ACEH UTARA – Mulai awal 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru, yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perjalanan Dana Desa yang sudah berjalan selama tujuh tahun belum menunjukkan perubahan yang signifikan di tingkat desa. Tentunya, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor.

Selama program Dana Desa dijalankan oleh pemerintah pusat, sebagian oknum memandang desa sebagai lahan bisnis yang menggiurkan. Bagaimana tidak, hampir setiap tahun anggaran Dana Desa terus bertambah.

Hampir di seluruh kecamatan, khususnya di Kabupaten Aceh Utara, setiap tahun terdapat program titipan yang sengaja disodorkan oleh oknum tertentu kepada para pemangku kekuasaan di tingkat bawah, yaitu geuchik (kepala desa). Program-program titipan itu sengaja disodorkan sebagai ajang bisnis.

Tidak hanya program titipan, di beberapa kecamatan di Aceh Utara juga terjadi pungutan liar (pungli) dengan alasan sebagai uang cuma-cuma untuk oknum tertentu. Pungli tersebut dibiarkan begitu saja dan dikomandoi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini memaksa para geuchik mengeluarkan uang jutaan rupiah.

Berdasarkan hasil investigasi media ini di salah satu kecamatan di Aceh Utara, pungli dilakukan oleh Forum Geuchik. Uang hasil pungutan tersebut diserahkan kepada oknum-oknum di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Para geuchik harus menyetor uang tersebut dalam beberapa tahap. Jumlahnya mencapai jutaan rupiah dan berada di luar Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG).

Tentunya, hal ini menjadi permasalahan besar bagi pembangunan desa. Para geuchik terpaksa harus menyisihkan uang dan menyetorkannya. Jika ada geuchik yang tidak melakukan penyetoran, mereka akan dipersulit dan mendapat berbagai tekanan saat pencairan Dana Desa.

Beberapa geuchik di Aceh Utara menuturkan bahwa di kecamatan mereka terjadi pungutan hingga Rp5.500.000 pada 2020 lalu.

“Pada 2020 ini, kami para geuchik harus menyetor uang kepada Forum Geuchik hingga Rp5.500.000. Uang itu kami setor secara bertahap. Yang pasti, jumlahnya harus sampai segitu,” ucap geuchik tersebut.

Dirinya menambahkan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada pihak Muspika. Selain itu, terdapat iuran wajib forum sebesar Rp600.000 per tahun dan Rp500.000 untuk pembangunan sekolah swasta di kecamatan. Sementara itu, sisanya disebut untuk Muspika.

“Kami tidak pernah menanyakan apakah uang tersebut sampai kepada pihak Muspika atau tidak. Jadi, kami tidak tahu pasti uang itu dibawa ke mana,” tambahnya.

“Ketika kami menyerahkan uang tersebut, kami tidak memiliki bukti apa pun. Tidak ada bukti penyetoran. Mungkin hal ini sengaja dilakukan. Apabila uang tersebut tidak kami setor, kami akan dipersulit saat pencairan Dana Desa dan penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir,” jelas geuchik tersebut.

Saat media menanyakan dari mana para geuchik mendapatkan uang dalam jumlah besar tersebut, geuchik itu menjawab dengan nada polos sekaligus geram.

“Ya, pandai-pandai kita di lapangan. Tentunya, kita sisihkan dari apa yang kita ajukan dalam RKPG. Carong-carong tanyoe seumeunget lah dalam laporan akhir. Uroe nyoe pancuri ka awaknya, tapi uram pancuri bak kamoe geuchik. Pakoen meunan tapeugah, karena kamoe ceumeucue uroe nyoe keu awaknyan tapi tanggoeng jaweb jih ateuh kamoe,” ucap geuchik dalam bahasa Aceh.

Para geuchik juga mengatakan bahwa munculnya Forum Geuchik bukanlah untuk membela hak-hak geuchik. Menurut mereka, forum tersebut saat ini hanya menjadi perpanjangan tangan oknum-oknum yang menganggap desa sebagai lahan bisnis.

“Hari ini kami ditekan melalui forum. Kami harus mengikuti program titipan, membayar uang iuran, atau pungutan lainnya. Semuanya dilakukan melalui perantara forum. Forum Geuchiklah yang menyampaikan semua permintaan itu kepada kami. Kami terpaksa mengikuti karena adanya tekanan,” ungkap mereka.

“Kami para geuchik hari ini ditekan dari berbagai arah. Kami sudah tercekik, tetapi tidak bisa memberontak dan melawan karena semuanya dilakukan di bawah tangan. Kalau kami berbicara dan memberontak, kami akan menjadi korban,” lanjutnya.

Sementara itu, geuchik lainnya mengaku keberatan dengan pungutan tersebut. Namun, mereka tidak mengetahui harus melapor ke mana.

Mereka juga menyadari bahwa selama ini telah membiarkan praktik tersebut berlangsung, tetapi merasa tidak berdaya untuk menghentikannya.

“Ken nyan mantong nyan lage peng posko Covid-19 yang dipeudoeng le kecamatan wate nyan, kamoe para geuchik harus peutubiet peng jok bak forum dan di gampong pun harus kamoe peuget posko,” ucap geuchik dalam bahasa Aceh.

“Selain itu, kami juga harus menyetor uang sekitar Rp2 jutaan. Uang tersebut di luar anggaran Covid-19 yang kami alokasikan di desa. Ketika persoalan uang itu sempat ramai, kami disuruh membuat pengaduan bahwa uang untuk mendirikan posko kecamatan diambil dari anggaran posko desa. Padahal, kenyataannya jauh berbeda. Kami terpaksa melakukannya,” ucap geuchik dengan nada lesu.

Ia menambahkan bahwa kondisi sebenarnya seperti itu. Para geuchik merasa mendapat tekanan dari berbagai arah.

“Kalau persoalan ini diperiksa oleh pihak berwajib, kami tetap tidak mungkin mengakuinya. Seperti yang kami sampaikan tadi, semuanya sudah diatur,” tambahnya.

Sementara itu, saat media ini menghubungi Ketua Forum Geuchik di kecamatan tersebut pada Rabu (13/01/2020), ia membantah adanya pungutan sebesar Rp5.500.000. Menurutnya, informasi tersebut hanya tuduhan.

Ia mengatakan bahwa pungutan yang ada hanya iuran wajib anggota forum sebesar Rp50.000 per bulan atau Rp600.000 per tahun. Dana tersebut digunakan untuk keperluan anggota forum, misalnya membantu anggota yang terkena musibah.

Di sisi lain, pada Kamis (14/01/2020), media ini menghubungi Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Aceh Utara, Abubakar, untuk meminta tanggapannya terkait praktik pungli yang selama ini kerap terjadi di tingkat kecamatan di Aceh Utara.

Abubakar mengatakan bahwa selama ini pihaknya selaku APDESI tidak pernah mengetahui persoalan tersebut dan tidak pernah menyarankan adanya pungutan seperti itu, apalagi dengan nominal hingga jutaan rupiah.

Ia menambahkan bahwa pihaknya memang pernah mengumpulkan dana dari para geuchik sebesar Rp200.000 per tahun. Namun, pengumpulan dana tersebut bersifat sukarela, bukan iuran wajib.

“Kalau bersifat wajib, tentu ada sanksi bagi yang tidak membayar. Namun, ini tidak karena sifatnya sukarela. Dana tersebut kami gunakan untuk kegiatan APDESI,” jelasnya.

Menurutnya, jika ada kecamatan yang mengutip uang sebesar Rp50.000, hal itu mungkin merupakan kebijakan di tingkat kecamatan. Namun, dari APDESI, jumlahnya Rp200.000 per tahun. Ketentuan tersebut tertuang dalam berita acara rapat dan dana ditransfer langsung ke rekening APDESI Aceh Utara.

Terkait pungutan liar dengan nominal besar di beberapa kecamatan di Aceh Utara, Abubakar menilai praktik tersebut ilegal jika dilakukan secara paksa.

Menurutnya, tindakan tersebut melanggar norma hukum dan adat istiadat yang berlaku. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah hukum dan APDESI tidak mendukung praktik semacam itu.

Ia juga menegaskan bahwa pungutan yang mengatasnamakan APDESI tidak benar. Jika ada pihak yang melakukannya, hal tersebut berada di luar tanggung jawab APDESI.

Abubakar mengaku pihaknya belum pernah menerima laporan mengenai pungutan liar dengan nominal besar.

Ia juga mengatakan bahwa APDESI selalu hadir dalam setiap permasalahan yang menimpa geuchik. Beberapa contohnya adalah kasus Geuchik Pulo Kitoe, Geuchik Trieng Pantang, dan sejumlah kasus lainnya. Namun, pendampingan tersebut disesuaikan dengan kasus yang dihadapi.

Terkait praktik pungli yang diduga melanggar hukum, ia menegaskan bahwa APDESI tidak bertanggung jawab dan tidak pernah mendukung kegiatan tersebut.

Editor : Syahrul