Penunjukan Plt Sekda Aceh ini merupakan hasil manuver politik Ketua Partai Gerindra Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh, serta Bendahara Gerindra, T Irsadi,”.
PASE SATU | BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap proses pengangkatan Al Hudri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dalam sidang paripurna. Ia menilai pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dianggap tidak sah.
“Penunjukan Plt Sekda Aceh ini merupakan hasil manuver politik Ketua Partai Gerindra Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh, serta Bendahara Gerindra, T Irsadi,” ujar Zulfadli dalam sidang paripurna pada Jumat, 21 Februari 2025.
Ia juga menegaskan, “Jangan mencoba mengendalikan Aceh hanya dengan lima kursi,” merujuk pada jumlah kursi yang dimiliki Partai Gerindra di DPRA.
Pernyataan Zulfadli ini dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memicu beragam reaksi dari masyarakat.
Baca Juga :
- Gubernur Aceh Muzakir Manaf Tampil Gagah di Retret Kepala Daerah Akmil Magelang, Perkuat Sinergi Pemerintahan
- Bulog Pastikan Stok Beras Aceh Aman Selama Ramadhan dan Idulfitri 2025
- Upaya Pencegahan Pekerja Migran Ilegal, Imigrasi Banda Aceh Tunda Keberangkatan Puluhan Penumpang ke Malaysia
Drs. Alhudri, MM, secara resmi telah dilantik sebagai Plt Sekda Aceh menggantikan Muhammad Dirwansyah, yang kini mengemban tugas sebagai Asisten III Sekretariat Daerah Aceh.
Pelantikan ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Aceh pada Rabu, 19 Februari 2025, dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah dan tokoh masyarakat.
Di sisi lain, Juru Bicara Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh), Teuku Kamaruzzaman atau yang lebih dikenal sebagai Ampon Man, membantah pernyataan Ketua DPRA.
Menurutnya, pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh telah mengikuti prosedur yang berlaku dan sesuai dengan peraturan yang ada.
“Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan Gubernur Aceh yang kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh yang ditandatangani langsung oleh Muzakir Manaf,” jelas Ampon Man.
Sementara itu, Bendahara Gerindra, T Irsadi, menolak tuduhan yang disampaikan oleh Ketua DPRA. Ia menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki bukti kuat.
Ia juga menyayangkan pernyataan Zulfadli yang dianggapnya dapat merusak hubungan harmonis antara Partai Aceh dan Partai Gerindra yang telah terjalin selama lebih dari 15 tahun.***
-
Gubernur Aceh Muzakir Manaf Tampil Gagah di Retret Kepala Daerah Akmil Magelang, Perkuat Sinergi Pemerintahan
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat, 21 Februari 2025 (Foto: Dok Pemerintah Aceh)
“Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menjadi sorotan dalam program retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat, 21 Februari 2025”
PASESATU.COM | MAGELANG – Dengan mengenakan seragam militer, kehadirannya menegaskan komitmen dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat serta mencerminkan kedisiplinan dan ketegasan dalam kepemimpinan.
Acara yang diikuti lebih dari 500 kepala daerah ini berlangsung hingga 28 Februari 2025, bertujuan memberikan pembekalan menyeluruh bagi para pemimpin daerah guna meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, yang turut mendampingi Gubernur Muzakir Manaf, mengonfirmasi bahwa gubernur telah tiba dan langsung mengikuti rangkaian kegiatan retret.
“Bapak Gubernur Muzakir Manaf hadir dengan penuh semangat dalam retret ini untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat,” ungkap Akkar.
Retret ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman kepala daerah terhadap kebijakan nasional, mendorong kolaborasi yang lebih erat dalam implementasi program strategis, serta mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Baca Juga :
- Bulog Pastikan Stok Beras Aceh Aman Selama Ramadhan dan Idulfitri 2025
- Upaya Pencegahan Pekerja Migran Ilegal, Imigrasi Banda Aceh Tunda Keberangkatan Puluhan Penumpang ke Malaysia
- Komisi II DPRK Aceh Singkil Kecewa Terhadap PT Nafasindo dalam RDP Terkait Kewajiban Plasma
Akkar juga menyebutkan bahwa Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), dijadwalkan bergabung dalam sesi pengarahan Presiden Prabowo pada 27-28 Februari 2025 yang menandai penutupan kegiatan ini.
Bupati Aceh Barat Tarmizi,Sp (Kiri) Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem (Tengah) dan Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil atau akrab disapa Ayah Wa (Kanan)
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa retret ini menghadirkan pemateri dari berbagai sektor, termasuk para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta akademisi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Bahkan, beberapa mantan presiden juga diperkirakan akan turut menyampaikan materi penting.
Kegiatan ini dikemas dalam format diskusi terbuka, memberikan ruang bagi kepala daerah untuk berbagi pengalaman, tantangan, serta mencari solusi bersama guna meningkatkan efektivitas pemerintahan di daerah masing-masing.
Dengan adanya retret ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah, mempercepat implementasi kebijakan nasional, serta memperkuat kolaborasi demi pembangunan yang lebih optimal di seluruh Indonesia.***
-
Bulog Pastikan Stok Beras Aceh Aman Selama Ramadhan dan Idulfitri 2025
“Stok Beras Aceh Dijamin Aman Selama Ramadhan dan Idulfitri 2025”
PASE SATU | BANDA ACEH – Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh memastikan ketersediaan stok beras di provinsi tersebut aman dan mencukupi selama bulan Ramadhan 2025 serta Idulfitri 1446 Hijriah. Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Aceh, Ihsan.
Sebagai Badan Urusan Logistik (Bulog), perusahaan ini bertanggung jawab atas pengelolaan cadangan pangan nasional, terutama beras, guna menjaga stabilitas harga beras serta ketersediaan bahan pokok di Indonesia. Dalam menghadapi bulan puasa, Bulog memiliki peran penting untuk memastikan stok beras tetap aman, terutama saat permintaan meningkat.
“Stok untuk bulan Ramadhan dan Idulfitri sudah aman dan mencukupi. Masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan beras,” ujar Ihsan dalam keterangan tertulis pada Kamis (20/2/2025).
Saat ini, Bulog Aceh memiliki stok beras sebanyak 30 ribu ton, dengan jumlah yang terus bertambah seiring dengan penyerapan gabah dan beras dari petani lokal. Langkah ini memastikan ketersediaan beras tetap stabil selama bulan Ramadhan, ketika konsumsi masyarakat meningkat signifikan.
“Saat ini, realisasi penyerapan sudah mencapai lebih dari 5% dari target 49 hingga 54 ribu ton, dengan posisi sekitar 3,4 ribu ton,” tambahnya. Langkah ini menegaskan komitmen Bulog dalam menjaga ketahanan pangan Aceh selama periode penting ini.
Bulog Aceh tidak hanya memastikan pasokan pangan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Dengan harga pembelian gabah dari petani sebesar Rp6.500 per kilogram dan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram, diharapkan petani tetap bersemangat berproduksi sehingga pasokan tetap terjaga.
“Produksi padi di Aceh mencapai sekitar 1,6 juta ton. Jika dikonversi menjadi beras, tersedia sekitar 600 hingga 700 ribu ton. Sementara kebutuhan Bulog hanya sekitar 49 hingga 54 ribu ton,” jelas Ihsan.
Bulog Aceh juga memastikan distribusi beras ke seluruh wilayah agar tidak terjadi kelangkaan beras di pasaran. Dengan stok yang cukup, harga beras di Aceh tetap stabil, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dan merayakan Idulfitri dengan tenang.
Baca Juga :
- Upaya Pencegahan Pekerja Migran Ilegal, Imigrasi Banda Aceh Tunda Keberangkatan Puluhan Penumpang ke Malaysia
- Komisi II DPRK Aceh Singkil Kecewa Terhadap PT Nafasindo dalam RDP Terkait Kewajiban Plasma
- Perubahan Dramatis di Pasar Minyak Sawit India: Pembatalan Pesanan dan Pergeseran ke Minyak Kedelai
Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembelian dalam jumlah besar agar distribusi tetap merata. Dalam suasana Ramadhan 2025, konsumsi masyarakat cenderung meningkat, terutama untuk kebutuhan pokok seperti beras. Oleh karena itu, Bulog terus melakukan strategi penyerapan dan distribusi agar harga tetap stabil.
Dengan langkah strategis yang diambil oleh Bulog Aceh, stok beras selama Ramadhan dan Idulfitri 2025 dipastikan aman. Masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan beras karena pemerintah dan Bulog terus berupaya menjaga ketahanan pangan. Selain itu, komitmen Bulog dalam mendukung petani lokal juga menjadi faktor utama dalam keberlanjutan pasokan beras di Aceh.
Dengan adanya kepastian ini, diharapkan masyarakat bisa fokus menjalankan ibadah puasa dengan nyaman tanpa khawatir akan lonjakan harga atau kelangkaan beras di pasaran.***
-
Upaya Pencegahan Pekerja Migran Ilegal, Imigrasi Banda Aceh Tunda Keberangkatan Puluhan Penumpang ke Malaysia
Pemeriksaan imigrasi di Bandara SIM, Aceh Besar. ANTARA/HO-Dok Kantor Imigrasi Banda Aceh
PASE SATU | ACEH – Kantor Imigrasi Banda Aceh mengambil langkah tegas dalam upaya pencegahan pekerja migran ilegal dengan menunda keberangkatan 54 calon penumpang pesawat yang hendak menuju Malaysia melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Tindakan ini dilakukan dalam periode 1 Januari hingga 20 Februari 2025.
Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, menjelaskan bahwa penundaan ini didasari oleh kecurigaan petugas imigrasi terhadap indikasi bahwa para penumpang tersebut berencana bekerja di luar negeri secara nonprosedural.
“Modus yang sering kami temukan adalah alasan kunjungan keluarga atau wisata, namun setelah pendalaman lebih lanjut, mereka tidak dapat memberikan bukti dan penjelasan yang meyakinkan,” ujar Gindo Ginting.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM). “Kami tidak ingin para calon pekerja migran ini menjadi korban eksploitasi di luar negeri,” tegasnya.
Penundaan keberangkatan ini bertujuan untuk melindungi mereka dan memastikan bahwa proses migrasi tenaga kerja dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Baca Juga:
- Komisi II DPRK Aceh Singkil Kecewa Terhadap PT Nafasindo dalam RDP Terkait Kewajiban Plasma
- Perubahan Dramatis di Pasar Minyak Sawit India: Pembatalan Pesanan dan Pergeseran ke Minyak Kedelai
- Jalin Kedekatan dengan Masyarakat, Polres Aceh Utara Gelar Program “Jumat Berbagi
Gindo Ginting menekankan pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam memastikan hanya pekerja migran yang sah yang dapat berangkat ke luar negeri. “Ini adalah langkah preventif kami untuk melindungi warga negara Indonesia dari potensi tindak kejahatan lintas negara,” tambahnya.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang tidak memiliki kejelasan asal-usul. “Pastikan semua dokumen persyaratan kerja lengkap, sah, dan sesuai prosedur.
Jangan mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar tanpa memastikan legalitasnya,” pesan Gindo Ginting.
Dengan langkah ini, Kantor Imigrasi Banda Aceh berharap dapat meminimalisir risiko TPPO dan TPPM, serta melindungi hak-hak warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.***
Sumber: Antaranews
-
Komisi II DPRK Aceh Singkil Kecewa Terhadap PT Nafasindo dalam RDP Terkait Kewajiban Plasma
Rapat Komisi II DPRK Aceh Singkil
”Kami ingin melihat bukti nyata. Perusahaan mengklaim sudah merealisasikan lahan plasma dalam pola kemitraan sebesar 20 persen. Tunjukkan lokasi dan desa mana yang dimaksud,”
PASE SATU | ACEH SINGKIL – Komisi II DPRK Aceh Singkil menyampaikan kekecewaannya terhadap PT Nafasindo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar untuk membahas kewajiban perusahaan terkait plasma. Konflik ini berhubungan dengan hak masyarakat yang belum mendapat jaminan atas pemenuhan kewajiban plasma oleh perusahaan.
RDP yang berlangsung di Gedung Aula DPRK setempat, pada Kamis, 20 Februari 2025, dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asmudin Hutabarat, Kepala Bidang Pertanahan Aceh Singkil, tokoh masyarakat, serta kelompok tani. Namun, PT Nafasindo hanya mengirimkan dua staf, Kiki dan Rahmat, yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan solusi konkret, sementara yang diharapkan adalah perwakilan pimpinan perusahaan.
Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Wartono, yang memimpin rapat tersebut, mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam atas ketidakhadiran perwakilan perusahaan yang berwenang mengambil keputusan. “Kami merasa tidak dihargai. Mengapa hanya staf yang hadir, sementara keputusan yang kami harapkan tidak bisa diambil oleh mereka?” ujar Wartono.
Baca Juga :
- Perubahan Dramatis di Pasar Minyak Sawit India: Pembatalan Pesanan dan Pergeseran ke Minyak Kedelai
- Jalin Kedekatan dengan Masyarakat, Polres Aceh Utara Gelar Program “Jumat Berbagi Kasih” di Masjid Baitul Mabrur
- Hasto Kristiyanto Ditahan KPK: Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Intervensi
Wartono menambahkan bahwa DPRK Aceh Singkil akan terus memanggil perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang beroperasi di wilayah mereka untuk memastikan kewajiban plasma dan hak masyarakat lainnya dipenuhi. “Kami akan memperjuangkan hak masyarakat. Semua dokumen terkait sengketa lahan sudah ada di meja kami dan akan dibahas lebih lanjut,” jelasnya.
Namun, meskipun RDP tersebut digelar, tidak tercapai kesepakatan yang diharapkan. PT Nafasindo tidak dapat memberikan jawaban memadai terkait pembangunan kebun plasma yang seharusnya menjadi bagian dari kewajiban mereka.
Wartono menegaskan bahwa perusahaan harus memenuhi kewajibannya untuk menyediakan 20 persen lahan plasma dari total luas HGU sebelum perpanjangan izin diberikan. “Kami ingin melihat bukti nyata. Perusahaan mengklaim sudah merealisasikan lahan plasma dalam pola kemitraan sebesar 20 persen. Tunjukkan lokasi dan desa mana yang dimaksud,” tegas Wartono.
Anggota DPRK Aceh Singkil, Warman, juga menyoroti masalah ini dengan serius. Ia mengingatkan PT Nafasindo bahwa perusahaan tidak boleh mengambil hasil produksi dari wilayah HGU yang izinnya belum dikeluarkan, terutama dari area seluas 3.007 hektar. “Sebelum izin HGU dikeluarkan, perusahaan tidak boleh mengambil hasil di wilayah tersebut,” ujar Warman.
Sebagai langkah selanjutnya, Warman menyatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan surat kepada Kementerian Pertanahan Pusat untuk meminta agar izin HGU PT Nafasindo tidak diperpanjang. “Berdasarkan laporan masyarakat, banyak hal yang perlu ditinjau ulang. Jika perusahaan tetap mengambil hasil dari lokasi tersebut, berarti mereka tidak mematuhi hasil kesepakatan RDP hari ini,” tegas Warman.
Warman menambahkan bahwa pihaknya juga akan segera menyurati Gubernur Aceh dan Kementerian Pertanahan Pusat untuk memastikan masalah ini ditindaklanjuti dengan serius dan tidak ada pihak yang diabaikan.
Konflik ini semakin memanas, dan Komisi II DPRK Aceh Singkil bertekad untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat agar perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka memenuhi kewajiban plasma secara adil.***
-
Perubahan Dramatis di Pasar Minyak Sawit India: Pembatalan Pesanan dan Pergeseran ke Minyak Kedelai
“Beberapa pembeli di India, terutama yang memiliki kilang minyak di pantai timur, memilih untuk menjual kembali kontrak minyak sawit mereka kepada pemasok. Keputusan ini diambil karena margin penyulingan minyak sawit yang tidak menguntungkan di India, ditambah dengan harga CPO yang tinggi di pasar internasional”
PASE SATU | MUMBAI – Pasar minyak sawit India mengalami gejolak signifikan. Beberapa perusahaan penyulingan di India dilaporkan telah membatalkan pesanan minyak sawit mentah (CPO) dengan total volume mencapai 70.000 metrik ton.
Pembatalan ini mempengaruhi pengiriman yang dijadwalkan antara Maret dan Juni. Faktor utama di balik keputusan ini adalah lonjakan harga CPO di Malaysia, yang menjadi patokan global, serta margin keuntungan penyulingan yang negatif di India.
Dalam tiga hari terakhir, para pelaku industri penyulingan di India mengambil langkah drastis dengan membatalkan pesanan. Pada hari Kamis saja, sekitar 40.000 ton CPO dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah harga kontrak berjangka minyak sawit di Malaysia melonjak lebih dari 11% dalam empat minggu terakhir.
Baca Juga:
- Jalin Kedekatan dengan Masyarakat, Polres Aceh Utara Gelar Program “Jumat Berbagi Kasih” di Masjid Baitul Mabrur
- Hasto Kristiyanto Ditahan KPK: Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Intervensi
- BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sejumlah Wilayah Lainnya pada 21 Februari 2025
India, sebagai negara pengimpor minyak sawit terbesar di dunia, tentu saja memiliki dampak besar pada pasar global. Pembatalan pesanan ini berpotensi menahan laju kenaikan harga minyak sawit di Malaysia. Namun, di sisi lain, hal ini dapat mendorong kenaikan harga minyak kedelai karena beberapa perusahaan penyulingan beralih ke alternatif tersebut.
Menurut sumber-sumber perdagangan yang tidak ingin disebutkan namanya, beberapa pembeli di India, terutama yang memiliki kilang minyak di pantai timur, memilih untuk menjual kembali kontrak minyak sawit mereka kepada pemasok. Keputusan ini diambil karena margin penyulingan minyak sawit yang tidak menguntungkan di India, ditambah dengan harga CPO yang tinggi di pasar internasional.
Biasanya, pembeli di Asia lebih memilih minyak sawit karena harganya yang relatif murah dan waktu pengiriman yang cepat. Namun, kenaikan harga baru-baru ini telah mengubah dinamika pasar, dengan harga minyak sawit kini lebih tinggi daripada minyak kedelai di pasar global.
“Masuknya minyak kedelai ke India pada Februari dan Maret, dengan harga yang sedikit lebih rendah dari minyak sawit, telah mendorong sejumlah penyuling untuk membatalkan pembelian minyak sawit mereka dan beralih ke minyak kedelai,” kata Sandeep Bajoria, CEO Sunvin Group, sebuah perusahaan pialang minyak nabati.
Seorang pedagang dari sebuah perusahaan perdagangan global di Mumbai menambahkan bahwa pembatalan kontrak dilakukan atas kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual. Pembeli bersedia menerima harga yang sedikit lebih rendah dari harga pasar saat ini sebagai kompensasi atas pembatalan tersebut.
Saat ini, harga penawaran CPO untuk pengiriman Maret di India mencapai sekitar $1.210 per ton (CIF), meningkat signifikan dari sekitar $1.120 hingga $1.130 per ton pada bulan sebelumnya.
Data menunjukkan bahwa impor minyak sawit India pada Januari 2024 mengalami penurunan tajam, yaitu 45% dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi 275.241 metrik ton. Ini adalah angka impor terendah dalam hampir 14 tahun terakhir.
Penurunan ini disebabkan oleh peralihan para penyuling ke minyak kedelai yang lebih murah, yang sebagian besar diimpor dari Argentina dan Brasil.
Selain itu, spekulasi di pasar mengenai kemungkinan kenaikan bea impor minyak sawit oleh pemerintah India juga menjadi faktor pendorong pembatalan kontrak.
Beberapa penyuling memilih untuk mengamankan keuntungan mereka dengan membatalkan kontrak di tengah ketidakpastian ini.
Poin-poin Utama:
- Pembatalan pesanan CPO oleh perusahaan penyulingan India sebanyak 70.000 metrik ton.
- Lonjakan harga minyak sawit di Malaysia dan margin penyulingan negatif di India menjadi penyebab utama.
- Pergeseran ke minyak kedelai sebagai alternatif yang lebih murah.
- Penurunan impor minyak sawit India ke level terendah dalam 14 tahun.
- Spekulasi kenaikan bea impor juga mempengaruhi keputusan pembatalan kontrak.
Semoga versi ini memberikan sudut pandang yang lebih luas dan informasi yang lebih komprehensif.***
Sumber: www.reuters.com
-
Jalin Kedekatan dengan Masyarakat, Polres Aceh Utara Gelar Program “Jumat Berbagi Kasih” di Masjid Baitul Mabrur
“Melalui program ini, kami berupaya menciptakan suasana yang harmonis dan aman di lingkungan masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan memperkuat komunikasi dan interaksi langsung dengan warga,”
PASE SATU | LHOKSUKON – Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial kembali mewarnai wilayah Aceh Utara. Polres Aceh Utara melanjutkan program rutin “Jumat Berbagi Kasih” pada hari Jumat, 21 Februari 2025.
Kali ini, Masjid Baitul Mabrur yang terletak di Gampong Matang Lawang, Kecamatan Baktiya, menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan yang penuh makna ini.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Utara, AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., ini diawali dengan pelaksanaan Shalat Jumat berjamaah bersama warga setempat. Usai ibadah, ratusan paket nasi kotak dibagikan kepada para jamaah sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian Polres Aceh Utara terhadap masyarakat.
Baca Juga:
- Hasto Kristiyanto Ditahan KPK: Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Intervensi
- BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sejumlah Wilayah Lainnya pada 21 Februari 2025
- Operasi Keselamatan Seulawah di Aceh Utara, 17 Sopir Angkutan Umum Jalani Tes Urine, Ini Hasilnya
AKP Bambang, Kasi Humas Polres Aceh Utara, menjelaskan bahwa program “Jumat Berbagi Kasih” merupakan bentuk nyata dari upaya kepolisian untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. “Kami ingin membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, AKP Bambang menambahkan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan berinteraksi langsung dan menunjukkan kepedulian, diharapkan masyarakat merasa lebih nyaman dan aman dengan kehadiran polisi di tengah-tengah mereka.
“Melalui program ini, kami berupaya menciptakan suasana yang harmonis dan aman di lingkungan masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan memperkuat komunikasi dan interaksi langsung dengan warga,” jelas AKP Bambang.
Kegiatan “Jumat Berbagi Kasih” ini diharapkan dapat menjadi jembatan yang mempererat hubungan antara Polres Aceh Utara dan masyarakat. Dengan demikian, tercipta sinergi yang kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Aceh Utara.***
-
Hasto Kristiyanto Ditahan KPK: Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Intervensi
Menko Hukum dan Imipas Yusril Ihza Mahendra meminta publik menghormati proses hukum yang berjalan atas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di KPK. (ANTARA FOTO/FAUZAN)
“Kami tidak memiliki wewenang untuk mencampuri proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Sebagai lembaga independen, KPK harus diberikan ruang untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan transparan,”
PASE SATU | JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Yusril, pemerintah tidak akan terlibat dalam perkara ini.
“Kami tidak memiliki wewenang untuk mencampuri proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Sebagai lembaga independen, KPK harus diberikan ruang untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan transparan,” ujar Yusril dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).
Baca Juga:
- BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sejumlah Wilayah Lainnya pada 21 Februari 2025
- Pemerintah Tindak Tegas Pengusaha yang Jual Bahan Pokok di Atas HET, Ancam Segel dan Bekukan Izin
- Operasi Keselamatan Seulawah di Aceh Utara, 17 Sopir Angkutan Umum Jalani Tes Urine, Ini Hasilnya
- Ini Dugaan Sementara, Motif di Balik Aksi Bunuh Diri Seorang Wanita di Aceh Utara
Yusril juga menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pembelaan hukum. Ia menambahkan bahwa dalam sistem peradilan yang adil, setiap tersangka memiliki hak untuk didampingi pengacara guna memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Setiap warga negara yang menghadapi masalah hukum memiliki hak untuk membela diri. Tim kuasa hukum yang mendampingi juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” lanjutnya.
Pada hari yang sama, KPK mengumumkan penahanan resmi terhadap Hasto setelah sebelumnya menetapkannya sebagai tersangka bersama dengan pengacara PDIP, Donny Tri Istiqomah, sejak akhir tahun lalu.
Keduanya diduga terlibat dalam kasus dugaan suap yang berkaitan dengan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Kasus ini terkait dengan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, termasuk kasus Harun Masiku, yang hingga kini masih dalam status buron.***
Sumber: CNN Indonesia
-
BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sejumlah Wilayah Lainnya pada 21 Februari 2025
Ilustrasi
PASE SATU | ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada Jumat (21/2/2025). Sejumlah wilayah, termasuk Aceh, diperkirakan akan mengalami hujan lebat hingga sangat lebat disertai angin kencang.
Melalui akun resmi @infobmkg, BMKG mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di daerah rawan bencana, agar tetap waspada terhadap dampak yang dapat ditimbulkan oleh cuaca ekstrem ini. Beberapa potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi meliputi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
BMKG memetakan wilayah yang akan terdampak hujan dengan
intensitas sedang hingga sangat lebat pada dua hari ke depan. Berikut daftar wilayah yang masuk dalam peringatan dini tersebut:
Hujan Sedang – Lebat:
- Bali
- Banten
- Bengkulu
- DKI Jakarta
- DI Yogyakarta
- Jawa Timur
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Lampung
- Maluku
- Papua
- Riau
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Tenggara
- Sumatera Barat
- Sumatera Selatan
- Jambi
Hujan Lebat – Sangat Lebat:
- Aceh
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Kalimantan Tengah
- Kepulauan Bangka Belitung
- Maluku Utara
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Papua Barat
- Sulawesi Utara
- Sumatera Utara
Angin Kencang:
- Sulawesi Utara
Sebagai salah satu wilayah yang masuk dalam peringatan dini hujan lebat-sangat lebat pada Jumat, 21 Februari 2025, masyarakat Aceh diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana.
Curah hujan tinggi yang disertai angin kencang dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama di daerah dengan topografi berbukit dan daerah pesisir yang rentan terhadap abrasi.
Pemerintah daerah serta instansi terkait diharapkan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak cuaca ekstrem ini. Warga juga diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG serta mengikuti arahan dari otoritas setempat jika terjadi kondisi darurat.
Dengan potensi cuaca ekstrem yang diprediksi melanda Aceh dan sejumlah daerah lainnya, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan bersiap menghadapi kemungkinan bencana yang dapat terjadi.
BMKG terus memantau perkembangan cuaca dan akan memberikan pembaruan informasi secara berkala. Pastikan untuk selalu mendapatkan informasi resmi dari sumber terpercaya agar dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.***
“Penunjukan Plt Sekda Aceh ini merupakan hasil manuver politik Ketua Partai Gerindra Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh, serta Bendahara Gerindra, T Irsadi,”.
PASE SATU | BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap proses pengangkatan Al Hudri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dalam sidang paripurna. Ia menilai pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dianggap tidak sah.
“Penunjukan Plt Sekda Aceh ini merupakan hasil manuver politik Ketua Partai Gerindra Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh, serta Bendahara Gerindra, T Irsadi,” ujar Zulfadli dalam sidang paripurna pada Jumat, 21 Februari 2025.
Ia juga menegaskan, “Jangan mencoba mengendalikan Aceh hanya dengan lima kursi,” merujuk pada jumlah kursi yang dimiliki Partai Gerindra di DPRA.
Pernyataan Zulfadli ini dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memicu beragam reaksi dari masyarakat.
Baca Juga :
- Gubernur Aceh Muzakir Manaf Tampil Gagah di Retret Kepala Daerah Akmil Magelang, Perkuat Sinergi Pemerintahan
- Bulog Pastikan Stok Beras Aceh Aman Selama Ramadhan dan Idulfitri 2025
- Upaya Pencegahan Pekerja Migran Ilegal, Imigrasi Banda Aceh Tunda Keberangkatan Puluhan Penumpang ke Malaysia
Drs. Alhudri, MM, secara resmi telah dilantik sebagai Plt Sekda Aceh menggantikan Muhammad Dirwansyah, yang kini mengemban tugas sebagai Asisten III Sekretariat Daerah Aceh.
Pelantikan ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Aceh pada Rabu, 19 Februari 2025, dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah dan tokoh masyarakat.
Di sisi lain, Juru Bicara Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh), Teuku Kamaruzzaman atau yang lebih dikenal sebagai Ampon Man, membantah pernyataan Ketua DPRA.
Menurutnya, pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh telah mengikuti prosedur yang berlaku dan sesuai dengan peraturan yang ada.
“Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan Gubernur Aceh yang kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh yang ditandatangani langsung oleh Muzakir Manaf,” jelas Ampon Man.
Sementara itu, Bendahara Gerindra, T Irsadi, menolak tuduhan yang disampaikan oleh Ketua DPRA. Ia menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki bukti kuat.
Ia juga menyayangkan pernyataan Zulfadli yang dianggapnya dapat merusak hubungan harmonis antara Partai Aceh dan Partai Gerindra yang telah terjalin selama lebih dari 15 tahun.***
Gubernur Aceh Muzakir Manaf Tampil Gagah di Retret Kepala Daerah Akmil Magelang, Perkuat Sinergi Pemerintahan
 |
|
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat, 21 Februari 2025 (Foto: Dok Pemerintah Aceh)
|
“Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menjadi sorotan dalam program retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat, 21 Februari 2025”
“Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menjadi sorotan dalam program retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat, 21 Februari 2025”
PASESATU.COM | MAGELANG – Dengan mengenakan seragam militer, kehadirannya menegaskan komitmen dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat serta mencerminkan kedisiplinan dan ketegasan dalam kepemimpinan.
Acara yang diikuti lebih dari 500 kepala daerah ini berlangsung hingga 28 Februari 2025, bertujuan memberikan pembekalan menyeluruh bagi para pemimpin daerah guna meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, yang turut mendampingi Gubernur Muzakir Manaf, mengonfirmasi bahwa gubernur telah tiba dan langsung mengikuti rangkaian kegiatan retret.
“Bapak Gubernur Muzakir Manaf hadir dengan penuh semangat dalam retret ini untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat,” ungkap Akkar.
Retret ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman kepala daerah terhadap kebijakan nasional, mendorong kolaborasi yang lebih erat dalam implementasi program strategis, serta mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Baca Juga :
- Bulog Pastikan Stok Beras Aceh Aman Selama Ramadhan dan Idulfitri 2025
- Upaya Pencegahan Pekerja Migran Ilegal, Imigrasi Banda Aceh Tunda Keberangkatan Puluhan Penumpang ke Malaysia
- Komisi II DPRK Aceh Singkil Kecewa Terhadap PT Nafasindo dalam RDP Terkait Kewajiban Plasma
Akkar juga menyebutkan bahwa Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), dijadwalkan bergabung dalam sesi pengarahan Presiden Prabowo pada 27-28 Februari 2025 yang menandai penutupan kegiatan ini.
 |
| Bupati Aceh Barat Tarmizi,Sp (Kiri) Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem (Tengah) dan Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil atau akrab disapa Ayah Wa (Kanan) |
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa retret ini menghadirkan pemateri dari berbagai sektor, termasuk para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta akademisi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Bahkan, beberapa mantan presiden juga diperkirakan akan turut menyampaikan materi penting.
Kegiatan ini dikemas dalam format diskusi terbuka, memberikan ruang bagi kepala daerah untuk berbagi pengalaman, tantangan, serta mencari solusi bersama guna meningkatkan efektivitas pemerintahan di daerah masing-masing.
Dengan adanya retret ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah, mempercepat implementasi kebijakan nasional, serta memperkuat kolaborasi demi pembangunan yang lebih optimal di seluruh Indonesia.***
Bulog Pastikan Stok Beras Aceh Aman Selama Ramadhan dan Idulfitri 2025
“Stok Beras Aceh Dijamin Aman Selama Ramadhan dan Idulfitri 2025”
“Stok Beras Aceh Dijamin Aman Selama Ramadhan dan Idulfitri 2025”
PASE SATU | BANDA ACEH – Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh memastikan ketersediaan stok beras di provinsi tersebut aman dan mencukupi selama bulan Ramadhan 2025 serta Idulfitri 1446 Hijriah. Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Aceh, Ihsan.
Sebagai Badan Urusan Logistik (Bulog), perusahaan ini bertanggung jawab atas pengelolaan cadangan pangan nasional, terutama beras, guna menjaga stabilitas harga beras serta ketersediaan bahan pokok di Indonesia. Dalam menghadapi bulan puasa, Bulog memiliki peran penting untuk memastikan stok beras tetap aman, terutama saat permintaan meningkat.
“Stok untuk bulan Ramadhan dan Idulfitri sudah aman dan mencukupi. Masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan beras,” ujar Ihsan dalam keterangan tertulis pada Kamis (20/2/2025).
Saat ini, Bulog Aceh memiliki stok beras sebanyak 30 ribu ton, dengan jumlah yang terus bertambah seiring dengan penyerapan gabah dan beras dari petani lokal. Langkah ini memastikan ketersediaan beras tetap stabil selama bulan Ramadhan, ketika konsumsi masyarakat meningkat signifikan.
“Saat ini, realisasi penyerapan sudah mencapai lebih dari 5% dari target 49 hingga 54 ribu ton, dengan posisi sekitar 3,4 ribu ton,” tambahnya. Langkah ini menegaskan komitmen Bulog dalam menjaga ketahanan pangan Aceh selama periode penting ini.
Bulog Aceh tidak hanya memastikan pasokan pangan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Dengan harga pembelian gabah dari petani sebesar Rp6.500 per kilogram dan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram, diharapkan petani tetap bersemangat berproduksi sehingga pasokan tetap terjaga.
“Produksi padi di Aceh mencapai sekitar 1,6 juta ton. Jika dikonversi menjadi beras, tersedia sekitar 600 hingga 700 ribu ton. Sementara kebutuhan Bulog hanya sekitar 49 hingga 54 ribu ton,” jelas Ihsan.
Bulog Aceh juga memastikan distribusi beras ke seluruh wilayah agar tidak terjadi kelangkaan beras di pasaran. Dengan stok yang cukup, harga beras di Aceh tetap stabil, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dan merayakan Idulfitri dengan tenang.
Baca Juga :
- Upaya Pencegahan Pekerja Migran Ilegal, Imigrasi Banda Aceh Tunda Keberangkatan Puluhan Penumpang ke Malaysia
- Komisi II DPRK Aceh Singkil Kecewa Terhadap PT Nafasindo dalam RDP Terkait Kewajiban Plasma
- Perubahan Dramatis di Pasar Minyak Sawit India: Pembatalan Pesanan dan Pergeseran ke Minyak Kedelai
Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembelian dalam jumlah besar agar distribusi tetap merata. Dalam suasana Ramadhan 2025, konsumsi masyarakat cenderung meningkat, terutama untuk kebutuhan pokok seperti beras. Oleh karena itu, Bulog terus melakukan strategi penyerapan dan distribusi agar harga tetap stabil.
Dengan langkah strategis yang diambil oleh Bulog Aceh, stok beras selama Ramadhan dan Idulfitri 2025 dipastikan aman. Masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan beras karena pemerintah dan Bulog terus berupaya menjaga ketahanan pangan. Selain itu, komitmen Bulog dalam mendukung petani lokal juga menjadi faktor utama dalam keberlanjutan pasokan beras di Aceh.
Dengan adanya kepastian ini, diharapkan masyarakat bisa fokus menjalankan ibadah puasa dengan nyaman tanpa khawatir akan lonjakan harga atau kelangkaan beras di pasaran.***
Upaya Pencegahan Pekerja Migran Ilegal, Imigrasi Banda Aceh Tunda Keberangkatan Puluhan Penumpang ke Malaysia
 |
| Pemeriksaan imigrasi di Bandara SIM, Aceh Besar. ANTARA/HO-Dok Kantor Imigrasi Banda Aceh |
PASE SATU | ACEH – Kantor Imigrasi Banda Aceh mengambil langkah tegas dalam upaya pencegahan pekerja migran ilegal dengan menunda keberangkatan 54 calon penumpang pesawat yang hendak menuju Malaysia melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Tindakan ini dilakukan dalam periode 1 Januari hingga 20 Februari 2025.
Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, menjelaskan bahwa penundaan ini didasari oleh kecurigaan petugas imigrasi terhadap indikasi bahwa para penumpang tersebut berencana bekerja di luar negeri secara nonprosedural.
“Modus yang sering kami temukan adalah alasan kunjungan keluarga atau wisata, namun setelah pendalaman lebih lanjut, mereka tidak dapat memberikan bukti dan penjelasan yang meyakinkan,” ujar Gindo Ginting.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM). “Kami tidak ingin para calon pekerja migran ini menjadi korban eksploitasi di luar negeri,” tegasnya.
Penundaan keberangkatan ini bertujuan untuk melindungi mereka dan memastikan bahwa proses migrasi tenaga kerja dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Baca Juga:
- Komisi II DPRK Aceh Singkil Kecewa Terhadap PT Nafasindo dalam RDP Terkait Kewajiban Plasma
- Perubahan Dramatis di Pasar Minyak Sawit India: Pembatalan Pesanan dan Pergeseran ke Minyak Kedelai
- Jalin Kedekatan dengan Masyarakat, Polres Aceh Utara Gelar Program “Jumat Berbagi
Gindo Ginting menekankan pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam memastikan hanya pekerja migran yang sah yang dapat berangkat ke luar negeri. “Ini adalah langkah preventif kami untuk melindungi warga negara Indonesia dari potensi tindak kejahatan lintas negara,” tambahnya.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang tidak memiliki kejelasan asal-usul. “Pastikan semua dokumen persyaratan kerja lengkap, sah, dan sesuai prosedur.
Jangan mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar tanpa memastikan legalitasnya,” pesan Gindo Ginting.
Dengan langkah ini, Kantor Imigrasi Banda Aceh berharap dapat meminimalisir risiko TPPO dan TPPM, serta melindungi hak-hak warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.***
Sumber: Antaranews
Komisi II DPRK Aceh Singkil Kecewa Terhadap PT Nafasindo dalam RDP Terkait Kewajiban Plasma
 |
| Rapat Komisi II DPRK Aceh Singkil |
”Kami ingin melihat bukti nyata. Perusahaan mengklaim sudah merealisasikan lahan plasma dalam pola kemitraan sebesar 20 persen. Tunjukkan lokasi dan desa mana yang dimaksud,”
”Kami ingin melihat bukti nyata. Perusahaan mengklaim sudah merealisasikan lahan plasma dalam pola kemitraan sebesar 20 persen. Tunjukkan lokasi dan desa mana yang dimaksud,”
PASE SATU | ACEH SINGKIL – Komisi II DPRK Aceh Singkil menyampaikan kekecewaannya terhadap PT Nafasindo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar untuk membahas kewajiban perusahaan terkait plasma. Konflik ini berhubungan dengan hak masyarakat yang belum mendapat jaminan atas pemenuhan kewajiban plasma oleh perusahaan.
RDP yang berlangsung di Gedung Aula DPRK setempat, pada Kamis, 20 Februari 2025, dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asmudin Hutabarat, Kepala Bidang Pertanahan Aceh Singkil, tokoh masyarakat, serta kelompok tani. Namun, PT Nafasindo hanya mengirimkan dua staf, Kiki dan Rahmat, yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan solusi konkret, sementara yang diharapkan adalah perwakilan pimpinan perusahaan.
Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Wartono, yang memimpin rapat tersebut, mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam atas ketidakhadiran perwakilan perusahaan yang berwenang mengambil keputusan. “Kami merasa tidak dihargai. Mengapa hanya staf yang hadir, sementara keputusan yang kami harapkan tidak bisa diambil oleh mereka?” ujar Wartono.
Baca Juga :
- Perubahan Dramatis di Pasar Minyak Sawit India: Pembatalan Pesanan dan Pergeseran ke Minyak Kedelai
- Jalin Kedekatan dengan Masyarakat, Polres Aceh Utara Gelar Program “Jumat Berbagi Kasih” di Masjid Baitul Mabrur
- Hasto Kristiyanto Ditahan KPK: Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Intervensi
Wartono menambahkan bahwa DPRK Aceh Singkil akan terus memanggil perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang beroperasi di wilayah mereka untuk memastikan kewajiban plasma dan hak masyarakat lainnya dipenuhi. “Kami akan memperjuangkan hak masyarakat. Semua dokumen terkait sengketa lahan sudah ada di meja kami dan akan dibahas lebih lanjut,” jelasnya.
Namun, meskipun RDP tersebut digelar, tidak tercapai kesepakatan yang diharapkan. PT Nafasindo tidak dapat memberikan jawaban memadai terkait pembangunan kebun plasma yang seharusnya menjadi bagian dari kewajiban mereka.
Wartono menegaskan bahwa perusahaan harus memenuhi kewajibannya untuk menyediakan 20 persen lahan plasma dari total luas HGU sebelum perpanjangan izin diberikan. “Kami ingin melihat bukti nyata. Perusahaan mengklaim sudah merealisasikan lahan plasma dalam pola kemitraan sebesar 20 persen. Tunjukkan lokasi dan desa mana yang dimaksud,” tegas Wartono.
Anggota DPRK Aceh Singkil, Warman, juga menyoroti masalah ini dengan serius. Ia mengingatkan PT Nafasindo bahwa perusahaan tidak boleh mengambil hasil produksi dari wilayah HGU yang izinnya belum dikeluarkan, terutama dari area seluas 3.007 hektar. “Sebelum izin HGU dikeluarkan, perusahaan tidak boleh mengambil hasil di wilayah tersebut,” ujar Warman.
Sebagai langkah selanjutnya, Warman menyatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan surat kepada Kementerian Pertanahan Pusat untuk meminta agar izin HGU PT Nafasindo tidak diperpanjang. “Berdasarkan laporan masyarakat, banyak hal yang perlu ditinjau ulang. Jika perusahaan tetap mengambil hasil dari lokasi tersebut, berarti mereka tidak mematuhi hasil kesepakatan RDP hari ini,” tegas Warman.
Warman menambahkan bahwa pihaknya juga akan segera menyurati Gubernur Aceh dan Kementerian Pertanahan Pusat untuk memastikan masalah ini ditindaklanjuti dengan serius dan tidak ada pihak yang diabaikan.
Konflik ini semakin memanas, dan Komisi II DPRK Aceh Singkil bertekad untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat agar perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka memenuhi kewajiban plasma secara adil.***
Perubahan Dramatis di Pasar Minyak Sawit India: Pembatalan Pesanan dan Pergeseran ke Minyak Kedelai
“Beberapa pembeli di India, terutama yang memiliki kilang minyak di pantai timur, memilih untuk menjual kembali kontrak minyak sawit mereka kepada pemasok. Keputusan ini diambil karena margin penyulingan minyak sawit yang tidak menguntungkan di India, ditambah dengan harga CPO yang tinggi di pasar internasional”
“Beberapa pembeli di India, terutama yang memiliki kilang minyak di pantai timur, memilih untuk menjual kembali kontrak minyak sawit mereka kepada pemasok. Keputusan ini diambil karena margin penyulingan minyak sawit yang tidak menguntungkan di India, ditambah dengan harga CPO yang tinggi di pasar internasional”
PASE SATU | MUMBAI – Pasar minyak sawit India mengalami gejolak signifikan. Beberapa perusahaan penyulingan di India dilaporkan telah membatalkan pesanan minyak sawit mentah (CPO) dengan total volume mencapai 70.000 metrik ton.
Pembatalan ini mempengaruhi pengiriman yang dijadwalkan antara Maret dan Juni. Faktor utama di balik keputusan ini adalah lonjakan harga CPO di Malaysia, yang menjadi patokan global, serta margin keuntungan penyulingan yang negatif di India.
Dalam tiga hari terakhir, para pelaku industri penyulingan di India mengambil langkah drastis dengan membatalkan pesanan. Pada hari Kamis saja, sekitar 40.000 ton CPO dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah harga kontrak berjangka minyak sawit di Malaysia melonjak lebih dari 11% dalam empat minggu terakhir.
Baca Juga:
- Jalin Kedekatan dengan Masyarakat, Polres Aceh Utara Gelar Program “Jumat Berbagi Kasih” di Masjid Baitul Mabrur
- Hasto Kristiyanto Ditahan KPK: Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Intervensi
- BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sejumlah Wilayah Lainnya pada 21 Februari 2025
India, sebagai negara pengimpor minyak sawit terbesar di dunia, tentu saja memiliki dampak besar pada pasar global. Pembatalan pesanan ini berpotensi menahan laju kenaikan harga minyak sawit di Malaysia. Namun, di sisi lain, hal ini dapat mendorong kenaikan harga minyak kedelai karena beberapa perusahaan penyulingan beralih ke alternatif tersebut.
Menurut sumber-sumber perdagangan yang tidak ingin disebutkan namanya, beberapa pembeli di India, terutama yang memiliki kilang minyak di pantai timur, memilih untuk menjual kembali kontrak minyak sawit mereka kepada pemasok. Keputusan ini diambil karena margin penyulingan minyak sawit yang tidak menguntungkan di India, ditambah dengan harga CPO yang tinggi di pasar internasional.
Biasanya, pembeli di Asia lebih memilih minyak sawit karena harganya yang relatif murah dan waktu pengiriman yang cepat. Namun, kenaikan harga baru-baru ini telah mengubah dinamika pasar, dengan harga minyak sawit kini lebih tinggi daripada minyak kedelai di pasar global.
“Masuknya minyak kedelai ke India pada Februari dan Maret, dengan harga yang sedikit lebih rendah dari minyak sawit, telah mendorong sejumlah penyuling untuk membatalkan pembelian minyak sawit mereka dan beralih ke minyak kedelai,” kata Sandeep Bajoria, CEO Sunvin Group, sebuah perusahaan pialang minyak nabati.
Seorang pedagang dari sebuah perusahaan perdagangan global di Mumbai menambahkan bahwa pembatalan kontrak dilakukan atas kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual. Pembeli bersedia menerima harga yang sedikit lebih rendah dari harga pasar saat ini sebagai kompensasi atas pembatalan tersebut.
Saat ini, harga penawaran CPO untuk pengiriman Maret di India mencapai sekitar $1.210 per ton (CIF), meningkat signifikan dari sekitar $1.120 hingga $1.130 per ton pada bulan sebelumnya.
Data menunjukkan bahwa impor minyak sawit India pada Januari 2024 mengalami penurunan tajam, yaitu 45% dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi 275.241 metrik ton. Ini adalah angka impor terendah dalam hampir 14 tahun terakhir.
Penurunan ini disebabkan oleh peralihan para penyuling ke minyak kedelai yang lebih murah, yang sebagian besar diimpor dari Argentina dan Brasil.
Selain itu, spekulasi di pasar mengenai kemungkinan kenaikan bea impor minyak sawit oleh pemerintah India juga menjadi faktor pendorong pembatalan kontrak.
Beberapa penyuling memilih untuk mengamankan keuntungan mereka dengan membatalkan kontrak di tengah ketidakpastian ini.
Poin-poin Utama:
- Pembatalan pesanan CPO oleh perusahaan penyulingan India sebanyak 70.000 metrik ton.
- Lonjakan harga minyak sawit di Malaysia dan margin penyulingan negatif di India menjadi penyebab utama.
- Pergeseran ke minyak kedelai sebagai alternatif yang lebih murah.
- Penurunan impor minyak sawit India ke level terendah dalam 14 tahun.
- Spekulasi kenaikan bea impor juga mempengaruhi keputusan pembatalan kontrak.
Semoga versi ini memberikan sudut pandang yang lebih luas dan informasi yang lebih komprehensif.***
Sumber: www.reuters.com
Jalin Kedekatan dengan Masyarakat, Polres Aceh Utara Gelar Program “Jumat Berbagi Kasih” di Masjid Baitul Mabrur
“Melalui program ini, kami berupaya menciptakan suasana yang harmonis dan aman di lingkungan masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan memperkuat komunikasi dan interaksi langsung dengan warga,”
“Melalui program ini, kami berupaya menciptakan suasana yang harmonis dan aman di lingkungan masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan memperkuat komunikasi dan interaksi langsung dengan warga,”
PASE SATU | LHOKSUKON – Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial kembali mewarnai wilayah Aceh Utara. Polres Aceh Utara melanjutkan program rutin “Jumat Berbagi Kasih” pada hari Jumat, 21 Februari 2025.
Kali ini, Masjid Baitul Mabrur yang terletak di Gampong Matang Lawang, Kecamatan Baktiya, menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan yang penuh makna ini.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Utara, AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., ini diawali dengan pelaksanaan Shalat Jumat berjamaah bersama warga setempat. Usai ibadah, ratusan paket nasi kotak dibagikan kepada para jamaah sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian Polres Aceh Utara terhadap masyarakat.
Baca Juga:
- Hasto Kristiyanto Ditahan KPK: Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Intervensi
- BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sejumlah Wilayah Lainnya pada 21 Februari 2025
- Operasi Keselamatan Seulawah di Aceh Utara, 17 Sopir Angkutan Umum Jalani Tes Urine, Ini Hasilnya
AKP Bambang, Kasi Humas Polres Aceh Utara, menjelaskan bahwa program “Jumat Berbagi Kasih” merupakan bentuk nyata dari upaya kepolisian untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. “Kami ingin membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, AKP Bambang menambahkan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan berinteraksi langsung dan menunjukkan kepedulian, diharapkan masyarakat merasa lebih nyaman dan aman dengan kehadiran polisi di tengah-tengah mereka.
“Melalui program ini, kami berupaya menciptakan suasana yang harmonis dan aman di lingkungan masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan memperkuat komunikasi dan interaksi langsung dengan warga,” jelas AKP Bambang.
Kegiatan “Jumat Berbagi Kasih” ini diharapkan dapat menjadi jembatan yang mempererat hubungan antara Polres Aceh Utara dan masyarakat. Dengan demikian, tercipta sinergi yang kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Aceh Utara.***
Hasto Kristiyanto Ditahan KPK: Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Intervensi
 |
| Menko Hukum dan Imipas Yusril Ihza Mahendra meminta publik menghormati proses hukum yang berjalan atas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di KPK. (ANTARA FOTO/FAUZAN) |
“Kami tidak memiliki wewenang untuk mencampuri proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Sebagai lembaga independen, KPK harus diberikan ruang untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan transparan,”
PASE SATU | JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Yusril, pemerintah tidak akan terlibat dalam perkara ini.
“Kami tidak memiliki wewenang untuk mencampuri proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Sebagai lembaga independen, KPK harus diberikan ruang untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan transparan,” ujar Yusril dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).
Baca Juga:
- BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sejumlah Wilayah Lainnya pada 21 Februari 2025
- Pemerintah Tindak Tegas Pengusaha yang Jual Bahan Pokok di Atas HET, Ancam Segel dan Bekukan Izin
- Operasi Keselamatan Seulawah di Aceh Utara, 17 Sopir Angkutan Umum Jalani Tes Urine, Ini Hasilnya
- Ini Dugaan Sementara, Motif di Balik Aksi Bunuh Diri Seorang Wanita di Aceh Utara
Yusril juga menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pembelaan hukum. Ia menambahkan bahwa dalam sistem peradilan yang adil, setiap tersangka memiliki hak untuk didampingi pengacara guna memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Setiap warga negara yang menghadapi masalah hukum memiliki hak untuk membela diri. Tim kuasa hukum yang mendampingi juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” lanjutnya.
Pada hari yang sama, KPK mengumumkan penahanan resmi terhadap Hasto setelah sebelumnya menetapkannya sebagai tersangka bersama dengan pengacara PDIP, Donny Tri Istiqomah, sejak akhir tahun lalu.
Keduanya diduga terlibat dalam kasus dugaan suap yang berkaitan dengan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Kasus ini terkait dengan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, termasuk kasus Harun Masiku, yang hingga kini masih dalam status buron.***
Sumber: CNN Indonesia
BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sejumlah Wilayah Lainnya pada 21 Februari 2025
 |
| Ilustrasi |
PASE SATU | ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada Jumat (21/2/2025). Sejumlah wilayah, termasuk Aceh, diperkirakan akan mengalami hujan lebat hingga sangat lebat disertai angin kencang.
Melalui akun resmi @infobmkg, BMKG mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di daerah rawan bencana, agar tetap waspada terhadap dampak yang dapat ditimbulkan oleh cuaca ekstrem ini. Beberapa potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi meliputi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
BMKG memetakan wilayah yang akan terdampak hujan dengan
intensitas sedang hingga sangat lebat pada dua hari ke depan. Berikut daftar wilayah yang masuk dalam peringatan dini tersebut:
Hujan Sedang – Lebat:
- Bali
- Banten
- Bengkulu
- DKI Jakarta
- DI Yogyakarta
- Jawa Timur
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Lampung
- Maluku
- Papua
- Riau
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Tenggara
- Sumatera Barat
- Sumatera Selatan
- Jambi
Hujan Lebat – Sangat Lebat:
- Aceh
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Kalimantan Tengah
- Kepulauan Bangka Belitung
- Maluku Utara
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Papua Barat
- Sulawesi Utara
- Sumatera Utara
Angin Kencang:
- Sulawesi Utara
Sebagai salah satu wilayah yang masuk dalam peringatan dini hujan lebat-sangat lebat pada Jumat, 21 Februari 2025, masyarakat Aceh diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana.
Curah hujan tinggi yang disertai angin kencang dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama di daerah dengan topografi berbukit dan daerah pesisir yang rentan terhadap abrasi.
Pemerintah daerah serta instansi terkait diharapkan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak cuaca ekstrem ini. Warga juga diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG serta mengikuti arahan dari otoritas setempat jika terjadi kondisi darurat.
Dengan potensi cuaca ekstrem yang diprediksi melanda Aceh dan sejumlah daerah lainnya, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan bersiap menghadapi kemungkinan bencana yang dapat terjadi.
BMKG terus memantau perkembangan cuaca dan akan memberikan pembaruan informasi secara berkala. Pastikan untuk selalu mendapatkan informasi resmi dari sumber terpercaya agar dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.***