ACEH UTARA  | PASESATU.COM– Kepemimpinan tidak selalu harus ditunjukkan melalui pidato dan seremoni pemerintahan. Ada kalanya, kepemimpinan justru terlihat ketika seorang pemimpin bersedia menempuh perjalanan panjang untuk menemui masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, serta memperjuangkan kebutuhan warga yang membutuhkan perhatian.

Gambaran tersebut terlihat dalam sejumlah aktivitas Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., yang akrab disapa Ayah Wa.

Sejak memimpin Kabupaten Aceh Utara bersama Wakil Bupati Tarmizi Panyang, Ayah Wa menjalankan sejumlah kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mulai dari mengunjungi wilayah terpencil, mengawal bantuan korban bencana, membuka ruang komunikasi dengan warga, hingga memberikan perhatian terhadap penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Berbagai kegiatan tersebut memperlihatkan pendekatan pemerintahan yang berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Bagi warga, kehadiran pemerintah menjadi penting, terutama ketika mereka menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan dan perhatian lebih.

Menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil

Salah satu momen yang menggambarkan pendekatan Ayah Wa terjadi ketika mengunjungi masyarakat Dusun Sarah Raja, Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan, pada 13 Januari 2026.

Untuk mencapai kawasan tersebut, rombongan harus menempuh perjalanan menggunakan perahu bermesin selama sekitar satu jam. Perjalanan kemudian dilanjutkan melalui jalur darat dengan medan yang cukup berat.

Kunjungan itu dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.

Di tengah keterbatasan akses, warga menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kondisi infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, hingga kebutuhan dasar setelah bencana.

Kunjungan tersebut menjadi gambaran bahwa perhatian pemerintah perlu menjangkau seluruh wilayah, termasuk masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

Bagi seorang kepala daerah, melihat langsung kondisi masyarakat memberikan kesempatan untuk memahami persoalan yang terkadang tidak sepenuhnya tergambarkan melalui laporan administrasi.

Mengawal bantuan dan memperjuangkan pemulihan korban banjir

Kepedulian terhadap masyarakat juga terlihat dalam upaya pemerintah daerah memperjuangkan pemulihan kehidupan warga setelah bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh Utara pada akhir November 2025.

Bencana tersebut meninggalkan dampak besar bagi masyarakat. Sebagian warga kehilangan tempat tinggal, mengalami kerusakan rumah, bahkan kehilangan sumber penghidupan.

Dalam situasi tersebut, Ayah Wa melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

Pada 7 Mei 2026, ia mendatangi Kementerian Sosial dan bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Pertemuan tersebut membahas percepatan bantuan Jaminan Hidup (Jadup), stimulan pemulihan ekonomi, serta bantuan isi hunian bagi masyarakat korban bencana.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga mengusulkan bantuan tahap kedua untuk 4.043 penerima melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.

Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah agar masyarakat terdampak mendapatkan dukungan dalam menjalani proses pemulihan.

Pada September 2026, pemerintah daerah bersama Kementerian Sosial menyalurkan bantuan tahap IV senilai Rp328.456.950.000 bagi masyarakat terdampak bencana.

Dalam proses penyaluran, Ayah Wa mengingatkan agar bantuan diberikan secara transparan dan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.

“Saya harapkan saat penyaluran nanti harus transparan dan langsung kepada penerima tanpa potongan sepeser pun,” demikian pernyataan Ayah Wa sebagaimana diberitakan RRI pada 22 September 2026.

Pesan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai ketentuan.

Perhatian terhadap ODGJ, kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan

Di antara berbagai persoalan sosial yang menjadi perhatian pemerintah daerah, penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan salah satu isu yang membutuhkan perhatian khusus.

Persoalan kesehatan jiwa bukan hanya menyangkut kondisi pasien, tetapi juga berkaitan dengan keluarga, lingkungan sosial, serta ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai.

Ayah Wa turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dengan mendorong koordinasi penanganan ODGJ di Kabupaten Aceh Utara.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menunjuk Mawardi alias Barona Raja sebagai koordinator penanganan ODGJ. Penanganan ini melibatkan keluarga pasien, pemerintah gampong, unsur kepolisian, TNI, serta tenaga medis.

Langkah tersebut penting karena penanganan gangguan kesehatan jiwa membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pasien tidak hanya memerlukan pengobatan medis, tetapi juga pendampingan keluarga dan penerimaan lingkungan setelah menjalani perawatan.

Pada 21 September 2026, Barona Raja menyampaikan bahwa penanganan pasien ODGJ dilakukan berdasarkan arahan Bupati Ayah Wa melalui koordinasi dengan berbagai pihak.

Perhatian terhadap persoalan ini juga mendapat apresiasi dari jajaran Dinas Kesehatan Aceh Utara.

Pada 27 Oktober 2026, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Nurzahri, menyampaikan bahwa sebanyak 54 pasien ODGJ telah dirujuk ke RSUD Cut Meutia dan rumah sakit di Banda Aceh sejak penunjukan koordinator penanganan ODGJ.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Aceh Utara pada Oktober 2026 mencatat 18 kasus pemasungan yang membutuhkan perhatian dan penanganan.

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kesehatan jiwa masih menjadi pekerjaan penting yang memerlukan keterlibatan pemerintah dan masyarakat.

Melalui koordinasi penanganan tersebut, pemerintah daerah berupaya memperkuat akses pasien terhadap pelayanan kesehatan sekaligus mendorong keluarga agar tidak membiarkan anggota keluarganya menghadapi gangguan kesehatan jiwa tanpa pertolongan.

Penanganan ODGJ juga harus mengedepankan hak asasi manusia. Pemasungan bukan solusi medis dan tidak boleh dijadikan bentuk penanganan. Pasien membutuhkan pemeriksaan tenaga profesional, pengobatan yang sesuai, serta dukungan sosial yang berkelanjutan.

Perhatian terhadap kelompok rentan seperti ini menjadi bagian penting dari pelayanan pemerintah. Sebab, masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan jiwa tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perawatan, perlindungan, dan kehidupan yang bermartabat.

Membuka pintu komunikasi dengan masyarakat

Kedekatan seorang pemimpin dengan rakyat juga dibangun melalui komunikasi yang terbuka.

Ayah Wa memanfaatkan media sosial, termasuk siaran langsung atau live streaming, sebagai salah satu sarana untuk berinteraksi dengan masyarakat.

Melalui ruang komunikasi tersebut, warga dapat menyampaikan berbagai persoalan, aspirasi, maupun kebutuhan di wilayah masing-masing.

Pendekatan ini memberikan alternatif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan jarak dan waktu untuk menyampaikan persoalan secara langsung ke pusat pemerintahan.

RRI pada 10 Agustus 2026 memberitakan pemanfaatan media sosial tersebut sebagai salah satu jembatan komunikasi antara Bupati dan masyarakat.

Selain melalui media digital, komunikasi langsung juga dilakukan dengan aparatur gampong.

Pada 18 Oktober 2026, Ayah Wa berdiskusi bersama Forum Geuchik Kecamatan Lhoksukon dan sejumlah geuchik dari berbagai gampong.

Pertemuan tersebut membahas persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti pertanian, jadwal turun sawah, jaringan irigasi, serta wacana pemekaran Kecamatan Peutoe.

Sejumlah agenda pembangunan lainnya juga menjadi pembahasan, termasuk infrastruktur jalan, Sekolah Garuda, dan Sport Center.

Dialog tersebut menjadi salah satu cara pemerintah daerah mendapatkan masukan dari aparatur gampong yang setiap hari berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat.

Mendukung pelayanan hingga tingkat gampong

Pembangunan daerah tidak hanya berbicara tentang jalan, jembatan, dan gedung pemerintahan. Pelayanan sosial dan keagamaan juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

Pada Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyiapkan 852 unit sepeda motor operasional bagi para imum gampong.

Program tersebut ditujukan untuk mendukung mobilitas imum gampong dalam menjalankan tugas pembinaan syariat Islam, pelayanan keagamaan, dan aktivitas sosial kemasyarakatan.

Dukungan sarana operasional diharapkan membantu kelancaran tugas para imum gampong, terutama dalam menjangkau masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses.

Program tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Kepemimpinan yang diharapkan memberikan manfaat nyata

Berbagai kegiatan yang dilakukan Ayah Wa memperlihatkan sejumlah pendekatan dalam menjalankan pemerintahan, mulai dari turun langsung ke wilayah terpencil, mengawal bantuan bencana, memperhatikan kelompok rentan, hingga membuka komunikasi dengan masyarakat.

Tentu, tantangan pembangunan Aceh Utara masih panjang. Pemulihan pascabencana, peningkatan infrastruktur, pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat tetap membutuhkan perhatian dan kerja berkelanjutan.

Namun, upaya membangun komunikasi yang terbuka dan memperhatikan kebutuhan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat.

Bagi Ayah Wa, kehadiran pemerintah semestinya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di pelosok desa, keluarga korban bencana, dan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.

Pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan atau program yang dilaksanakan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat, menyelesaikan persoalan, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Di sinilah harapan masyarakat Aceh Utara terhadap kepemimpinan Ayah Wa: pemerintahan yang tidak hanya hadir ketika masyarakat membutuhkan, tetapi juga terus bekerja memastikan kebutuhan rakyat menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.(ADV)***