Pentingnya Sinkronisasi RPJM untuk Wujudkan Visi Pembangunan Aceh 2025–2029

Hal ini disampaikan Nasir saat membuka kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah serta pertemuan eksploratif pengembangan Knowledge Management Center yang digelar di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Selasa (15/4/2025).

“Tanpa penyelarasan, kita akan berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Banyak kegiatan yang bisa jadi tumpang tindih, dan akhirnya tidak memberikan dampak maksimal untuk masyarakat,” ujar Nasir.

Menurutnya, RPJM Aceh ke depan harus mampu merangkum dan menerjemahkan visi dan misi Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf, serta Wakil Gubernur Fadhlullah, yang di antaranya mencakup pengentasan kemiskinan, kemandirian pangan, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh masih termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Ini adalah tanggung jawab bersama, dan kita tidak bisa bekerja sektoral,” tegasnya.

Nasir juga meminta seluruh jajaran perencana di Bappeda serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota agar lebih selektif dalam merancang program. Ia mengingatkan pentingnya menghindari kegiatan yang hanya menghabiskan anggaran tanpa memberi manfaat jangka panjang.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus mampu menciptakan nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Maliki, turut menyampaikan pandangannya. Ia berharap agar RPJM Aceh dapat berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian tiga indikator utama pembangunan nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia.

“Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi motor pertumbuhan baru, asalkan perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan matang dan terukur,” kata Maliki.

Ia menambahkan, RPJM Nasional 2025–2029 memiliki peran strategis dalam membentuk arah pembangunan Indonesia menuju tahun 2045, di mana Indonesia menargetkan menjadi negara maju.

Acara ini diikuti oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Kepala Bappeda dari kabupaten/kota se-Aceh, serta melibatkan akademisi, praktisi pembangunan, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menyusun arah pembangunan daerah yang sejalan dengan rencana pembangunan nasional.***