ACEH UTARA | PASESATU.COM – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bergerak cepat memastikan seorang anak berusia 13 tahun yang diduga menjadi korban perundungan (bullying) di salah satu dayah di wilayah tersebut mendapatkan penanganan medis secara optimal.

 

Di tengah perhatian dan keprihatinan masyarakat terhadap kondisi anak tersebut, pemerintah daerah mengambil langkah konkret. Atas instruksi langsung Bupati Aceh Utara, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Samsul Bahri, S.K.M., M.K.M., turun langsung menjemput anak itu untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lanjutan di Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM), Jumat (20/11/2026).

Penjemputan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pelayanan kesehatan sekaligus memastikan anak yang bersangkutan memperoleh pendampingan yang dibutuhkan dalam proses pemulihannya.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Samsul Bahri, tidak datang sendiri. Ia didampingi Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Utara, M. Yunus, petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta sejumlah tenaga kesehatan.

Langkah lintas instansi ini menunjukkan bahwa penanganan kasus tersebut tidak hanya menyangkut aspek kesehatan fisik, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap kondisi psikologis dan perlindungan anak.

Penanganan Sudah Dilakukan Sebelum Kasus Viral

Samsul Bahri menjelaskan, pelayanan medis terhadap anak tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak awal oleh Puskesmas Lhoksukon, jauh sebelum persoalan itu menjadi perhatian luas masyarakat melalui media sosial.

Bahkan, pihak puskesmas telah melakukan pemeriksaan dan dua kali merujuk anak tersebut ke rumah sakit setelah peristiwa yang diduga berkaitan dengan perundungan di lingkungan dayah.

“Jauh sebelum kasus ini viral, pihak Puskesmas Lhoksukon sudah melakukan penanganan sesuai standar prosedur. Bahkan, sudah dilakukan dua kali rujukan setelah kejadian di dayah,” kata Samsul.

Sebelumnya, anak tersebut juga telah menjalani pemeriksaan oleh dokter spesialis di rumah sakit. Pemeriksaan lanjutan yang semula dijadwalkan pada 16 November 2026 kemudian dijadwalkan ulang menjadi 23 November 2026.

Namun, setelah menerima instruksi Bupati Aceh Utara, Dinas Kesehatan segera berkoordinasi dengan manajemen RSU Cut Meutia agar pemeriksaan dan penanganan medis dapat dipercepat.

Kondisi Anak Masih Membutuhkan Pemeriksaan Lanjutan

Berdasarkan pengamatan awal tenaga medis, kondisi anak tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih mendalam. Meski secara fisik dinilai cukup baik, terdapat gangguan pada gerak motorik yang membutuhkan perhatian khusus.

Tim medis juga menilai perlu dilakukan konsultasi dengan dokter spesialis kejiwaan atau psikiater untuk mengetahui kondisi psikologis anak sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.

“Hari ini anak tersebut didampingi ibunya, perawat jiwa dari Puskesmas, serta tim dokter untuk menjalani konsultasi dengan dokter psikiater di Rumah Sakit Cut Meutia. Kami berharap proses pemeriksaan ini dapat mempercepat pemulihannya,” ujar Samsul.

Terkait lamanya proses pengobatan, ia mengatakan belum dapat memberikan kepastian. Seluruh tahapan pemulihan akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan, diagnosis, serta evaluasi dokter yang menangani.

Menurutnya, tenaga medis masih perlu mendalami berbagai faktor yang mungkin berhubungan dengan kondisi anak tersebut, termasuk dugaan dampak perundungan dan kondisi keluarga.

Karena itu, penetapan penyebab gangguan kesehatan harus melalui pemeriksaan profesional dan tidak boleh didasarkan pada asumsi atau penilaian sepihak.

Pemerintah Pastikan Biaya Pengobatan

Selain mempercepat pemeriksaan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga memastikan bahwa pelayanan kesehatan bagi anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui fasilitas kesehatan yang tersedia.

Pembiayaan pengobatan akan menggunakan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Samsul juga mengapresiasi perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi anak tersebut. Ia menyebutkan, masyarakat maupun para donatur yang ingin membantu keluarga dipersilakan memberikan dukungan sosial, terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

“Kami mempersilakan masyarakat yang ingin membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, untuk pelayanan kesehatan, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Puskesmas dan fasilitas kesehatan terkait,” katanya.

Pemulihan Anak Menjadi Prioritas

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya perhatian bersama terhadap perlindungan anak, terutama di lingkungan pendidikan dan pengasuhan.

Di tengah proses penanganan yang sedang berjalan, pemulihan kondisi anak menjadi hal utama. Pemeriksaan medis, pendampingan psikologis, serta dukungan keluarga dan lingkungan diharapkan dapat membantu anak tersebut melewati masa sulit yang sedang dihadapinya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap koordinasi lintas instansi dan percepatan pelayanan kesehatan ini dapat memberikan hasil terbaik bagi pemulihan anak tersebut, sehingga nantinya dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dan melanjutkan pendidikannya.

Lebih dari sekadar penanganan medis, perhatian terhadap kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak mendapatkan rasa aman, perlindungan, serta lingkungan pendidikan yang bebas dari segala bentuk kekerasan dan perundungan.

 

Dinas Pendidikan Dayah Perkuat Pengawasan Santri

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Utara, M. Yunus, mengatakan pihaknya akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas santri di seluruh dayah di Aceh Utara. Upaya tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Agama serta para pimpinan dan pengurus dayah.

Menurutnya, kasus ini harus menjadi perhatian bersama agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Ia mengingatkan para pimpinan dan pengurus dayah untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap santri, baik selama proses belajar mengajar maupun dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan pesantren.

“Kami berharap dengan adanya kejadian ini, ke depan tidak ada lagi tindakan perundungan atau bullying di lingkungan dayah. Kami juga meminta seluruh pimpinan dan pengurus dayah agar lebih memperhatikan serta mengawasi santri yang berada dalam pengasuhan mereka,” ujar Yunus.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi awal yang diterimanya, sebelum anak tersebut dijemput keluarganya, sempat terjadi persoalan dengan teman-temannya di lingkungan dayah. Namun, dugaan adanya tindakan kekerasan masih perlu didalami lebih lanjut.

Terkait kemungkinan pemberian sanksi terhadap dayah apabila ditemukan adanya pelanggaran, Yunus menyebutkan bahwa kewenangan terkait izin operasional pondok pesantren berada pada Kementerian Agama. Sementara itu, Dinas Pendidikan Dayah lebih berperan dalam pembinaan dan pengawasan.

“Kami akan terus melakukan pembinaan dan koordinasi dengan Kementerian Agama. Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran, tentu perlu dibahas bersama instansi yang memiliki kewenangan terhadap perizinan dayah,” jelasnya.

Yunus juga mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya selama menjabat, kasus serupa yang berkaitan dengan dugaan perundungan di lingkungan pesantren seperti ini baru pertama kali ditemuinya.

Ia berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pengelola dayah agar semakin meningkatkan perhatian terhadap keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan santri selama menempuh pendidikan di lingkungan pesantren.

Editor : Syahrul