ACEH UTARA | PASESATU.COM – Perjuangan membangun kembali Kabupaten Aceh Utara pascabencana banjir besar yang melanda pada akhir November 2025 tidak hanya dilakukan melalui kebijakan di tingkat daerah. Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., yang akrab disapa Ayah Wa, terus bergerak melakukan koordinasi dan menemui langsung sejumlah kementerian serta lembaga pemerintah pusat di Jakarta demi memperjuangkan bantuan dan percepatan pemulihan bagi masyarakat.

 

Di tengah besarnya dampak bencana yang merusak rumah warga, mengganggu aktivitas ekonomi, serta melumpuhkan sejumlah fasilitas masyarakat, Ayah Wa memilih tidak hanya menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Ia mengambil langkah aktif dengan membawa berbagai kebutuhan dan usulan masyarakat Aceh Utara ke tingkat nasional.

 

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perhatian dan hak bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Berulang Kali Datangi Jakarta, Perjuangkan Hak Masyarakat

 

Perjuangan Ayah Wa terlihat melalui sejumlah agenda koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat.

 

Pada 7 Mei 2026, Ayah Wa mendatangi Kementerian Sosial RI dan bertemu langsung dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Pertemuan tersebut membahas percepatan realisasi bantuan Jaminan Hidup (Jadup), stimulan ekonomi, serta bantuan isi hunian bagi masyarakat penyintas banjir.

 

Langkah tersebut dilakukan karena masih banyak keluarga terdampak yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk kembali menjalani kehidupan setelah kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan.

 

Tidak berhenti di situ, pada 23 Juni 2026, Ayah Wa kembali melakukan kunjungan kerja ke Jakarta. Kali ini, ia mendatangi Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) serta Kementerian Sosial RI.

 

Dalam kesempatan tersebut, Ayah Wa menyerahkan dokumen usulan bantuan Jaminan Hidup tahap IV untuk 28.355 kepala keluarga (KK), sekaligus usulan tambahan bagi 35.363 KK terdampak banjir.

 

Data tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperjuangkan agar masyarakat yang telah terdata dan memenuhi persyaratan memperoleh bantuan secara bertahap.

 

Bagi Ayah Wa, perjuangan tersebut bukan sekadar memenuhi agenda kunjungan kerja, melainkan memastikan aspirasi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan dapat tersampaikan langsung kepada pemerintah pusat.

 

Mengawal Bantuan hingga Puluhan Miliar Rupiah Tersalurkan

 

Upaya koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah turut berjalan seiring dengan realisasi berbagai bantuan dari pemerintah pusat.

 

Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh Utara dengan total nilai mencapai Rp61.835.450.000.

 

Bantuan tersebut meliputi santunan ahli waris, santunan korban luka berat, bantuan isi hunian, Jaminan Hidup, serta stimulan ekonomi.

 

Rinciannya antara lain santunan ahli waris tahap pertama untuk 288 jiwa sebesar Rp4,32 miliar, santunan korban luka berat bagi 496 jiwa sebesar Rp2,48 miliar, bantuan isi hunian untuk 4.212 KK sebesar Rp12,636 miliar, Jaminan Hidup bagi 15.807 jiwa sebesar Rp21,339 miliar, serta stimulan ekonomi untuk 4.212 KK sebesar Rp21,06 miliar.

 

Angka tersebut menunjukkan bahwa perjuangan pemulihan membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

 

Ayah Wa juga terus mengawal proses administrasi dan pendataan agar bantuan yang diperjuangkan dapat diterima masyarakat yang benar-benar berhak.

 

Perjuangkan Warga yang Belum Terakomodasi Bantuan

 

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Ayah Wa adalah masih adanya masyarakat terdampak yang terkendala persoalan administrasi kependudukan.

 

Pada 30 September 2026, Ayah Wa kembali mendatangi Kementerian Sosial RI untuk membahas penyelesaian data masyarakat terdampak banjir, terutama warga yang memiliki status administrasi Kepala Keluarga (KK) gantung.

 

Dalam pertemuan dengan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos RI, ia menegaskan bahwa persoalan administrasi tidak boleh membuat masyarakat yang benar-benar terdampak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan.

 

Baginya, dampak bencana dirasakan oleh manusia dan keluarga, bukan semata-mata oleh status dokumen kependudukan.

 

Karena itu, penyelarasan data dengan kementerian dan lembaga terkait terus diperjuangkan agar tidak ada warga yang terlewatkan dalam proses penyaluran bantuan.

 

Perjuangkan 8.300 Hunian Tetap bagi Korban Banjir

 

Selain bantuan sosial dan pemulihan ekonomi, persoalan tempat tinggal juga menjadi salah satu prioritas perjuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

 

Bencana banjir akhir November 2025 menyebabkan banyak rumah masyarakat mengalami kerusakan, bahkan sebagian di antaranya tidak lagi layak ditempati.

 

Pemerintah daerah kemudian mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait.

 

Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada 3 November 2026 menyampaikan, pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak dengan kategori rumah rusak berat direncanakan mencapai 8.300 unit.

 

Pembangunan tersebut direncanakan tersebar di 207 gampong dalam 14 kecamatan.

 

Ayah Wa juga mendorong agar proses pembangunan melibatkan tenaga kerja lokal sehingga program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memberikan rumah baru bagi masyarakat, tetapi turut menggerakkan perekonomian daerah.

 

Ia mengimbau para pekerja bangunan, produsen material, dan pedagang bahan bangunan agar mengambil bagian dalam proses pemulihan tersebut.

 

Sinergi Pusat dan Daerah untuk Mempercepat Kebangkitan Aceh Utara

 

Perjuangan Ayah Wa tidak hanya menyasar Kementerian Sosial. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat penanganan kerusakan rumah warga dan realisasi bantuan stimulan rehabilitasi rumah.

 

Dalam agenda lainnya, Ayah Wa turut membahas percepatan realisasi Dana Direktif Presiden bersama jajaran pemerintah pusat pada Juli 2026.

 

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata masyarakat Aceh Utara.

 

Bagi pemerintah daerah, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah yang rusak. Diperlukan pula pemulihan ekonomi, perbaikan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar, serta jaminan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

 

Ayah Wa dan Komitmen Memperjuangkan Kepentingan Rakyat

 

Berbagai langkah yang dilakukan Bupati Ismail A. Jalil memperlihatkan bahwa salah satu tantangan besar kepemimpinan daerah adalah bagaimana memperjuangkan kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat pemerintah pusat.

 

Kunjungan ke kementerian, penyerahan dokumen usulan, koordinasi dengan Satgas PRR, hingga pembahasan pembangunan hunian tetap merupakan bagian dari rangkaian panjang upaya mempercepat pemulihan Aceh Utara.

 

Tentu, keberhasilan seluruh program tersebut membutuhkan proses, verifikasi, kesiapan administrasi, serta dukungan anggaran pemerintah pusat. Namun, komunikasi dan perjuangan yang berkelanjutan menjadi modal penting agar kebutuhan masyarakat tidak berhenti sebatas usulan.

 

Di tengah proses panjang pemulihan pascabencana, masyarakat Aceh Utara membutuhkan kehadiran pemerintah yang bekerja, mendengar, dan memperjuangkan kepentingan mereka.

 

Melalui berbagai langkah tersebut, Ayah Wa berupaya memastikan bahwa masyarakat Aceh Utara tidak berjalan sendiri menghadapi dampak bencana.

 

Harapannya, dukungan pemerintah pusat yang terus diperjuangkan dapat mempercepat kebangkitan Aceh Utara, sehingga masyarakat kembali memiliki rumah yang layak, kehidupan ekonomi yang pulih, serta masa depan yang lebih baik.

 

Sebab, membangun kembali Aceh Utara bukan hanya tentang memperbaiki bangunan yang rusak, tetapi juga mengembalikan harapan masyarakat yang sempat terpuruk akibat bencana. (ADV)***