ACEH | PASESATU.COM – Dugaan penambahan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Provinsi Aceh menjelang 4 Desember 2026 mulai menuai sorotan. Kebijakan yang belum mendapat kejelasan tersebut dipertanyakan Rafsanjani, seorang pemuda Aceh yang peduli terhadap keberlangsungan perdamaian dan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki.

 

Rafsanjani menilai, apabila benar terjadi penambahan pasukan dalam jumlah besar, pemerintah pusat perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai tujuan, urgensi, serta dasar kebijakan tersebut. Menurutnya, Aceh saat ini bukan lagi daerah konflik sehingga setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan militer harus mempertimbangkan semangat perdamaian yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

 

“Yang menjadi pertanyaan, Aceh sekarang bukan daerah konflik. Lantas, apa urgensinya sampai harus ada penambahan pasukan dalam jumlah besar menjelang 4 Desember? Apakah ada situasi darurat yang mengharuskan kebijakan tersebut?” demikian sorotan Rafsanjani.

 

Ia juga mempertanyakan apakah rencana penambahan pasukan tersebut sudah dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Aceh, khususnya Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

 

Menurutnya, transparansi pemerintah sangat diperlukan agar masyarakat tidak dibayangi berbagai spekulasi yang dapat menimbulkan keresahan.

 

Rafsanjani mengingatkan bahwa perdamaian Aceh merupakan hasil perjalanan panjang yang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. MoU Helsinki yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 menjadi tonggak penting berakhirnya konflik bersenjata di Aceh.

 

Dalam kesepakatan tersebut, khususnya klausul 4.5 hingga 4.11, diatur mengenai penarikan pasukan militer dan kepolisian nonorganik, jumlah personel organik, serta pembagian tanggung jawab keamanan.

 

Klausul 4.7 menetapkan jumlah personel TNI organik yang tetap berada di Aceh sebanyak 14.700 personel dan Polri sebanyak 9.100 personel. Sementara klausul 4.8 mengatur bahwa pergerakan militer dalam jumlah lebih dari satu peleton memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pimpinan Misi Pemantauan.

 

Karena itu, Rafsanjani meminta seluruh pihak menghormati substansi dan semangat perjanjian damai tersebut.

 

Sorotan terhadap kehadiran kekuatan militer di Aceh sebenarnya bukan persoalan baru.

 

Pada April 2025, rencana pembangunan empat Batalyon Teritorial Pembangunan TNI di Aceh sempat menuai penolakan dari Wakil Ketua Komisi I DPRA, Rusyidi Mukhtar. Ia menilai rencana tersebut perlu dikaji karena berkaitan dengan semangat perdamaian MoU Helsinki.

 

Penolakan serupa juga disampaikan Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Alhaytar, pada Mei 2025. Ia menilai rencana penambahan empat batalyon tersebut bertentangan dengan semangat kesepakatan perdamaian yang telah dijalankan sejak 2005. Waspada Aceh

 

Di sisi lain, pada 17 Agustus 2026, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan tidak diperlukan penambahan pasukan di Aceh setelah insiden kericuhan pada peringatan Hari Damai Aceh.

 

Perkembangan tersebut membuat kejelasan mengenai dugaan penambahan pasukan menjelang 4 Desember 2026 menjadi semakin penting untuk dijawab oleh pihak berwenang.

 

Rafsanjani berharap pemerintah tidak mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat Aceh.

 

Menurutnya, perdamaian bukan sekadar kesepakatan yang ditandatangani di atas kertas, melainkan komitmen bersama yang harus dijaga melalui kebijakan yang transparan, komunikasi terbuka, dan saling menghormati.

 

Ia meminta pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, DPRA, serta jajaran TNI untuk membuka ruang komunikasi agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas.

 

“Jangan sampai perdamaian yang sudah kita jaga selama lebih dari dua dekade justru dibayangi ketidakjelasan kebijakan. Masyarakat Aceh membutuhkan kepastian bahwa seluruh pihak tetap berkomitmen menjaga perdamaian,” tegasnya.

 

Rafsanjani menekankan bahwa menjaga perdamaian Aceh merupakan tanggung jawab bersama. Momentum menjelang 4 Desember 2026, menurutnya, seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen tersebut, bukan justru memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran baru di tengah masyarakat.

Editor : Syahrul