Blog

JAKARTA | PASESATU.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung optimalisasi serta percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk pencapaian target Program Tiga Juta Rumah.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Koordinasi dan Pengendalian untuk Optimalisasi dan Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian penting dari sasaran pembangunan nasional yang membutuhkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian lintas sektor.

Nota kesepahaman tersebut menjadi landasan bersama untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat antara lain Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Bank Tanah, serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, menyampaikan bahwa ATR/BPN memiliki peran dari sisi hulu hingga hilir dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Dari sisi hulu, Kementerian ATR/BPN berfokus pada penyediaan informasi yang akurat mengenai lahan, zona nilai tanah, serta kesesuaian tata ruang. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan lokasi potensial pembangunan perumahan yang dapat dikembangkan secara legal.

“Dari sisi hulu, kita fokus menyediakan akurasi informasi lahan, zona nilai tanah, serta kesesuaian tata ruang,” ujar Virgo.

Menurutnya, ketersediaan informasi pertanahan dan tata ruang yang akurat sangat penting untuk memastikan lokasi pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara dari sisi hilir, Kementerian ATR/BPN memberikan kemudahan layanan pertanahan, mulai dari legalisasi aset melalui sertifikasi, Hak Tanggungan, hingga pengurusan roya.

“Di sisi hilir, kita berikan kemudahan total untuk legalisasi aset (sertifikasi), Hak Tanggungan, hingga pengurusan roya,” jelasnya.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor tersebut, pemerintah berharap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan lebih optimal, terarah, dan sesuai dengan tata ruang, sekaligus mendukung percepatan pencapaian target Program Tiga Juta Rumah.

Sinergi antarkementerian dan lembaga diharapkan mampu memperkuat kepastian informasi lahan, memperlancar proses legalitas pertanahan, serta mendukung penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.***

Editor : Syahrul Usman

MAKASSAR | PASESATU.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung kepastian tata ruang dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, khususnya di kawasan Indonesia timur.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Regional III yang dihadiri 73 kepala daerah tingkat kabupaten/kota dari Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Makassar, Selasa (27/10).

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, mengatakan percepatan penyediaan tata ruang menjadi agenda mendesak seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan yang tidak terbatas pada ruang yang tersedia.

Menurutnya, kebutuhan ruang yang terus meningkat harus diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang terarah agar pembangunan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian ATR/BPN merencanakan penyelesaian 1.703 RDTR pada periode 2026–2028, dengan prioritas penyelesaian 500 RDTR pada 2026.

Penyusunan RDTR diharapkan dapat memberikan kepastian pemanfaatan ruang, mempermudah proses perizinan, serta meningkatkan daya tarik investasi di daerah. Dokumen tata ruang yang tersedia dan terintegrasi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat turut memberikan pandangan terkait percepatan penyusunan RDTR dan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Mereka di antaranya Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Kementerian Dalam Negeri, Heriyandi Roni; Direktur Pemetaan Tematik Badan Informasi Geospasial, Gatot Haryo Pramono; Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Noor Fuad Fitrianto; serta perwakilan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.

Bupati Bone, Andi Ina Kartika Sari, juga hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan perencanaan tata ruang.

Melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, percepatan penyusunan RDTR diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum pemanfaatan ruang, mendorong investasi, serta mendukung pembangunan wilayah yang terencana dan berkelanjutan.***

Editor : Syahrul Usman

ACEH UTARA | PASESATU.COM – Sebanyak 51 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Aceh Utara telah ditangani dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Meutia sejak Mawardi Barona Raja dilantik sebagai Ketua penanganan ODGJ oleh Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil atau yang akrab disapa Ayah WA, pada 13 September 2026 lalu.

Hingga Kamis (15/10/2026), Mawardi bersama timnya terus melakukan penanganan dan membantu proses rujukan pasien dari sejumlah kecamatan di Aceh Utara. Upaya tersebut mendapat apresiasi dari warga yang berharap pelayanan terhadap ODGJ dapat terus ditingkatkan.

Mawardi, yang dikenal dengan sapaan Barona Raja, mengatakan bahwa sejak menerima amanah tersebut, dirinya bersama tim telah menangani dan merujuk puluhan pasien untuk mendapatkan pelayanan medis di RSUD Cut Meutia.

“Sejak saya dilantik oleh Ayah WA pada 13 September lalu, kami bersama tim sudah menangani dan merujuk sebanyak 51 ODGJ ke RSUD Cut Meutia,” kata Mawardi.

Berdasarkan data yang disampaikan Mawardi, jumlah rujukan terbanyak berasal dari wilayah kerja Puskesmas Langkahan, yakni 16 orang. Disusul Puskesmas Cempedak sebanyak tujuh orang dan Puskesmas Lhoksukon sebanyak empat orang.

Selanjutnya, Puskesmas Baktiya Barat dan Puskesmas Blang Geulumpang masing-masing mencatat tiga orang pasien. Sementara itu, Puskesmas Babah Buloh, Baktiya, Samudera, Seunuddon, Simpang Tiga, Paya Bakong, Lhok Beuringen, dan Lapang masing-masing mencatat dua orang.

Adapun Puskesmas Nisam dan Nibong masing-masing mencatat satu orang pasien rujukan.

Upaya Mawardi bersama tim mendapat apresiasi dari warga. Penanganan dan rujukan pasien ODGJ dinilai sebagai langkah penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan, terutama bagi keluarga yang menghadapi kesulitan dalam menangani anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa.

Warga berharap upaya tersebut dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, disertai koordinasi dengan pihak puskesmas, keluarga pasien, perangkat gampong, dan tenaga kesehatan agar ODGJ yang membutuhkan perawatan dapat memperoleh penanganan sesuai kondisi masing-masing.

Dukungan masyarakat juga dinilai penting untuk mengurangi stigma terhadap ODGJ. Mereka perlu diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Capaian 51 rujukan dalam kurun waktu sekitar satu bulan tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan ODGJ di Aceh Utara. Ke depan, keberlanjutan kerja sama antara tim penanganan, fasilitas kesehatan, keluarga, dan pemerintah diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan data yang disampaikan Mawardi, 51 pasien tersebut berasal dari 15 wilayah kerja puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

– Puskesmas Langkahan: 16 orang

– Puskesmas Cempedak: 7 orang

– Puskesmas Lhoksukon: 4 orang

– Puskesmas Baktiya Barat: 3 orang

– Puskesmas Blang Geulumpang: 3 orang

– Puskesmas Babah Buloh: 2 orang

– Puskesmas Baktiya: 2 orang

– Puskesmas Samudera: 2 orang

– Puskesmas Seunuddon: 2 orang

– Puskesmas Simpang Tiga: 2 orang

– Puskesmas Paya Bakong: 2 orang

– Puskesmas Lhok Beuringen: 2 orang

– Puskesmas Lapang: 2 orang

– Puskesmas Nisam: 1 orang

– Puskesmas Nibong: 1 orang

Total keseluruhan mencapai 51 orang yang dirujuk ke RSUD Cut Meutia sejak 13 September hingga 15 Oktober 2026.

Editor : Syahrul Usman

ACEH UTARA | PASESATU.COM – Membangun komunikasi yang terbuka dan memperkuat kemitraan profesional dengan insan pers menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan baik antara TNI dan masyarakat. Semangat tersebut mewarnai kegiatan coffee morning Komandan Kodim (Dandim) 0103/Aceh Utara, Letnan Kolonel Inf. Faisal, S.Sos., M.Si., bersama sejumlah jurnalis di Makodim, Kamis (15/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban itu menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka ruang komunikasi antara jajaran Kodim 0103/Aceh Utara dan para jurnalis yang bertugas di wilayah Aceh Utara dan sekitarnya.

Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi komunikasi, hubungan yang baik antara TNI dan pers memiliki peran strategis. Keduanya memiliki ruang pengabdian yang berbeda, tetapi dapat saling mendukung dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pers menjalankan fungsi jurnalistik melalui penyampaian informasi kepada publik, sedangkan komunikasi yang terbuka dengan institusi TNI dapat membantu jurnalis memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai kegiatan dan perkembangan di wilayah tugasnya.

Melalui pertemuan tatap muka tersebut, komunikasi diharapkan tidak hanya terjalin dalam kegiatan seremonial, tetapi juga berkembang menjadi kemitraan yang berkelanjutan, dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, independensi pers, serta penghormatan terhadap tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Suasana santai sambil menikmati kopi turut memberikan ruang bagi terbangunnya dialog yang lebih cair dan humanis. Pendekatan semacam ini menjadi salah satu cara mempererat hubungan kelembagaan melalui silaturahmi, keterbukaan, dan rasa saling menghormati.

Bagi insan pers, pertemuan dengan pimpinan satuan TNI juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi profesional, sehingga informasi mengenai kegiatan TNI maupun perkembangan situasi di tengah masyarakat dapat disampaikan kepada publik secara tepat dan bertanggung jawab.

Sinergi yang sehat antara TNI dan pers diharapkan mampu mendukung terciptanya suasana yang kondusif, memperluas akses informasi yang dibutuhkan masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kepercayaan publik melalui pemberitaan yang berpedoman pada prinsip-prinsip jurnalistik.

Pertemuan Dandim 0103/Aceh Utara bersama para jurnalis ini menjadi gambaran bahwa silaturahmi dan komunikasi yang baik merupakan fondasi penting dalam membangun kemitraan kelembagaan yang profesional, terbuka, dan berkelanjutan.***

Editor : Syahrul Usman

ACEH UTARA | PASESATU.COM – Masyarakat Gampong Alue Ie Mirah, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas terealisasinya pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di gampong mereka.

Ungkapan terima kasih tersebut menjadi bentuk harapan masyarakat agar kehadiran gedung Koperasi Merah Putih dapat membuka peluang baru dalam memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendorong kemajuan berbagai sektor usaha di tingkat gampong.

Geuchik Gampong Alue Ie Mirah, Rusli Abdullah, bersama aparatur gampong dan sejumlah warga turut menyampaikan dukungan melalui yel-yel semangat untuk Koperasi Merah Putih, Kamis (15/10/2026).

Bagi masyarakat setempat, keberadaan gedung koperasi ini diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas usaha, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Rusli Abdullah menyampaikan harapan agar Koperasi Merah Putih dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong tumbuhnya usaha produktif serta meningkatkan kesejahteraan warga.

Masyarakat juga berharap koperasi tersebut mampu menjadi penggerak ekonomi gampong dengan membuka ruang bagi berbagai kegiatan usaha, memperkuat peran pelaku usaha lokal, dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Dukungan yang disampaikan Geuchik bersama aparatur dan warga menjadi cerminan optimisme masyarakat Alue Ie Mirah terhadap hadirnya Koperasi Merah Putih sebagai salah satu upaya memperkuat ekonomi dari tingkat desa.

Dengan terealisasinya pembangunan gedung tersebut, masyarakat berharap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berjalan secara berkelanjutan, dikelola dengan baik, serta benar-benar menghadirkan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Gampong Alue Ie Mirah, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara.***

Editor : Syahrul Usman

ACEH UTARA | PASESATU.COM – Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah kawasan di Kabupaten Aceh Utara. Kondisi tersebut terpantau di jalan lintas Kecamatan Tanah Jambo Aye–Langkahan, Kamis (15/10/2026). 

Kemunculan kabut asap yang mengurangi kejernihan udara menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, termasuk anak-anak yang berangkat ke sekolah.

Kabut asap ini merupakan kiriman (transboundary haze) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari wilayah Sumatera Selatan (Palembang) dan Jambi yang terbawa tiupan angin ke arah barat laut menyusuri Pulau Sumatera.

Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat membawa partikel berbahaya yang berisiko mengganggu kesehatan pernapasan.

Di tengah kondisi tersebut, peran orang tua, khususnya ibu rumah tangga, sangat penting dalam membiasakan anak menggunakan masker sebelum beraktivitas di luar rumah.

Ibu dapat menjadi pelopor perilaku hidup sehat dengan memastikan anak memakai masker secara benar, menutupi hidung hingga dagu, sebelum berangkat ke sekolah. Kebiasaan ini merupakan salah satu langkah perlindungan untuk mengurangi paparan partikel di udara.

Selain penggunaan masker, orang tua juga perlu mengingatkan anak agar mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kabut semakin pekat. Jika anak mengalami batuk, sesak napas, iritasi mata, atau keluhan pernapasan lainnya, orang tua perlu segera mencari pertolongan medis sesuai tingkat keparahannya.

Pengendara yang melintasi jalur Tanah Jambo Aye–Langkahan juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan apabila jarak pandang terganggu, menjaga kecepatan, serta menyalakan lampu kendaraan sesuai kebutuhan.

Kewaspadaan bersama menjadi penting agar dampak kabut asap tidak semakin mengganggu kesehatan dan keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok yang perlu mendapat perlindungan ekstra.***

Editor : Syahrul Usman

JAKARTA | PASESATU.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Tindak Lanjut Pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) pada Rabu (14/10/2026), di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Rapat dibuka oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dengan menggarisbawahi bahasan utama, yaitu penataan hubungan kerja serta pembagian kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN.

“Kita tidak sedang mempertahankan struktur atau nomenklatur dari lembaga kita masing-masing, baik ATR/BPN atau BRAN. Rapat ini justru sedang memastikan agar seluruh tugas dan fungsi yang terkait dengan Reforma Agraria, pertanahan, dan tata ruang ke depannya dapat berjalan dengan semakin efektif,” ujar Wamen Ossy.

Terbentuk sejak Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan pada September lalu, BRAN diamanahkan tugas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian Reforma Agraria. Namun, dalam lingkup tugas BRAN tersebut masih ada tugas yang beririsan dengan kewenangan Kementerian ATR/BPN.

“Ini yang harus kita selaraskan supaya ke depan tidak ada pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan oleh kedua lembaga. Saya mohon pertemuan hari ini dimanfaatkan betul untuk memperjelas pembagian kewenangan antara BRAN dan Kementerian ATR/BPN,” tutur Wamen Ossy.

Penyelarasan kewenangan dan penataan kelembagaan ini dinilai Wamen Ossy sebagai langkah penting untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria. Upaya ini dilakukan agar kebijakan dan program Reforma Agraria berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia, yakni berhasil guna dan berdaya guna.

Dalam rapat ini, Kepala BRAN, Dedi Prasetyo, memaparkan analisis komprehensif mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN. Paparan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan struktur organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BRAN secara optimal.

“Semangat kita adalah semua bekerja untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itulah landasan filosofi kenapa BRAN ini dibentuk,” pungkas Dedi Prasetyo.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pertukaran pandangan yang melibatkan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan BRAN. Pembahasan ini masih akan dilanjutkan untuk memastikan pembagian tugas dan kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN tersusun secara jelas, selaras, dan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria.***

Editor : Syahrul Usman

BIREUEN | PASESATU.COM – Jalan penghubung Desa Matang Pasi dan Desa Matang Reuled, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dipenuhi lubang dan kerap tergenang air saat hujan. Kondisi tersebut membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pelajar dari tingkat TK hingga SMA yang setiap hari melintasi jalur tersebut.

Geuchik Matang Pasi bersama masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Bireuen dan instansi terkait segera memperbaiki serta mengaspal jalan tersebut agar aktivitas transportasi warga dan perjalanan anak-anak menuju sekolah dapat berlangsung dengan aman.

“Kami memohon kepada pemerintah agar jalan ini segera diperbaiki dan diaspal. Setiap hari anak-anak sekolah melintas di sini. Kalau hujan, lubang jalan tertutup air sehingga sangat berbahaya,” ujar Geuchik Matang Pasi bersama masyarakat kepada media Pasesatu, Rabu (14/10/2026).

Warga menilai kerusakan jalan tersebut perlu segera ditangani karena menjadi akses penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk untuk keperluan pendidikan.

Saat hujan turun, genangan air menutupi lubang-lubang di badan jalan sehingga pengendara kesulitan memperkirakan kedalaman lubang. Kondisi ini meningkatkan risiko terjatuh, khususnya bagi pengendara sepeda motor yang melintas di jalur tersebut.

Bahaya tersebut juga dirasakan langsung oleh para pelajar. Salah seorang siswa mengaku kesulitan mengenali kondisi jalan ketika lubang tertutup genangan air.

“Saya kira tidak ada lubang di jalan itu karena tertutup air. Ternyata ada lubang, sehingga kami khawatir terjatuh saat melintas,” ungkap seorang siswa.

Jalan tersebut setiap hari digunakan oleh anak-anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA. Selain itu, jalur tersebut juga menjadi akses masyarakat yang beraktivitas di wilayah Kecamatan Peudada.

Masyarakat Desa Matang Pasi dan Desa Matang Reuled berharap pemerintah segera turun ke lapangan untuk meninjau kondisi jalan dan mengambil langkah perbaikan. Mereka meminta pengaspalan dilakukan agar akses penghubung antardesa tersebut lebih aman dan nyaman dilalui.

Warga berharap aspirasi tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah sehingga kerusakan jalan tidak terus menimbulkan kekhawatiran dan membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama anak-anak yang setiap hari menempuh perjalanan menuju sekolah.***

Editor : Syahrul Usman

JAKARTA | PASESATU.COM – Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, S.E., M.M., yang akrab disapa Ayah Wa menyerahkan berkas permohonan susulan bantuan stimulan rumah rusak dan bantuan sosial bagi warga terdampak bencana kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Penyerahan berkas data tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Utara dengan didampingi jajaran kepala dinas dan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kedatangan Bupati Ayah Wa dan rombongan disambut hangat langsung oleh Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono.

Juru Bicara Pemkab Aceh Utara, Muntasir Ramli mengatakan bahwa dokumen yang diserahkan mencakup sejumlah poin krusial untuk penanganan susulan korban bencana di wilayah tersebut.

“Bahan dan usulan yang kami serahkan kepada Satgas PRR meliputi permohonan stimulan rumah rusak susulan tambahan tahap kedua sebanyak 16.200 Kepala Keluarga (KK),” ujar Muntasir.

Selain perbaikan tempat tinggal, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga menyerahkan permohonan Bantuan Sosial Stimulan untuk KK Gantung sebanyak 21.942 KK.

Tidak hanya itu, Pemkab Aceh Utara turut mengajukan permohonan alokasi dana bantuan sosial bagi data korban terdampak yang sebelumnya terdeteksi tidak valid atau tidak padan, yaitu sebanyak 15.418 KK.

Muntasir Ramli menambahkan, penyerahan data ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat sehingga proses penyaluran bantuan dan penanganan rehabilitasi-rekonstruksi di Aceh Utara dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Dalam kunjungan kerja ke Kemendagri tersebut, Bupati Aceh Utara didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinsos P3A Fakhrurradhi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ir. Jaffar, S.T., M.T., serta Asisten II Setdakab yang juga Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) M. Nasir, S.Sos., M.Si.

Turut hadir pula Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Safrizal, S.STP., M.A.P., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Jamaluddin, S.Sos., M.Pd., serta sejumlah pejabat jajaran Pemkab Aceh Utara lainnya. Data Susulan Bantuan untuk Puluhan Ribu KK Terdampak Bencana.***

Editor : Syahrul Usman

ACEH UTARA| PASESATU.COM – Jalan Tgk Chik Di Tiro, tepatnya di depan Masjid Raya Pase, Kota Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, kini sedang diperbaiki dan diperluas. Perbaikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Selama ini, kondisi jalan yang berlubang dan dipenuhi kubangan menjadi persoalan bagi pengguna jalan, terutama saat hujan turun. Genangan air kerap mengganggu kenyamanan pengendara yang melintas di kawasan pusat Kota Panton Labu tersebut.

Seiring dengan pekerjaan perbaikan dan pelebaran jalan, warga berharap kawasan itu dapat tertata lebih baik setelah proyek selesai.

“Selamat tinggal kubangan. Kami berharap setelah jalan selesai diperbaiki dan diperluas, jangan ada lagi lapak pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan badan jalan hingga mengganggu kelancaran lalu lintas,” tutur Harun, warga Kecamatan Tanah Jambo Aye, Rabu (14/10/2026).

Menurut harapan warga, pembenahan jalan perlu diikuti dengan penataan kawasan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Jalan yang mulus dan lebar akan lebih optimal jika badan jalan tetap bersih dari hambatan yang berpotensi mengganggu pengguna jalan.

Warga berharap pemerintah dan instansi terkait turut melakukan pengawasan serta penataan lapak pedagang secara tertib, dengan tetap memperhatikan kepentingan para pedagang dalam mencari nafkah.

Dengan demikian, perbaikan Jalan Tgk Chik Di Tiro tidak hanya mengakhiri persoalan kubangan, tetapi juga menjadi momentum untuk mewujudkan kawasan Masjid Raya Pase dan pusat Kota Panton Labu yang lebih tertib, nyaman, dan lancar bagi seluruh masyarakat.***

Editor : Syahrul Usman