BANDA ACEH | PASESATU.COM – Polda Aceh bersama jajaran kepolisian di tingkat kabupaten dan kota berhasil mengungkap 38 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam operasi tersebut, polisi menetapkan 45 orang sebagai tersangka dan menyita 61.388 liter BBM.
Pengungkapan puluhan kasus itu berlangsung selama 28 hari melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), terhitung sejak 19 Oktober hingga 15 November 2026.
Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan hasil pengungkapan tersebut di Banda Aceh, Selasa (17/11/2026). Ia mengatakan, puluhan kasus itu merupakan hasil penindakan terhadap praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Aceh.
“Dalam kurun waktu tersebut, kami berhasil mengungkap 38 kasus dengan barang bukti sebanyak 61.388 liter BBM bersubsidi. Sebanyak 45 orang juga telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ruddi.
Polisi Sita 30 Kendaraan
Selain mengamankan puluhan ribu liter BBM, polisi turut menyita 30 kendaraan bermotor roda empat dan roda enam. Kendaraan tersebut diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penyalahgunaan distribusi bahan bakar bersubsidi.
Menurut Ruddi, kendaraan-kendaraan itu menjadi bagian dari barang bukti yang diamankan dalam rangkaian pengungkapan kasus tersebut.
Tersangka Terancam Penjara Enam Tahun
Penyidik menjerat para tersangka menggunakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku terancam hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Kapolda menjelaskan, pelaksanaan KRYD merupakan bagian dari tindak lanjut program prioritas Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Upaya tersebut bertujuan memastikan penyaluran energi bersubsidi berlangsung sesuai ketentuan pemerintah.
Ia menegaskan, penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat merugikan keuangan negara sekaligus menghambat masyarakat yang berhak mendapatkan bahan bakar dengan harga terjangkau.
Karena itu, Polda Aceh mengajak pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), pelaku usaha, dan masyarakat untuk ikut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan.
Ruddi juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi penimbunan, pengangkutan, perdagangan, atau bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi lainnya.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui layanan Call Center Polri 110 tanpa dipungut biaya.
“Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk membantu kepolisian mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” tutup Ruddi Setiawan.***
Editor : Syahrul

Tinggalkan Balasan