ACEH UTARA | PASESATU.COM – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Aceh Utara, Samsul Bahri, SKM., MKM., menyatakan pembayaran jasa pelayanan (jaspel) kesehatan ke depan akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2022. Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menyusul temuan kelebihan pembayaran di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di daerah itu.

Samsul Bahri mengatakan, Dinas Kesehatan Aceh Utara menghormati hasil pemeriksaan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan tersebut, menurut dia, akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Apabila terdapat kelebihan pembayaran yang harus ditindaklanjuti, tentu akan dilakukan penyelesaian sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” kata Samsul Bahri dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, penyesuaian pembayaran jaspel berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 diharapkan menjadi pedoman dalam penataan sistem pembayaran jasa pelayanan kesehatan. Dengan demikian, mekanisme pembayaran dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai regulasi.

Selain penyesuaian tersebut, Dinas Kesehatan Aceh Utara akan memperkuat koordinasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan dana kapitasi JKN dilaksanakan sesuai aturan, baik dari sisi administrasi maupun pemanfaatannya.

Samsul berharap temuan kelebihan pembayaran tersebut disikapi secara proporsional oleh seluruh pihak dan menjadi momentum pembenahan bersama. Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana JKN.

Menurut dia, dana kapitasi memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap penggunaan anggaran dan pembayaran jasa pelayanan harus dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dinas Kesehatan Aceh Utara menyatakan akan terus mendorong pembenahan administrasi, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan evaluasi terhadap pengelolaan dana kapitasi di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya persoalan serupa sekaligus memperkuat tata kelola keuangan sektor kesehatan di Kabupaten Aceh Utara.

Editor : Syahrul