Blog

  • Jalan Lintas Nasional Keude Krueng Mane Aceh Utara Memprihatinkan, Pengguna Jalan Diminta Waspada

    Jalan Lintas Nasional Keude Krueng Mane Aceh Utara Memprihatinkan, Pengguna Jalan Diminta Waspada

    ACEH UTARA | PASESATU.COM — Kondisi jalan lintas nasional di kawasan Keude Krueng Mane, Kabupaten Aceh Utara, menjadi perhatian karena berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Berdasarkan pantauan media pada Jumat (23/10/2026), pengendara yang melintasi kawasan tersebut diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama pada malam hari ketika jarak pandang terbatas dan potensi bahaya lebih sulit diantisipasi.

    Kondisi jalan di jalur nasional tersebut memerlukan perhatian serius dan pemeriksaan langsung dari instansi terkait. Langkah ini penting untuk memastikan kondisi di lapangan, mengidentifikasi potensi bahaya, serta menentukan penanganan yang diperlukan demi keselamatan pengguna jalan.

    Jalan lintas nasional merupakan jalur strategis yang menunjang mobilitas masyarakat, transportasi umum, kendaraan pribadi, hingga distribusi barang. Karena itu, kondisi jalan yang berpotensi membahayakan perlu segera diperiksa agar tidak menimbulkan risiko bagi pengendara.

    Risiko kecelakaan dapat meningkat ketika terdapat kerusakan, lubang, atau hambatan jalan yang sulit terlihat dari kejauhan, terutama saat malam hari. Namun, kondisi dan bentuk bahaya di lokasi perlu dipastikan melalui pemeriksaan langsung oleh instansi berwenang.

    Pihak terkait diharapkan segera melakukan evaluasi terhadap kondisi jalan di kawasan Keude Krueng Mane, Aceh Utara. Jika ditemukan kerusakan atau titik rawan kecelakaan, langkah pengamanan darurat, pemasangan rambu peringatan, dan perbaikan sesuai tingkat kerusakan perlu dilakukan.

    Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas dalam pemeliharaan infrastruktur jalan nasional. Pemerintah dan instansi yang bertanggung jawab perlu mengambil langkah konkret berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan.

    Penanganan tidak seharusnya menunggu hingga terjadi kecelakaan atau keluhan masyarakat semakin meluas. Pemeriksaan dan tindak lanjut sejak dini diperlukan untuk mengurangi potensi bahaya sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan jalur tersebut.

    Transparansi mengenai kondisi jalan dan langkah penanganan juga penting agar masyarakat mengetahui perkembangan upaya perbaikan di kawasan Keude Krueng Mane.

    Sambil menunggu pemeriksaan dan penanganan dari pihak terkait, pengguna jalan yang melintasi jalur nasional Keude Krueng Mane diimbau mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan meningkatkan kewaspadaan.

    Pengendara juga perlu memastikan lampu kendaraan berfungsi dengan baik, khususnya saat berkendara pada malam hari ketika jarak pandang lebih terbatas.

    Kondisi jalan nasional yang memadai merupakan bagian penting dari keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Karena itu, persoalan di kawasan Keude Krueng Mane, Kabupaten Aceh Utara, perlu mendapat perhatian serius dan tindak lanjut dari instansi berwenang agar jalur tersebut dapat digunakan dengan lebih aman.***

    Editor : Syahrul Usman

  • Terapkan Manajemen Risiko dengan Pendekatan GRC, Wamen ATR/Waka BPN Harapkan Pengendalian Risiko Berbasis Data

    Terapkan Manajemen Risiko dengan Pendekatan GRC, Wamen ATR/Waka BPN Harapkan Pengendalian Risiko Berbasis Data

    JAKARTA | PASESATU.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekan kepada jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat pengelolaan risiko manajemen melalui integrasi dengan proses bisnis dan transformasi digital. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengendalian internal, terutama dalam mengantisipasi potensi permasalahan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang

    “Saya berharap melalui pendekatan Governance, Risk, and Compliance atau GRC ini dapat membantu kita bergerak dari pengendalian yang reaktif menuju pengendalian yang berbasis data dan juga peringatan dini,” ujar Wamen Ossy saat membuka Seminar GRC Tahun 2026 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis (22/10/2026).

    Penerapan risiko manajemen dalam transformasi digital perlu disertai penguatan proses bisnis, mulai dari alur kewenangan, validasi data, pengecualian fungsi, hingga mekanisme pengendalian. Menurut Wamen Ossy, digitalisasi tidak serta-merta menghilangkan risiko apabila proses bisnis yang mendasarinya masih memiliki kelemahan. Misalnya, dalam pelayanan hak, proses percepatan perlu tetap memperhatikan verifikasi, keabsahan dokumen, keamanan data, dan keterlacakan setiap tahapan pelayanan.

    “Pelayanan yang cepat, tetapi mengandung risiko hukum bukanlah pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya, pengendalian yang terlalu berlebihan hingga melumpuhkan pelayanan bukan manajemen risiko yang baik. Diciptakannya keseimbangan antara kecepatan, kepastian, dan pengendalian,” ujar Wamen Ossy dalam seminar bertemakan ‘Transformasi Melayani Lebih Pasti: Mewujudkan Tata Kelola yang Baik Melalui Integrasi Governance, Risk, and Compliance’.

    Dalam yang sama, selaku Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Muhammad menjelaskan maksud penyelenggaraan Seminar Governance, Risk, and Compliance (GRC) Tahun 2026. Seminar ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan praktik yang baik, sekaligus menghimpun rekomendasi yang relevan dengan kebijakan agraria, pertanahan, dan tata ruang, untuk memperkuat pemahaman tentang rentang penerapan mengenai tata pengelolaan, manajemen, dan pemaknaan dalam setiap siklus proses bisnis.

    “Melalui seminar GRC Tahun 2026, Kementerian ATR/BPN juga mendorong penguatan sinergi antarunit kerja agar pelaksanaan kebijakan lebih selaras, tumpang tindih proses dapat dikurangi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas semakin baik. Hendaknya kesadaran akan manajemen risiko ini tercermin baik dalam perencanaan kegiatan, penentuan keputusan, pelaksanaan, ataupun saat putaran pekerjaan,” tutupnya.

    Seminar GRC tahun ini juga menghadirkan beberapa narasumber di bidang risiko, seperti Founder and Principal CRMS Indonesia, Antonius Alijoyo dan Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Hery Subowo. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN secara memikat serta diikuti secara berani oleh 34 Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.***

    Editor : Syahrul Usman

  • Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi

    Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi 23 Oktober 2026

    SLEMAN | PASESATU.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memfinalisasi penjenjangan kinerja organisasi yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam sistem pengelolaan kinerja seluruh jajaran. Penyusunannya memperhatikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja agar pelaksanaannya selaras di setiap jenjang organisasi.

    “Hasil yang saya harapkan adalah penjenjangan kinerja yang implementatif, terukur, dan selaras.Ketika kegiatan ini selesai, kita juga harus memiliki kesepahaman mengenai bagaimana hasilnya nanti dapat memperkuat manajemen kinerja kementerian,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng saat membuka kegiatan Review dan Finalisasi Hasil Penyusunan Penjenjangan Kinerja Kementerian ATR/BPN, di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politektik Agraria STPN, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (22/10/2026)

    Penjenjangan kinerja organisasi merupakan wujud rekayasa ulang Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) atau reengineering SKMPP, yang dibuat sebagai bagian dari pengembangan sistem informasi untuk pengukuran kinerja. Hal ini dijalankan Kementerian ATR/BPN untuk mendokumentasikan arah kebijakan dan rekomendasi evaluasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

    Bukan sekedar rekomendasi rekomendasi KemenPAN-RB, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN memperbaiki tata kelola kinerja sekaligus menunjukkan perkembangan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam rangka evaluasi kinerja tahun 2026. Andi Tanri Abeng juga menegaskan, hasil finalisasi penjenjangan kinerja nantinya perlu menjadi acuan bersama bagi seluruh satuan kerja, baik di pusat hingga ke daerah.

    “Kegiatan ini adalah untuk melangkah ke depan, lebih baik lagi. Jadi, hasil yang disepakati harus digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, penetapan PK (Perjanjian Kinerja) dan pengukuran pencapaian, serta evaluasi kinerja pada seluruh peningkatan organisasi,” tegas Andi Tenri Abeng.

    Dari perspektif KemenPAN-RB, penjenjangan kinerja dan penguatan sistem informasi adalah bagian penting dalam penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Gita Aurora, menilai sistem pengembangan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN akan mendukung pengelolaan kinerja yang lebih baik.

    “Kegiatan ini adalah salah satu bentuk penguatan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang fokus pada sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui rekayasa ulang SKMPP,” ungkap Gita Aurora.

    Pada kegiatan yang berlangsung secara berani dan memikat tersebut, hadir menyampaikan Seraya, Inspektur Wilayah IV, Agust Yulian; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir; dan Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad. Turut hadir menyampaikan laporan kegiatan, Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, Sandra Maria Stephanie Hutabarat.

    Sedangkan peserta dalam kegiatan yang berlangsung pada tanggal 22-23 Oktober 2026 meliputi perwakilan jajaran dari Inspektorat Jenderal; Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (ORTALA-MR); serta seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN, baik pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi, maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.***

    Editor : Syahrul Usman

  • Sayuti Achmad dan Harapan Baru bagi PWI Aceh, Dr. Bukhari: Pengalaman Jadi Modal Penting

    ACEH | PASESATU.COM – Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan wajah jurnalistik di era digital, organisasi wartawan membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin administratif. Dibutuhkan sosok yang memahami denyut kehidupan pers, dekat dengan anggotanya, serta mampu menjaga profesionalisme dan independensi di tengah berbagai tantangan.

    Harapan itulah yang mengemuka ketika Sayuti Achmad, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Lhokseumawe, menyerahkan berkas pencalonan sebagai bakal calon Ketua PWI Aceh periode 2026–2031.

    Langkah Sayuti memasuki kontestasi kepemimpinan organisasi wartawan tingkat provinsi tersebut mendapat dukungan dari Dr. Bukhari, M.H.CM, advokat LBH Qadhi Malikul Adil. Bagi Bukhari, pencalonan Sayuti bukan sekadar tentang pergantian kepemimpinan, melainkan juga tentang harapan terhadap masa depan organisasi pers di Aceh.

    Bukhari melihat pengalaman Sayuti di dunia jurnalistik dan organisasi sebagai modal penting untuk membawa PWI Aceh menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Rekam jejaknya memimpin PWI Aceh Utara dan PWI Kota Lhokseumawe dinilai menjadi bekal dalam memahami kebutuhan wartawan sekaligus mengelola dinamika organisasi.

    “Saya menilai Sayuti Achmad layak memimpin PWI Aceh periode 2026–2031. Ia memiliki pengalaman jurnalistik dan organisasi yang menjadi bekal penting untuk membangun PWI yang profesional, solid, dan berintegritas,” ujar Bukhari.

    Bagi Bukhari, pengalaman tersebut memiliki arti penting. Sebab, memimpin organisasi profesi wartawan bukan hanya soal menjalankan program kerja atau mengatur kepengurusan. Lebih dari itu, seorang ketua harus mampu menyatukan beragam kepentingan, membangun kepercayaan anggota, dan memastikan organisasi tetap berpijak pada nilai-nilai jurnalistik.

    Ketika Dunia Pers Berubah dengan Cepat

    Dunia jurnalistik hari ini bergerak dalam tempo yang jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya. Informasi menyebar dalam hitungan detik, batas antara fakta dan opini kerap kabur, sementara wartawan dituntut tetap bekerja dengan standar profesional di tengah persaingan media yang semakin ketat.

    Dalam situasi seperti itu, keberadaan organisasi profesi menjadi semakin relevan. Wartawan tidak hanya membutuhkan ruang untuk berhimpun, tetapi juga wadah untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat etika, dan memperoleh perlindungan ketika menjalankan tugas jurnalistik.

    Di sinilah, menurut Bukhari, kepemimpinan PWI Aceh mendatang akan diuji.

    Ketua yang terpilih nantinya harus mampu menerjemahkan kebutuhan anggota menjadi program yang nyata. Kemerdekaan pers perlu diperjuangkan, kualitas sumber daya wartawan harus terus ditingkatkan, dan marwah profesi jurnalistik mesti dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap pers tetap terpelihara.

    Tugas itu tidak ringan. Sebab, di tengah derasnya arus informasi digital, wartawan dituntut bekerja lebih cermat dalam memeriksa fakta, menjaga keberimbangan, serta mempertanggungjawabkan setiap informasi yang disampaikan kepada publik.

    Bukhari menegaskan bahwa wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, PWI harus mampu menjadi rumah bersama bagi para wartawan sekaligus tempat tumbuhnya profesionalisme dan solidaritas.

    Pengalaman dan Kemampuan Merangkul

    Pengalaman memimpin PWI di tingkat kabupaten dan kota menjadi salah satu alasan Bukhari memandang Sayuti sebagai figur yang patut diperhitungkan. Pengalaman tersebut, menurutnya, dapat menjadi bekal untuk memahami persoalan anggota dari dekat dan memperkuat komunikasi antarpengurus.

    Namun, kepemimpinan organisasi tidak cukup hanya bertumpu pada pengalaman. Kemampuan mendengarkan, merangkul perbedaan, dan membangun kebersamaan juga menjadi bagian penting dari perjalanan seorang pemimpin.

    Bagi organisasi yang menaungi wartawan dengan beragam latar belakang, persatuan merupakan modal yang tidak bisa diabaikan. Perbedaan pandangan semestinya menjadi ruang bertukar gagasan, bukan alasan untuk memperlebar jarak di antara sesama insan pers.

    “PWI membutuhkan pemimpin yang memahami dunia jurnalistik, dekat dengan anggotanya, dan mampu merangkul berbagai kalangan. Pengalaman Sayuti Achmad memimpin organisasi di tingkat kabupaten dan kota menjadi nilai tambah untuk memperkuat konsolidasi PWI di seluruh Aceh,” kata Bukhari.

    Harapan terhadap konsolidasi tersebut menjadi penting karena kekuatan organisasi tidak semata-mata diukur dari struktur kepengurusan, tetapi juga dari hubungan yang terbangun antara pemimpin dan anggotanya. Organisasi yang solid membutuhkan komunikasi yang terbuka, program yang menyentuh kebutuhan wartawan, serta komitmen bersama untuk menjaga kehormatan profesi.

    Dalam konteks itu, kepemimpinan PWI Aceh periode 2026–2031 diharapkan mampu menghadirkan ruang kolaborasi yang lebih kuat bagi wartawan di berbagai daerah.

    Kontestasi yang Semestinya Mengedepankan Gagasan

    Menjelang pemilihan Ketua PWI Aceh periode 2026–2031, Bukhari berharap proses demokrasi organisasi berlangsung secara bermartabat. Kontestasi, menurutnya, perlu menjadi kesempatan bagi para calon untuk menunjukkan kapasitas dan menawarkan gagasan terbaik bagi kemajuan PWI.

    Sebab, yang dipertaruhkan dalam pemilihan tersebut bukan semata-mata posisi ketua, melainkan arah perjalanan organisasi selama lima tahun mendatang.

    PWI Aceh membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjawab persoalan nyata di lapangan, memperkuat solidaritas wartawan, dan menjaga independensi pers. Pada saat yang sama, organisasi juga perlu terus mendorong peningkatan kompetensi anggotanya agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar jurnalistik.

    Bukhari berharap pemimpin yang terpilih nantinya mampu menjadikan PWI sebagai organisasi yang semakin profesional, terbuka, dan mampu menyatukan seluruh insan pers di Aceh.

    “Pers yang kuat lahir dari wartawan yang profesional dan organisasi yang solid. Kita berharap PWI Aceh dipimpin figur berpengalaman, berintegritas, dan mampu menyatukan seluruh insan pers demi kemajuan jurnalistik di Aceh,” tutupnya.

    Dukungan Bukhari terhadap Sayuti Achmad menjadi bagian dari dinamika menjelang pemilihan Ketua PWI Aceh. Namun, di balik dukungan terhadap seorang calon, tersimpan harapan yang lebih besar: lahirnya kepemimpinan yang mampu merawat kebersamaan sekaligus membawa perubahan bagi organisasi.

    Pada akhirnya, tantangan seorang ketua bukan hanya memenangkan kepercayaan dalam forum pemilihan, melainkan membuktikan kepercayaan itu melalui kerja nyata. Sebab, masa depan pers Aceh tidak hanya bergantung pada siapa yang duduk di kursi kepemimpinan, tetapi juga pada kemampuannya menjaga integritas, memperkuat profesionalisme, dan memastikan suara wartawan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

    Di tengah dunia informasi yang terus bergerak, PWI Aceh membutuhkan kepemimpinan yang bukan hanya memahami perjalanan pers selama ini, tetapi juga mampu menyiapkan organisasi menghadapi tantangan yang akan datang.***

  • Kadisdikbud Aceh Utara Hadiri Upacara Hari Santri Nasional 2026 di Landing

    ACEH UTARA | PASESATU.COM — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Utara, Dr. Jamaluddin, S.Sos., M.Pd., mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Upacara Landing, Kamis (22/10/2026).

    Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusi santri dalam perjalanan sejarah bangsa, sekaligus mengapresiasi peran pesantren dalam membangun kehidupan masyarakat.

    Peringatan Hari Santri Nasional menjadi momentum untuk memperkuat semangat keagamaan, menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, serta mendorong generasi muda agar terus berkontribusi positif bagi kemajuan daerah dan bangsa.

    Kehadiran Kadisdikbud Aceh Utara dalam kegiatan tersebut juga mencerminkan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan pendidikan pesantren dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki semangat kebangsaan.

    Melalui peringatan Hari Santri Nasional 2026, nilai-nilai perjuangan, keteladanan, dan pengabdian para santri diharapkan terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam mewujudkan masa depan Aceh Utara yang lebih baik.***

    Editor : Syahrul Usman

  • Keuchik Pante Rambong Hermanto Raih Suara Indonesia Awards 2026, Dedikasi untuk Desa Berbuah Apresiasi

    Keuchik Pante Rambong Hermanto Raih Suara Indonesia Awards 2026, Dedikasi untuk Desa Berbuah Apresiasi

    ACEH TIMUR | PASESATU.COM – Pengabdian dalam membangun desa dan melayani masyarakat mengantarkan Keuchik Gampong Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Hermanto, meraih Anugerah Apresiasi Suara Indonesia Awards 2026 dalam kategori Tokoh Inspiratif Penggerak Pelayanan Publik dan Pembangunan Desa.

    Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara penganugerahan yang berlangsung di Kota Batu, Kamis (22/10/2026). Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas kiprah Hermanto dalam memperkuat pelayanan publik, menjalankan pemerintahan gampong, serta mendorong pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

    Bagi Gampong Pante Rambong, penghargaan ini bukan sekadar kebanggaan, tetapi juga pengakuan atas arti penting pengabdian di tingkat desa. Dari lingkungan gampong, kerja nyata seorang pemimpin dapat menghadirkan perubahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

    Penghargaan tersebut sekaligus membawa nama Kecamatan Pante Bidari dan Kabupaten Aceh Timur ke panggung apresiasi tingkat nasional. Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi para pemimpin desa lainnya untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan membangun kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata.

    Penghargaan yang diraih Hermanto bukanlah akhir dari perjalanan pengabdian. Sebaliknya, apresiasi ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui pelayanan yang transparan, responsif, dan berkeadilan.

    Pemerintahan gampong memiliki peran penting karena menjadi bagian terdekat dari kehidupan masyarakat. Berbagai kebutuhan warga, mulai dari pelayanan administrasi hingga pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, membutuhkan perhatian serta pengelolaan yang tepat.

    Karena itu, penghargaan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen untuk menghadirkan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memajukan gampong.

    Pada akhirnya, keberhasilan seorang pemimpin desa tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. 

    Anugerah Suara Indonesia Awards 2026 menjadi momentum bagi Hermanto untuk terus memperkuat pengabdian, memperluas pemberdayaan warga, dan membawa Gampong Pante Rambong menuju pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan bersama.***

    Editor : Syahrul Usman

  • Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi

    SLEMAN | PASESATU.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memfinalisasi penjenjangan kinerja organisasi yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam sistem pengelolaan kinerja seluruh jajaran. Penyusunannya memperhatikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja agar pelaksanaan tugasnya selaras di setiap jenjang organisasi.

    “Hasil yang saya harapkan adalah penjenjangan kinerja yang implementatif, terukur, dan selaras. Ketika kegiatan ini selesai, kita juga harus memiliki kesepahaman mengenai bagaimana hasilnya nanti dapat memperkuat manajemen kinerja kementerian,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng saat membuka kegiatan Review dan Finalisasi Hasil Penyusunan Penjenjangan Kinerja Kementerian ATR/BPN, di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politektik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Kamis (22/10/2026)

    Penjenjangan kinerja organisasi merupakan wujud rekayasa ulang Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) atau reengineering SKMPP, yang dibuat sebagai bagian dari pengembangan sistem informasi untuk pengukuran kinerja. Hal ini dijalankan Kementerian ATR/BPN untuk menindaklanjuti arah kebijakan dan rekomendasi evaluasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

    Bukan sekadar menindaklanjuti rekomendasi KemenPAN-RB, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN memperbaiki tata kelola kinerja sekaligus menunjukkan perkembangan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam rangka evaluasi kinerja tahun 2026. Andi Tanri Abeng juga menegaskan, hasil finalisasi penjenjangan kinerja nantinya perlu menjadi acuan bersama bagi seluruh satuan kerja, baik di pusat hingga ke daerah.

    “Kegiatan ini adalah untuk melangkah ke depan, lebih baik lagi. Jadi, hasil yang disepakati harus digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, penetapan PK (Perjanjian Kinerja) dan pengukuran capaian, serta evaluasi kinerja pada seluruh jenjang organisasi,” tegas Andi Tenri Abeng.

    Dari perspektif KemenPAN-RB, penjenjangan kinerja dan penguatan sistem informasi adalah bagian penting dalam penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Gita Aurora, menilai pengembangan sistem yang dilakukan Kementerian ATR/BPN akan mendukung pengelolaan kinerja yang lebih baik.

    “Kegiatan ini adalah salah satu bentuk penguatan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfokus kepada sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui reengineering SKMPP,” ungkap Gita Aurora.

    Pada kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring tersebut, hadir menyampaikan sambutan, Inspektur Wilayah IV, Agust Yulian; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir; dan Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad. Turut hadir menyampaikan laporan kegiatan, Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, Sandra Maria Stephanie Hutabarat.

    Adapun peserta dalam kegiatan yang berlangsung pada 22-23 Oktober 2026 ini meliputi perwakilan jajaran dari Inspektorat Jenderal; Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (ORTALA-MR); serta seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN, baik pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi, maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.***

    Editor : Syahrul Usman

  • Kacabdin Aceh Utara Ajak Orang Tua Berperan Aktif Sukseskan TKA, Ini Delapan Langkah Penting

    ACEH UTARA | PASESATU.COM — Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Muhammad Johan, S.Pd., M.Pd., mengajak para orang tua untuk berperan aktif mendukung anak dalam menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA).

    Dukungan keluarga dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membantu anak mempersiapkan diri menghadapi TKA, baik dari sisi kesehatan fisik, kesiapan mental, penguasaan materi maupun kepercayaan diri.

    Melalui edukasi yang disampaikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Johan menekankan bahwa keberhasilan anak tidak hanya bergantung pada proses belajar di sekolah, tetapi juga membutuhkan perhatian, pendampingan, serta motivasi dari orang tua di rumah.

    Ada delapan langkah yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu anak menghadapi TKA secara lebih optimal.

    Pertama, menjaga kesehatan fisik anak, dengan memastikan waktu tidur yang cukup, memberikan makanan bergizi seimbang, mengajak anak berolahraga ringan, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan.

    Kedua, memperhatikan kesehatan mental anak. Orang tua diharapkan memberikan semangat, menghindari tekanan berlebihan, membantu anak mengelola stres, serta menciptakan komunikasi yang membuat anak merasa didengar dan dihargai.

    Ketiga, mendukung persiapan materi pembelajaran, antara lain menyediakan buku dan sumber belajar yang relevan, membantu menyusun jadwal belajar, memantau perkembangan anak, serta mendampingi ketika menghadapi materi yang sulit dipahami.

    Keempat, memberikan motivasi dan doa. Kata-kata positif, penghargaan terhadap usaha anak, serta keyakinan bahwa proses belajar merupakan bagian penting dari keberhasilan dapat membantu membangun kepercayaan diri mereka.

    Kelima, mengatur waktu secara bijak dengan menyeimbangkan waktu belajar dan istirahat, membatasi penggunaan gawai yang tidak diperlukan, serta memberi ruang bagi anak untuk bersosialisasi dan menjalankan hobi yang sehat.

    Keenam, menanamkan sikap positif, seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, dan rasa percaya diri. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi anak, tidak hanya saat menghadapi ujian, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

    Ketujuh, mendampingi dan memantau perkembangan belajar. Orang tua perlu menanyakan kemajuan belajar anak secara rutin, memberikan apresiasi atas usaha yang dilakukan, serta menjalin komunikasi dengan guru dan wali kelas.

    Kedelapan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yakni menyediakan tempat belajar yang nyaman dan tenang, menghindari konflik di rumah, serta menghadirkan suasana keluarga yang penuh kasih sayang dan dukungan positif.

    Pesan edukasi tersebut menegaskan bahwa persiapan menghadapi TKA bukan semata-mata tentang nilai atau hasil ujian. Kesiapan mental, kebiasaan belajar yang baik, dan dukungan emosional keluarga juga memiliki peran penting dalam perjalanan pendidikan anak.

    Melalui keterlibatan aktif orang tua, diharapkan peserta didik dapat menghadapi TKA dengan lebih tenang, percaya diri, dan siap menunjukkan kemampuan akademiknya.

    “Bersama orang tua, anak lebih siap menghadapi TKA.” Dukungan kecil dari keluarga dapat memberikan dampak besar bagi masa depan anak.***

    Editor : Syahrul Usman

  • Kapolsek Tanah Jambo Aye Sambangi Warga Panton Labu, Ajak Bersama Jaga Kamtibmas

    ACEH UTARA | PASESATU.COM – Kapolsek Tanah Jambo Aye, IPTU Hasbi M. Insya, S.A.P., bersama Wakapolsek dan dua personel kepolisian menyambangi masyarakat Gampong Kota Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (22/10/2026) pagi.

    Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 08.45 WIB hingga 10.00 WIB tersebut merupakan bagian dari Program Quick Win Kapolri bertema “Polisi Peduli Pengangguran” dalam program “Polisi Bersama Masyarakat”.

    Melalui kegiatan tersebut, Kapolsek Tanah Jambo Aye membangun komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara kepolisian dan warga.

    Dalam kesempatan itu, Kapolsek mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polsek Tanah Jambo Aye.

    Warga juga diimbau agar senantiasa menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong atau hoaks yang dapat memicu keresahan di tengah masyarakat.

    Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.

    Kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi kepolisian untuk menyerap aspirasi warga, memperoleh informasi mengenai perkembangan situasi kamtibmas, serta mendeteksi secara dini berbagai potensi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

    Pendekatan secara humanis dan dialogis diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sekaligus mendorong keterlibatan aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

    Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara polisi dan masyarakat, upaya pencegahan gangguan kamtibmas diharapkan dapat berjalan lebih efektif melalui kerja sama dan kepedulian bersama.

    Selama pelaksanaan kegiatan, situasi dilaporkan berlangsung aman dan lancar.**

    Editor : Syahrul Usman

  • MKKS SMP se-Aceh Utara Resmi Dibuka, Disdikbud Dorong Digitalisasi dan Kepemimpinan Inovatif Kepala Sekolah

    MKKS SMP se-Aceh Utara Resmi Dibuka, Disdikbud Dorong Digitalisasi dan Kepemimpinan Inovatif Kepala Sekolah

    ACEH UTARA | PASESATU.COM — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Aceh Utara resmi membuka kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se-Kabupaten Aceh Utara, Rabu (21/10/2026), bertempat di SMP Negeri 2 Nisam Antara.

    Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Dr. Jamaluddin, S.Sos., M.Pd., dengan mengusung tema “Kita Tingkatkan Mutu Pendidikan dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Digitalisasi Menuju Aceh Utara Bangkit.”

    Musyawarah kerja ini menjadi wadah bagi para kepala sekolah untuk memperkuat koordinasi, bertukar gagasan, serta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang.

    Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Disdikbud Aceh Utara, Herman, M.Pd., turut mendampingi kegiatan MKKS tersebut. Ia berharap pertemuan ini dapat memperkuat sinergi antarkepala sekolah dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih baik.

    Selain meningkatkan mutu pembelajaran, kegiatan MKKS juga diarahkan untuk mendorong lahirnya kepala sekolah yang inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memanfaatkan digitalisasi untuk mendukung pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran.

    Transformasi pendidikan berbasis digital dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pendidikan, memperkuat administrasi sekolah, serta memperluas akses terhadap berbagai sumber belajar.

    Melalui kegiatan tersebut, para kepala sekolah diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menjadi pemimpin perubahan yang mendorong kreativitas guru, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menciptakan lingkungan sekolah yang berkualitas.

    MKKS SMP se-Kabupaten Aceh Utara diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan, sejalan dengan semangat Aceh Utara Bangkit.***

    Editor : Syahrul Usman