Dorong Pertumbuhan Daerah, Aceh Usulkan Pengelolaan Lahan AAF

Dalam forum tersebut, Mualem—sapaan akrab Muzakir Manaf—menyampaikan bahwa lahan milik AAF yang hingga kini masih berada di bawah kewenangan pusat merupakan aset vital yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia menyebut, jika diserahkan ke Pemerintah Aceh, lahan tersebut dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi baru yang mendorong pertumbuhan industri lokal.

“Lahan AAF punya potensi luar biasa untuk dikembangkan. Tapi selama ini kami di daerah tidak memiliki akses untuk mengelolanya langsung. Kami berharap agar pengelolaannya bisa segera dialihkan ke Pemerintah Aceh,” ujar Mualem.

Menurutnya, penguasaan penuh terhadap lahan AAF dapat membuka ruang besar bagi pembangunan kawasan industri strategis, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Meski pertemuan itu turut membahas sejumlah sektor seperti pertanian dan perikanan, termasuk rencana pembangunan fasilitas penggilingan padi dan pabrik pengalengan tuna, isu lahan AAF menjadi titik tekan yang paling disorot oleh Gubernur.

Hasyim Djojohadikusumo menanggapi permintaan tersebut dengan positif dan menyatakan dukungannya terhadap aspirasi Pemerintah Aceh. Ia menilai optimalisasi lahan AAF akan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan wilayah dan membuka peluang investasi lebih luas.

Selain membahas AAF, Hasyim juga menawarkan solusi konkret berupa penerapan teknologi rice mill mini di daerah-daerah penghasil padi di Aceh, serta menjajaki kolaborasi dengan investor yang berminat terhadap potensi industri lokal di Aceh.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua DPR Aceh, Zulfadli; Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun; dan Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, yang turut memaparkan potensi Sabang sebagai pelabuhan bebas dan simpul logistik regional.***