Ditulis Oleh: Abdul Rafat
Bukan soal kopi yang pahit atau manis. Bukan pula tentang secangkir minuman yang setia menemani pagi dan senja. Yang menjadi persoalan hari ini adalah kisah di balik lelahnya warga terdampak yang masih setia menunggu janji-janji pemerintah yang tak kunjung tiba.
Tujuh bulan telah berlalu. Sebuah rentang waktu yang cukup panjang untuk menguji kesabaran siapa pun. Namun hingga hari ini, sebagian warga terdampak masih belum menerima bantuan yang pernah dijanjikan. Jatah Hidup (Jadup), Dana Tunggu Hunian (DTH), hingga bantuan stimulan yang berulang kali disebut dalam berbagai rapat dan pertemuan, masih sebatas harapan yang menggantung tanpa kepastian.
Ironisnya, janji itu begitu mudah diucapkan ketika kamera menyala dan mikrofon terbuka. Kalimat-kalimat penuh empati mengalir deras. Pejabat datang, menyalami warga, menepuk bahu mereka, lalu pulang membawa citra kepedulian. Sementara itu, warga tetap hidup dalam kecemasan, ketidakpastian, dan beban ekonomi yang kian berat.
Padahal, rakyat tidak membutuhkan pidato panjang atau seremoni megah. Mereka tidak membutuhkan kata-kata yang indah di atas panggung. Yang mereka perlukan adalah bukti nyata. Mereka hanya meminta hak yang memang seharusnya diterima.
Tujuh bulan bukanlah waktu yang singkat. Bayangkan seorang kepala keluarga yang setiap hari harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Seorang ibu yang harus menghemat pengeluaran agar dapur tetap mengepul. Anak-anak yang tumbuh dalam ketidakpastian karena lambannya birokrasi yang seakan kehilangan rasa urgensi.
Pertanyaannya sederhana: sampai kapan warga harus menunggu?
Jika pemerintah mampu bergerak cepat saat menggelar acara dan membangun panggung seremonial, mengapa begitu lambat ketika harus menyalurkan hak rakyat? Jika anggaran telah tersedia, mengapa bantuan belum juga sampai ke tangan penerima? Jika ada kendala administrasi, mengapa tidak dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat?
Jangan biarkan bantuan kemanusiaan berubah menjadi alat pencitraan politik. Jangan jadikan penderitaan warga sebagai bahan laporan yang tampak indah di atas meja, tetapi kosong di lapangan. Sebab rakyat tidak hidup dari dokumen dan laporan. Rakyat hidup dari kepastian.
Yang lebih menyakitkan, sebagian warga terdampak mengaku belum menerima bantuan dalam bentuk apa pun. Tidak Jadup, tidak DTH, bahkan tidak bantuan stimulan. Mereka seolah menjadi kelompok yang terlupakan dalam panjangnya rantai birokrasi. Seakan-akan penderitaan mereka tidak cukup penting untuk segera diselesaikan.
Pemerintah perlu memahami bahwa kesabaran rakyat memiliki batas. Janji yang terus diulang tanpa realisasi bukan lagi harapan, melainkan ancaman bagi kepercayaan publik. Setiap hari keterlambatan adalah tambahan beban bagi warga yang telah lebih dulu menjadi korban keadaan.
Kopi di warung-warung mungkin masih dapat diseduh setiap pagi. Namun kesabaran warga tidak bisa terus dipanaskan tanpa kepastian. Sebab pada akhirnya, yang paling pahit bukanlah kopi yang mereka minum, melainkan kenyataan bahwa tujuh bulan telah berlalu dan janji pemerintah masih sebatas kata-kata.
Rakyat tidak sedang meminta belas kasihan. Mereka hanya menuntut hak yang telah dijanjikan. Dan pemerintah, jika masih ingin menjaga kepercayaan publik, harus segera membuktikan bahwa janji tidak hanya lahir dari bibir, tetapi benar-benar sampai ke tangan rakyat yang membutuhkan.
Karena ketika kopi sudah habis, tetapi janji masih terus diseduh, yang tersisa hanyalah rasa kecewa dan hilangnya kepercayaan.***
Tinggalkan Balasan