ACEH TIMUR | PASESATU.COM – Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) mendesak pemerintah menjadikan pendidikan akhlak sebagai mata pelajaran prioritas dalam kurikulum muatan lokal (Mulok) di seluruh jenjang pendidikan di Aceh. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat karakter generasi muda di tengah kekhawatiran terhadap merosotnya nilai moral dan penghormatan pelajar kepada guru.
Desakan itu disampaikan Wakil Ketua HUDA Aceh Timur, Tgk Muhammad Daud, dalam Forum Group Discussion (FGD) penyusunan kurikulum muatan lokal yang diselenggarakan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Kabupaten Aceh Timur di Idi, Kamis (5/11/2026).
Tgk Muhammad Daud, yang akrab disapa Abi Pante, menilai persoalan mendasar dunia pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, tetapi juga melemahnya pendidikan moral dan pembentukan akhlak peserta didik.
“Masalah utama kita hari ini adalah krisis moral atau minus akhlak,” tegasnya.
Menurutnya, pendidikan akhlak harus menjadi fondasi dalam seluruh proses pembelajaran. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan generasi yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus membentuk pribadi yang beradab, memiliki budi pekerti dan menghormati sesama.
Ia mengingatkan, penguasaan ilmu pengetahuan tanpa dibarengi pembentukan akhlak berpotensi menimbulkan persoalan sosial. Salah satu gejala yang menjadi perhatiannya adalah menurunnya penghormatan sebagian peserta didik terhadap guru.
“Segala ilmu lain yang sudah kita ajarkan kepada anak didik akan sia-sia dan berpeluang besar menjadi bumerang jika tidak diisi dengan ilmu tentang akhlak. Lihat saja bagaimana perilaku sebagian anak didik kita sekarang. Kebanyakan tidak memahami lagi bagaimana menghormati guru. Bahkan, ada murid yang tega memukul guru,” ungkapnya.
Atas dasar itu, HUDA berharap pendidikan akhlak tidak hanya menjadi materi pelengkap, melainkan ditempatkan sebagai prioritas dalam kurikulum muatan lokal, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
MPA Aceh Timur Siapkan Rancangan Qanun Kurikulum Mulok
Sementara itu, Ketua Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Aceh Timur, Tgk H. Alauddin, SE, mengatakan FGD tersebut bertujuan menghimpun aspirasi, gagasan, serta masukan dari akademisi, praktisi, tokoh agama dan berbagai unsur masyarakat pendidikan.
Hasil diskusi akan menjadi bahan penyusunan draf Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Timur tentang kurikulum muatan lokal.
Menurut Tgk Alauddin, regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum bagi penguatan pendidikan karakter yang berakar pada kearifan lokal, adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai syariat Islam.
“Harapan kita, qanun ini nantinya menjadi landasan hukum resmi bagi dunia pendidikan, khususnya di Aceh Timur, untuk mengajarkan anak-anak tentang karakter mulia yang berlandaskan kearifan lokal, adat istiadat, budaya dan syariat. Target kita, dalam kurikulum Mulok termuat secara khusus pelajaran baca-tulis bahasa Aceh dan baca-tulis Arab Jawi,” jelasnya.
Mantan Ketua DPRK Aceh Timur yang dikenal dengan sapaan Tgk Au tersebut juga menekankan pentingnya pembelajaran baca-tulis bahasa Aceh sebagai upaya menjaga keberlangsungan bahasa daerah di tengah perubahan sosial dan perkembangan zaman.
Materi pembelajaran nantinya dapat dikembangkan melalui berbagai khazanah budaya lokal, seperti nazam, ca-é dan hikayat berbahasa Aceh.
Selain bahasa Aceh, kemampuan membaca dan menulis Arab Jawi atau bahasa Jawo juga dinilai penting. Kemampuan tersebut diharapkan dapat membantu peserta didik mengakses khazanah keilmuan Islam, mulai dari tauhid, fikih, tasawuf hingga akidah akhlak.
“Ini penting agar anak-anak kita sejak sekolah dasar hingga menengah atas memiliki kemampuan membaca dan memahami khazanah keilmuan Islam yang diwariskan para ulama,” tambahnya.
FGD Libatkan Akademisi, Ulama dan Praktisi Pendidikan
Ketua Panitia FGD, Tgk Ruslan, M.Ed., menjelaskan kegiatan tersebut merupakan forum diskusi tahap pertama yang diikuti sekitar 40 peserta dari berbagai unsur pendidikan dan instansi terkait.
Peserta terdiri atas akademisi, tokoh agama, pendidik, tenaga kependidikan, praktisi pendidikan formal dan nonformal, pengawas sekolah, serta perwakilan sejumlah instansi, termasuk Inspektorat dan Dinas Pendidikan Aceh Timur.
FGD menghadirkan Prof. Dr. Mohd Nasir, MA, Guru Besar Bidang Pemikiran dan Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, serta Dr. Rita Sari, M.Pd., dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa, sebagai pemateri utama.
Sejumlah tokoh pendidikan lainnya juga terlibat sebagai narasumber, yakni Dr. Zainuddin, MA, Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa; H. Shulfan, S.Ag., M.Sc., Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh; serta Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Pd., Direktur Bandar Publishing Banda Aceh.
Ketiganya mengikuti diskusi sebagai narasumber secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan Dayah Aceh Timur tersebut dibuka langsung oleh Ketua MPA Aceh Timur, Tgk H. Alauddin, sekitar pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB.
Tgk Ruslan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan forum tersebut. Ia berharap hasil diskusi dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyusunan regulasi kurikulum muatan lokal di Aceh Timur.
“Alhamdulillah, kegiatan berjalan lancar dan sukses. Kami dari pihak panitia dan MPA mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak atas segala kontribusi dan partisipasinya,” pungkasnya.***

Tinggalkan Balasan