 |
| Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga menyerahkan cenderamata kepada Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara usai audiensi terkait pengembangan kawasan transmigrasi, pembangunan infrastruktur, dan pemulihan pascabencana di Aceh Tengah, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026). Dok Ist |
JAKARTA | PASESATU.COM – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Transmigrasi memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kawasan transmigrasi di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Hal itu disampaikan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat menerima audiensi Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi, termasuk pemulihan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh Tengah beberapa waktu lalu.
Dalam audiensi itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengajukan sejumlah usulan prioritas, terutama terkait penguatan kawasan transmigrasi di Kecamatan Atu Lintang dan Jagong Jeget. Kawasan tersebut diketahui telah dibangun sejak dekade 1980-an, namun hingga kini masih terdapat lahan masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak milik (SHM).
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, mengatakan biaya pengurusan sertifikat secara mandiri dinilai cukup besar bagi masyarakat.
“Jika diurus sendiri, biaya sertifikat bisa mencapai sekitar Rp6,5 juta per bidang,” ujar Haili Yoga.
Selain persoalan legalitas lahan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga mengusulkan pembangunan sarana air bersih bagi sembilan desa terdampak bencana. Saat ini, sumber air berada pada jarak sekitar 13 hingga 15 kilometer dan dokumen Detail Engineering Design (DED) telah disiapkan.
Di sektor pengembangan transmigrasi, Pemkab Aceh Tengah turut mengusulkan program transmigrasi lokal dengan menyiapkan sekitar 9.000 hektare kawasan. Program tersebut diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Tidak hanya itu, Aceh Tengah juga mengusulkan program Rumah Kopi sebagai pilot project pengembangan kopi ekspor berbasis kawasan transmigrasi. Usulan lain mencakup pembangunan jalan transmigrasi serta fasilitas pendidikan di kawasan transmigrasi yang dinilai masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang masuk dalam prioritas perhatian kementeriannya.
“Dalam radar kami, Aceh Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian,” kata Iftitah.
Ia menjelaskan pemerintah pusat saat ini masih menghadapi keterbatasan anggaran serta dinamika nasional dan geopolitik. Meski demikian, Kementerian Transmigrasi tetap berupaya mendukung sejumlah program prioritas yang diajukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
Menurutnya, penanganan program seperti SHM, pembangunan jalan, dan sarana air bersih akan dikoordinasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kami mencatat beberapa usulan utama, yaitu SHM, transmigrasi lokal, jalan dan sarana air bersih, sekolah transmigrasi, serta program Rumah Kopi. Tidak semuanya bisa langsung dipenuhi, tetapi sebagian akan kami upayakan untuk dibantu,” ujarnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Aceh Tengah Risnawati, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Mauiza Uswa, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah Salman Nuri, tenaga ahli bupati, serta Kabag Prokopim Setdakab Aceh Tengah Rahmat Hidayat.***
Tinggalkan Balasan