Di Balik Pesta Rakyat, Siapa yang Membayar?

PASESATU.COM — Sebuah perayaan ulang tahun yang dikemas sebagai pesta rakyat berlangsung meriah. Panggung didirikan, hiburan disiapkan, dan masyarakat datang menikmati berbagai pertunjukan.

Di tengah kemeriahan itu, muncul sejumlah pertanyaan yang layak mendapat penjelasan terbuka, terutama mengenai usia yang sebenarnya sedang diperingati serta sumber pembiayaan kegiatan tersebut.

Pertanyaan mengenai usia perayaan mungkin terdengar sederhana. Namun, ketika sebuah kegiatan melibatkan banyak pihak dan dikemas sebagai pesta rakyat, aspek yang lebih penting adalah transparansi mengenai penyelenggaraannya.

Publik berhak mengetahui apakah kegiatan tersebut merupakan acara pribadi, kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat, atau bentuk kolaborasi sejumlah pihak. Jika terdapat dukungan pembiayaan dari pihak lain, masyarakat juga patut mendapatkan informasi mengenai sumber dana dan mekanisme penggunaannya.

Persoalan menjadi lebih sensitif apabila kegiatan yang berkaitan dengan keluarga pejabat atau penguasa menggunakan jaringan pemerintahan, dunia usaha, ataupun pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Bukan berarti setiap dukungan atau sumbangan untuk sebuah kegiatan otomatis merupakan pelanggaran. Namun, transparansi diperlukan untuk memastikan tidak terdapat konflik kepentingan, tekanan kepada pihak tertentu, ataupun penggunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi.

Karena itu, beberapa pertanyaan sederhana layak diajukan.

Berapa total biaya kegiatan tersebut? Siapa penyelenggaranya? Dari mana sumber pembiayaannya? Apakah terdapat proposal atau dokumen pendukung? Jika ada sumbangan dari pihak ketiga, siapa saja pemberinya dan bagaimana pencatatannya? Apakah terdapat laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses publik?

Pertanyaan tersebut bukan berarti menolak masyarakat mendapatkan hiburan. Pesta rakyat dan kegiatan hiburan dapat menjadi ruang interaksi sosial yang positif.

Namun, label “pesta rakyat” juga sebaiknya tidak digunakan untuk mengaburkan status sebuah kegiatan. Jika sebuah acara merupakan kegiatan pribadi, sebaiknya disebut sebagai kegiatan pribadi. Jika menggunakan anggaran pemerintah, sumber dan dasar penggunaannya harus jelas. Jika dibiayai melalui sumbangan masyarakat atau pihak ketiga, mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawabannya juga perlu terbuka.

Di sinilah pentingnya batas yang jelas antara kepentingan pribadi, kegiatan publik, dan kepentingan pemerintahan.

Kekuasaan membawa tanggung jawab yang lebih besar. Ketika seseorang memiliki jabatan atau pengaruh, kegiatan yang melibatkan dirinya dan keluarganya akan lebih mudah mendapatkan perhatian serta dukungan dari berbagai pihak.

Karena itu, semakin besar pengaruh seseorang, semakin penting pula transparansi dijaga.

Publik tidak cukup hanya disuguhi panggung, musik, lampu, dan hiburan. Masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai penggunaan uang publik ataupun dana yang dihimpun dengan memanfaatkan jaringan kekuasaan.

Jika memang seluruh biaya perayaan berasal dari sumber yang sah dan tidak menggunakan anggaran negara atau daerah untuk kepentingan pribadi, penjelasan terbuka justru dapat mengakhiri berbagai spekulasi.

Sebaliknya, apabila terdapat penggunaan anggaran publik atau dukungan pihak ketiga, mekanisme dan dasar hukumnya perlu dijelaskan kepada masyarakat.

Pada akhirnya, persoalannya bukan mengenai siapa yang sedang berulang tahun atau seberapa meriah pesta digelar.

Persoalan utamanya adalah transparansi.

Sebuah pesta dapat selesai dalam satu malam. Musik berhenti, lampu panggung dipadamkan, dan masyarakat kembali ke rumah masing-masing.

Namun, pertanyaan mengenai sumber pembiayaan tetap akan tinggal jika tidak dijawab.

Maka pertanyaan yang paling sederhana sekaligus penting adalah: siapa yang membiayai pesta tersebut, berapa nilainya, dan apakah seluruh pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik?

Jawaban atas pertanyaan itu jauh lebih penting daripada kemeriahan sebuah pesta.***

Editor : Syahrul