Pemeriksaan imigrasi di Bandara SIM, Aceh Besar. ANTARA/HO-Dok Kantor Imigrasi Banda Aceh

PASE SATU | ACEH – Kantor Imigrasi Banda Aceh mengambil langkah tegas dalam upaya pencegahan pekerja migran ilegal dengan menunda keberangkatan 54 calon penumpang pesawat yang hendak menuju Malaysia melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Tindakan ini dilakukan dalam periode 1 Januari hingga 20 Februari 2025.

Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, menjelaskan bahwa penundaan ini didasari oleh kecurigaan petugas imigrasi terhadap indikasi bahwa para penumpang tersebut berencana bekerja di luar negeri secara nonprosedural. 

“Modus yang sering kami temukan adalah alasan kunjungan keluarga atau wisata, namun setelah pendalaman lebih lanjut, mereka tidak dapat memberikan bukti dan penjelasan yang meyakinkan,” ujar Gindo Ginting.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM). “Kami tidak ingin para calon pekerja migran ini menjadi korban eksploitasi di luar negeri,” tegasnya. 

Penundaan keberangkatan ini bertujuan untuk melindungi mereka dan memastikan bahwa proses migrasi tenaga kerja dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Komisi II DPRK Aceh Singkil Kecewa Terhadap PT Nafasindo dalam RDP Terkait Kewajiban Plasma
• Perubahan Dramatis di Pasar Minyak Sawit India: Pembatalan Pesanan dan Pergeseran ke Minyak Kedelai
  
• Jalin Kedekatan dengan Masyarakat, Polres Aceh Utara Gelar Program “Jumat Berbagi

Gindo Ginting menekankan pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam memastikan hanya pekerja migran yang sah yang dapat berangkat ke luar negeri. “Ini adalah langkah preventif kami untuk melindungi warga negara Indonesia dari potensi tindak kejahatan lintas negara,” tambahnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang tidak memiliki kejelasan asal-usul. “Pastikan semua dokumen persyaratan kerja lengkap, sah, dan sesuai prosedur. 

Jangan mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar tanpa memastikan legalitasnya,” pesan Gindo Ginting.

Dengan langkah ini, Kantor Imigrasi Banda Aceh berharap dapat meminimalisir risiko TPPO dan TPPM, serta melindungi hak-hak warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.***

Sumber: Antaranews

Rapat Komisi II DPRK Aceh Singkil

 ”Kami ingin melihat bukti nyata. Perusahaan mengklaim sudah merealisasikan lahan plasma dalam pola kemitraan sebesar 20 persen. Tunjukkan lokasi dan desa mana yang dimaksud,”

PASE SATU | ACEH SINGKIL – Komisi II DPRK Aceh Singkil menyampaikan kekecewaannya terhadap PT Nafasindo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar untuk membahas kewajiban perusahaan terkait plasma. Konflik ini berhubungan dengan hak masyarakat yang belum mendapat jaminan atas pemenuhan kewajiban plasma oleh perusahaan.

RDP yang berlangsung di Gedung Aula DPRK setempat, pada Kamis, 20 Februari 2025, dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asmudin Hutabarat, Kepala Bidang Pertanahan Aceh Singkil, tokoh masyarakat, serta kelompok tani. Namun, PT Nafasindo hanya mengirimkan dua staf, Kiki dan Rahmat, yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan solusi konkret, sementara yang diharapkan adalah perwakilan pimpinan perusahaan.

Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Wartono, yang memimpin rapat tersebut, mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam atas ketidakhadiran perwakilan perusahaan yang berwenang mengambil keputusan. “Kami merasa tidak dihargai. Mengapa hanya staf yang hadir, sementara keputusan yang kami harapkan tidak bisa diambil oleh mereka?” ujar Wartono.

Baca Juga : 

• Perubahan Dramatis di Pasar Minyak Sawit India: Pembatalan Pesanan dan Pergeseran ke Minyak Kedelai
• Jalin Kedekatan dengan Masyarakat, Polres Aceh Utara Gelar Program “Jumat Berbagi Kasih” di Masjid Baitul Mabrur
• Hasto Kristiyanto Ditahan KPK: Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Intervensi
  

Wartono menambahkan bahwa DPRK Aceh Singkil akan terus memanggil perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang beroperasi di wilayah mereka untuk memastikan kewajiban plasma dan hak masyarakat lainnya dipenuhi. “Kami akan memperjuangkan hak masyarakat. Semua dokumen terkait sengketa lahan sudah ada di meja kami dan akan dibahas lebih lanjut,” jelasnya.

Namun, meskipun RDP tersebut digelar, tidak tercapai kesepakatan yang diharapkan. PT Nafasindo tidak dapat memberikan jawaban memadai terkait pembangunan kebun plasma yang seharusnya menjadi bagian dari kewajiban mereka.

Wartono menegaskan bahwa perusahaan harus memenuhi kewajibannya untuk menyediakan 20 persen lahan plasma dari total luas HGU sebelum perpanjangan izin diberikan. “Kami ingin melihat bukti nyata. Perusahaan mengklaim sudah merealisasikan lahan plasma dalam pola kemitraan sebesar 20 persen. Tunjukkan lokasi dan desa mana yang dimaksud,” tegas Wartono.

Anggota DPRK Aceh Singkil, Warman, juga menyoroti masalah ini dengan serius. Ia mengingatkan PT Nafasindo bahwa perusahaan tidak boleh mengambil hasil produksi dari wilayah HGU yang izinnya belum dikeluarkan, terutama dari area seluas 3.007 hektar. “Sebelum izin HGU dikeluarkan, perusahaan tidak boleh mengambil hasil di wilayah tersebut,” ujar Warman.

Sebagai langkah selanjutnya, Warman menyatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan surat kepada Kementerian Pertanahan Pusat untuk meminta agar izin HGU PT Nafasindo tidak diperpanjang. “Berdasarkan laporan masyarakat, banyak hal yang perlu ditinjau ulang. Jika perusahaan tetap mengambil hasil dari lokasi tersebut, berarti mereka tidak mematuhi hasil kesepakatan RDP hari ini,” tegas Warman.

Warman menambahkan bahwa pihaknya juga akan segera menyurati Gubernur Aceh dan Kementerian Pertanahan Pusat untuk memastikan masalah ini ditindaklanjuti dengan serius dan tidak ada pihak yang diabaikan.

Konflik ini semakin memanas, dan Komisi II DPRK Aceh Singkil bertekad untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat agar perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka memenuhi kewajiban plasma secara adil.***

Menko Hukum dan Imipas Yusril Ihza Mahendra meminta publik menghormati proses hukum yang berjalan atas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di KPK. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

“Kami tidak memiliki wewenang untuk mencampuri proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Sebagai lembaga independen, KPK harus diberikan ruang untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan transparan,”

PASE SATU | JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Yusril, pemerintah tidak akan terlibat dalam perkara ini.

“Kami tidak memiliki wewenang untuk mencampuri proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Sebagai lembaga independen, KPK harus diberikan ruang untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan transparan,” ujar Yusril dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

Baca Juga:

• BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sejumlah Wilayah Lainnya pada 21 Februari 2025
• Pemerintah Tindak Tegas Pengusaha yang Jual Bahan Pokok di Atas HET, Ancam Segel dan Bekukan Izin
• Operasi Keselamatan Seulawah di Aceh Utara, 17 Sopir Angkutan Umum Jalani Tes Urine, Ini Hasilnya
• Ini Dugaan Sementara, Motif di Balik Aksi Bunuh Diri Seorang Wanita di Aceh Utara

Yusril juga menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pembelaan hukum. Ia menambahkan bahwa dalam sistem peradilan yang adil, setiap tersangka memiliki hak untuk didampingi pengacara guna memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Setiap warga negara yang menghadapi masalah hukum memiliki hak untuk membela diri. Tim kuasa hukum yang mendampingi juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” lanjutnya.

Pada hari yang sama, KPK mengumumkan penahanan resmi terhadap Hasto setelah sebelumnya menetapkannya sebagai tersangka bersama dengan pengacara PDIP, Donny Tri Istiqomah, sejak akhir tahun lalu.

Keduanya diduga terlibat dalam kasus dugaan suap yang berkaitan dengan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Kasus ini terkait dengan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, termasuk kasus Harun Masiku, yang hingga kini masih dalam status buron.***

Sumber: CNN Indonesia

Ilustrasi

PASE SATU | ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada Jumat (21/2/2025). Sejumlah wilayah, termasuk Aceh, diperkirakan akan mengalami hujan lebat hingga sangat lebat disertai angin kencang.

Melalui akun resmi @infobmkg, BMKG mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di daerah rawan bencana, agar tetap waspada terhadap dampak yang dapat ditimbulkan oleh cuaca ekstrem ini. Beberapa potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi meliputi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

BMKG memetakan wilayah yang akan terdampak hujan dengan

intensitas sedang hingga sangat lebat pada dua hari ke depan. Berikut daftar wilayah yang masuk dalam peringatan dini tersebut:

Hujan Sedang – Lebat:

• Bali
• Banten
• Bengkulu
• DKI Jakarta
• DI Yogyakarta
• Jawa Timur
• Kalimantan Barat
• Kalimantan Tengah
• Kalimantan Timur
• Kalimantan Utara
• Lampung
• Maluku
• Papua
• Riau
• Sulawesi Barat
• Sulawesi Selatan
• Sulawesi Tengah
• Sulawesi Tenggara
• Sumatera Barat
• Sumatera Selatan
• Jambi

Hujan Lebat – Sangat Lebat:

• Aceh
• Jawa Barat
• Jawa Tengah
• Kalimantan Tengah
• Kepulauan Bangka Belitung
• Maluku Utara
• Nusa Tenggara Barat
• Nusa Tenggara Timur
• Papua Barat
• Sulawesi Utara
• Sumatera Utara

Angin Kencang:

• Sulawesi Utara

Sebagai salah satu wilayah yang masuk dalam peringatan dini hujan lebat-sangat lebat pada Jumat, 21 Februari 2025, masyarakat Aceh diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana. 

Curah hujan tinggi yang disertai angin kencang dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama di daerah dengan topografi berbukit dan daerah pesisir yang rentan terhadap abrasi.

Pemerintah daerah serta instansi terkait diharapkan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak cuaca ekstrem ini. Warga juga diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG serta mengikuti arahan dari otoritas setempat jika terjadi kondisi darurat.

Dengan potensi cuaca ekstrem yang diprediksi melanda Aceh dan sejumlah daerah lainnya, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan bersiap menghadapi kemungkinan bencana yang dapat terjadi. 

BMKG terus memantau perkembangan cuaca dan akan memberikan pembaruan informasi secara berkala. Pastikan untuk selalu mendapatkan informasi resmi dari sumber terpercaya agar dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.***

Sejumlah sopir angkutan umum menjalani tes urine untuk memastikan mereka bebas dari narkoba. (Foto: Cut Islamanda) 

PASE SATU | ACEH UTARA – Sebagai langkah preventif untuk meningkatkan keselamatan berkendara, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Aceh Utara menggelar tes urine bagi sopir angkutan umum dalam Operasi Keselamatan Seulawah 2025.

Razia yang berlangsung di depan Pos Lantas Terminal Kecamatan Lhoksukon pada Kamis (20/2/2025) ini dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Utara, AKBP Nanang Indra Bakti.

Kegiatan ini bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti PT Jasa Raharja Perwakilan Lhokseumawe, Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh Utara, Satpol PP, Rumah Sakit Zahra, serta tim Dokkes Kepolisian Aceh Utara.

Dalam operasi ini, sebanyak 17 sopir angkutan umum menjalani tes urine untuk memastikan mereka bebas dari narkoba. Pemeriksaan ini menjadi langkah penting dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi yang mengonsumsi zat terlarang.

Hasil dari tes urine cukup menggembirakan—seluruh sopir yang diperiksa dinyatakan negatif narkoba.

Kasat Lantas Polres Aceh Utara, AKP M Jamil, mengungkapkan bahwa tes urine ini menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman dan bebas dari penyalahgunaan zat berbahaya.

“Kami ingin memastikan bahwa pengemudi angkutan umum tidak berada di bawah pengaruh narkoba atau zat adiktif lainnya yang dapat membahayakan keselamatan di jalan raya. Alhamdulillah, dari hasil tes urine yang kami lakukan hari ini, semuanya negatif,” ujar AKP M Jamil.

Selain tes urine, para sopir juga menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi kondisi tubuh mereka setelah berkendara dalam waktu lama. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim medis dari Rumah Sakit Zahra dan Dokkes Polres Aceh Utara.

Direktur RS Zahra, dr. Yudi Harisanoza, menjelaskan bahwa sebagian besar sopir mengeluhkan kelelahan, pusing, dan kurang fit, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti:

• Kurangnya waktu istirahat setelah berkendara dalam durasi panjang
•  Paparan panas matahari secara terus-menerus
• Dehidrasi akibat kurang minum air putih
•  Hipoglikemia (gula darah rendah) yang menyebabkan lemas

“Kami memberikan vitamin serta obat-obatan sesuai hasil pemeriksaan. Kami juga menyarankan agar mereka tidak memaksakan diri berkendara saat tubuh lelah, serta rutin mengonsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi, terutama di cuaca panas seperti sekarang ini,” kata dr. Yudi.

Meski razia ini dilakukan secara ketat, petugas tidak memberikan sanksi tilang bagi pelanggar. Sebaliknya, mereka diberikan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berkendara, terutama terkait pemakaian helm baik bagi pengemudi maupun penumpang sepeda motor.

“Kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan. Oleh karena itu, kami juga membagikan helm gratis kepada pengendara motor sebagai bentuk edukasi dan dukungan bagi mereka,” ungkap AKP M Jamil.

Penanggung Jawab PT Jasa Raharja Aceh Utara, Khairil Fuadi, menyebutkan bahwa pihaknya turut serta dalam razia ini dengan memberikan sosialisasi keselamatan berkendara serta pemeriksaan kelayakan kendaraan umum (ramp check).

“Kami ingin memastikan kendaraan angkutan umum dalam kondisi layak jalan serta sopirnya dalam keadaan sehat dan bebas narkoba. Ini merupakan langkah penting dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas,” jelas Khairil.

Operasi Keselamatan Seulawah ini digelar sejak 10 hingga 23 Februari 2025, dengan tujuan meningkatkan kesadaran para pengemudi serta mengurangi risiko kecelakaan, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.

Dengan adanya tes urine dan pemeriksaan kesehatan ini, diharapkan keselamatan transportasi umum di Aceh Utara semakin meningkat, sehingga para sopir dan penumpang dapat bepergian dengan lebih aman dan nyaman.***

Kasat Reskrim Polres Aceh Utara, AKP Boestani (Foto: Cut Islamanda) 

PASE SATU | ACEH UTARA – Seorang wanita berinisial R (23) ditemukan tewas setelah diduga menenggak racun serangga. Kepolisian Resor (Polres) Aceh Utara masih terus menyelidiki motif di balik insiden tragis ini.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Aceh Utara, AKP Boestani, mengungkapkan bahwa berdasarkan penyelidikan awal, peristiwa tersebut kemungkinan dipicu oleh konflik rumah tangga antara korban dan suaminya.

Menurut informasi yang telah dikumpulkan, salah satu faktor yang diduga memicu insiden ini adalah tekanan ekonomi dalam keluarga. Ketidakstabilan finansial diyakini menyebabkan ketegangan dalam hubungan suami istri, yang diperparah dengan rasa curiga berlebihan terhadap pasangan.

“Hingga saat ini, kami telah meminta keterangan dari enam saksi terkait kejadian ini,” ujar AKP Boestani pada Kamis, 20 Februari 2025.

Beberapa saksi yang telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian antara lain suami korban, adik kandungnya, kepala desa (keuchik) yang membawa korban ke Puskesmas, serta sejumlah tetangga.

AKP Boestani juga menyebutkan bahwa menurut pengakuan adik korban, R memang sempat mengungkapkan niatnya untuk mengakhiri hidup. Namun, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini guna memastikan seluruh aspek terkait.

“Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menghindari kesalahpahaman di antara keluarga dan pihak lainnya,” tambahnya.

Menanggapi kejadian ini, AKP Boestani mengimbau masyarakat agar tidak mengambil keputusan ekstrem saat menghadapi tekanan hidup. Menurutnya, setiap masalah pasti memiliki solusi jika diselesaikan dengan pendekatan yang tepat.

“Bagi siapa saja yang mengalami konflik dalam rumah tangga, sebaiknya segera mencari bantuan dengan melapor ke pihak berwenang, seperti Polsek, Bhabinkamtibmas, atau petugas penyuluh. Mereka siap membantu dan memberikan solusi,” tegasnya.

Kepolisian juga menekankan pentingnya dukungan keluarga serta lingkungan sekitar dalam mencegah tindakan nekat akibat tekanan mental dan emosional. Diharapkan, masyarakat lebih terbuka dalam mencari pertolongan saat menghadapi masalah, baik melalui keluarga, teman, maupun pihak berwenang.

Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap fakta-fakta lain yang mungkin berkaitan. Polisi juga terus mengingatkan masyarakat agar lebih peka terhadap kondisi psikologis orang-orang di sekitar mereka.***