 |
| Foto Ilustrasi |
ACEH UTARA | PASESATU.COM – Praktik penggantian pelat kendaraan dinas dari merah menjadi hitam di Aceh Utara kini tak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga dinilai telah merampas hak rakyat kecil.
Di tengah kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari berbagai musibah, termasuk dampak bencana dan tekanan ekonomi, dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas untuk mengakses BBM subsidi menjadi ironi yang menyakitkan.
BBM subsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup pada ketersediaan energi murah.
Namun ketika kendaraan dinas “disamarkan” dengan pelat hitam demi mendapatkan akses tersebut, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran aturan, melainkan pengambilan hak yang seharusnya milik rakyat.
“Ini bukan lagi soal pelat nomor, tapi soal keadilan. Rakyat susah, tapi ada yang justru memanfaatkan celah untuk kepentingan pribadi,” ujar seorang warga.
Praktik ini juga mempertegas kekhawatiran publik terkait lemahnya pengawasan dan potensi tebang pilih dalam penegakan aturan. Jika benar terjadi secara luas, maka tindakan ini tidak hanya mencederai hukum, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan.
Dalam situasi seperti ini, kepekaan moral pejabat publik diuji. Ketika rakyat harus berhemat bahkan untuk kebutuhan dasar, penyalahgunaan fasilitas negara demi mendapatkan subsidi menjadi cermin ketimpangan yang nyata.
Publik pun mendesak agar aparat dan instansi terkait bertindak tegas, menyeluruh, dan tanpa pandang bulu. Sebab jika dibiarkan, praktik semacam ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di tengah luka yang belum sepenuhnya sembuh, rakyat tidak butuh tontonan penyalahgunaan wewenang. Mereka butuh keadilan yang nyata, bukan sekadar wacana.***
Penulis : Redaksi
Tinggalkan Balasan