Haji Uma: Jangan Serang Wagub, Jaga Harmoni Pemerintahan Mualem

"yang diperlukan saat ini adalah kebersamaan dalam menjaga stabilitas pemerintahan, bukan justru memperkeruh suasana dengan pernyataan yang dapat memicu disharmoni"

Haji Uma menyoroti bahwa pernyataan tersebut disampaikan Zulfadli dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR Aceh dan secara terbuka dalam sidang Paripurna. Menurutnya, keputusan pengangkatan Alhudri sebagai Plt. Sekda Aceh ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Mualem, dengan berbagai pertimbangan matang, tanpa mengesampingkan siapa yang mengusulkan.

"Menurut saya, pernyataan seperti itu sangat tidak pantas diungkapkan dalam forum resmi seperti sidang Paripurna. Hal ini seharusnya dikomunikasikan secara langsung dengan pihak terkait, termasuk Gubernur Aceh, bukan diumbar secara terbuka ke publik," ujar Haji Uma, Sabtu (22/2/2025).

Baca Juga :

• Sembunyi Selama 9 Tahun, Buronan Kasus Khalwat Aceh Ditangkap di Kediri
  
• Kontroversi Pengangkatan Plt Sekda Aceh, Ketua DPRA Kritik Keras
  
• Gubernur Aceh Muzakir Manaf Tampil Gagah di Retret Kepala Daerah Akmil Magelang, Perkuat Sinergi Pemerintahan
  

Ia menambahkan bahwa jika Ketua DPRA menyalahkan Wagub Fadhlullah atas keputusan tersebut, maka secara tidak langsung hal itu juga menempatkan Mualem dalam posisi yang dipertanyakan. Pernyataan semacam itu, kata Haji Uma, bisa membangun opini publik bahwa Gubernur tidak mampu menilai dan mempertimbangkan pejabat yang ditunjuknya.

Lebih lanjut, Haji Uma menekankan bahwa seharusnya eksekutif dan legislatif bersinergi dalam membangun Aceh, menciptakan hubungan harmonis, serta berkontribusi pada dunia pendidikan yang bermartabat bagi anak bangsa. Ia mengkritik cara penyampaian pernyataan Ketua DPRA yang dinilainya justru menciptakan spekulasi dan merusak citra lembaga DPR Aceh.

Sebagai tanggapan, Haji Uma mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk turut mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan cita-cita bersama. Ia menekankan bahwa yang diperlukan saat ini adalah kebersamaan dalam menjaga stabilitas pemerintahan, bukan justru memperkeruh suasana dengan pernyataan yang dapat memicu disharmoni.

"Kita semua berharap agar kepemimpinan Mualem dan Wagub Fadhlullah berjalan harmonis sehingga program pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat dapat terealisasi dengan baik. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan, bukan malah memicu perpecahan yang bisa berdampak negatif bagi masa depan Aceh," pungkas Haji Uma.***