ACEH | PASESATU.COM – Rencana investasi asing di sektor perkebunan dengan kebutuhan lahan mencapai ribuan hektare di Aceh harus dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah tidak boleh membiarkan investasi berskala besar berjalan tanpa kejelasan badan usaha, perizinan, status lahan, perjanjian kerja sama, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.

Persoalan hukum dapat muncul apabila dalam suatu skema investasi, dana yang disiapkan investor justru diserahkan kepada kelompok atau perorangan tanpa dasar perjanjian yang sah, tanpa kejelasan kapasitas penerima, dan tanpa laporan penggunaan anggaran. Terlebih apabila dana tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak, sementara kegiatan pembangunan perkebunan yang menjadi tujuan investasi tidak dilaksanakan.

Jika kondisi seperti itu benar-benar terjadi dan ditemukan unsur penyimpangan, persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut tata kelola investasi, tetapi berpotensi masuk ke ranah pelanggaran hukum.

Meski demikian, penilaian terhadap ada atau tidaknya tindak pidana harus didasarkan pada bukti, dokumen transaksi, perjanjian, serta hasil pemeriksaan aparat berwenang. Penyerahan dana kepada kelompok masyarakat atau perorangan tidak otomatis merupakan tindak pidana apabila memiliki dasar kerja sama yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aceh Memiliki Kekhususan, tetapi Bukan Berarti Bebas dari Hukum Nasional

Aceh memiliki kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kekhususan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya alam serta mengatur investasi sesuai batas kewenangannya.

Pasal 155 UUPA menegaskan bahwa perekonomian Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, kemakmuran, keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Pasal 156 mengatur kewenangan pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertanian. Ketentuan tersebut juga menekankan keterlibatan tenaga kerja lokal dan pemanfaatan sumber daya setempat dalam kegiatan usaha.

Pasal 165 UUPA memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur perizinan terkait investasi dalam negeri maupun asing sesuai kewenangannya, dengan tetap memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.

Artinya, status Aceh sebagai daerah dengan kekhususan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum nasional. Investor asing tetap wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.

Investor Asing Wajib Memiliki Badan Usaha dan Perizinan yang Jelas

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing wajib dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal. Pasal 7 mengatur bentuk badan usaha penanaman modal asing serta ketentuan keberadaan kantor atau kegiatan operasional perusahaan di Aceh sesuai tahapan investasi.

Dengan demikian, apabila investor asing berencana mengembangkan perkebunan dengan luas lahan ribuan hektare, identitas perusahaan, sumber modal, struktur kerja sama, perizinan, dan pihak yang bertanggung jawab harus dapat diperiksa.

Penyerahan dana investasi secara langsung kepada individu atau kelompok tanpa kejelasan kedudukan hukum dan tanggung jawab patut menjadi perhatian serius. Apalagi jika penerima dana tidak memiliki kewenangan berdasarkan perjanjian atau tidak dapat menjelaskan penggunaan uang yang diterimanya.

Pembagian Dana Investasi Berpotensi Menjadi Persoalan Pidana

Dalam hukum Indonesia, terdapat sejumlah ketentuan pidana yang dapat menjadi dasar pemeriksaan apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan dana investasi.

Pertama, dugaan penipuan. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana penipuan. Ketentuan ini dapat diterapkan apabila seseorang menggunakan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan uang atau barang. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama empat tahun atau denda kategori V.

Kedua, dugaan penggelapan. Pasal 486 KUHP mengatur perbuatan memiliki secara melawan hukum barang atau uang milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana. Apabila dana investasi dipercayakan untuk kepentingan pembangunan perkebunan, tetapi kemudian dikuasai atau digunakan secara melawan hukum, unsur penggelapan dapat diperiksa. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama empat tahun atau denda kategori IV.

Ketiga, dugaan tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur larangan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Pasal 3 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Namun, penerapannya harus memenuhi unsur tindak pidana asal dan unsur pencucian uang sebagaimana diatur undang-undang.

Perlu ditegaskan, pembagian dana kepada sejumlah pihak tidak otomatis merupakan penipuan, penggelapan, atau pencucian uang. Aparat penegak hukum harus membuktikan unsur perbuatan, niat, aliran dana, dan pertanggungjawaban masing-masing pihak.

Apabila persoalannya hanya berupa kegagalan memenuhi kewajiban dalam perjanjian, perkara tersebut dapat masuk ranah perdata atau wanprestasi. Karena itu, pemeriksaan dokumen dan bukti transaksi menjadi sangat penting untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran kontrak atau tindak pidana.

Pemerintah Harus Mengawasi Aliran Dana dan Pelaksanaan Perkebunan

Investasi perkebunan dengan kebutuhan lahan ribuan hektare tidak boleh hanya dilihat dari besarnya dana yang masuk. Pemerintah harus memastikan bahwa investasi tersebut benar-benar memiliki kegiatan usaha, rencana pembangunan, kepastian lahan, perizinan, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian tata ruang, status penguasaan lahan, ketentuan hak atas tanah termasuk Hak Guna Usaha (HGU) apabila dipersyaratkan, perizinan perkebunan, dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten terkait juga perlu memastikan bahwa keterlibatan kelompok masyarakat, koperasi, serta pelaku usaha lokal dilakukan melalui kerja sama yang sah. Setiap penerimaan dan penggunaan dana harus didukung bukti transaksi, perjanjian, laporan kegiatan, dan pertanggungjawaban yang dapat diaudit.

Jika ditemukan indikasi dana investasi disalahgunakan, dialihkan tanpa hak, atau diperoleh melalui penipuan, aparat penegak hukum perlu menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan kewenangan masing-masing.

Jangan Sampai Investasi Menjadi Celah Penyalahgunaan Dana

Rencana investasi asing di sektor perkebunan seharusnya menjadi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan mendorong pembangunan Aceh.

Namun, tujuan tersebut dapat gagal apabila dana investasi tidak dikelola secara profesional dan transparan. Karena itu, setiap pihak yang menerima atau mengelola dana investor harus memiliki dasar hukum, tanggung jawab yang jelas, serta kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Kekhususan Aceh melalui UUPA dan Qanun harus menjadi kekuatan untuk melindungi kepentingan daerah dan masyarakat, bukan celah untuk menghindari aturan.

Apabila investor asing benar-benar ingin mengembangkan perkebunan dengan luas lahan mencapai ribuan hektare di Aceh, seluruh proses harus tunduk pada hukum. Jika dana investasi justru disalurkan dan dibagikan tanpa dasar hukum, tidak digunakan sesuai peruntukan, atau dikuasai secara melawan hukum, maka pihak-pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Editor : Syahrul