Aceh Catat Kemajuan Ekonomi dan Sosial dalam LKPJ 2024, Ini Rinciannya

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam forum resmi yang dipimpin oleh Ketua DPRA, Zulfadli. Sidang turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Dalam pemaparannya, Gubernur menyatakan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat Aceh, yang disampaikan melalui lembaga legislatif. Ia menjelaskan bahwa laporan ini menjadi refleksi atas pelaksanaan program dan kebijakan pemerintahan selama satu tahun terakhir.

Menurut data yang dipaparkan, pendapatan daerah Aceh pada tahun 2024 mencapai Rp11,45 triliun atau setara 101,70 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp11,34 triliun atau 97,18 persen. Gubernur juga menyebutkan peningkatan penerimaan dari sektor zakat, infak, dan sedekah yang mencapai Rp95,53 miliar, melebihi proyeksi sebelumnya.

Sejumlah indikator pembangunan daerah menunjukkan perbaikan. Angka kemiskinan dilaporkan mengalami penurunan dari 14,23 persen menjadi 12,64 persen. Sementara prevalensi stunting menurun dari 29,4 persen menjadi 27 persen. Laju pertumbuhan ekonomi juga tercatat meningkat hingga 5,02 persen, didukung oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai Rp65,36 triliun.

Investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi faktor utama dalam penguatan ekonomi daerah. Selama tahun 2024, total investasi dilaporkan mencapai Rp9,47 triliun.

Pemerintah Aceh juga menyebut telah menggelar puluhan kegiatan promosi pariwisata yang berhasil menarik lebih dari 11 juta wisatawan domestik dan internasional. Di sektor pelayanan sosial, pembangunan rumah layak huni dan tempat ibadah serta penyaluran bantuan pendidikan untuk puluhan ribu anak yatim turut menjadi bagian dari program prioritas.

Gubernur juga menyoroti komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan, di antaranya dengan menanggung premi Jaminan Kesehatan Aceh bagi sekitar 1,56 juta penduduk, dengan anggaran lebih dari Rp749 miliar.

Di luar itu, sejumlah sektor lain seperti pertanian, perikanan, pendidikan berbasis dayah, energi, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial turut menjadi perhatian. Upaya tersebut diklaim mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh menjadi 75,36, yang kini berada dalam kategori tinggi menurut klasifikasi nasional.

Dalam forum yang sama, Gubernur juga menyampaikan bahwa Aceh telah menerima sejumlah penghargaan tingkat nasional sepanjang tahun 2024 di berbagai bidang, termasuk lingkungan hidup, pendidikan, ketahanan pangan, serta pembangunan pemuda.

“Semua pencapaian ini merupakan hasil dari kerja bersama berbagai pihak. Pemerintah Aceh akan terus berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan demi mewujudkan kemajuan yang merata,” ujar Gubernur menutup pidatonya.***