PASESATU.COM – Digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik atau E-Katalog menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan transparansi belanja negara sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sistem yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut memungkinkan instansi pemerintah melakukan pembelian barang dan jasa secara elektronik. Setiap proses transaksi tercatat dalam sistem sehingga dapat mendukung pengawasan, pemeriksaan, dan penelusuran penggunaan anggaran pemerintah.

Meski demikian, penerapan E-Katalog tidak otomatis menghilangkan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun gratifikasi. Integritas pejabat pengadaan, kewajaran harga, keterbukaan spesifikasi, dan pengawasan terhadap penyedia tetap menjadi faktor penting untuk memastikan sistem berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.

Data LKPP yang dipublikasikan pada Januari 2025 menunjukkan, hingga akhir 2024 terdapat sekitar 3,5 juta produk yang ditayangkan dalam Katalog Elektronik Versi 6. Jumlah tersebut terdiri atas 2,9 juta produk hasil migrasi dan 615 ribu produk yang telah melalui proses kurasi.

Pada tahun anggaran 2024, kontribusi realisasi belanja pengadaan pemerintah untuk Produk Dalam Negeri (PDN) mencapai Rp595,66 triliun atau sekitar 90 persen. Sementara kontribusi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKK) mencapai Rp277,42 triliun atau 41,9 persen.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya potensi belanja pemerintah dalam menggerakkan perekonomian nasional sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah.

Digitalisasi Pengadaan dan Upaya Menekan Praktik Gratifikasi

Salah satu keunggulan E-Katalog adalah proses pembelian yang dilakukan melalui platform elektronik. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan dapat mencari produk, membandingkan penawaran, melakukan proses negosiasi sesuai mekanisme yang berlaku, hingga menerbitkan pesanan melalui sistem.

Mekanisme tersebut dapat mengurangi kebutuhan interaksi langsung antara pejabat pemerintah dan penyedia barang atau jasa. Informasi produk, spesifikasi, harga, serta riwayat transaksi juga tersedia secara digital sehingga proses pengadaan lebih mudah ditelusuri.

Dalam pengadaan konvensional, pertemuan langsung antara pejabat dan penyedia berpotensi membuka ruang komunikasi informal yang tidak selalu dapat diawasi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kesepakatan di luar prosedur, konflik kepentingan, hingga pemberian komisi atau gratifikasi.

Melalui sistem elektronik, jejak transaksi dapat menjadi bahan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Namun, pencatatan digital tidak dengan sendirinya menjamin seluruh proses berlangsung bersih.

Pengawasan tetap diperlukan sejak tahap perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan.

Transparansi Harga untuk Mencegah Penggelembungan Anggaran

Kewajaran harga menjadi salah satu aspek penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penggelembungan harga atau mark-up dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan berpotensi merugikan keuangan negara maupun daerah.

E-Katalog memberikan akses terhadap informasi harga produk yang ditawarkan penyedia. Pejabat pengadaan dapat membandingkan harga berdasarkan spesifikasi, kualitas, volume, lokasi pengiriman, dan kebutuhan instansi.

Meski demikian, harga yang tercantum dalam katalog tidak selalu menjadi jaminan bahwa produk tersebut merupakan penawaran paling ekonomis. Perbedaan kualitas, biaya distribusi, pajak, layanan purnajual, dan kondisi pasar perlu diperhitungkan sebelum transaksi dilakukan.

Karena itu, pembandingan harga dengan pasar tetap diperlukan. Pemerintah juga harus memastikan spesifikasi barang tidak sengaja diarahkan untuk menguntungkan penyedia tertentu.

Keterbukaan informasi tersebut sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat dan lembaga pengawas untuk ikut mencermati penggunaan anggaran publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam publikasi mengenai pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa pada 6 Mei 2024 mencatat, sejak 2004 hingga 2023 terdapat 339 perkara korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Pada 2023 saja, KPK mencatat 63 perkara.

KPK juga mengidentifikasi sejumlah pola penyimpangan, antara lain penggelembungan anggaran, pengarahan pengadaan kepada penyedia tertentu, serta perencanaan kebutuhan yang tidak realistis.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penggunaan teknologi. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengadaan tetap harus diperkuat.

E-Katalog Membuka Peluang bagi UMKM dan Produk Lokal

Selain meningkatkan transparansi, katalog elektronik juga menjadi sarana memperluas kesempatan UMKM dan koperasi untuk memasuki pasar pengadaan pemerintah.

Kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam ketentuan Pasal 65, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang dan jasa untuk produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi hasil produksi dalam negeri.

Peraturan tersebut juga mengatur bahwa paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan pagu anggaran sampai Rp15 miliar diperuntukkan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, dengan pengecualian untuk pekerjaan yang membutuhkan kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi kelompok usaha tersebut.

Ketentuan ini memberikan peluang lebih besar kepada pengusaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah tanpa harus selalu bersaing dengan perusahaan berskala besar.

Melalui katalog elektronik, pelaku UMKM dapat menawarkan produk seperti makanan dan minuman, perlengkapan kantor, seragam, kebutuhan rumah tangga, hingga berbagai jasa sesuai persyaratan yang berlaku.

Bagi pemerintah daerah, kebijakan tersebut juga berpotensi memperkuat ekonomi lokal. Belanja pemerintah dapat diarahkan kepada penyedia di daerah sehingga perputaran uang dan aktivitas ekonomi masyarakat semakin berkembang.

Namun, perluasan akses pasar harus disertai persaingan yang sehat. Penayangan produk tidak boleh menjadi formalitas untuk mengakomodasi penyedia tertentu, melainkan harus memberikan kesempatan yang adil berdasarkan kualitas, harga, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pemerintah.

Tantangan Integritas Aparatur dan Pengawasan Sistem

Pemanfaatan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa tetap menghadapi tantangan, terutama terkait kualitas sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan integritas aparatur.

Pejabat pengadaan harus memiliki kompetensi untuk memahami mekanisme katalog elektronik, menilai kewajaran harga, memeriksa kesesuaian spesifikasi, serta mengidentifikasi potensi konflik kepentingan.

Tanpa kompetensi dan integritas yang memadai, sistem digital masih berpotensi dimanfaatkan untuk mengarahkan pembelian kepada penyedia tertentu atau merekayasa kebutuhan pengadaan.

Hal serupa juga berlaku bagi penyedia. Pelaku usaha harus memastikan informasi produk, harga, legalitas, dan dokumen persyaratan yang disampaikan dalam sistem sesuai dengan kondisi sebenarnya.

LKPP melalui program pengembangan sumber daya manusia terus mendorong peningkatan kompetensi pengelola pengadaan. Berdasarkan data kinerja LKPP hingga Oktober 2026, sebanyak 11.812 peserta telah difasilitasi mengikuti sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa. Angka tersebut merupakan jumlah peserta yang difasilitasi, bukan jumlah keseluruhan personel yang telah tersertifikasi di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memperkuat pendampingan bagi UMKM agar mereka mampu memanfaatkan katalog elektronik. Pelatihan penggunaan sistem, pemenuhan persyaratan administrasi, dan peningkatan kualitas produk menjadi bagian penting dalam memperluas partisipasi penyedia lokal.

Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pengadaan Bersih

Keberhasilan E-Katalog Lokal tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi yang disediakan pemerintah pusat, tetapi juga komitmen pemerintah daerah dalam menerapkannya secara konsisten.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), inspektorat daerah, pejabat pengadaan, dan seluruh perangkat daerah memiliki peran dalam memastikan setiap transaksi berjalan sesuai ketentuan.

Pengawasan harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian kontrak. Pemeriksaan juga perlu diarahkan pada kewajaran harga, kesesuaian barang yang diterima, hubungan antara pejabat dan penyedia, serta kemungkinan adanya transaksi yang mengarah pada konflik kepentingan.

Dari sisi regulasi, pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Sementara itu, pengaturan katalog elektronik diperbarui melalui Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026.

Penerapan katalog elektronik pada akhirnya harus menghasilkan lebih dari sekadar perubahan proses belanja dari manual menjadi digital. Sistem tersebut harus mampu memastikan anggaran pemerintah digunakan secara efisien, produk yang dibeli sesuai kebutuhan, penyedia bersaing secara sehat, dan masyarakat memperoleh manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

Dengan pengawasan yang konsisten, keterbukaan informasi, serta integritas aparatur dan penyedia, digitalisasi pengadaan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Editor : Syahrul