Wacana Pengalihan MBG ke Kantin Sekolah Dinilai Perlu Kajian Mendalam

Ditulis oleh

di

Wacana Pengalihan MBG ke Kantin Sekolah Dinilai Perlu Kajian Mendalam

ACEH TIMUR | PASESATU.COM — Rencana mengubah pola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memindahkan penyediaan makanan dari Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) ke kantin sekolah dinilai perlu melalui kajian yang komprehensif.

Perubahan pola tersebut dikhawatirkan tidak hanya menyangkut persoalan teknis penyediaan makanan, tetapi juga berpotensi memengaruhi jangkauan penerima manfaat serta kebutuhan anggaran dan pengawasan program.

Perwakilan Yayasan SPPG Seuneubok Pidie, Kecamatan Madat, Aceh Timur, Rusli, mengatakan keberadaan SPPG sebaiknya tidak langsung ditinggalkan. Menurutnya, berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG lebih tepat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki tata kelola.

“Kami mendukung SPPG dilanjutkan dan diperkuat. Kalau ada persoalan, itu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Jangan sampai karena ada kekurangan, sistem yang sudah dibangun justru ditinggalkan tanpa kajian yang matang,” ujar Rusli kepada media ini, Kamis (10/9/2026).

Rusli menilai perubahan sistem juga harus mempertimbangkan kelompok penerima MBG di luar lingkungan sekolah.

Ia menyebut sasaran program tidak terbatas pada peserta didik. Kelompok seperti santri di pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga termasuk pihak yang perlu mendapat perhatian dalam pemenuhan kebutuhan gizi.

“Kalau semuanya dialihkan ke kantin sekolah, yang terlayani tentu lebih banyak siswa. Sementara di luar sekolah masih ada santri, ibu hamil, balita dan kelompok lainnya yang juga membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi,” katanya.

Selain persoalan jangkauan penerima, Rusli menyoroti kemungkinan munculnya kebutuhan anggaran baru apabila pola penyediaan makanan diubah.

Menurut dia, pemerintah perlu menghitung secara cermat biaya yang dibutuhkan, termasuk memastikan setiap lokasi penyediaan makanan mampu memenuhi standar gizi, kebersihan, keamanan pangan, serta memiliki sistem pengawasan yang memadai.

“Jika wacana pengalihan SPPG ke kantin sekolah dilakukan, tentu harus dihitung konsekuensi anggarannya. Termasuk kebutuhan pengawasan gizi di setiap dapur atau titik penyediaan makanan. Jangan sampai perubahan sistem justru menambah beban anggaran,” ujarnya.

SPPG Dinilai Berdampak pada Ekonomi Lokal

Pandangan serupa disampaikan pemerhati sosial dan ekonomi di Aceh Timur, Azhary. Ia menilai fungsi SPPG tidak semata-mata sebagai tempat memproduksi makanan untuk program MBG.

Menurutnya, aktivitas SPPG turut menciptakan permintaan terhadap berbagai komoditas pangan dari masyarakat sekitar. Kebutuhan beras, sayuran, telur, ikan, daging, buah-buahan dan bahan pangan lainnya dapat membuka ruang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, koperasi hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Rantai kegiatan tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan distribusi, jasa pendukung dan penyerapan tenaga kerja.

“Program MBG menyangkut kepentingan masyarakat dan menggunakan anggaran negara. Karena itu, kualitas makanan, cakupan penerima manfaat dan akuntabilitas pengelolaan harus berjalan beriringan,” kata Azhary.

Ia berpandangan bahwa evaluasi terhadap SPPG seharusnya dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga proses pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, kebersihan, keamanan pangan, kandungan gizi, distribusi hingga mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.

“Kalau ada masalah, cari akar persoalannya. Perbaiki mekanismenya, bukan buru-buru mengganti sistem. Jangan sampai evaluasi justru membuat cakupan MBG semakin sempit,” tegasnya.

Azhary meminta setiap rencana perubahan kebijakan didasarkan pada data, kajian dan hasil evaluasi di lapangan. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan tidak sekadar mengganti pola pelaksanaan, tetapi benar-benar mampu meningkatkan efektivitas program.

Menurut dia, aspek keamanan pangan, transparansi pengelolaan, kualitas gizi dan pemerataan penerima manfaat harus tetap menjadi ukuran utama.

“Yang harus diperkuat adalah sistemnya. Kalau ada masalah, perbaiki tata kelolanya dan pastikan manfaat MBG tidak hanya dirasakan siswa di sekolah, tetapi juga kelompok penerima manfaat lainnya,” pungkasnya.***

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *