ACEH | PASESATU.COM – Menjelang 4 Desember 2026, Anggota DPRK Aceh Utara, Nasrizal atau yang akrab disapa Cek Bay, mengingatkan semua pihak agar menghormati Bendera Aceh atau yang dikenal sebagai Bendera Bintang Bulan. Ia juga meminta unsur TNI dan Polri menghormati ketentuan hukum serta mengedepankan prosedur yang berlaku dalam menyikapi persoalan pengibaran maupun penurunan bendera tersebut.

Cek Bay menegaskan, tindakan merusak, merobek, membakar, menginjak-injak, atau melakukan perbuatan yang bertujuan menodai dan merendahkan kehormatan Bendera Aceh harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, persoalan tersebut perlu disikapi dengan mengacu pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Pernyataan tersebut disampaikan Nasrizal, yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRK Aceh Utara serta Ulee Kompi GAM Sagoe Kulam Meudelat, Daerah IV Tgk. Chik Ditunong, Wilayah Samudera Pasee.

Menurut Cek Bay, 4 Desember memiliki makna historis bagi sebagian masyarakat Aceh. Karena itu, ia berharap momentum tersebut dapat berlangsung dengan tertib, damai, dan tetap mengedepankan sikap saling menghormati.

Ia meminta tidak ada tindakan sepihak berupa perusakan maupun penurunan bendera yang berpotensi menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat.

Cek Bay merujuk Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang mengatur sejumlah larangan terkait penggunaan dan penghormatan terhadap Bendera Aceh.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, maupun merendahkan kehormatan Bendera Aceh.

Selain itu, qanun tersebut juga mengatur larangan penggunaan Bendera Aceh untuk reklame atau iklan komersial, pengibaran bendera dalam kondisi rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam, serta penggunaannya sebagai langit-langit, atap, pembungkus, dan penutup barang yang dapat menurunkan kehormatannya.

Ia juga mengingatkan ketentuan Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang memuat ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Dalam ketentuan tersebut tercantum ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp50 juta.

“Ketentuan ini tercantum dalam Qanun Aceh yang telah disahkan. Karena itu, semua pihak harus menghormati aturan yang berlaku,” tegas Cek Bay.

Lebih lanjut, Cek Bay menegaskan bahwa penghormatan terhadap ketentuan hukum harus berlaku bagi semua pihak tanpa terkecuali, termasuk unsur TNI dan Polri.

Ia meminta aparat keamanan mengedepankan prosedur hukum dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan Bendera Aceh serta menghormati proses hukum yang berlaku.

Menurutnya, setiap persoalan terkait pengibaran, penurunan, maupun dugaan perusakan Bendera Aceh harus disikapi secara profesional, proporsional, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Semua pihak harus menghormati hukum, termasuk TNI dan Polri. Jika terdapat persoalan terkait Bendera Aceh, hendaknya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan sepihak,” ujarnya.

Cek Bay juga mengingatkan bahwa Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 mengatur ketentuan mengenai waktu, lokasi, dan tata cara pengibaran Bendera Aceh, termasuk ketentuan pemasangannya berdampingan dengan Bendera Merah Putih.

Pengaturan tersebut antara lain tercantum dalam Pasal 6 hingga Pasal 10, yang mencakup waktu pengibaran, lokasi pemasangan, penggunaan dalam kegiatan resmi, fungsi sebagai tanda perdamaian dan berkabung, serta tata cara pemasangannya.

Ia berharap pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dapat menyikapi persoalan Bendera Aceh secara bijaksana menjelang 4 Desember 2026.

Menurut Cek Bay, perbedaan pandangan mengenai simbol Aceh hendaknya diselesaikan melalui dialog dan jalur hukum, bukan melalui tindakan yang dapat memicu konflik.

Ia mengajak seluruh pihak menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar momentum 4 Desember dapat berlangsung dalam suasana damai, tertib, serta tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku.***