LHOKSEUMAWE | PASESATU.COM – Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara akan melelang lima unit kendaraan dinas roda dua yang berstatus Barang Milik Negara (BMN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe.

 

Lelang tersebut terbuka bagi masyarakat yang berminat mengikuti proses penawaran secara daring melalui mekanisme open bidding atau penawaran terbuka pada portal resmi lelang.go.id.

 

Berdasarkan pengumuman yang disampaikan melalui akun Instagram resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, @kantahkab.acehutara, lima kendaraan yang menjadi objek lelang terdiri atas tiga unit sepeda motor Honda GLP III berkapasitas mesin 160 cc dan dua unit Honda GLM II berkapasitas 125 cc.

 

Seluruh kendaraan tersebut merupakan keluaran tahun 2006, berwarna hitam, dan dilengkapi dokumen kepemilikan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Salah satu unit kendaraan tercatat menggunakan nomor polisi BL 2663 AR dengan tanggal penerbitan BPKB 25 Juli 2006.

 

Dalam pengumuman tersebut, total nilai limit atau harga minimal penawaran untuk lima unit kendaraan ditetapkan sebesar Rp8.572.989. Sementara itu, uang jaminan lelang yang harus disetorkan peserta sebesar Rp857.299.

 

Adapun rincian jadwal pelaksanaan lelang sebagai berikut:

  • Instansi penjual: Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara.
  • Pelaksana lelang: KPKNL Lhokseumawe.
  • Objek lelang: Lima unit sepeda motor.
  • Metode lelang: Penawaran terbuka (open bidding).
  • Total nilai limit: Rp8.572.989.
  • Uang jaminan: Rp857.299.
  • Kode lot lelang: VTYMDU.
  • Batas akhir penyetoran uang jaminan: 18 November 2026.
  • Batas akhir penawaran: 19 November 2026 pukul 09.00 WIB.

Masyarakat yang berminat mengikuti lelang dapat mengakses portal resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui laman https://lelang.go.id/.

 

Calon peserta diharapkan memperhatikan seluruh persyaratan, ketentuan pembayaran uang jaminan, serta jadwal pelaksanaan lelang sebelum mengajukan penawaran.

 

Melalui mekanisme lelang resmi tersebut, proses penjualan aset negara dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***