ACEH UTARA | PASESATU.COM – Membangun Aceh Utara membutuhkan lebih dari sekadar program pembangunan dan alokasi anggaran. Daerah juga harus memiliki kemampuan mengelola potensi pendapatannya sendiri agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pandangan tersebut menjadi salah satu arah kebijakan Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., atau yang akrab disapa Ayah Wa. Melalui pembentukan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Ayah Wa mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menggali potensi penerimaan, sekaligus membenahi tata kelola pendapatan daerah.
Kebijakan ini mencerminkan perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya kemandirian fiskal. Sebab, semakin optimal pendapatan yang dapat dikelola, semakin besar pula peluang pemerintah memperkuat pembiayaan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Bagi Ayah Wa, pembenahan pendapatan bukan hanya persoalan mengejar angka penerimaan. Lebih dari itu, diperlukan sistem kerja yang terarah, pengawasan yang kuat, serta perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab khusus dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan.
Ayah Wa Menata Arah Pengelolaan Pendapatan
Pembentukan Dispenda menjadi bagian dari langkah penataan organisasi pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Melalui kebijakan tersebut, urusan pengelolaan keuangan dan penggalian pendapatan diarahkan agar memiliki fokus kerja yang lebih jelas.
Dinas Keuangan akan difokuskan pada pengelolaan dan pembayaran keuangan daerah. Sementara Dispenda mendapat tugas khusus untuk menggali, mendata, dan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah.
Pembagian fokus ini diharapkan membuat pelaksanaan tugas pemerintahan lebih efektif. Dispenda dapat bekerja lebih intensif memetakan potensi PAD, mengevaluasi sumber penerimaan, serta memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah yang mengelola pendapatan.
Langkah Ayah Wa tersebut juga membuka ruang bagi pembenahan sistem pendataan dan pengawasan. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat mengetahui potensi penerimaan yang sudah tergarap maupun peluang yang masih perlu dikembangkan.
Mempercayakan Samsul Rizal Memimpin Dispenda
Untuk menjalankan agenda tersebut, Ayah Wa mempercayakan kepemimpinan Dispenda kepada Samsul Rizal, S.T., M.Si. Ia dilantik pada akhir Oktober 2026 setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
Kepercayaan tersebut membawa tanggung jawab besar untuk menerjemahkan kebijakan kepala daerah menjadi program kerja yang terukur. Dispenda dituntut membangun pola kerja yang profesional, memperkuat administrasi penerimaan, serta meningkatkan pengawasan agar pengelolaan pendapatan berjalan sesuai ketentuan.
Di bawah kepemimpinan organisasi yang baru, pemetaan potensi pendapatan menjadi salah satu pekerjaan penting. Setiap sumber penerimaan perlu didata dengan baik, dikelola secara transparan, dan dievaluasi berdasarkan capaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, pembentukan Dispenda tidak berhenti pada perubahan struktur birokrasi, tetapi diarahkan menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan.
Menekan Potensi Kebocoran, Mengoptimalkan Potensi Daerah
Aceh Utara memiliki beragam potensi ekonomi yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Namun, potensi tersebut membutuhkan pendataan, pengawasan, dan pengelolaan yang konsisten agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi kas daerah.
Karena itu, penguatan Dispenda diharapkan mampu memperbaiki sistem pemungutan penerimaan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan, serta mempersempit peluang terjadinya kebocoran pendapatan.
Pengawasan menjadi bagian penting dari proses tersebut. Pemerintah perlu memastikan setiap penerimaan tercatat melalui mekanisme resmi, memiliki dasar administrasi yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Upaya ini tentu membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah. Optimalisasi PAD bukan hanya tugas satu dinas, melainkan kerja bersama seluruh organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber pendapatan.
Memperkuat Kemandirian Fiskal Aceh Utara
Agenda peningkatan pendapatan daerah juga berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan. PAD yang dikelola secara optimal dapat memperkuat ruang fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari luar daerah.
Dalam agenda optimalisasi pendapatan 2026, angka Rp100 miliar turut disebut sebagai target yang ingin dicapai. Angka tersebut perlu diperjelas ruang lingkupnya agar dapat dibedakan dari target PAD secara keseluruhan yang tercantum dalam rancangan APBK 2026.
Kejelasan target menjadi penting untuk memastikan setiap program memiliki ukuran keberhasilan. Dengan indikator yang terukur, pemerintah dapat mengevaluasi capaian penerimaan sekaligus menentukan langkah perbaikan apabila realisasi belum sesuai harapan.
Bagi Ayah Wa, penguatan pendapatan daerah merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih mandiri dan memiliki kemampuan fiskal yang semakin baik.
Dari Pembenahan Birokrasi Menuju Manfaat bagi Masyarakat
Pada akhirnya, keberhasilan pembentukan Dispenda tidak hanya diukur dari berdirinya organisasi baru atau besarnya target pendapatan yang ditetapkan. Ukuran yang lebih penting adalah peningkatan realisasi penerimaan, transparansi pengelolaan, dan manfaat yang kembali kepada masyarakat.
Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, memperbaiki pelayanan publik, dan mendukung berbagai kebutuhan masyarakat.
Langkah Ayah Wa membentuk Dispenda menjadi bagian dari ikhtiar menata fondasi pembangunan Aceh Utara. Dengan pembagian tugas yang lebih terarah, kepemimpinan organisasi yang jelas, dan pengawasan yang diperkuat, pemerintah berharap potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara lebih optimal.
Semangat “Demi Aceh Utara Bangkit” bukan hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pembenahan tata kelola pemerintahan. Sebab, daerah yang kuat membutuhkan pengelolaan keuangan yang tertib, sumber pendapatan yang terus dikembangkan, serta kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Editor : Syahrul

Tinggalkan Balasan